Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACTThis thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership."

"Tesis ini mengemukakan tinjauan terhadap perubahan format, bentuk dan konten dari Kutipan Risalah Lelang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia Nomor 5 KN 2017 Perdirjen KN No. 5 2017. Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan hanya ditujukan kepada pihak Pembeli ini pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Lelang Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 PMK.06 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terobosan dalam Perdirjen KN No. 5 2017 menciptakan jumlah halaman pada dokumen Kutipan yang lebih ringkas hanya berjumlah tiga hingga empat halaman. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis terhadap sifat autentisitas dari dokumen Kutipan Risalah Lelang tersebut dan melihat harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lelang yang mengatur masalah Risalah Lelang maupun Kutipan itu sendiri. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif ini menyimpulkan bahwa dokumen Kutipan tersebut tetap autentis dikarenakan Kutipan Risalah Lelang merupakan turunan dari Risalah Lelang walaupun adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Di samping itu, Penulis menyarankan agar pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan penyempurnaan terhadap dokumen Kutipan melalui amandemen Perdirjen KN No. 5 2017.

---

This Thesis reveals a review of the changes in format, form and content of Auction Deed Excerpts based on the Regulation of Director General of State Assets Management Number 5 KN 2017 on Auction Deed Perdirjen KN No. 5 2017. The document issued by Auctioneers and awarded to the Buyer only is originally regulated by Laws of Auction Vendu Reglement and Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 concerning Implementation of Auction Guidance. The breakthrough in Perdirjen KN No. 5 2017 creates the document is more concise, only consists of three to four pages. Therefore, the Author analyzes the authenticity and harmonization among prevailing regulations of the Auction. The research, using Normative Juridical method concludes that the Excerpt is still authentic because the document is derived from Auction Deed itself, even though there is a disharmony among the prevailing regulations in Auction. Moreover, the Author suggests that General Director of State Assets Management can refine the Excerpt by amending Perdirjen KN No. 5 2017."

"Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor RL-0XX/2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan pejabat lelang, khususnya Pejabat Lelang Kelas II, dalam melaksanakan lelang gadai atas saham serta bagaimanakah dampak pelanggaran kewenangan pejabat lelang terhadap lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan risalah lelang yang telah diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan diperbandingkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewenangan pejabat lelang dalam melaksanakan lelang, maka terhadap pejabat lelang tersebut akan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan izinnya sebagai Pejabat Lelang dapat dikenakan sanksi berupa pembebastugasan untuk jangka waktu tertentu. Pejabat Lelang tersebut juga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terhadap lelang yang dilaksanakan tanpa kewenangan pejabat lelang, maka lelang tersebut dianggap batal demi hukum. Namun prosedur pembatalan lelang yang batal demi hukum belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang ada saat ini.

---

Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia."

"Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan lelang adalah tentang kepastian hukum bagi pembeli lelang atas objek lelang yang telah dimenangkannya untuk melakukan balik nama kepemilikan. Dalam kasus ini, ternyata unsur kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh pembeli lelang tidak begitu saja diperoleh secara langsung dengan diterbitkannya risalah lelang. Dari uraian diatas, penyusunan tesis ini memfokuskan bagaimana kekuatan hukum terkandung dalam risalah lelang yang dimiliki oleh Pemenang Lelang untuk memiliki objek lelang dan Bagaimanakah penyelesaian agar risalah lelang tetap pada hakikatnya sebagai akta otentik untuk dapat Balik Nama Objek Lelang bagi Pemenang Lelang. Penulis dalam melakukan penulisan tesis ini menggunakan tipologi penelitian preskriptif metode penelitian yuridis normatif, adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur dan bahan lain yang terkait serta wawancara.Dari hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan antara lembaga pemerintahan yang terkait yakni antara KPKNL, Kantor Pertanahan dan Pengadilan. Adanya risalah lelang dari hasil pelaksanaan lelang yang dikeluarkan KPKNL tetapi oleh Kantor Pertanahan ditolak untuk proses balik nama dengan alasan adanya gugatan di Pengadilan, tetapi tidak adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan. Objek lelang yang telah dibeli tersebut seharusnya sertifikatnya bisa langsung dibalik nama atas nama pembeli lelang tersebut dengan dasar Risalah Lelang.

---

The problem that frequently occurs in the implementation of an auction is about the legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder on the auction rsquo s object regarding the title transfer.In this case, it turns out that the element of legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder can not simply be obtained directly by the publication of the Minutes Of The Auction. From the description above, this thesis will focus on how the force of law contained in the Minutes Of The Auction. In this thesis, the Author is using the typology of research prescriptive of juridical normative which is a research method to approach from the point of view of the laws and its implementation of the valid regulation in the community. The writing is done in three stages which is the literature research using the secondary data in the form of Regulations, literature and other related materials. As well as using the interviewing methods for obtaining primary data and then analyzed by juridical qualitative. From the research, it was found that there are disconnections between related government agencies, which are between KPKNL, the Land Office and the Court. The Minutes Of The Auction issued by the KPKNL, but Land Office declined for the title transfer due to the reasons of the lawsuit in court, whereas by the absence of foreclosure carried out by the Court of the auction rsquo s Object that has been purchased can be immediately transfered the title on behalf of Preferred Bidder in the auction on the basis of the Minutes of the Auction, for Minutes of the Auction is the basic to transfer rights from the auction seller to the auction rsquo s buyer and since that time the auction buyer who has been designated as the Preferred Bidder may automatically obtain the absolute legal protection. Thus, the Minutes Of The Auction as the form of the principle of legal certainty in Indonesia."

"Risalah Lelang merupakan akta otentik yang membuktikan telah terjadinya lelang dan berfungsi sebagai alas hak untuk melakukan balik nama, khususnya dalam hal objek lelang berupa tanah dan bangunan. Seperti halnya akta notaris, Risalah Lelang dapat dibuat dalam bentuk minuta, salinan dan grosse. Minuta Risalah Lelang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara baik oleh Juru Lelang/Kantor Lelang. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul sebagai dampak dari diterbitkannya surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara, yang tidak memiliki minuta. Mengenai bidang tanah/bangunan yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara tersebut, bagaimanapun, telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain oleh Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan konversi tanah berdasarkan UUPA. Selain itu, sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah pula ditingkatkan menjadi Hak Milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur lelang dan proses konversi tanah yang telah dilakukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang hukum lelang dan pertanahan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipe diagnostik fact-finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat diagnostik analisis. Penulis menyimpulkan bahwa lelang yang telah dilakukan mengandung beberapa cacat prosedur dan surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun hanya sebagai bukti permulaan.

---

An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and it becomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser, particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, The Auction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and an engrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept and maintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of the issuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitute for an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. With regard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however, the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of other people based on the conversion policy of land titles in conformity with the Basic Agrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into the Ownership (Freehold) Rights.

This study aims to examine the suitability of the auction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and land regulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic. The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as to produce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws in auction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect and convincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence."

"Lelang melalui email muncul seiring dengan perkembangan internet itu sendiri. Di Indonesia, lelang melalui email sudah dipelopori oleh pemerintah dengan situs lelang email yang dapat diakses melalui alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tesis ini akan menganalisis mengenai langkah dalam penggunaan Aplikasi Lelang Email (ALE) dan keabsahan dari risalah lelang email. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa penggunaan ALE dirasa efektif dan efisien, meskipun belum ada peraturan yang mengatur mengenai lelang email, risalah lelang email yang di keluarkan oleh KPKNL penyelenggara lelang tetap berlaku dan sah.

---

Auction via email appears along with the Internet itself. In Indonesia, the auction via email has been pioneered by the government with the auction site that can be accessed via domain address www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. This thesis will analyze about the auction procedure using the Auction Email Application (Aplikasi Lelang Email / ALE) and the validity of the email auction deed. The research method which used in this study is a normative juridical or legal research literature. Research found that the use of ALE was effective and efficient, although the regulations governing the email auction, is still far from perfection. With regard to the email auction deed, the writer found that the deed drawn/ issued by the state auction office are valid and legitimate."

"Lembaga Lelang adalah suatu bentuk penjualan di muka umum yang pelaksanaannya telah diatur oleh Vendu Reglement 1908 (Peraturan Lelang 1908) dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang. Pada lelang dihasilkan produk hukum yang otentik yaitu suatu Risalah Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma khususnya bagi pembeli lelang. Pada kasus pembatalan Risalah Lelang oleh pengadilan saat ini yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan lelang benda tidak bcrgerak seperti tanah dan pemenang lelang yang beritikad baik dirugikan karena kehilangan hak mereka atas tanah yang dibelinya melalui Lelang. Demikian Tesis ini membahas mengenai tidak adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik pada perolehan hak atas tanah melalui lelang dalam suatu kasus agar lelang dapat berlaku efektif.

---

Auction is a public sale which ruled by the Vendu Reglement 1908 (Auction Law 1908) and held by the Auctioneer. In the Auction there were an authentic law product called The Auction Minute that gave a certainty of law especially for the buyer in the auction. ln the case of the Auction Minute cancelled by the court decision concerning legal dispute relating to immoceable goods auction and the good faith buyer has been suffered losing their rights of land that they already bought from the auction. Therefore this thesys talking about the absence of legal protection towards the auction buyer who purchase rights on land in good faith through an auction in one case to make the auction can works effectively."

"Pelaksanaan parate eksekusi pada eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 090 PDT G 2010 PN JKT PST dan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor 007 2014 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data data sekunder berupa peraturan perundang undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait Parate eksekusi pada hak tanggungan dan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri ketika debitor cedera janji.

---

The implementation of self enforcement Parate Executie of Secondary Right of Land Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment by analyzing Civil Case No 090 PDT G 2010 PN JKT PST and Copy of Auction Minute of Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV No 007 2014 This study is using a normative juridicial approach that using secondary data related to the security law related literature and also using primary data such as interview with related informants The self enforcement of Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment entitles the creditor to execute the secured object by selling it and take repayment of the sale without any fiat of District Court when the debtor breaches of contract."

"Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."