Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kerjasama pengoperasian sistem peluncuran udara, disebut juga Air Launch System, yang telah menjadi suatu aktivitas yang signifikan dalam era komersialisasi ruang angkasa saat ini. Air Launch System adalah system peluncuran bergerak dari udara atau pesawat udara. Adanya keinginan pihak Rusia dan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Biak sebagai Intermediate Based pengoperasian Air Launch System yang memerlukan persiapan dan antisipasi dari aspek hukum. Pengoperasian sistem peluncuran udara (Air Launch System) dalam Hukum Internasional masih membutuhkan prosedur dan undang-undang tambahan yang pasti. Selain itu, adanya tanggung jawab negara yang akan terus melekat terhadap Launching State dan Registry State apabila peluncuran tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain.

---

Air launch system operation becomes a significant activity in the era of outer space commercialization nowadays. Air launch system is a mobile launch system from the air or from the aircraft. Initially, this system was developed from an armed aircraft system. The willingness of Russia to cooperate with The Republic of Indonesia by using Biak as an intermediate based on Air Launch System operation that will require preparation and anticipation of the legal aspects has not been regulated in the International Law. The Air Launch System operation in the International Law requires a certain procedure and additional law concerning the Air Launch System operation. Moreover, the state responsibility will always be borne by the launching state and state of registry in the event of damage towards another state due to such operation."

"Perang tidak pernah menunjukkan wajah yang sama disetiap perang. Jika dahulu manusia berperang menggunakan batu, sekarang manusia berperang menggunakan teknologi. Manusia telah memasuki era gelombang ketiga dimana peranan teknologi sudah tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Teknologi-teknologi yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan dapat bertindak tanpa bantuan manusia (Sistem Senjata Otonom) kini hadir dan telah terjun langsung di medan perang dan memberikan ketakutan yang luar biasa bagi beberapa pihak dan juga menjadi sebuah senyuman bagi pihak lainnya karena merasa bahwa ini merupakan sebuah mahakarya yang dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam wujud penciptaan sistem senjata otonom ini kemudian diuji dengan etika dan moralitas dalam berperang. Pro dan kontra kerap terjadi dengan mengacu pada keraguan apakah sistem seperti ini dapat tunduk pada kaidah-kaidah yang hidup dan berlaku. Apakah hadirnya teknologi otonom seperti ini membawa manusia kedalam pertempuran yang lebih manusiawi atau malah semakin sadis? Pengaturan terkait hadirnya teknologi ini juga terlihat statis sehingg membuat banyak pihak semakin mempertanyakan keabsahan teknologi ini. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji sistem senjata otonom berdasarkan hukum humaniter.

---

War never shows the same face in every war. If in the past humans carried out executions using stones, now humans carry out executions using technology. Humans have entered the third wave era where the role of technology cannot be separated from human civilization. Technologies that are equipped with artificial intelligence and can act without human assistance (Autonomous Weapon Systems) are now present and have plunged directly into the battlefield and have given great fear to some parties and also become a smile for others because they feel that this is a masterpiece that can protect and save lives. The use of science in the form of making an autonomous weapon system is then tested with ethics and morality in a sense of anxiety. Pros and cons often occur with reference to doubts whether a system like this can be subject to living and valid rules. Does the presence of autonomous technology like this bring humans into battles that are more humane or even more sadistic? Arrangements related to the presence of this technology also look static, so that many parties are increasingly modifying the validity of this technology. This research was conducted normatively by examining autonomous weapons systems based on humanitarian law."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Studi ini menganalisis tindakan Turki yang tidak menunjukkan komitmen kuat dalam aliansinya dengan NATO melalui kebijakan pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2016. Studi ini mengaplikasikan teori dilema aliansi dari Glenn Snyder untuk menganalisis dilema keamanan negara terhadap aliansinya yang mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis memberikan hasil bahwa komitmen Turki yang melemah terhadap NATO dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Turki. Faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang mencakup empat hal, yaitu, pertama perbandingan kapabilitas militer Turki dengan negara ancaman, yakni Suriah; kedua, kemampuan militer NATO dalam memberikan bantuan; ketiga, tingkat tensi dan konflik Turki dengan Suriah; dan keempat, pilihan Turki untuk melakukan re-aliansi. Sedangkan, ketergantungan tidak langsung meliputi kepentingan strategis antara Turki dan NATO. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung rendah, sehingga Turki lebih takut akan risiko ditinggalkan (abandonment) di dalam aliansinya dengan NATO. Untuk menghindari hal tersebut Turki memilih strategi membelot (defect) dengan cara memperlemah komitmen atau mencari aliansi baru melalui pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia.

---

This study analyzes Turkey's behavior which indicates wavering commitment towards its alliance with NATO, as seen through its purchase of S-400 air defense missile system from Russia in 2016. The alliance dilemma theory by Glenn Snyder is applied to analyze the state's security dilemma of its alliance that influences state behavior, which in turn will affect the state commitment towards its alliance. This research is a qualitative study using causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature study. The analysis denotes Turkey's weakened commitment is influenced by the dilemma of alliance undergone by Turkey. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence includes four points; first, the comparison of Turkey's military capabilities with the country considered as a threat, Syria; second, NATO's military capability in providing assistance; third, the level of tension and conflict between Turkey and Syria; and fourth, Turkey's option to re-alliance. Indirect dependency covers the strategic interests between Turkey and NATO. The research analysis shows that Turkey has low direct and indirect dependence to NATO, which as a result Turkey is more apprehensive of abandonment risk in its alliance with NATO. To avoid this outcome, Turkey chose the strategy to defect by weakening commitment or seeking new alliance through the purchase of S-400 air defense missile system from Russia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pola pembayaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama teknik-militer dengan Rusia pasca-Reformasi Indonesia. Penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemilihan pola pembayaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dari penggunaan setiap pola pembayaran yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Alasan dari pemilihan pola pembayaran tersebut dijawab dengan metode kepustakaan dan dijelaskan secara komprehensif dengan mengaitkan konsep teori Imbal Dagang dan Letter of Credit. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan pemilihan setiap pola pembayaran ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh Indonesia.

---

ABSTRACTThis research discusses about the chosen international payment method conducted by Indonesian government in military-technical cooperation with Russia post-Reformation era. The use of different international payment method in different era, certainly raises a question about the reasons behind it. The purpose of this research is to explain the reasons of every chosen international payment method conducted by Indonesian government. The reasons behind the use of every chosen international payment method is answered by literary methods and comprehensively explained by associate it with the theoretical concept of Countertade and Letter of Credit. This research concludes that the use of every chosen international payment method in different era has heterogeneous reasons. The reasons of every chosen international payment method are determined by adjusting with the situations and conditions needed by Indonesia."

"Tesis ini membahas kebijakan pemberian sanksi balasan oleh Rusia terhadap Uni Eropa dan Aliansi Barat sebagai respon atas pemberian sanksi yang sebelumnya diberikan kepada Rusia terkait dengan dugaan aneksasi di Krimea, Ukraina. Pada bulan Agustus 2014 pemerintah Rusia melalui Dekrit Presiden mengeluarkan kebijakan ekonomi khusus berupa pembatasan impor beberapa jenis produk pangan dari lima negara yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Norwegia. Rusia merupakan salah satu negara importir produk agrikultur terbesar di dunia dan beberapa produk impor Rusia berasal dari pasar Uni Eropa. Keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berupa pembatasan impor pangan dan adanya perubahan pasar impor Rusia akan menjadi topik yang akan diteliti. Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan mengambil dua persepktif penelitian yaitu analisis dari segi politik dan segi ekonomi. Untuk melakukan analisis politik, akan digunakan Regional Security Complex Theory (RSCT) milik Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dalam melihat kondisi pasar impor Rusia pasca counter-sanctions akan menggunakan konsep ekonomi konsentrasi pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif karena selain sumber data berbasis dokumen, penelitian ini juga mengolah data perdagangan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berbentuk pembatasan impor bahan pangan adalah untuk menguatkan ketahanan pangan Rusia dan kemudian menghasilkan pasar baru bagi Rusia.

---

This thesis examine Russia's policy of imposing recissment sanctions against the European Union and the Western Alliance in response to sanctions previously imposed on Russia in connection with its alleged annexation of Crimea, Ukraine. In August 2014 the Russian government through a Presidential Decree issued a special economic policy in the form of restrictions on imports of several types of food products from five countries namely the European Union, the United States, Canada, Australia, and Norway. Russia is one of the world's largest importers of agricultural products and some of Russia's imported products come from the EU market. Russia's decision to impose re-sanctions in the form of restrictions on food imports and changes in the Russian import market will be topics to be scrutinized. In conducting the analysis, this research will take two perceptive research, namely analysis in terms of politics and economic aspects. To conduct political analysis, Barry Buzan's Regional Security Complex Theory (RSCT) will be used. While the economic analysis in looking at the market conditions of Russian imports post counter-sanctions will use the concept of economic market concentration. This research uses qualitative and quantitative methods because in addition to document- based data sources, this research also processes trade data. The findings in this study are that Russia's decision to impose counter-sanctions in the form of restrictions on food imports is to strengthen Russia's food security and then produce new markets for Russia."

"Peristiwa Uberlingen Mid-Air Collision tahun 2002 di wilayah Jerman antara Bashkirian Airlines dengan DHL menarik perhatian khalayak luas kepada dunia penerbangan internasional. Bashkirian kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan Konstanz di Jerman dalam perkara perdata untuk meminta ganti kerugian kepada Jerman atas segala tuntutan dari pihak ketiga. Pengadilan kemudian memutuskan Jerman harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan harus menanggung biaya ganti kerugian akibat peristiwa tersebut. Diketahui bahwa kejadian tersebut berada di wilayah udara Jerman yang lalu-lintas penerbangannya dilakukan oleh Skyguide. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab negara atas keselamatan dan keamanan navigasi di wilayah udaranya yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Skripsi ini kemudian akan menganalisis terkait pengaturan dan kewajiban negara dalam memberikan fasilitas navigasi penerbangan yang aman menurut hukum internasional.

---

The Uberlingen Mid-Air Collision which happened in Germany in 2002 between Bashkirian Airlines and DHL had attracted the international community to international civil aviation activities. Bashkirian then brought this case before the Dictrict Court in Konstanz which sued Republic of Germany to indemnify the company for damage claims against the airine by third parties. The Court then decided Germany should responsible to Bashkirian and indemnify all the cost claimed against the airline. The collision occured at German?s territory which controlled by Skyguide. This thesis is aimed to elaborate the state liability on safety and security of air navigation in its territory which failure to do so will result a state responsibility. This thesis will analyze the provisions and the state?s liabilities in providing the safe air navigation facilities according to international law."