Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian mengalami perkembangan pesat di abad 21 ini. Krisis ekonomi merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut dalam krisis ekonomi. Lahirlah Hukum Kepailitan untuk menanggulangi kebangkrutan perusahaan-perusahaan saat mengalami krisis ekonomi. Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Pada saat kurator melakukan tugasnya diketahui banyak sekali rintangan yang dilakukan oleh PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Debitor Pailit) dan PT. Metropolitan Tirta Perdana (Kreditor Pailit). Perlindungan terhadap profesi kurator tidak diberikan secara spesifik, sehingga hal ini sering di manfaatkan para pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tugas kurator. Tidak ada peraturan yang spesifik memberikan perlindungan kepada kurator dapat mempengaruhi independensi kurator. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika kurator menjalankan tugasnya diancam dengan tuntutan pidana oleh para pihak yang berkepentingan. Namun tidak adanya peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dapat mempengaruhi independensi kurator.

---

Economy has been through fast growing in the 21st century. The economic crisis is one the circumstances exists on such development. Companies’ bankruptcy in the middle of the economic crisis results in the establishment of Bankruptcy Law, which is believed to be one of the way to solve the issue. Curators play an important part on handling bankruptcy estate. This study uses normative juridical research method. Therefore this paper discuss the responsibility of curators on handling bankruptcy estate for PT Kymco Lippo Motor Indonesia. When the curator is doing the job, there are a lot of problem from PT Kymco Lippo Motor Indonesia as the debtor and PT Metropolitan Tirta Perdana as the creditor. There is no protection spesifically given for curators, especially in relation to their independency, and this circusmtance is often used by several parties who intend to prevent curators from doing their job. Thus, there are times when curators are being threaten with criminal charges and there is no regulation able to legally save them, and that circumstance is affecting their independecy."

"Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene merupakan aturan peninggalan Belanda. Ditambah lagi di negara Belanda sendiri Balai Harta Peninggalan weeskamer sudah ditiadakan sejak tahun 1810. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak Hakim pada Pengadilan Niaga, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan dan Ahli hukum kepailitan. Pada akhirnya, Penulis mendapatkan hasil dari penelitian bahwa kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya hanya mendasarkan pada UUK-PKPU, dimana belum terdapat pengaturan khusus mengenai pedoman bagi Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan tugas sebagai kurator.

---

This thesis discusses about the juridical role of Balai Harta Peninggalan Trustee in performing the task of managing and liquidating in the bankruptcy estate. Until this thesis is written, Balai Harta Peninggalan in Indonesia is still carrying out its main duty and function by referring to Staatsblad 1872 No. 166 on Instructions for Balai Harta Peninggalan, which is a legacy of the Dutch legacy. Plus in the Netherlands own country Balai Harta Peninggalan weeskamer has been abolished since 1810. The research method used in this thesis is the normative juridical. Research conducted by the author is by document studies and interviews with the Judge on Commercial Court, Legal Technical Member of Balai Harta Peninggalan and Bankruptcy legal expert. In the end, the author got the result from the research that the trustee of Balai Harta Peninggalan in performing its duties only based on UUK PKPU, where there is no specific arrangement regarding guidance for Balai Harta Peninggalan to perform duty as a bankruptcy trustee."

"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

---

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee rsquo s own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant."

"ABSTRAKKurator PT Sky Camping Indonesia PT SCI mengubah status aset boedel pailit SHGB 7251 menjadi aset non boedel untuk kemudian dijual di bawah tangan, yang mana hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hasil dari penjualan aset tersebut kemudian tidak dimasukkan ke dalam daftar pembagian oleh kurator. Kreditor PT SCI, yaitu buruh, menuntut pembayaran upah mereka oleh kurator. Adanya dualisme dalam serikat pekerja PT SCI menjadi alasan kurator untuk tidak melakukan pembayaran atas upah buruh yang terutang. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab kurator dan hakim pengawas dalam pengurusan harta pailit PT SCI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor PT SCI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dan menganalisis dengan metode kualitatif, sehingga diketahui bahwa kurator dan Hakim Pengawas merupakan pihak dalam kepailitan yang mana tugas satu sama lain saling bertautan dan saling bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Buruh eks PT SCI berhak mendapatkan pembayaran atas upah yang terutang karena upah buruh merupakan kreditor preferen menurut ketentuan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan tugasnya, sebaiknya kurator dan Hakim Pengawas memahami kedudukan dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Upah buruh merupakan tagihan yang harus didahulukan pembayarannya daripada tagihan lainnya, sedangkan legalitas dari serikat pekerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan, serikat pekerja seharusnya menjadi representatif bagi buruh eks PT SCI. Kata kunci: Tanggung jawab Kurator, Perlindungan Hukum, PT Sky Camping Indonesia

---

ABSTRACTThe curator of PT Sky Camping Indonesia PT SCI changed the status of bankruptcy asset SHGB 7251 become a non bankruptcy asset for that asset to be sell underhand, which has got approval from the Supervisory Judge. The proceeds of the selling afterwards is not incuded inside the division list by the curator. The creditor of PT SCI, in this case is the labor, demand the curator regarding the payment of their salary. The dualism inside the labor union of PT SCI becoming the excuse of the curator to not doing the disbursement of the debted salary. This research will answer about how is the responsibility of curator and supervisory judge while arranging and setlling down the bankruptcy asset of PT SCI, and how is the legal protection towards the creditor of PT SCI. This research will be analyzed by using normative juridical method, a research method that will investigate literature and secondary data, and analyzed it with qualitative method, so that will be obtained that Curator and Supervisory Judge are parties in bankruptcy which has linked duties one and another and be liable reciprocally upon every actions that has been done to completing a bankruptcy case. The ex labor of PT SCI reserve the right to acquire the payment of their debted salary, because labor rsquo s salary is preferential creditor according to Article 95 paragraph 4 Act of Employment. While completing their jobs, Curator and Supervisory Judge should understand each other rsquo s position and duty in accordance with the regulations in the Act of Bankruptcy. Labor rsquo s salary is a claim that has to be paid in advance, compared to other rsquo s claim, whilst the legality of labor union should become an important thing that should be noticed, the labor union must be representative towards ex labor of PT SCI.Keywords Curator rsquo s Responsibility, Legal Protection, PT Sky Camping Indonesia "

"Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana, serta mengetahui pula kedudukan harta pailit terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana dengan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara gugatan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit, sehingga proses pemberesan harta pailit harus ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, kedudukan harta pailit didahulukan dibanding putusan pengadilan dalam perkara pidana, sehingga amar putusan yang menetapkan perampasan harta pailit untuk negara bersifat non-executable.

---

In the practice of bankruptcy, the implementation of bankruptcy assets settlement is often hampered by various obstacles, one of which is when there is an overlap between the general bankruptcy confiscation and the criminal confiscation. This research was conducted to determine how the process of bankruptcy assets settlement in the event of criminal confiscation towards the bankruptcy assets by examining the position of general bankruptcy confiscation against criminal confiscations, also to determine the position of bankruptcy assets against court decisions in criminal cases by analyzing court decisions. This type of research is normative legal research with a literature study method. The result of the research shows that the position of criminal confiscation takes precedence over general bankruptcy confiscation, therefore the settlement of bankruptcy assets must be temporarily postponed. Based on the analysis of the Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, the position of bankruptcy assets takes precedence towards court decisions in criminal cases. Thus, the verdict in criminal cases that stipulates the forfeiture of bankruptcy assets for the government is non-executable

"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Apabila harta yang berada di dalam proses pailit dan dilakukan sita umum disita oleh penyidik, maka harta tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan dan dibagikan kepada para krediturnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang bukti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sita pidana dalam rangka kepentingan publik harus didahulukan dan dalam hal objek sita umum pailit telah dilelang namun di kemudian hari diketahui sebagai hasil dari tindak pidana, maka pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi kedudukannya.

---

This thesis discusses the legal standing of general bankruptcy confiscation against criminal confiscation and the settlement of the object of general bankruptcy confiscation that has been auctioned which in the future time is known as the proceeds of crime and the legal effects for buyers in the auction of bankrupt treasures. In practice, there is an overlap between general bankruptcy confiscation against criminal confiscation. If the property in the process of bankruptcy and general bankruptcy confiscation is re confiscated by the criminal investigator, then the property can not be settled and distributed to the creditors. But if there is no criminal confiscation, the investigator will have difficulty in conducting an investigation, prosecution, and court proceedings as the property is evidence. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this research is that the execution of criminal confiscation in the framework of the public interest must take precedence and if the object of general bankruptcy confiscation has been auctioned but later known as the proceeds of crime, then the buyer with good faith must be protected."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan brosur dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dimana brosur yang merupakan suatu bentuk kegiatan promosi dari pelaku usaha juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak atas informasi konsumen. Tujuan kegiatan promosi adalah untuk untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, demi mencapai tujuan ini seringkali pelaku usaha melakukan segala macam cara untuk memikat konsumen dalam masa promosi atau pratransaksi, salah satu caranya yaitu termasuk memberikan informasi yang tidak jujur di dalam brosur produk mereka. Brosur yang tidak jujur ini sangat merugikan konsumen, hal inilah yang dialami oleh Ludmilla Arief, seorang konsumen yang tergiur membeli sebuah mobil Nissan March karena dalam brosurnya tercantum bahwa konsumsi bahan bakar mobil tersebut sangat irit sedangkan setelah beberapa bulan mengendarai mobil tersebut ternyata mobil tersebut sangat boros. Akhirnya Ludmilla Arief mengadukan hal ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta dan para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penellitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan brosur adalah mengikat dalam Hukum Perlindungan Konsumen karena brosur merupakan janji-janji prakontrak sehingga memiliki akibat hukum apabila hal ini diingkari; kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor Indonesia melalui brosur Nissan March dalam kasus ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen; PT. Nissan Motor Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen; Putusan Arbitrase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the position of the brochure in Consumer Protection Law. The brochure is a medium for promoting business activities and also a medium for communicating the rights that consumers have to accurate information. In order to achieve the former (the promotion of business activities to influence consumers to purchase a product or service), businesses will often engage in all sorts of tactics to lure consumers. One such unscrupulous tactic is to provide information that is not honest in the brochure. Dishonest brochures are obviously detrimental to consumers, as they purposely assert claims that are not empirically valid. One such incident occurred to Ludmilla Arief, a consumer tempted to buy a Nissan car in March given the brochure's claim that fuel consumption was very economical. In reality, after only several months, the car's actual fuel mileage was very wasteful. Arief Ludmilla eventually complained to the Consumer Dispute Settlement Agency of DKI Jakarta and the parties agreed to pursue a settlement of disputes through arbitration. This paper uses a normative juridical study whereby data is largely derived from the literature.

The results suggest that the position of the brochure is binding as related to the Consumer Protection Act because the brochure is a collection of promises that, if denied, are legally enforceable. As such, promotional activities conducted by PT. Nissan Motor Indonesia through its March brochures violate the provisions of the Consumer Protection Act. PT. Nissan Motor Indonesia is thus responsible for the losses suffered by consumers in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law. The Arbitration Award in the case conforms with the provisions of the Consumer Protection Law."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Berdasarkan analisis pada putusan perkara putusan perkara nomor 01, majelis hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum dan unsur-unsur actio pauliana, hanya saja dalam pembuktian unsur kerugian seharusnya perbuatan debitur merugikan karena hanya menguntungkan kreditur tertentu saja, Kemudian pada analisis putusan perkara nomor 02, masih permasalahan dalam penerapan hukumnya, terutama karena hakim terlalu berpatokan pada 'titel recht' milik tergugat, dan tidak melihat pada barang bukti lainnya yang menunjukkan adanya indikasi bahwa debitur bertujuan merugikan kreditur lainnya. Pengaturan Actio pauliana di Indonesia secara materil sama dengan di Belanda, hanya berbeda secara formil. Tetapi Indonesia bisa banyak belajar dari Pengaturan Actio pauliana di Amerika Serikat yang lebih membantu kurator dan pengadilan dalam menangani pembatalan perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditur.

---

This thesis discusses the analysis of judicial consideration from the judge in the Court Judgement 01/ Pdt.Sus.Actiopauliana/ 2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst and 02/ Pdt.Sus .Actiopauliana/ 2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst under the UUK-PKPU.dan comparison between the regulation ofActio pauliana in Indonesia and the regulation of Actio paulianain the Netherlands and the United States. This research is a normative juridical research. The type of the research is explanatory.Actio pauliana is a statutory rights that are granted to a creditor through a curator to apply to the court for avoidance of all the action that are voluntarily done by the debtor towards the assets of the debtor that by such actions the debtors realize the debtors would harm the rights of the creditors.

Based on the analysis of court judgement number 01, the judge has applied the law and the elements of actio pauliana properly, but when proving the element of loss , the debtor action should be proven to have harm the creditors because his action gave benefit just to certain creditors, so that other creditors harmed. Then in the analysis fromcourt judgement number 02, there are still many problems in implementing the law, especially since the judge is too focused on the "title recht", and did not look at other evidence that indicates the debtor has real intents to harm the creditors right. The regulation of Actio pauliana in Indonesia is materially the same as in the Netherlands, differ only formally. But Indonesia can learn a lot from the regulation of Actio pauliana in the United States because it is more pratical for curator and judges in handling the avoidance of debtor action which intent to harm the creditors."

"Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun.Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42 trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 % menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17 Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp 2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)."