Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji hubungan hukum dalam perusahaan grup, terutama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dan pertanggungjawaban induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan menurut hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek. Berdasarkan pengakuan yuridis atas kemandirian badan hukum perusahaan maka tiap-tiap perusahaan dalam perusahaan grup merupakan badan hukum mandiri (separate legal entity) yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal terjadi perbuatan hukum maka pertanggungjawaban hanya melekat pada perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut (limited liability). Namun keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam grup perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai akibat adanya kesatuan entitas perusahaan (corporate entity). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan prinsip fundamental keberadaan artificial person perseroan. Sifat pertanggungjawaban ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi induk perusahaan. Prinsip limited liability dari induk perusahaan dapat ditembus dengan doktrin piercing the corporate veil, sehingga induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan anak perusahaan. Pengaturan eksistensi perusahaan grup terutama dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak sekedar realitas bisnis melainkan juga realitas hukum, karenanya merupakan suatu keniscayaan diadakan pembaharuan hukum; adalah tidak logis, pengaturan perseroan dalam bentuk tunggal diterapkan pada perseroan dalam bentuk jamak namun senyatanya satu kesatuan.

---

This thesis examine the legal relationship in group companies, especially between parent companies and subsidiaries, and examines the parent company liability for the legal actions undertaken by the subsidiary. This study uses a prescriptive jurisdiction, by reference to legal norms contained in laws and regulations, and court decisions or opinions of the experts, and the findings hopefully will be useful in practice. Based on the judicial recognition of the independence of the legal entity of the company, each company within the group companies are separate legal entity. This raises the legal consequences in the event of legal action then the liability attached only to companies that perform the legal actions (limited liability). However, the relationship between the parent company with subsidiaries in the group resulted in the parent company can be held accountable for the company as a result of a corporate entity. As an independent legal entity, limited liability is a fundamental principle of the existence of an artificial person company. The nature of this liability is not absolute. The court could rule out this limited liability, and impose personal liability to holding company. The principle of limited liability of a parent company can be penetrated by the doctrine of piercing the corporate veil, so the parent company can be held accountable for the management of subsidiaries. The existence of the group companies, especially in legal relationship between parent company and subsidiary, not just a business reality but also the reality of the law, therefore it was necessary to reform the law. It is not logical, setting the singular company applied to the company in the plural but in fact one entity."

"Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan mematuhi ketentuan dalam sebuah Perseroan atas pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/Pdt/2013, dimana pembuatan akta hibah atas saham dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan yang menyebabkan pengalihan hak atas saham tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembuatan akta dibuat secara Notariil yang kemudian mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam sebuah akta menjadikan cacat pada akta dan menyebabkan akta tersebut menjadi dapat dibatalkan.

---

Instead of regarding the rules in Indonesian Law Number 2 Year 2014 amendment of Indonesian Law Number 30 Year 2004 concerning Regulation of Notary Office, Notary, on making limited liability company-related deed, should be aware of relevant regulations, in this case, Indonesian Law Number 40 Year 2007, concerning Law of Limited Liability Company. It is very important to Notary to be precise and careful when making the deed related to limited liability company. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting primary and secondary data to support the reference of this thesis. The case to be analysed in this thesis, conducted from Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Decree Number 1607 K/Pdt/2013, in which, the Notary, who made the share grant deed did not obey the regulations concerning limited liability company causing the deed annulable and not valid, therefore resulted deed nullification of such grant share deed. When a party could not carry out subjective condition of an agreement, therefore the agreement is voidable."

"Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip Businnes Judgment Rule secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan agar melindungi direksi dari upaya kriminalisasi, sehingga asas kepastian hukum terpenuhi.Seharusnya para penegak hukum dapat memilah penyebab yang terjadi dalam kerugian sebuah Badan Usaha Milik Negara. Apabila terjadi kerugian negara yang timbul dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara, itu merupakan murni dari resiko bisnis itu sendiri, yang keputusannya diambil yaitu dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, menurut Penulis, seharusnya dalam penyelesainnya dapat menggunakan prinsip Business Judgment Rule dan dapat dikatakan bukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut terjadi pada kasus perkara Hotasi Nababan, Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline.Hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas berdasarkan prinsip business judgement rule adalah pertanggungjawaban baik perdata yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 1365 KUHPerdata, maupun pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

Business Judgement Rule is a rule which provides immunity or protection for the management of the company from any responsibility that is born as a result of a transaction or activity undertaken by him in accordance with the limits of authority and power given to him, considering that these activities have been conducted with respect to the standards prudence and good faith. Judgment Rule Businnes principle implicitly accommodated in Article 92 and Article 97 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company which aims to protect the directors of the attempt to criminalize, so the principle of legal certainty is met.Supposedly law enforcement officials can sort out the cause of the losses occurring in a State Owned Enterprises. In the event of losses that arise in a State Owned Enterprises, it is purely from the business risk itself, the decision was taken on the principle of prudence and in good faith, according to the author, it should in its solution can make use of Business Judgment Rule and it can be said not as an act of corruption. This happens in the case of case Hotasi Nababan, former Director of PT Merpati Nusantara Airline.The results of the study form of accountability of directors in a limited liability company based on the principles of the business judgment rule is accountable to both civil set out in Article 97 paragraph 3 and 4 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, as well as Article 1365 of the Civil Code, as well as criminal liability regulated in Law Number 20 Year 2001 jo Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication."

"Perseroan merupakan salah satu bentuk badan usaha, yang dibentuk untuk melakukan usaha semata-mata guna mencari keuntungan yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham yang telah sebelumnya menyisihkan sebagian harta mereka, untuk menjadi harta milik perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat, dan dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawabnya seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan lingkungan sekitarnya maka akan terjadi benturan-benturan kepentingan dengan para pemangku kepentingan perseroan seperti pemerintah, komunitas sekitar, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas, dan terjadinya masalah sosial dan kerusakan lingkungan hidup, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah, masyarakat, lingkungan dan yang pasti bagi perseroan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada perseroan yang dapat mempunyai usaha yang berkesinambungan ditengah-tengah masyarakat yang miskin, serta lingkungan hidup yang rusak, karena perseroan hanya dapat berkembang dengan baik dan memperoleh keuntungan yang memadai apabila masyarakat di mana perseroan itu berada juga berkembang, dan untuk berkembangnya masyarakat diperlukan adanya lingkungan hidup dan keadaan ekonomi yang baik dan berkembang. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 74, yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan peraturan pertama didunia yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mungkin dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundangan-undangan yang ada. Pengertian tanggung jawab sosial yang dimengerti di negara lain adalah melakukan hal yang baik bagi masyarakat melebihi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Penulis membahas "Creating Shared Value" suatu konsep yang berbeda dengan tanggung jawab sosial perseroan atau "Corporate Social Responsibility" dan pelaksanaannya oleh PT Nestlé Indonesia.

---

A limited liability company is one of the forms of business entities, established solely to make profit which will be paid as dividend to its shareholders who have put aside part of their assets to become the asset of the formed limited liability company. As a legal body, a limited liability company has its rights and obligation in the society, and in the event that a limited liability company does not perform its responsibility in line with the prevailing laws and regulations relating to the environment, society and surrounding communities, conflicts of interest will occur with its stakeholders such as the government, surrounding community, non government organizations and the society at large. The occurrence of social problem and environmental destruction will cause problems to the government, society, community and for sure to the limited liability company itself. In fact, no limited liability company can have a sustained business in a poor society and damaged environment, since a limited liability company can only develop and gain sufficient profit if the society in which it exists has also developed well, and for the society to develop well it requires sustained environmental and good economic conditions. Law number 40 year 2007 on Limited Liability Company has introduced the concept of social and environmental responsibilities in its article 74, which stipulates that any limited liability company having its business undertakings in and/or relating to natural resources, is obliged to implement social and environmental responsibilities. This is the first law in the world that obliges social and environmental responsibilities, which might be intended by the law makers for limited liability companies to be in compliance with the prevailing laws and regulations. The understanding of corporate social responsibility as understood in other country is to do good for the society relating to the environment, economic and social aspects beyond compliance to prevailing regulations. The writer discusses "Creating Shared Value" a concept which is different from the "Corporate Social Responsibility" and its implementation by PT Nestlé Indonesia."

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut.

---

Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007 regarding the implementation of obligations. The research method used is the method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of Limited Liability Company.

The Leadership Company Limited carried out daily by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited Liability Company can not do anything without the help of members of the Board of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the Company by its management."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin fiduciary duty. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi kasus PT Sarinah (Persero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty walaupun tercermin menerima doktrin fiduciary duty dalam pasal-pasalnya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat bergantung pada Direksi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (stakeholders). Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (criminal and civil liability) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur fiduciary duty.

---

The Board of Directors, as the board that manages the company, must have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah (Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and relevant stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of Directors be responsible for its actions. In essence, every action of the Board of Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah (Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero), enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary duty exists in the case."

"[Penggabungan dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai sasaran strategis dan keadaan finansial tertentu dengan melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya.Tujuan utama dari pelaksanaan penggabungan adalah untuk melakukan restrukturisasi, eksapansi, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Adanya penggabungan perusahaan, diikuti juga dengan penggabungan aset yang dimilikimerging company ke surviving company.Peralihan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dilakukan dengan proses pendaftaran.Permasalahan timbul ketika adanya ketidak pastian dalamhal prosedur pelaksanaan peralihan hak (aset) dari merging company ke surviving company, dimana terdapat perbedaan pendapat dari beberapa Notaris mengenai cara peralihan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu bersifat yuridis normatif yang didukung dengan hasil wawancara.Tujuan peneltian ini adalah untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai pelaksanaan peralihan aset tanah yangdisebabkan karena adanya merger perusahaan berdasarkan aturan yang tertulis pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan untuk dapat mengetahui prosedur yang paling tepat sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh penggabungan perusahaan. Hal ini perlu diketahui untuk menghindari adanya kerancuan dalam proses peralihan hak atas tanah oleh kedua perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prosedur yang paling tepat adalah dengan membuat Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)yang dibuat berdasarkan oleh Akta Merger yang telah dibuat.;Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic of financial circumstances involving two company or more often differ in terms of character and values. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, or implementing laws and regulations in the Company. The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by the company who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existence of the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned by the company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is some difference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used a juridical normative method that are supported by doing an interview to get the data and information. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger of the company based on regulation number 40/2007. The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how to transfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is for avoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that the proper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has been created., Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic offinancial circumstances involving two company or more often differ in terms of character andvalues. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, orimplementing laws and regulations in the Company.The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by thecompany who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existenceof the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned bythe company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is somedifference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used ajuridical normative method that are supported by doing an interview to get the data andinformation. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger ofthe company based on regulation number 40/2007.The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how totransfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is foravoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that theproper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has beencreated.]"

"Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia.

---

This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3)."