Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan détente (peredaan ketegangan) pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Peredaan ketegangan dengan Uni Soviet ini dilatarbelakangi oleh kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan krisis peluru kendali Kuba. Presiden Nixon bersama dengan Penasehat Keamanan Nasionalnya Henry Kissinger membentuk grand design (rencana besar) dan grand strategi (strategi besar) dengan mengubah kebijakan lebih mengarah kepada negosiasi dengan negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Puncak negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dilaksanakan dalam Moscow Summit yang menghasilkan perjanjian SALT 1 mengenai pembatasan senjata nuklir bagi kedua negara.

---

This study focuses on détente policy during President Richard Nixon’s era. Reducing tension towards Sovyet was caused by United States’ loss in Vietnam War and missile crisis in Cuba. President Nixon, along with the National Security Adviser Henry Kissinger, established grand design and grand strategy by changing their policy about Communist states, such as Sovyet and China. This negotiation between United States and Sovyet reached its peak when Moscow Summit was held and resulted in SALT 1 Agreement on both states’ limiting nuclear weapon."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai politik luar negeri Venezuela terhadap AmerikaSerikat pada 1999 – 2010. Politik luar negeri Venezuela bertolak belakang denganhubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Di balik kerjasama pada sektorperdagangan tersebut, Venezuela kerap melontarkan sikap dan tindakan yangkonfrontatif terhadap Amerika Serikat. Venezuela juga menjalin kerjasamadengan negara yang memiliki latar belakang sebagai rival dengan Amerika Serikat.Kedua negara memiliki hubungan dagang terbesar pada sektor minyak. Isu keduanegara dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan periode waktutertentu. Pemerintahan Presiden Chávez membawa revolusi bagi Venezuela. Hasilpenelitian berupa politik kontradiktif yang dijalankan Presiden Chávez terhadapAmerika Serikat. Venezuela pun menjalankan strategi diversifikasi mitra gunamenangkal ketergantungannya terhadap Amerika Serikat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the foreign policy of Venezuela to the United States in 1999-2010. Venezuelan foreign policy contrary to the trade relationship with the UnitedStates. Behind cooperation in the trade sector, Venezuela often catapult aconfrontational attitude and actions against the United States. Venezuela alsocooperates with the country that have a contrary philosopy with the United States.Both countries have the largest trading relationship in the oil sector. The methodto analyzed this problems using qualitatif approach which based on a specific timeperiod. Chávez government was brought a revolution for Venezuela. The result iscontradictive Venezuelan’s foreign policy against the United States. Venezuelawas run in order to ward off efforts to diversify its dependence on the UnitedStates."

"Penulisan skripsi dengan perbandingan pustaka ini tujuannya ialah untuk mengetahui kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon yang mendukung terlaksananya kepentingan- kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, artikel. dan dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun hasil penelusuran melalui search engine di internet, Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon cenderung menunjukkan hubungan khusus. Hal itu dapat dilihat dari tingginya bantuan yang diberikan AS kepada Israel seperti bantuan ekonomi, politik, dan militer, terhitung sejak AS mengakui berdirinya negara Israel tahun 1948. Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel itu dilakukan untuk mendukung kepentingan- kepentingan AS klulsusnya di ka,vasan Timur Tengah. Israel, negara di kawasan Timur Tengah kala itu yang dinilai merupakan satu- satunya negara yang pro-AS dan Barat. AS harus mendapatkan akses utama minyak Timur Tengah yang persediaannya berlimpah, sementara negara- negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Iran, banyak yang anti AS dan Barat. Selain itu AS memiliki misi untuk menyebarkan ideologinya; demokrasi, agar kepentingan- kepentingannya terlaksana. Namun demikian AS harus menghadapi kenyataan yang tidak semuanya manis, AS harus membayar dengan harga yang mahal atas kebijakan luar negerinya terhadap Israel. AS mendapat embargo minyak pada tahun 1973 di bawah pemerintahan Nixon sebagai bentuk protes negara- negara Arab yang mayoritas adalah negara anggota pengekspor minyak karena kebijakan luar negeri AS dinilai pro-Israel."

"Segala tindakan pembentukan kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan penilai publik berdasarkan landasan justifikasi rasionalnya. Ketika hasil uji kebijakan dianggap tidak mencerminkan pilihan yang menguntungkan, seringkali kebijakan tersebut akan dipertanyakan gunanya. Oleh karena itu, untuk menguji suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang rasional diperlukan landasan tertentu. Ketika banyak upaya penjelasan rasionalisasi kebijakan datang dari level analisis negara, faktanya pandangan subjektif pemimpin akan memainkan lebih banyak peran dalam prosesnya. Karena itu menjadi menarik untuk melihat segala elemen yang membentuk pola pikir pemimpin, yang dapat dijelaskan lewat studi idiosinkratik personal. Dalam konsep yang dituliskan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dijelaskan bagaimana peran faktor nilai idiosinkratik manusia membentuk pribadi dan pola pikir dan mempengaruhi rasionalitas yang unik bagi setiap orang.Ketika secara spesifik melihat kepada kasus pembentukan kebijakan luar negeri Trump Wall yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ini seringkali dianggap kontroversial dikarenakan besarnya dampak negatif yang diberikan pada Amerika Serikat. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengupas lebih dalam lagi baik proses pembentukannya, maupun faktor-faktor yang berperan membentuk justifikasi rasional personal Donald Trump yang melandasi cara pikirnya dalam menentukan tindakan. Dengan menggali lebih dalam motif pemicu Trump baik dari faktor latar belakang personal, faktor situasi eksternal, faktor respon terhadap situasi, serta faktor indikasi inkapabilitas mental Trump, maka hal ini dapat memberikan penjelasan spesifik terhadap alasan mengapa Trump membentuk kebijakan Trump Wall. Adapun penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat kualitatif sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Michael Hubermann, dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh lewat studi literatur, baik buku, jurnal, maupun berita. Sumber data ini dipilih dikarenakan keterbatasan akses penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan Donald Trump.

---

Every act of forming foreign policy often gets a public appraisal based on its rational justification. When the results of the policy test are deemed not to reflect a favorable choice, often the policy will be questioned as to its usefulness. Therefore, to test a foreign policy as a rational policy a certain foundation is needed. When many attempts to explain the rationalization of a policy are seen from the state level analysis, it is not exactly right because of how the subjective view of the leader will play a bigger role in the process of decision making. Therefore, it becomes interesting to see all the elements that make up the mindset of a leader, which can be explained through personal idiosyncratic studies. In a concept written by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. explained how the role of human idiosyncratic value factors in the process of personal formation and the influential mindset in forming a unique rationality for each person.

When specifically looking at the case of the formation of Trump Wall's foreign policy which was formed during the leadership of Donald Trump as president of the United States. This policy is often considered controversial because of the large negative impact it has on the United States. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply both the process of its formation, as well as the factors that play a role in shaping Donald Trump's personal rational justification which underlies his way of thinking in determining his actions. By digging deeper into Trump's triggering motives from personal background factors, external situation factors, response factors to the situation, as well as factors indicating Trump's mental incapacity, this can provide a specific explanation for the reasons why Trump feels that forming Trump Wall policies is an appropriate action. This research is a qualitative research in accordance with the understanding described by Michael Hubermann, and uses secondary data sources obtained through literature studies, both books, journals, and news. This data source was chosen due to the author's limited access to direct interviews with Donald Trump."

"ABSTRAKAmerika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China pada periode yang sama, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi peningkatan intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

ABSTRACTUnited States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010.United States security strategy in this period showed an increase in the intensity ofdefensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese militarycapabilities over the period 2002-2010, which China could potentially takeoffensive action and threaten the United States. This thesis focused on thequestion of why the strategy of the United States experienced an increase indefensive intensity against China, which its military capabilities have increased inthe years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemmatheory, in a series of hypothesis testing. The findings in this thesis reveal that theintensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the securitydilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations ofUnited States defensive advantage and China offensive-defensive that can not bedistinguished. Defensive nature of the security strategy of the United Statesallowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularlythrough increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well asthrough increased cooperation in the period 2006-2010."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."