Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri minyak bumi dan gas dihadapkan pada risiko besar (high risk) terkait dengan kecelakaan yang berhubungan dengan kebakaran dan ledakan pada fasilitas produksi, salah satunya pada tangki timbunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pre-fire planning dengan menilai risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada tangki timbun T-15 PT Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menggunakan simulasi PyroSim Fire Modelling. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tangki berisiko mengalami kebakaran dengan skenario unobstructed full liquid surface fire dengan bentuk pool fire. Laju pelepasan kalor yang dihasilkan sebesar 4.009.592,47 kW dengan durasi kebakaran dari volume terbakar 100% 48,89 jam dan ketinggian api 53,12 m. Suhu yang diterima Tangki terdekat berjarak 30,5 meter dari Tangki terbakar adalah 1075 0C. Hasil penelitian merekomendasikan pentingnya dilakukan perencanaan dalam menghadapi kemungkinan kebakaran yang terjadi karena bisa menimbulkan efek domino bagi tangki sekitar dan memastikan kebutuhan air dan foam tercukupi.

---

Oil and gas industry faced high risk related to fires accident and explosions in production facilities, one of which is on the storage tank. This study aims to assess the pre-fire planning by assessing the risk of fires that may occur on the storage tank in T-15, PT Pertamina Plumpang, North Jakarta by using simulation PyroSim Fire Modelling. Data processing techniques used in this study is descriptive analytical.

The results showed storage tank has high risk fire based on scenarios full unobstructed surface liquid pool fire. Heat Release Rate is 4.009.592,47 kW, burning duration of 100% tank volume is 48,89 hours with flame height 53,12 m. Temperature received by the closest tank at 10750C. Results of research conducted recommend the importance of planning for a potential fires because it can cause a domino effect around the tank and ensure the water and foam needs fulfilled."

"Dalam industri minyak analisis real option telah lama digunakan untuk menganalisis nilai dari ladang minyak. Investasi yang signifikan sangat dibutuhkan untuk operasi pengeboran, dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai berproduksi minyak. Mendapatkan kesempatan untuk mengelola ladang minyak memberikan perusahaan suatu hak, bukan kewajiban, untuk mengebor minyak, sehingga dengan demikian munculah suatu opsi yang disebut call option. Tapi seperti opsi lainnya, hak untuk mengebor memiliki nilai dan nilai tersebut perlu ditentukan. Real option adalah metode umum yang digunakan untuk mendapatkan penilaian dalam industri minyak. Harga minyak yang mudah berubah sangat bergantung pada permintaan pasar serta keseimbangan permintaan-pasokan di pasar minyak. Namun dewasa ini, isu-isu politik dan teknologi juga mempengaruhi harga minyak. Oleh karena itu, perusahaan yang memperoleh sewa untuk ladang minyak mungkin ingin menunggu sampai ketidakpastian pada harga minyak menjadi jelas untuk membuat keputusan untuk berinvestasi. Tesis ini menunjukkan bagaimana analisis real option dapat digunakan untuk melengkapi analisis keputusan untuk memaksimalkan pengembalian dari proyek dan meminimalkan kerugian yang mungkin. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis real option memberikan nilai tambah terhadap valuasi sebuah proyek.

---

In the oil industry, real option analysis has long been used to value oil field. Sigificant investments are required for the drilling operations, and it usually takes years before the production of oil begins. getting a lease for an oil field provides a company the right, but not an obligation to drill, and then creating call option. But just like any other option, the right to drill has value and needs to be determined. Real option analysis is a common tool for valuation oil Project.

Oil prices are volatile and depend on market demand as well as the demand-supply equilibrium in the oil market. But now, political issues and technology also impact oil price. Therefore, a company that acquires the lease for an oil field may want to wait until the uncertainty on the oil prices clear befor making the decision to accept the investment.

This thesis shows how real options analysis can be used to complement decision analysis in order to maximize the returns of the project and minimize possible losses. The result show that the real options approach adds significant value to project valuations."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."

"Tesis ini merupakan aplikasi metode Dynamic Discounted Cash Flow (DCF) dan Real Options (RO) dalam menghitung keekonomian investasi proyek migas. Pendekatan ini memungkinkan para pengambil keputusan melihat proyek secara dinamis, yang bergerak sesuai probabilitas ketidakpastian pada setiap tahap sehingga pendekatan yang digunakan haruslah bersifat dinamis juga. Harga minyak merupakan satu-satunya variabel yang diasumsikan menimbulkan risiko terhadap ketidakpastian cash flow proyek dimasa depan. Dengan menggunakan model forward price minyak yang diintegrasikan dengan model perhitungan keekonomian proyek, maka ketidakpastian terhadap risiko arus kas yang terjadi setiap tahunnya dapat dilihat. Metode DCF dan RO memberikan faktor diskonto yang berbeda sehingga menghasilkan suatu model keekonomian proyek dengan nilai yang berbeda.

---

This thesis is the application of Dynamic Discounted Cash Flow (DCF) and Real Options (RO) methods in calculating the economics of oil and gas project investment. This approach allows the decision makers to see the project is moving dynamically according to the probability of uncertainty at every stage, so that the approach used must be dynamic as well. Oil price is the only variables that assumed to pose a risk to the uncertainty of future project cash flow. By using the oil price forward model which is integrated with the calculation model of economics of project, thus the impact of future uncertainty of cash flows that occur each year can be seen. DCF and RO methods give different discount factors so as to produce an economic model projects with different values."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penetapan klasifikasi barang drilling equipment yang diimpor oleh perusahaan jasa penunjang migas Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment dalam rangka impor perusahaan jasa penunjang migas Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment yang diimpor oleh Perusahaan Jasa Penunjang Migas sebagai importir diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari Pejabat Bea dan Cukai mengenai barang barang drilling

---

This study adresses about the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company The issue of this study is how the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company This research is a qualitative research with descriptive approach The results of this study explains the reason of the emergence of differences in classification determination of drilling equipment imported by Oil and Gas Support Services Company as the importer can be caused from the lack of Officers rsquo of Customs and Excise understanding on drilling goods "

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"ABSTRACTIndustri minyak bumi dan gas dihadapkan pada risiko besar (high risk) terkait dengan kecelakaan yang berhubungan dengan kebakaran dan ledakan pada fasilitas produksi, salah satunya pada tangki produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya dan besar estimasi kebakaran yang mungkin terjadi pada tangki produksi di Stasiun Pengumpul Utama SPU-3 KSO PT Pertamina EP – PT Benakat Barat Petroleum menggunakan simulasi pyrosim fire modelling. Hasil penelitian menunjukkan tangki berisiko mengalami kebakaran dengan skenario unobstructed full liquid surface fire dengan bentuk pool fire. Laju pelepasan kalor yang dihasilkan sebesar 91.919,05 kW, dengan durasi kebakaran 48,19 jam, dan ketinggian api 13,48 meter. Radiasi terbesar adalah 20,43 kw/m2. Pemodelan pyrosim menunjukkan kisaran suhu 450o C dimana dengan kondisi tersebut hampir dipastikan terjadi kebakaran katastropik dengan 100% makhluk hidup mati dalam waktu satu menit dan cidera parah dalam waktu 10 detik.

---

ABSTRACTOil and gas industry faced high risk hazardous associated with accident-related fires and explosions in production facilities, such as in production tank. This study aims to determine the potential fire hazards and estimates fire accident that may occur in a production tank at Main Gatherring Station SPU-3 KSO PT Pertamina EP - PT Benakat Barat Petroleum using pyrosim fire modelling. The results showed the tank at risk of fire accident with “unobstructed full liquid surface fire” scenario with pool fire form. Fire may produce heat release rate at 91.919,05 kW, with the burning duration reached 48.19 hours, and a height of 13.48 meters fire. The biggest radiation is 20,43 kW/m2. Pyrosim fire modeling show 450o C for temperature range. In that condition is almost certainly be catastrophic fire with 100% living things die in one minute and serious injuries within 10 seconds."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui kegiatan Sub Penyalur yang merupakan kebijakan Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam peran strategisnya untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM melalui kegiatan Sub Penyalur. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data/informasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, organisasi publik, peran strategis, dan teori barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPH Migas sebagai institusi pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM telah menjalankan peran strategisnya yaitu dengan merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sub Penyalur sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM dapat terjaga. Adapun saran untuk BPH Migas adalah agar lebih meningkatkan sosialisasi Sub Penyalur ke Pemerintah Daerah yang daerahnya sulit terjangkau oleh penyalur resmi.

---

Oil Fuel is a vital commodity and controls the livelihoods of many people throughout the territory of Republic of Indonesia. The government responsibility to ensure the availability and distribution of fuel in all regions of Indonesia as mandated in Law Number 22 year 2001 concerning Oil and Gas. Through the Sub-Distributors program which are government policies, in this case carried out by the Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in its strategic role to keep and control the availability and distribution of oil fuel to the Outermost, Leading and Remote (3T) areas.

This study aims to analyze the strategic role of Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in the supply and distribution of oil fuel through the Sub-Distributors program. In this study, information collection techniques were used through in-depth interviews and literature studies. The theories used are public policy, implementation of public policy, public organization, strategic role, and public goods.

The results of the study indicate that Downstream Regulatory Body in Oil and Gas as a government institution in the supply and distribution of oil fuel has carried out its strategic role, namely by planning, coordinating the Sub-Distributors program so that the availability and distribution of oil fuel can be maintained. An advice for Downstream Regulatory Body in Oil and Gas to improve more further the socialization regarding Sub Penyalur Program to the regional government."