Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengelolaan pajak reklame di Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengelolaan menjadi penting dalam melihat sejauh mana pajak reklame yang berjalan secara berkelanjutan dan setiap tahun nya mengalami perubahan dalam hal penerimaan reklame. Kemudian peneliti melihat sejauh mana cara reklame didata atau diidentifikasi, kemudian pemeriksaan terhadap wajib dan objek pajak, penetapan pajak terutang menggunakan ketentuan yang berlaku dan penagihan dalam rangka menambah penerimaan pajak reklame di Jakarta pusat.

---

This study aims to describe the management of advertisement tax in Central Jakarta. Research using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Management becomes important in view of the extent to which the billboard tax that runs on an ongoing basis and each year it changes in terms of acceptance of advertisement. Then the researchers looked at the extent to which way billboard recorded or identified, then an examination of the object and the obligatory taxes, the determination of the tax payable using the applicable regulations and billing in order to increase tax revenue billboard in central Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2015 yang berorientasi kepada tahapan pengadministrasian pajak daerah dan faktor penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target selama 5 (lima) tahun anggaran. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Pajak Daerah, Pajak Reklame, dan Manajemen Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dalam pengaplikasiannya standard waktu yang ditetapkan dalam pengurusan izin reklame tidak sesuai standard dalam SOP yang ada, serta dalam tahapan pengadministrasian pajaknya secara praktek belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan teori yang bersangkutan.

---

This research discusses about the advertisement management in Bekasi Municipality, fiscal year of 2011-2015 which is oriented by step of local tax administration and the causes of the realization of the advertisement target didn?t get 5 (five) years of fiscal year. Theory that used in this research is local taxes, advertisement, and management local taxes and use post-positivist paradigm, in- depth interview, field research methods are used by researcher to analyze main problem.

The result of research showed that realization of revenue from advertising tax doesn?t reach the target caused by standard of time set in the permit of advertisement doesn?t match in the standard SOP in its implementation and step of local tax administration in practice haven?t been able to work well because there are steps not according to the theory concerned."

"Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan penyelenggaraan pajak reklame papan/billboard berukuran lebih dari 24 meter persegi. Penyelenggaraan pajak reklame belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan DKI Jakarta. Tujuan penelitian menganalisis prosedur pengelolaan pajak reklame berukuran luas lebih dari 24 meter persegi yang dikelola Sudin Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan.Penelitian ini berpedoman pada teori Administrasi Pajak Perpajakan Daerah. Pendekatan menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelenggaraan pajak reklame secara administrasi pajak telah baik dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun, prosedur masih dinilai membutuhkan waktu lama mulai dari awal prosedur hingga pemungutan pajak, pengawasan belum konsisten dilakukan, dan pegawai pengelola masih belum sesuai dengan beban kerjanya.

---

This thesis discuss about procedure management permit for billboard advertisement tax sized more than 24 square meters. Advertisement tax not yet make a significant contribution in DKI Jakarta municipal revenue. The purpose of this research is to analyze procedure permit for billboard advertisement tax sized more than 24 square meters in Administrative City of South Jakarta. Thesis guided by theory of local tax administration. The approach used post positivist approach and used in-depth interviews and literature study for method collecting data and processed used qualitative data analysis technique.

Result show that procedure management permit for billboard advertising tax sized more than 24 square meters in Administrative City of South Jakarta has been implemented with good procedure of administration tax. But, procedure permit take a long time from beginning of procedure until collecting tax, inconsistency of tax inspection, and human resources not equal with work load."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana pajak reklame dapat terealisasi melalui strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Peneliti berkesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dinas pelayanan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak reklame. Faktor pendukungnya seperti adanya sistem informasi reklame dan petugas yang memahami wilayah pemungutan pajak reklamenya. Factor penghambat, salah satunya adalah masih maraknya reklame liar.

---

ABSTRACT

This research aims to discuss the strategy to improve the original local revenues by billboard tax management in DKI Jakarta. This research uses a qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The strategy is very important to see how far billboard tax can be with those strategy. Because of that, this research aim to analyze the strategy to improve the original local revenues. Researchers concluded that there are two strategy to improve original local revenues by billboard tax, extensification strategy and intensification strategy. There are so many factors that influence billboard tax revenues. Positive factors such as billboard online service system and the negative factors there is so many illegal billboard."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan baru penetapan nilai sewa reklame terhadap realisasi penerimaan pajak reklame dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku wajib pajak reklame setelah kebijakan baru tersebut ditetapkan, serta bagaimana solusi dari penurunan dalam penerimaan pajak reklame di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif atas data dan hasil wawancara pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dari kebijakan perubahan nilai sewa reklame yang mengakibatkan realisasi pajak reklame menurun.Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak reklame dengan cara mengubah ukuran reklame atau bahkan melakukan pengelakan pajak. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pengurangan dasar pengenaan pajak dan mengusulkan perubahan nilai sewa reklame yang memperhatikan kemampuan wajib pajak. Untuk perubahan kebijakan sebaiknya Pemerintah melakukan proses dengar pendapat dan sosialisasi kepada wajib pajak serta meningkatkan pengawasan penyelenggaraan reklame.

---

This research is conducted to test the effectivity analysis of the new policy on the determination of the rental value billboard advertisement tax revenue realization and the effect on billboard taxpayer behavior changes after the new policy is determined, and how the solution of the decline in tax revenues in the region billboard Departement of Tax Service West Jakarta Municipality. This study is a qualitative research method descriptive analysis of the data and the results of interviews at the Departement of Tax Service West Jakarta Municipality.The results showed there are significant changes in the value of policies that resulted in the realization lease billboard advertising tax decrease. Based on the interview, the taxpayer makes tax planning to minimize the amount of advertising tax by changing the size of billboards or even commit tax evasion. Solutions that can be done is to provide a reduction in tax bases and proposed changes in rents billboards attention to the capacity of taxpayers. The government 39 s policy changes should make the process of hearings and socialization to taxpayers and increasing supervision of the implementation of the billboard."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"ABSTRAKProvinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang besar terutama dari segi perekonomian. Berbagai kalangan datang ke DKI Jakarta untuk mencari nafkah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebagian kalangan untuk mempromosikan barang atau jasa mereka kepada publik. Namun, promosi tersebut ternyata membuat wajah ibukota tertutupi oleh tiang-tiang reklame. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan pengalihan reklame papan menjadi reklame LED. Kenyataanya, penyelenggaraan reklame LED masih belum optimal, terutama dari sisi penerimaann pajaknya. Penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Teori utama yang digunakan adalah teori administrasi perpajakan dan Model 7-S McKinsey. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses administrasi perpajakan telah dilakukan sesuai aturan. Penyelenggaraan reklame LED saat ini memasuki tahap peralihan, sehingga masih dibutuhkan beberapa perbaikan. Kebijakan terkait reklame LED harus dievaluasi kembali agar tidak terlalu membebani wajib pajak. Faktor lain seperti struktur, strategi, sistem, skill, dan staff juga turut berimplikasi pada proses administrasi perpajakan.

---

ABSTRACTDKI Jakarta Province has great potential, especially in terms of economy. Various people come to DKI Jakarta to earn a living. This opportunity is used by some circles to promote their goods or services to the public. However, the promotion turned out to make the face of the capital covered by billboards. Therefore, the Provincial Government of DKI Jakarta seeks to change the billboard into LED billboards. In fact, the implementation of LED billboards is still not optimal, especially in terms of tax revenue. This research was conducted in South Jakarta Administration City. The main theory used is the theory of tax administration and 7 S McKinsey Model. This research was conducted with post positivist approach with data collection technique using in depth interview and literature study. The results concluded that the tax administration process has been done according to the rules. The operation of LED billboards is currently entering the transitional phase, so it still needs some improvements. Policies related to LED billboards should be re evaluated in order not to overload the taxpayer. Other factors such as structure, strategy, system, skill, and staff also have implications for the tax administration process."

"Berdasarkan pada data LKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta tidak berhasil mencapai target khususnya di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan pandemi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) juga memiliki andil dalam kegagalan pencapaian target untuk pajak reklame. Peraturan Gubernur tersebut menetapkan bahwa pengenaan NSR menggunakan tarif tunggal. Dengan implikasi lainnya berupa kenaikan atas NSR Non Produk, tetapi penurunan untuk NSR Produk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi dari regulasi tersebut beserta faktor penghambat dan pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan dispute mengenai NSR Produk dan Non Produk yang terjadi di masyarakat pengguna reklame. Analisis terkait implementasi dari regulasi ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, didapat hasil bahwa tidak ada faktor penghambat secara langsung dalam implementasi kebijakan ini, tetapi sebelum adanya Pergub 12/2023 terdapat Wajib Pajak yang mengajukan surat kepada Bapenda dan PJ Gubernur. Faktor pendorong kebijakan ini adalah dengan pemberian insentif berupa diterbitkannya Pergub 12/2023 serta upaya intensifikasi.

---

Based on LKPD data from 2019 to 2023, advertising tax revenues in DKI Jakarta failed to reach the target, especially in 2022 and 2023. This is due to economic conditions which are still recovering from the pandemic. Apart from that, the issuance of DKI Jakarta Governor Regulation Number 24 of 2022 concerning Advertising Rental Value (NSR) also contributed to the failure to achieve the target for advertising tax. The Governor's Regulation stipulates that the imposition of NSR uses a single rate. With other implications in the form of an increase in Non-Product NSR, but a decrease in Product NSR. Therefore, it is important to know how these regulations are implemented along with the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm and descriptive research type. The data collection techniques used were literature study and in-depth interviews. This regulatory change aims to eliminate disputes regarding Product and Non-Product NSRs that occur in the advertising user community. Analysis related to the implementation of this regulation is based on policy implementation theory, namely communication processes, resources, dispositions and organizational structure. Apart from that, the results showed that there were no direct inhibiting factors in implementing this policy, but before the Governor Regulation 12/2023 there were Taxpayers who submitted letters to Bapenda and the PJ Governor. The driving factor for this policy is the provision of incentives in the form of the issuance of Governor Regulation 12/2023 as well as intensification efforts."

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."