Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam pemberian kredit kepada debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam penyediaan fasilitas kredit serta untuk memperoleh penjelasan mengenai latar belakang serta praktek penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, bagaimanakah dapat menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor sebagai debitur penerima kredit. Bentuk penelitian adalah studi pustaka dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dari debitur kepada pihak ketiga memudahkan debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank sebagai kreditur. Penggunaan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dapat menjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur sepanjang kondisi pertumbuhan usaha debitur dalam keadaan yang baik. Merujuk kesimpulan yang dihasilkan, penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, kreditur disarankan untuk memperketat monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan piutang debitur yang dijadikan sebagai agunan serta mencermati keadaan pertumbuhan usaha debitur. Disamping itu dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan berupa tagihan pembayaran proyek konstruksi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan agunan lain seperti Hak Tanggungan maupun jaminan kebendaan lainnya.

---

This thesis studies on the use of fiduciary collateral for construction project payment claims in extending credit to debtors engaging in and dealing with construction services. The purposes of the research are to find out the description of fiduciary collateral use for construction project payment claims in extending credit facility, and to obtain exposition on the background and practice of the use of fiduciary collateral for construction project payment claims, how far can it guarantee the fulfillment of contractor's obligations as a debtor. The form of research is literature study by applying the analytical descriptive research typology.

The research comes to the conclusion that the use of fiduciary collateral for construction project payment claims by the debtor to third party(ies) will facilitate the debtor engaging in or dealing with construction services to get credit facility from banks. The use of fiduciary collateral for construction project payment claims will guarantee the fulfillment of debtor's obligation to the creditor so long as the debtor?s business growth is still in good condition.

This research comes to the advises that the implementation of provision of credit facilities based on the fiduciary collateral for construction project payment claims, creditors are recommended to intensify the monitoring or supervision to the debtor's account receivable trend as the collateral, and scrutinize the debtor's business growth condition. In addition, the implementation of provision of credit facilities using collateral covering construction project payment claims, required to be considered to make another additional collaterals such as "Hak Tanggungan" or another assets guarantee."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."

"Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari pihak yang satu (penjual) ke pihak lainnya (pembeli) sehingga di dalamnya mengandung banyak permasalahan hukum yang cukup beragam. Permasalahan yang diidentifikasi adalah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual bell yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021PN.JIfT.PST. Berta kesesuaian kaidah-kaidah hukum perjanjian dengan putusan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan didukung oleh data yang sudah cukup yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian jual bell dan hibah serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. merupakan akibat langsung dari pembatalan sepihak oleh penjual atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu batalnya perjanjian jual bell, kewajiban bagi penjual untuk membayar ganti kerugian senilai dan ditetapkannya serta Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah dan berharga. Hukuman bagi penjual untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti kerugian hanya diperkenankan sebatas yang ditetapkan dalam perjanjian untuk suatu perjanjian yang di dalamnya ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

Selling agreement represent deed of most law because often conducted by society and direct related with conveyancing from a side which is one (seller) to other one (buyer) so that in it contain many problems of law which immeasurable enough. Problems identified in thesis are legal consequences from agreement cordage of canceled sales unilaterally by seller in Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Number 3211Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. and also according to contractual law method with the decision.Applicated research is bibliography method with type research explanatory to explain causality pickaback by data which have enough which related to theory punish and positive law enforcement concerning with selling agreement and donation and also device research is Case Study Design to obtain information by totally and integrated which related to case in accurate justice decision which supported by law materials primary, secondary and tretiery.Result of research bear conclusion that mentioned Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat representing direct effect from one side cancellation by seller to the Agreement Cordage of Sales that is its cancelation of selling agreement, obligation to seller to pay indemnation for the price of and specifying of and also Confiscate Guarantee which have been executed to litigated land as validity and worth decision. Penalization to seller to pay indemnation to buyer have pursuant to Section 1249 KUH Perdata expressing that indemnation only allowed limited to set in agreement to an agreement which in it there is provision determining the amount of indemnation to be paid by the side breaking a promise."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."

"Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Proses pembuktian adanya dugaan praktik perjanjian kartel diantara para pelaku usaha menjadi suatu masalah bagi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat, dan untuk menyimpulkan adanya perjanjian atau kesepakatan diperlukan adanya dukungan suatu bukti. Dalam perilaku kerja sama, bukti dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Direct Evidence dan Indirect Evidence Circumstantial Evidence . KPPU dipertanyakan dasar dalam menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Tesis ini mengkaji dan membahas mengenai penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dalam pembuktian perkara-perkara kartel dengan membandingkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, dan Putusan KPPU 04/KPPU-I/2016. Penelitian ini adalah penulisan hukum yuridis normatif yang memusatkan perhatiannya pada kajian tentang peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan sebagai tolak acuan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dibutuhkan dalam pembuktian atas pelanggaran persaingan usaha, karena karakter perilaku di dunia usaha berbeda jenis maupun bentuknya. Dari ketiga putusan KPPU disebutkan di atas, bahwa terdapat dua 2 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 1 satu putusan yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi mampu membantu KPPU dalam mengungkapkan terjadinya kartel. Penulis menyarankan untuk menempatkan pasal terkait indirect evidence sebagai lsquo;bukti tersendiri rsquo; dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Cartel is a type of agreement by business actors who are anti of competition. The proofing process of the alleged practice of cartel agreement among business actors remains an issue for The Business Competition Supervisory Commission KPPU in solving unfair business competition cases, moreover, to conclude the existence of deal or agreement, the supporting evidence are needed. In cooperative behavior, the evidence can be divided into two types Direct Evidence and Indirect Evidence Circumstantial Evidence . The utilization of indirect evidence as an instrument of validation by KPPU is questionable. This thesis examines and discusses the use of indirect evidence, especially economic evidence in cartel cases by comparing KPPU Decision Number 08 KPPU I 2014, KPPU Decision Number 02 KPPU I 2016, and KPPU Decision Number 04 KPPU I 2016. This research is the writing of normative juridical law which focus its attention on the study of legislation including court decision as reference. The result of the research concludes that indirect evidence, especially economic evidence is needed in the verification of business competition violation, because the behavioral character in the world of business varies in types and forms. Of the three KPPU decisions mentioned, there are two 2 decisions enforced by the District Court and 1 one decision annulled by the District Court Judge. This explains that the use of indirect evidence, especially economic evidence, is able to assist KPPU in revealing the occurrence of cartel. The author suggests to put articles related to indirect evidence into ldquo separated evidence rdquo in the amendment of Act No. 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

---

This thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company?s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."

"Negara-negara berkembang dewasa ini semakin sering memanfaatkan instrument-instrumen seperti harga dan persaingan, untuk meningkatkan dinamika pembangunan di negara masing-masing. Suatu undang-undang antimonopoli yang secara efektif melindungi persaingan usaha juga merupakan persyaratan hukum bagi terwujudnya persaingan yang sehat di bidang ekonomi, dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tangal 5 Maret 2000. Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu negara termasuk Indonesia karena bila terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli pada suatu pasar, dapat membawa dampak buruk kepada kepentingan umum. Salah satu persaingan usaha tidak sehat itu adalah perjanjian penetapan harga yang dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Komisi yang ditugaskan oleh undang-undang salah satunya untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga pada setiap perkara yang dilaporkan maupun atas inisiatif KPPU sendiri untuk memeriksa apabila ada indikasi perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Pada penelitian ini penulis membatasi terhadap 3 putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga tersebut, ada perjanjian yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam suatu perkara tersebut ada juga peran pemerintah dalam menetpkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan melakukan kajian tentang perjanjian penetapan harga, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian penetapan harga tersebut, dan KPPU dapat mengambil manfaat yang dapat digunakan oleh KPPU untuk memutuskan perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang ada di Indonesia."

"ABSTRAKPemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitudilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakansuatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atassaham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurusdalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbulpermasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalampengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Sahampengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? danbagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yangtidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studikepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untukmengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas sertasecara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnyatentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACTTransfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlorShares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the sharesshould be made by Authorized Director. In the event of any change in the board ofDirector of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary toregistered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is Howthe enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares incase the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been setforth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shareswhich not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research isto knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspectsofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."