Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak.

---

Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others.

Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution.

This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense.

The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify."

"Fokus penelitian tesis ini adalah berupaya menjelaskan bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam menjaga ketahanan nasional. Subjek penelitian ini adalah studi kasus pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam melaksanakan kegiatan bela negara pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia periode 2019-2020 serta menganalisis potensi pelibatannya dalam menjaga ketahanan nasional. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara terstruktur dilakukan kepada 5 narasumber selaku mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Studi kepustakaan dilakukan secara online untuk mendukung data primer pada penelitian ini. Temuan penting hasil penelitian tesis ini adalah bahwa sebagai diaspora pemuda di Malaysia, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia (PPIM) telah melaksanakan kegiatan bela negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan organisasi serta PPIM sebagai pemuda generasi penerus bangsa memiliki potensi pelibatan dalam menjaga ketahanan nasional.

---

The focus of this thesis research is to attempt to explain how the youth diaspora in Malaysia maintains national resilience. The subject of this research is a case study on the Malaysian Indonesian Student Association (PPIM) for the period 2019-2020. The purpose of this study is to identify how the youth diaspora in Malaysia carries out state defense activities at the Malaysian Indonesian Student Association for the 2019-2020 period and to analyze the potential for its involvement in maintaining national resilience. This thesis research uses qualitative methods using primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study used structured interviews and literature studies. Structured interviews were conducted with 5 speakers as students who were members of the Malaysia Indonesia Student Association (PPIM) 2019-2020. The literature study was condu cted online to support the primary data in this study. An important finding of the results of this thesis research is that as a youth diaspora in Malaysia, the Indonesian Student Association in Malaysia (PPIM) has carried out state defense activities both in daily life and in organizational activities and PPIM as a young generation of the nation's next generation has the potential to involve in maintaining resilience national."

"Tesis ini membahas tentang strategi Humana Child Aid Society sebagai Non-Governmental Organization (NGO) di bidang pendidikan. Humana Child Aid Society sebagai NGO memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia. Banyaknya jumlah anak-anak TKI di Sabah yang tidak memperoleh pendidikan mendorong Humana memberikan pelayanan pendidikan. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah tentang strategi NGO yang dapat dilihat dari service delivery, catalysis, dan partnership. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari jurnal, dokumen, dan tulisan akademik lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Humana sebagai NGO dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah menggunakan strategi dalam yaitu service delivery; catalysis berupa advokasi, inovasi dan watchdog; serta partnership. Dalam hal service delivery Humana melakukan penyediaan barang berupa penyediaan kelas dan bangunan serta penyediaan jasa berupa penempatan guru untuk mengajar; catalysis berupa advokasi yaitu melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara dalam hal inovasi Humana merupakan satu-satunya NGO yang diakui oleh pemerintah Malaysia serta memiliki keinginan untuk memberikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah, sementara dalam hal watchdog Humana melakukan pengawasan disetiap pusat belajar dalam rangka menjaga mutu kualitas pendidikan yang diberikan; terakhir dalam hal partnership Humana melakukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia (Perwakilan RI, SIKK, CLC), Pemerintah Malaysia, serta perusahaan perkebunan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam memperkuat kapabalitas serta target yang ingin dicapai oleh Humana.

---

This research aims to explain the strategies of Humana Child Aid Society as a Non-Governmental Organization (NGO) in education. Humana Child Aid Society as an NGO provides educational services for Indonesian Migrant Workers (TKI) children in Sabah Malaysia. The large number of Indonesian Migrant Workers children in Sabah who did not receive education encouraged Humana to provide educational services. The theory in this research is about NGO strategies that can be seen as a service delivery, catalysis, and partnership. This research is a qualitative by comparing primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews. Secondary data was obtained from journals, documents, and other academic writings. The result has shown that Humana as an NGO in providing education services for Indonesian Migrant Workers children in Sabah using strategies such as service delivery; catalysis in the form of advocacy, innovation, and watchdog; and partnerships. In service delivery, Humana provides goods such as classes and buildings and also providing services in the form of placement the teachers. Catalysis can be as an advocacy, which are collaborate with the Indonesian and Malaysian government. In innovation, Humana is the only NGO recognized by the Malaysian government. Humana has the desire to provide education services for migrant workers children in Sabah. In watchdog, Humana conducts supervision in every learning center to maintain the quality of the education. Last but not least, in partnership, Humana cooperates with the Government of Indonesia (Indonesian Representatives, SIKK, CLC), the Malaysian Government, and plantation companies. Those has been done as part of strengthening the capacity and targets to be achieved by Humana"

"Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas.

---

This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.

"

"ABSTRAKPROSES STRUKTURISASI ADAPTIF PENDIDIKAN ANAK- ANAK TENAGA KERJA INDONESIA Studi pada jenjang SMP kelas IX di CLC Kundasang dan CLC, Ribu Bonus Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah Malaysia Pembimbing : Dr. Eriyanto., M.Si.Minimnya pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia TKI , khususnya anak-anak TKI kelas IX yang telah lulus pada jenjang SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sangatlah memprihatinkan. Terdapat dua masalah yang diduga menjadi masalah utama penghambat, yaitu status ilegal orang tua dan koordinasi antar agen yang belum maksimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa proses komunikasi yang terjadi pada agen, agensi, struktur yang diproduksi dan direproduksi dalam sistem tersebut, serta mebahas yang menjadi kendala utama yang membentuk sistem tersebut. Penelitian ini berdasarkan paradigma kontruktivis, yang melakukan pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana penulis melakukan penelitian ke Sabah Malaysia sebagai tempat obyek penelitian dan mendapatkan data aktual melalui wawancara, maupun melalui dokumen yang tersedia. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status TKI ilegal orang tua adalah masalah utama pada fenomena minimnya pendidikan anak TKI yang ingin melanjutkan ke SMA/ SMK, dimana status orang tua menghambat anak-anaknya untuk mendapatkan hak kewarganegaraan dan seperangkat dokumen untuk melanjutkan belajar, seperti paspor, kartu penduduk, pas ijin belajar pelajar, dan lain-lain. Hal ini tentunya menunjukan bahwa struktur yang di produksi dan direproduksi oleh para TKI ilegal khususnya orang tua yang melanggar hukum dan ilegal telah menyebabkan terhambatnya pendidikan anak TKI ilegal ke jenjang selanjutnya.Kata Kunci: Stukturisasi adaptif, pendidikan, Tenaga Kerja Indonesia illegal.

---

ABSTRACT The Study of the final year student9th Grade of Junior High Scool in CLC Kundasang, CLC Ribu Bonus and Indonesian School of Kota Kinabalu, Sabah Malaysia The lack of education for the children of Indonesian migrant workers, or known as TKI, particularly who has passed the Junior High School and would like to continue their study to Senior High School is extremely concerning. There are two main issues that are presumed as the main problem that hinder the education of Indonesian migrant worker rsquo s children to proceed higher level education, which are the illegal status and the lack of agent and agency coordination. Therefore, this study intended to analyze the communication processes that occur in agents and agencies, and the structures that are produced and reproduced in the system, as well as to explore what is the main reason behind the forming of such system. This study is based on constructivist paradigm, which the data collection conducted with field studies and literature studies. The authors themselves travel to Sabah, Malaysia to review and obtain actual data through interviews or by the available statistical data. The analysis acquired by qualitative approach through case study explanations and using holistic design. It can be concluded that illegal status of the TKI parents is the main obstacles to the Indonesian migrant worker TKI children to gain higher education, where the status of parents inhibits their children to get the right of citizenship and set of documents to continue their study, such as passports, student permit, and others important required documents. Meanwhile, schools, teachers, NGOs and even the government have provided a series of efforts and programs to support the education of TKI rsquo s children in Sabah, Malaysia through the advocation of acquiring required document and scholarship. Therefore, this study indicates the structure that being produced and reproduced by the illegal migrant worker parents which is against the law and illegal has inhibited the childern to get into the next phase of educationKeywords adaptive structuration, education, illegal migrant workers."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kisah eksil Indonesia di Belanda secara kronologis dengan memaparkan latar belakang pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri pada tahun 1956 mdash;1964 oleh Presiden Sukarno. Mereka dikirim ke sebagian besar negara-negara di Eropa Timur untuk mempelajari bidang pengetahuan masing-masing dan diharuskan kembali lagi ke Indonesia setelah masa studi untuk mengabdi. Pada kurun waktu 1965 mdash;1966, mereka harus berhadapan dengan perubahan kondisi politik yang curam. Sebagai konsekuensi dari kondisi politik tersebut, sebagian besar dari mereka dengan latar belakang politik yang beragam dicabut paspornya dan kehilangan identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia. Seluruhnya harus berpindah dari satu negara ke negara lainnya untuk mencari suaka sementara hingga akhirnya sampai ke Belanda untuk menetap sebagai suaka akhir. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan studi literatur, berita-berita sezaman, serta sumber lisan sebagai penunjang utama penelitian.

---

ABSTRACTThis research chronologically discusses about Indonesian exiles in the Netherlands with precedent explanation about historical background of sending Indonesian students abroad in 1956 1964 by President Sukarno. They were sent to most of Eastern Europe countries to deepen their respective subject and were obligated to come home to serve the country, Indonesia, upon completing their study. In 1965 1966, they were faced by Indonesian political transition. As a consequence, most of Indonesian students rsquo passport living abroad with a distinct political background were revoked and lost their citizenship. They might seek for asylum to support their living, moved from one to another country and stop at the Netherlands as the last place to seek for asylum. This research used historical methods by collecting data, including primary and oral resources as supporting data. "

"ABSTRAKPerkembangan saat ini tentang energi fosil yang merupakan roda penggerak perekonomian Indonesia adalah energi yang tidak dapat diperbaharui dan perlu di ketahui kapan dia habis sehingga segera diganti dengan energi yang dapat diperbaharui. Sistem pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistim konvensional yaitu dengan memanfaatkan energi fosil sebagai energi primer dalam proses pembangkitan energi listrik. Terjadinya krisis energi listrik yang ditandai dengan pemadaman aliran listrik di beberapa wilayah di provinsi Sumatera selatan secara bergilir, fenomena padamnya listrik secara bergilir merupakan bukti bahwa kapasitas daya yang terpasang sudah melebihi dari kapasitas daya pembangkitan. Interkoneksi antara beberapa pulau yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali yang sudah terinterkoneksi dengan sistem loop tertutup melalui jaringan transmisi belum mampu mengatasi krisis energi listrik. Penelitian ini bertujuan menentukan potensi energi alternatif di provinsi Sumatera selatan secara berurutan/rengking dengan menggunakan metode kuantitatif dengan model Sequential explanatory yang diformulasikan dalam penentuan alternatif strategi energi maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi energi Air memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi prioritas alternatif strategi energi di Provinsi Sumatera selatan.

---

ABSTRACTThe current development of fossil energy, which is the driving force of the economy in Indonesia, is a non renewable energy and is in need to know when it will be exhausted so it may be replaced with renewable energy. Many powerplantsystems in Indonesia are still using conventional system that utilizes fossil energy as the primary energy in the process of electricity generation. The occurrence of electrical energy crisis is marked by blackout of electricity in some areas in South Sumatera province in rotation. Electricity blackout rotation phenomenon is proof that the installed power capacity has exceeded the generation power capacity. Interconnection among several islands, namely Java Island, Sumatera Island, and Bali Island which has been interconnected with closed loop system through transmission network has not been able to overcome the electrical energy crisis. This paper aims to create alternative energy potential scenarios in the province of South Sumatera in sequence ranking by using quantitative methods with sequential explanatory model formulated in the determination of alternative energy strategies then analyzed by usingAnalitycal Hierarchy Process AHP method. The simulation results from this research indicate that water energy potentials get the highest value so that it becomes the priority of alternative energy strategy in South Sumatera Province."

"Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

---

This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners."