Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Dapak dari AoA yaitu merosotnya produksi kedelai, pada tahun 1974 Indonesia mampu berswasembada kedelai bahkan sampai batas tertentu Indonesia mempunyai surplus perdagangan luar negeri . Namun sejak tahun 1975 Indonesia tidak mampu lagi mempertahankan swasembada kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengadaan cadangan Indonesia mulai mengimpor. Sampai sekarang Indonesia merupakan negara pengimpor (net importir) kedelai karena kebutuhan dalam negeri yang sangat besar belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini mendorong pemerintah mengimpor kedelai dari pasar dunia untuk memenuhi konsumsi domestik. Produksi dalam negeri selalu defisit membuat Indonesia dikenal sebagai importir kedelai. Semenjak Bulog tidak lagi menjadi importir tunggal, volume impor cenderung meningkat karena di pasar internasional harga kedelai lebih murah.

---

ABSTRACTAOA is one of the international agreements of the WTO is generated through a series of negotiations in the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This agreement is enforced in conjunction with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which consists of 13 sections with Article 21 which comes with 5 Rider (Annex) and the attachment to Annex 5th. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Dapak of AoA is declining soybean production, in 1974 Indonesia self-sufficient in soybeans and even to some extent Indonesia has a surplus of foreign trade. However, since 1975 Indonesia no longer able to maintain self-sufficiency in soybeans. To meet the needs of consumption and procurement Indonesia began importing backup. Until now Indonesia is a net importer (net importers) soy because domestic demand is very large can not be met by domestic production. This prompted the government to import soybeans from the world market to meet domestic consumption. Domestic production deficit always make Indonesia known as the importer of soybeans. Since Bulog is no longer the sole importer, import volumes are likely to increase in the international market due to lower soybean prices."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai menganalisis implikasi Agreement on Agriculture AoA terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia khususnya dalam kebijakan impor kedelai Dalam bidang pertanian kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian Agreement on Agriculture AoA salah satu komoditas pangan strategis yang diatur dalam Agreement on Agriculture AoA adalah kedelai Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah kaidah atau norma dorma dimana penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber sumber data data sekunder seperti peraturan perundang udangan yurisprudensi bahan hukum primer literatur atau kepustakaan bahan hukum sekunder Hasil pembahasannya diketahui bahwa adanya tiga komitmen dalam AoA yakni perluasan akses pasar pengurangan subsidi domestik dan pengurangan subsidi ekspor dan pengaturan khusus dan berbeda bagi negara berkembang Agreement on Agriculture tampak seperti akan menghapus penyimpangan distorsi perdagangan produk pertanian dan negara negara berkembang diuntungkan dengan adanya akses pasar tetapi ketika perundingan pengurangan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa mengadakan perundingan terpisah yang menghasilkan Blue Box yaitu subsidi berupa pembayaran langsung ke petani tetapi berkaitan dengan rencana membatasi produksi Inilah salah satu ketimpangan yang terjadi dalam Agreement on Agriculture

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implications raised concerns about the Agreement on Agriculture AoA of the food security policy of Indonesia especially in soybean import policy In agriculture multilateral cooperation embodied by the WTO agricultural agreements Agreement on Agriculture AoA one of the strategic food commodities provided for in Agreement on Agriculture AoA is soy Type of the research with normative juridical approach the study of law in the sense of examining the rules or norms normative research dorma which is a documentary study using sources of secondary data such as crustaceans laws jurisprudence primary legal materials literature or literature secondary legal materials Discussion of the results is known that the three commitments in the AoA the market access domestic support reduction and the reduction of exportt subsidies and special and differential arrangements for developing countries Agreement on Agriculture looks like will remove irregularities distortion agricultural trade and developing countries benefit from the market access negotiations but when subsidies reduction the United States and the European Union entered into separate negotiations that produced the Blue Box subsidies in the form of direct payments to farmers but related to plans to limit production This is one of inequality in the Agreement on Agriculture Keywords AoA Indonesian Food Security Policy Policy Soybean Imports"

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"Agreement on Agriculture (AoA) merupakan perjanjian pertanian yang merupakan bagian dari perjanjian mengenai aspek khusus dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. AoA bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan di bidang pertanian termasuk pengaturan mengenai impor beras, terutama yang menyangkut akses pasar, bantuan domestik dan subsidi eskpor. Kesepakatan internasional yang disepakati Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan beras tidak hanya diatur oleh AoA namun Indonesia juga memiliki kesepakatan impor beras yang berlaku secara regional yang diatur dalam AFTA. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidisubsidi yang mendistorsi perdagangan melalui Schedule of Commitment masingmasing negara yang sudah dituangkan ke dalam peraturan nasional Indonesia. Dalam menjalankan komitmen-komitmennya pada AoA khususnya dalam menjalankan komitmen untuk membuka akses pasar, Indonesia mengalami dampak baik maupun buruk bagi keadaan beras di Indonesia. Dari uraian diatas,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh AoA terhadap pembukaan akses pasar khususnya pada sektor impor beras di Indonesia.

---

Agreement on Agriculture (AoA) is an agreement that explores the field of agriculture and it is a part of special aspect agreement from the World Trade Organization (WTO). It is immediately enforced, right after January 1st 1995 after the ratification of the WTO Agreement in Marrakesh. The purpose of the AoA is

to reform public policies regarding agricultural products in order to create a fair and market-oriented agricultural trade system. AoA sets out some implementing regulation of international trade in the field of agriculture that includes some regulations regarding rice import, especially concerning market access, domestic

support and export subsidies. Indonesia, up until now, has participated in many international agreements involving the trade of rice. Beside what is regulated under the AoA, Indonesia also has some commitments involving rice imports under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Based on the AoA and AFTA,

WTO Members, including Indonesia, has agreed to increase their market access and reducing subsidies that can distort the practice of international trade. Those commitments had been set out in the Schedule of Commitment of each country,

including Indonesia. In applying its commitments regarding rice import under AoA, especially to open its market access, Indonesia has both negative and positive impacts on the availability of rice in Indonesia. Therefore, this research is

pursued to find out the implications of the AoA with regards to the opening of Indonesia’s market access, especially in the sector of rice import in Indonesia."

"ABSTRAKKemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

---

ABSTRACT

Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.

The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"ABSTRAKSaat ini strategi self-reliance untuk mencapai ketahanan pangan telah secara luas diterapkan sejak perdagangan internasional menjadi lebih liberal. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia menggunakan data panel propinsi 2005-2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif pada asupan kalori dan protein. Hasil ini mendukung argumen bahwa perdagangan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan pada sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Hal ini mungkin disebabkan pangsa sektor pertanian dalam perdagangan internasional relatif kecil. Selain itu, karena beras sangat penting dalam pola konsumsi di Indonesia, harga beras signifikan mempengaruhi asupan kalori. Sebaliknya, meskipun kedelai juga merupakan komoditas penting untuk konsumsi, harga dan produksi tidak mempengaruhi asupan protein. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mengurangi kerawanan pangan.

---

ABSTRACTNowadays the self reliance strategy to achieve food security has broadly implemented since the international trade become more liberal This policy not only implemented by countries that have lack of food in order to ensure their food availability but also in countries that traditionally an agriculture producer However policy has to accompany by adequate export performance so they can purchase imported food The purpose of this paper is to analyse the effect of trade liberalization on food security in Indonesia using provincial panel data from 2005 2013 This study focus on two commodities that is important as source of nutrition for Indonesian people which is rice and soybean The empirical results shows that trade openness in general is have positive impact on calorie and protein intake This result support the argument that trade can induce income that in turns increases people access to food On contrary agriculture openness do not has significant effect on food security This might due to the share of agriculture sector in international trade is relative small Furthermore since rice is crucial in Indonesia dietary pattern the price of rice is significant affect calorie intake In contrast even though soybean also an important commodity for consumption its price and production does not affect the protein intake In addition this study also confirms that GRDP per capita has positive effect on food security Therefore an income generating policy is essential to reduce food insecurity "

"Bagi beberapa individu di banyak negara, makanan yang sehat dan cukup sudah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Satu dari tiga orang di seluruh dunia tidak memiliki akses makanan yang memadai; oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencari cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Faktanya, Pendapatan dari individu bukanlah faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, dan bisa dikaitkan dengan tabungan dari seorang individu. Studi ini mengkaji peran tabungan terhadap ketahanan pangan dan dampak penggunaan berbagai jenis tabungan, termasuk tabungan formal dan non-formal dengan menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk memastikan komparabilitas kelompok tabungan dan non-tabungan terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menemukan bahwa status ketahanan pangan individu berdasarkan Food Consumption Score (FCS) telah meningkat karena partisipasi menabung, yang meningkatkan status ketahanan pangan mereka menjadi upper-bound borderline atau food-secure lower-bound. Dari sisi tabungan formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan formal hanya berdampak kecil terhadap ketahanan pangan. Hasil dari penelitian menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong masyarakat menabung selain memiliki tabungan formal dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, program jaminan sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos) dapat difokuskan untuk mendorong masyarakat menabung daripada mendukung masyarakat untuk memiliki rekening tabungan formal.

---

Achieving sufficient and healthy food has been one of the challenges faced by many countries. Around one out of three people worldwide do not have access to adequate food; hence, it is crucial to figure out ways to improve food security. High income is not the determinant of food security, and it can be related to financial products such as savings. This study examines the role of saving on food security and the impact of using different types of savings, including formal and non-formal savings using Propensity Score Matching (PSM) to ensure the comparability of saving and non-saving groups on food security. The research found that the individuals' food security status based on Food Consumption Score (FCS) had been improved due to saving participation, which increases their food security status to be upper-bound borderline or food-secure lower-bound. In terms of formal saving, the result demonstrated that formal saving only has a small impact on food security. The study's findings advocate for policy recommendations to encourage people to save despite having formal savings by improving the financial literacy of Indonesian people. Moreover, social security programs such as Bantuan Sosial (Bansos) could focus on encouraging people to save instead of supporting low-income people to have formal saving accounts."