Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEkonomi kreatif merupakan fenomena baru dalam perekonomian yang menekankan pada ide, kreativitas, keterampilan, dan bakat yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Ekonomi kreatif diimplementasikan dalam bentuk industri kreatif yang terdiri dari 14 subsektor. Salah satunya, yaitu fesyen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan variabel keluasan jaringan sosial, status sosial ekonomi, dan peran triple helix dalam perkembangan usaha industri kreatif fesyen di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif di antara variabel-variabel penelitian. Secara sosiologi, ide-ide dan kreativitas kelompok berkolaborasi untuk menghasilkan suatu produk kreatif yang mempunyai nilai tambah, sehingga mempunyai daya saing.

---

ABSTRACTCreative economy is a new phenomenon in the economy which emphasizes on ideas, creativity, skills, and talents of human resources. Creative economy implemented in creative industry are composed of 14 sub-sectors, one of them is fashion. This study used a quantitative approach to describe relationship between social network, socioeconomic status, dan the role of triple helix in the development of creative industry fashion in Bandung. The result of this study indicate that there is a positive relationship between research variables. In Sociology, the ideas and creativity of group collaborate to produce creative products which have added value, thus having competitiveness"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam memberdayakan industri kecil dan rumah tangga di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Penulis menemukan bahwa terdapat empat peran utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memfasilitasi akses pinjaman modal ke lembaga perbankan bagi para pelaku usaha IKRT, memfasilitasi pembinaan manajemen usaha IKRT khususnya dari aspek manajemen keuangan, memasarkan hasil usaha IKRT, memfasilitasi pembentukan koperasi. Namun dari keempat hal tersebut, baru dua hal yang telah dilakukan yaitu memfasilitasi manajemen usaha khususnya manajemen keuangan dan pembentukan koperasi. Sedangkan dalam memfasilitasi akses pinjaman modal dan memasarakan ataupun memperluas jaringan usaha terhadap hasil produk-produk IKRT masih minim. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Tegalwaru dalam pemberdayaan IKRT belum optimal.

---

The purpose of this research is to describe the rural government role in empowering small industry and home industry (IKRT) in the village of Tegalwaru, Ciampea subdistrict, Bogor district, West Java. Methodologically this study is a qualitative descriptive research. Interviews, observation and literatures have been used for the data collection of this research. Observation and interview data is collected by the researcher in the form of field notes and audio-taped interviews, which are later transcribed for use in data analysis. The author found that there are four major roles that could be done by the rural government. First, facilitating access to get a bank loan for the owner of IKRT business, second, facilitating the business management development especially financial management, third, endorsing & extending the IKRT market commodity, fourth, facilitating the establishment of union. Nevertheless, there are some shortcomings roles that the rural government hasn?t done. It could be seen in the lack of rural government role in facilitating access to get a bank loan for IKRT business and endorsing the IKRT market commodity. Based on the analyses conducted in chapter 5, the conclusion is that the role of rural government in empowering small industry and home industry is not optimal yet."

"Proyek-proyek migas dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap fasilitas produksi sumber energi. Ada fenomena di pelaksanaan proyek migas, yaitu seringnya terjadi keterlambatan waktu penyelesaian dan kelebihan biaya dari yang direncanakan. Komunikasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mendukung kesuksesan kinerja proyek. Dibuat suatu hipotesa bahwa peran peran PMO dapat meningkatkan efektivitas komunikasi proyek. Kuesioner dilakukan terhadap pimpinan proyek migas Indonesia. SEM-PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara masing-masing variabel. Hasil penelitian memperoleh faktor-faktor dominan dalam komunikasi proyek dan peran PMO. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari peran PMO terhadap komunikasi proyek dalam meningkatkan kinerja proyek migas.

---

Oil & gas projects are performed to support energy production facilities. There is a fenomena where project execution in oil & gas industry often have experiences in schedule delay and cost overrun compared to the plan. Communication is one of important thing which has impact to the project performance. Hipotesis was developed that PMO role can improve project communication effectiveness. Quesioner was performed distributed to the Oil & Gas Project Managers in Indonesia. SEM-PLS was used to analise relationship among variables. Result obtained dominan factors in project communication and also PMO role. Result also shows that PMO role has a significant influence in project communication to improve the project performance."

"Penelitian ini bertujuan mendapatkan usulan kebijakan sustainable manufacturing menggunakan cluster analysis method dan gap analysis berdasarkan variabel yang mencerminkan indikator sustainable manufacturing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Sentra Industri Logam di Kabupaten Tegal. Indikator tersebut meliputi indikator kepedulian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemajuan teknologi dan kemampuan manajemen. Pengklasteran menghasilkan cluster growth dan cluster mature. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah pemberian insentif, penerapan punishment, pengembangan infrastruktur yang sustainable di kawasan industri, membangun sistem informasi industri hijau melalui pembentukan kelompok usaha dan pemberian kesempatan kelompok untuk berperan aktif, peningkatan kemampuan inovasi teknologi, melibatkan peran aktif lembaga pendidikan dan penelitian serta pengembangan, sosialisasi program dan pelatihan produksi bersih dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

---

This research aims to suggestions of sustainable manufacturing policy, using cluster analysis method and gap analysis, based on selected variables that reflect indicators sustainable manufacturing at Small Medium Enterprises (SMEs) on Metal Industrial District in Regency of Tegal. This indicators include indicators of economic growth, social well-being, technological advance, performance management and environmental stewardship. The clustering produces cluster growth and cluster mature. According to the characteristic of the cluster, the resulting recommendations of policy is the provisions of incentives, applications of punishment, development of a sustainable infrastructure in industrial areas, building a green industrial information system through the establishment of business groups and giving the group the opportunity to play an active role, increasing the ability of technological innovation, involving the active role of educational institutions and research and development, socialization programs and trainning about cleaner production and National Indonesia Standar (SNI)."

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Salah satu tugas yang harus dilaksanakan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola industri hulu minyak dan gas bumi adalah pengelolaan proyek investasi di bidang fasilitas produksi yang melibatkan dana lebih dari USD 2-3 milyar pertahun.Tesis ini disusun untuk membantu BPMIGAS dalam usahanya meningkatkan kinerja waktu dan mutu atas pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi fasilitas produksi pada setiap tahapan proyek.Penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap berbagai fakro yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi dengan melibatkan pekerja dari perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan BPMIGAS.

---

As the government agency to manage the oil and gas industry, one of the BPMIGAS?s responsibility is to manage the capital investment in production facilities project which involved the expenditure of approximately USD 2-3 billion each year.This thesis is developed to help BPMIGAS to improve it?s time and quality performance in controlling and supervising all stages of production facilities facilities.The research is carried out by assessing numbers of factors influencing the control and supervision activities involving personnel from oil companies operated in Indonesia and the ones from BPMIGAS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk memilih subkontraktor untuk Proyek Akasia Bagus dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Teknik untuk Urutan Preferensi dengan Kemiripan dengan Solusi Ideal (TOPSIS). Studi ini mengevaluasi subkontraktor berdasarkan berbagai kriteria, termasuk biaya, lokasi, waktu pengiriman, dan kinerja historis. Metode AHP digunakan untuk menentukan pentingnya setiap kriteria relatif melalui perbandingan berpasangan, memastikan keselarasan dengan prioritas pengambil keputusan. Metode TOPSIS kemudian diterapkan untuk memeringkat subkontraktor berdasarkan kriteria berbobot yang diperoleh dari AHP, dengan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi dan menghitung jarak dari solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PPI (A3) adalah subkontraktor peringkat tertinggi, diikuti oleh PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), dan PT. Cimmarron (A2). Temuan ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan andal untuk pemilihan subkontraktor, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang komprehensif dan akurat. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan subkontraktor, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif, keselarasan strategis, dan peningkatan berkelanjutan. Industri Minyak dan Gas, Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Pemilihan Vendor, Pemeringkatan Vendor

---

This research aims to develop a systematic and objective framework for selecting subcontractors for the Akasia Bagus Project using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods. The study evaluates subcontractors based on multiple criteria, including cost, location, delivery time, and historical performance. The AHP method was employed to determine the relative importance of each criterion through pairwise comparisons, ensuring alignment with decision-makers' priorities. The TOPSIS method was then applied to rank the subcontractors based on the weighted criteria derived from AHP, using normalized decision matrices and calculating distances from ideal solutions. The results indicated that PT. PPI (A3) was the top-ranked subcontractor, followed by PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), and PT. Cimmarron (A2). The findings provide a robust and reliable framework for subcontractor selection, ensuring that decisions are based on comprehensive and accurate data. The study concludes with recommendations for improving subcontractor selection processes, emphasizing the importance of objective decision-making, strategic alignment, and continuous improvement."

"ABSTRAKHukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenaladanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yangmerupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian inimengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasisecara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini pentingdibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggungjawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam JointOperating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole riskoperations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalahmeliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operatingagreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban.Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab parapihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadiantara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACTIn the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known thatthere is an agreement named joint operating agreement/joint operating body whichis a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agreeto carry out operations on the work area as a joint operation. This research isimportant to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilitiesbetween the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating bodyin terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative researchincludes issues regarding the position of the parties in joint operatingagreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations.Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under theseagreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y."

"ABSTRAKPersaingan yang ketat dari industri garmen dunia menyebabkan permintaan tinggi untuk produksi di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia, yang bisa menyediakan tenaga kerja dengan fleksibel peraturan untuk mengurangi biaya produksi. Biaya fleksibilitas itu menguntungkan perusahaan, tetapi merugikan pekerja. Upah rendah, jam kerja panjang, dan hubungan buruk dengan penyelia beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh pekerja terkait kondisi kerja mereka. Miskin kondisi kerja dapat menghasilkan niat turnover yang tinggi di antara pekerja garmen. Sejak 2011, Better Work Indonesia, organisasi kolaboratif antara Internasional Organisasi Buruh (ILO) dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC), diluncurkan untuk memecahkan masalah kondisi kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia industri garmen, dengan menyediakan program dan pelatihan untuk pabrik garmen di Indonesia. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kondisi kerja dan niat berpindah antar perusahaan garmen yang telah berpartisipasi dalam Better Work Indonesia (BWI) program dan mereka yang belum berpartisipasi dalam program ini BWI). Data penelitian diperoleh dengan melakukan diskusi kelompok fokus pada 93 pekerja garmen di Jawa yang bekerja untuk perusahaan BWI dan Non BWI. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan BWI cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap berbagai tenaga kerja peraturan daripada perusahaan Non BWI, tetapi tingkat turnover intention ditemukan tinggi di kedua jenis perusahaan. Hasil analisis lebih lanjut akan dibahas dalam penelitian ini.

---

ABSTRACTPersaingan yang ketat di industri garmen dunia menyebabkan permintaan tinggi untuk produksidi negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia, yang bisa menyediakan tenaga kerja dengan peraturan yang fleksibel sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Tekanan biaya ini menguntungkan perusahaan, tetapi merugikan pekerja. Upah rendah, jam kerja yang panjang dan hubungan dengan majikan yang tidak baik adalahbeberapa efek buruk yang dirasakan oleh pekerja terkait dengan kondisi kerja. Kondisi kerja perilaku buruk dapat mengakibatkan tingginya turnover intention di kalangan pekerja garmen. Sejak 2011, Better Work Indonesia, sebuah organisasi kolaborasi antara Internasional Organisasi Buruh (ILO) dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC), hadir untuk memecahkan masalah kondisi kerja dan meningkatkan daya saing industri garmen Indonesia, dengan memberikan program dan pelatihan kepada pabrik garmen di Indonesia. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui perbedaannyakondisi kerja dan niat berpindah antar perusahaan garmen yang telah mengikuti Program Better Work Indonesia (BWI) dan mereka yang belum berpartisipasi dalam program (Non BWI). Data penelitian diperoleh dengan melakukan diskusi kelompok fokus dari 93 pekerja garmen di Jawa yang berfungsi untuk perusahaan BWI dan Non BWI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan BWI cenderung memiliki kepatuhan peraturan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada perusahaan Non BWI, Namun, tingkat turnover intention ditemukan tinggi di kedua jenis perusahaan. HasilAnalisis lebih lanjut akan dibahas dalam penelitian ini"

"ABSTRACTDalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participatinginterest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untukpengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yangdilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikansebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajakpenghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usahahulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil daripenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksipengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasarpertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebutmemberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakantersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untukmenjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACTUnder current policy, participating interest transfer is subject to final income taxat the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). Thisresearch is aimed to provide comprehensive overview regarding policyimplementation process of income tax on transaction of participating interesttransfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research isconducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected throughlibrary research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, theincome tax policy on transaction of participating interest transfers has not beenimplemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the taxrevenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractorsto carry out their investment, especially in exploration phase."