Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pelaksanaan kebijakan Jaminan Persalinan di kota Depok Jawa Barat yang tidak efektif dari aspek prosedural dan substantif, yang ditunjukkan dengan pencapaian tujuan yang tidak konsisten, pemanfaatan di tahun 2011 dan 2012 yang sangat rendah, dan partisipasi Bidan Praktek Swasta dalam menjalankan kebijakan yang sangat rendah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai penerima manfaat yang dibatasi kepemilikan jaminan lain bukan kemampuan finansial dan prosedur pelayanan persalinan berjenjang dan rujukan kepada fasilitas tingkat lanjut; proses pencairan klaim atas jasa pelayanan yang lama; alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tingkat kebuthan; serta ketidak puasan atas kompensasi merupakan penyebab pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif secara prosedural. Adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara estimasi dengan realisasi penerima manfaat dana Jaminan Persalinan dan pembatasan penerima manfaat yang tidak berdasarkan pada kepemilikan jaminan kesehatan lain, namun kemampuan finansial yang tidak sesuai dengan prinsip universal coverage menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan secara substantif.

---

The aim of this research is to find out the cause of the implementation of the policy of security fund of Childbirth in the city of Depok, West Java that ineffective from a procedural and substantive aspects, shown from the achievement of the objectives that are inconsistent, especially in the years 2011 and 2012 are very low, and the participation of midwives, private practice in carrying out the policy is very low. This research is descriptive research with qualitative methods. The results of the research showed that the provisions on Security Fund of Childbrith beneficiaries limited by ownership of others healthcare coverage not ability to pay healthcare service and procedures of childbirth stages and a reference to the Healthcare Facilies of advanced have not been implemented; the process of disbursement claims over a long service; the allocation of the budget that does not correspond to the level of needs; and the low of compensation of mideives private practice to carrying out the policy are the cause of the implementation of policy procedurally ineffective. There is a very high gap between estimated and actual beneficiaries security fund of childbirth and restriction of beneficiaries which are not based on ownership of other health coverage, but financial circumstances which do not comply with the principle of universal coverage are the cause of the implementation of policy substantively ineffective."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari Cultural Landscape Masyarakat belanda Depok di kawasan Depok lama, dan pengaruh dari Cultural Landscape tersebut terhadap penghidupan masyarakat Belanda Depok. Metode yang digunakan adalah menganalisis temuan secara kualitatif dengan melakukan wawancara dengan macam tokoh masyarakat dan pejabat publik di kawasan Depok Lama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ruang pergerakan dari masyarakat belanda depok dipengaruhi oleh Cultural Landscape dan nilai sejarah dari Masyarakat Belanda Depok. Pembangunan di kawasan Depok Lama juga terpusat pada daerah sekitaran Jalan Pemuda dan Jalan Siliwangi, yang merupakan pusat pergerakkan masyarakat Belanda Depok. Meski demikian, Cultural Landscape di kawasan Depok Lama mengalami banyak perubahan dalam aspek - aspek seperti mata pencaharian, kesenian, bahasa, religi dan adat.

---

The purpose of this study was to determine the characteristics of the Cultural Landscape of the Dutch Depok Community in the Depok Lama area, and the influence of this Cultural Landscape on the livelihoods of the Dutch Depok community. The method used is to analyse the findings qualitatively by conducting interviews with various community leaders and public officials in the Depok Lama area. The results of this study indicate that the movement space of the Dutch Depok community is influenced by the cultural landscape and historical values ​​of the Dutch Depok community. Development in the Depok Lama area was also centered on the area around Pemuda and Siliwangi street, which were the centers of the Dutch Depok community movement. However, the Cultural Landscape in the Old Depok area has experienced many changes in aspects such as livelihoods, art, language, religion, and customs."

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hasil penerimaan daerah. Bapenda Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar tidak mempengaruhi hasil penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi covid-19. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh Bapenda Kota Depok bertujuan untuk menggali potensi kewajiban masyarakat Kota Depok terkait dengan tunggakan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB dikarenakan adanya insentif atas pembebasan denda pajak yang terjadi pada tahun 2020.  Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor studi pada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa dimensi yang berjalan kurang maksimal yaitu sosialisasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat; sumber daya manusianya terbatas dalam pelaksanaannya; tingkat kepercayaan wajib pajak rendah terhadap Samsat Kota Depok dan penerimaan PKB pada Kota Depok tahun 2020 tidak mencapai target, serta terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Kota Depok tahun 2020 diantaranya adalah waktu yang terbatas dalam melakukan pembayaran PKB secara langsung di Samsat, wajib pajak khawatir adanya pungutan liar, dan timbul rasa ketergantungan dalam kebijakan atas pembebasan denda pajak.

---

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 had an impact on regional revenue. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda Jawa Barat) issued the Triple Untung Plus policy in West Java, which involved waiving fines for motor vehicle taxes, as an effort to mitigate the impact on regional revenue from motor vehicle taxes during the COVID-19 pandemic. This policy was also implemented by the Depok City Regional Revenue Agency (Bapenda Kota Depok) with the aim of exploring the potential obligations of Depok City residents regarding outstanding tax obligations for motor vehicles and encouraging payment of the motor vehicle tax (PKB) due to the incentive of waiving tax fines that occurred in 2020. This research analyzes the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines, with a case study conducted in Depok City in 2020. The research adopts a post-positivist approach with descriptive analysis method, and data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The implementation analysis utilizes Edwards III's implementation theory, with the research findings indicating several dimensions that did not perform optimally. These include ineffective socialization to the public, limited human resources in its implementation, low taxpayer trust in the Depok City Samsat (Regional Revenue Office), and the PKB revenue in Depok City in 2020 not reaching its target. Additionally, there were several obstacles in the implementation process. The obstacles faced during the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines in Depok City in 2020 include limited time for direct PKB payment at Samsat, taxpayers' concerns about extortion, and a sense of dependence on the policy of waiving tax fines."

"Kasus pelecehan seksual pada anak semakin banyak ditemukan terutama pada anak usia sekolah. Terkait hal tersebut, penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak usia sekolah tentang pelecehan agar dapat dilakukan pencegahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pengalaman anak usia sekolah terkait pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dengan jumlah sampel sebanyak 112 siswa yang diambil melalui teknik cluster sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan pengalaman pelecehan seksual anak usia sekolah di kota Depok Jawa Barat (p value = 0.001).

---

Cases of child sexual abuse are increasingly found, especially in school-age children. It is important to recognize the level of knowledge of school-aged children about sexual harassment so that prevention can be carried out. The research aims to determine the relationship between school-age children's knowledge and experiences regarding sexual harassment. This research is a quantitative research with a descriptive analytical design with a sample size of 112 students taken using a cluster sampling technique. The results of this study found that there was a significant relationship between the level of knowledge and experience of sexual abuse of school-age children in the city of Depok, West Java (p value = 0.001)."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"ABSTRAKBertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok menambah pula kebutuhan ruang untuk tempat tinggal. Townhouse merupakan bentuk hunian baru bagi masyarakat kota Depok. Adanya pembangunan hunian baru biasanya mendorong juga perubahan pemanfaatan tanah dan bangunan di sekitarnya. Hal ini juga terjadi di sekitar Townhouse di Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan fungsi bangunan di sekitar Townhouse di Kota Depok berdasarkan perubahan jumlah penduduk, jarak dari pusat kota, dan jarak dari jaringan jalan. Data sekunder yang didapat dari berbagai instansi serta data primer yang didapatkan melalui pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan tokoh setempat, selanjutnya dianalisis dengan melakukan overlay peta. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perubahan fungsi bangunan yang terjadi disekitar Townhouse dapat diklasifikasikan rendah, serta mengalami pola linier di sepanjang jalan utama. Overlay antar peta dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan antara perubahan fungsi bangunan dengan perubahan jumlah penduduk, jaringan jalan serta jarak terhadap pusat kota. Perubahan fungsi bangunan terjadi bukan karena variabel jumlah penduduk, jarak terhadap pusat kota, jarak dari jaringan jalan, namun dipengaruhi oleh jarak terhadap pusat pertumbuhan lain, seperti Universitas Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi baru yang dilakukanpun adalah kegiatan yang tidak untuk mendukung kebutuhan penghuni Townhouse melainkan untuk mendukung kegiatan pusat pertumbuhan lain.

---

ABSTRAKThe increase of population in the city of Depok add to the need for residential space. Townhouse is a form of new housing for the city of Depok. The construction of new homes also typically encourage land use changes and the surrounding buildings. It is also going around Townhouse in Depok. The purpose of this study was to knowing a changes in the function of the building around Townhouse in Depok based on changes in population size, distance from the city center, and the distance of the road network. Secondary data were obtained from various agencies as well as primary data obtained through observations, measurements and interviews with local leaders, then analyzed by overlaying a map. The results obtained showed that, changes in the function of the building going on around Townhouse be classified low, and experiencing the linear pattern along the main road. Overlay between the map can be seen that there is no relationship between changes in the function of the building with the changes in population size, the road network as well as the distance to the city center. Building function changes occur not because a variable, but influenced by the distance to other growth centers, like the University of Indonesia. Kind of new economic activities that do are activities that do not support the needs of residents Townhouse but to support the activities of other growth centers."

"Jaminan kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan lainnya. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pelayanan yang ditanggung Jamkesda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pemanfaatan dan hubungan faktor-faktor seperti usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cimanggis Kota Depok periode Januari 2012 sampai dengan November 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi potong lintang. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesda Depok yang pernah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cimanggis pada Januari 2012 sampai dengan November 2012. Jumlah responden sebanyak 51 yang diambil secara acak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dianalisis dengan chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 37,3% responden memanfaatkan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik, faktor usia, pendidikan, dan perilaku berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut."

"Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus ada di setiap wilayah perkotaan. Manfaat yang didapat dari adanya RTH adalah sebagai paru-paru kota yang berfungsi untuk area resapan air, menjaga keseimbangan tanah, dan menjadi sirkulasi udara. Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu wilayah yang dinilai masih kurang dalam penyediaan RTH, membuat strategi kebijakan dengan membangun Alun-alun kota dan taman pada setiap kelurahan. Namun, dalam implementasinya pembangunan Alun-alun tidak sesuai dengan konsep RTH karena lebih banyak lahan terbangun untuk sejumlah fasilitas dibandingkan dengan proporsi area terbuka hijau. Dengan begitu, perlu adanya pengukuran efektivitas pada implementasi kebijakan RTH di Kota Depok terutama pada pengembangan Alun-alun. Penelitian ini menggunakan metode post positivist, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah menjadi narasi yang deskriptif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang masih kurang efektif, di mana tingkat kepentingan kelompok sasaran dan pemanfaatan tata ruang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Alun-alun kota. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan indikator tersebut tidak efektif di antaranya kurang partisipasi masyarakat, kurang sumber daya, dan adanya konflik kepentingan antar pelaksana. Oleh karena itu, pengembangan Alun-alun sebagai instrumen kebijakan ruang terbuka hijau dapat dikatakan masih kurang efektif sehingga perlu adanya penambahan ruang atau Alun-alun untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Depok.

---

Green open space is one of the essential elements that must exist in every urban area. The benefits derived from the existence of green open space are as the lungs of the city which function as water catchment area, maintain soil balance, and become air circulation. The City Government of Depok, as one of the areas considered to need improvement in the provision of green open space, has made a policy strategy by building city squares and parks in each village. However, in practice, the development of the Alun-Alun is different from the space concept because there is more built-up land for several facilities compared to the proportion of green open areas. Thus, this research aims to analyze the effectiveness of the development of the town square as an instrument of green open space policy in the city of Depok. The research uses a post-positivist method where data is collected through interviews and observations, which are then processed into descriptive narratives. The results show that some indicators still need to be improved, where the level of interest of the target group and spatial use is a problem in implementing green open space policies in town squares. Several factors cause these indicators to be ineffective, including lack of community participation, lack of resources, and conflict of interest between executors. Therefore, the development of the Alun-Alun as an instrument of green open space policy is still ineffective, so there is a need for additional space or Alun-Alun to meet the needs of green open space in Depok City."