Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat merupakan suatu bagian penting dari roda perekonomian. Penilaian tingkat kesehatan suatu bank menjadi sangat penting, baik bagi pengelola bank, pemegang saham, penyimpan dana ataupun bagi pengawas jasa keuangan di Indonesia. Atas hal tesebut diperlukan transparansi perhitungan risiko-risiko yang mungkin akan diterima oleh bank dalam rangka melakukan usaha dan sebagai dasar evaluasi atas tingkat kesehatan bank itu sendiri. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., (BTPN) selama ini melaksanakan penanda tanganan perjanjian kredit pensiun dengan nasabah peminjam tanpa persetujuan pasangan nasabah peminjam. Timbul risiko hukum, perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan oleh pasangan dari nasabah peminjam pada saat nasabah peminjam meninggal dunia. Namun risiko hukum pada BTPN terhitung rendah, dengan menimbang bahwa risiko hukum itu sendiri menjadi rendah karena telah dimitigasi oleh rendahnya risiko operasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, risiko hukum BTPN tidak dapat dinilai rendah dan mitigasi risiko operasional dengan klaim Asuransi Jiwa dari nasabah peminjam yang meninggal dunia dimana klaim Asuransi Jiwa yang diterima akan digunakan untuk melunasi hutang. Penulis membahas pelaksanaan dari ketentuan PBI diatas di BTPN dan risiko hukum yang tinggi atas perjanjian kredit tanpa disertai persetujuan pasangan nasabah peminjam.

---

In everyday life Bank as a financial institution to collect public savings is an important part of the economy. The soundness rating of a bank is very important, both for bank managers, shareholders, depositors or to the supervisor of financial services in Indonesia. In this matter required proficiency level of transparency calculations risks that may be received by the bank in order to do business and as a basis for evaluation of the soundness of the bank itself. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), in the signing process of an agreement of pension credit to borrowers without the consent couples borrowers. Legal risks incurred, the credit agreement may be canceled by couples of borrowers when borrowers die. However, the Bank's legal risk is low, given that the law itself is a risk to be low because it has been mitigated by the low rating of operational risk. Based on Bank Indonesia Regulation. No 13/1/PBI/2011 regarding the Rating System for Commercial Banks, the Bank's legal risk can not be mitigate in operational risk by having Life Insurance claims from borrowers who died where Life Insurance claims received will be used to pay off debt. The author discusses the implementation of the above provisions in the Bank Regulation and legal risks are calculated as high in such credit agreement without the approval of borrower couples."

"ABSTRAKRisiko hukum adalah salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank. Merupakan hal yang penting untuk mengelola risiko hukum di dalam aktivitas kredit karena pengelolaan risiko hukum dapat mencegah terjadinya risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank menerapkan pengelolaan risiko hukum dalam aktivitas kredit juga untuk mendapatkan hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis interpretatif. Data dihimpun berdasarkan wawancara mendalam juga dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko hukum telah diterapkan oleh Bank yang diteliti dan terdapat beberapa hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Bank yang diteliti menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian dan juga sistem informasi manajemen risiko. Bank yang diteliti juga memenuhi persyaratan mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan penilaian tingkat kesehatan Bank. Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum terkait dengan risiko kredit. Sehubungan dengan pengelolaan risiko dari produk kredit, risiko reputasi terkait dengan risiko hukum, sedangkan risiko kepatuhan terkait dengan risiko hukum karena ketidapatuhan adalah salah satu faktor penyebab risiko hukum.

---

ABSTRACTLegal risk is one of the risks that should be managed by the Bank. It is important to manage legal risk in credit activity since legal risk management is able to prevent the occurrence of credit risk, reputation risk and compliance risk. The purpose of this research is to understand how the Bank implement the legal risk management in credit activity as well as to figure out the connection between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in the credit activity. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview as well as by studying the literature and related regulations. The result of this research concludes that legal risk management has been implemented by the researched Bank and there are some connections between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in credit activity. The researched Bank implements the principles of risk management as required by Bank Indonesia Regulation i.e. the active supervision of Board of Commissioner and Board of Directors, the sufficiency of policy, procedure and limit discretionary, the process of identification, measurement, monitoring and controlling and also risk management information system. The researched Bank also complies with the Bank Indonesia requirement on the mandatory of capital adequacy ratio and the valuation of soundness of the Bank. Those requirements show that legal risk is related to the credit risk. In regards to the risk management of credit product, reputation risk is related to legal risk, while compliance risk is related to legal risk since non-compliance is one of the cause factors of legal risk."

"Laporan magang ini memberikan gambaran mengenai proses pengawasan dan pengelolaan risiko kredit pada Bank H Indonesia khususnya dalam aktivitas pemberian fasilitas kredit kepada nasabah korporasi. Laporan magang ini juga menjelaskan bagaimana proses sebuah entitas untuk dapat menjadi nasabah korporasi di bank sampai pada proses pengajuan fasilitas kredit. Selanjutnya penulis juga akan membahas mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Divisi Credit Operations, yakni tempat dimana penulis melakukan magang. Penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dan pengelolaan risiko kredit di Bank H Indonesia secara umum sudah baik.

---

This internship report provides an overview of control and management of credit risk at Bank H Indonesia, especially on the activity of granting credit facility to corporate customers. In addition, this internship report also describes the process of how an entity can become a bank’s corporate customer up to the process of proposing a credit facility. Furthermore, the author also discusses the mitigation of credit risk performed by Credit Operations Division, the place where the author did the internship. At the end, the author concludes that the control and management of credit risk at Bank H Indonesia is already good in general."

"Bank memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebagai salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Namun, dalam pemberian fasilitas KPA tersebut Bank dihadapkan akan adanya potensi terjadi suatu kerugian. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan potensi kerugian/risiko tersebut dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemberian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X dan Bank Y atas pemberian fasilitas kredit tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif, yang artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Bank X dan Bank Y melakukan penerapan manajemen risiko tehadap pemberian fasilitas KPA yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Bank provides KPA as a product specifically for the people in needs of housing. By granting this KPA facility bank is faced by a potential occurrence of loss. Therefore, the banks need to identify, analyze and control such potential loss/ risk to achieve higher effectiveness and efficiency.

This thesis discusses the regulation of the bank grant the KPA in accordance with the prevailing laws in Indonesia, and the analysis of the implementation of risk management for such credits.

This research was conducted using literature research method with a descriptive analytical approach that is juridical normative, meaning it refers to the legal norms contained in the laws and customs prevailing in society. In this case, the banks implement risk management of KPA facility effectively and efficiently in accordance to the prevailing laws."

"Tesis studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit PT Bank CEF, Tbk. berdasarkan kerangka manajemen risiko kredit dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini POJK No.48/POJK.03/2020, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021. Salah satu dampak terbesar akibat Covid-19 terhadap sektor perbankan adalah adanya peningkatan risiko gagal bayar yang turut mempengaruhi kinerja bank. Manajemen risiko kredit merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas suatu organisasi. Dengan begitu, bank diharapkan dapat mengetahui risiko yang dihadapinya dan membuat mitigasi yang komprehensif sehingga dapat memastikan bahwa objektifnya dapat tetap tercapai. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen seperti Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, PT Bank CEF, Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka evaluasi dan peraturan yang berlaku. Bank CEF juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum.

---

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management by PT Bank CEF, Tbk., during Covid-19 based on credit risk management framework and related policy, POJK No.48/POJK.03/2020, and the effect on the bank’s financial performance in 2021. One of the biggest impacts of Covid-19 on banking sectors is the increasing numbers of default, which also affects the overall performance of a bank. Credit risk management is an important part that must be involved in the daily activities of an organization. By implementing it, an organization is expected to be aware of the risks that they may face and build a comprehensive mitigation plan to manage the risks to keep their abilities to fulfill their objectives. The method of this study is using qualitative research through interviews and is supported by the organization's documents such as Internal Policy Document, Annual Report, Financial Statement, and others. The study shows that PT Bank CEF, Tbk. has implemented credit risk management for the consumers that were affected due to Covid-19 based on the framework and related policy. They also embedded it in their internal policy to minimize the potential of credit risk. It also shows that the implementation has affected their financial performance in 2021, which can be seen from Non – Performing Loan Ratio and Capital Adequacy Ratio."

"Secara garis besar, Laporan Magang ini membahas tentang bagaimana kredit macet di Bank XYZ, penyebab dari kredit macet, pencadangan provisi atas kredit macet, dan manajemen risiko atas kredit macet di Bank XYZ. Data yang Penulis gunakan untuk analisis berasal dari dokumen yang digunakan saat melakukan prosedur audit. Hasil temuan menyatakan bahwa kenaikan rasio Non-Performing Loan dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti risiko sistemik, dan faktor internal termasuk salah satunya implementasi manajemen risiko yang lemah. Jika manajemen risiko tidak diimplementasikan secara benar, maka bank akan dihadapi dengan ancaman dari segi likuiditas dan profitabilitas.

---

In general, this report discusses about the nature of non-performing loan in XYZ Bank, factors that affect non-performing loan, loan impairment and credit risk management in XYZ Bank. The data is gathered from document used for executing audit procedure. Findings indicated that the increase of non-performing loan are caused by external factor such as systemic risk, and internal factor such as the weak implementation of risk management. If risk management is not well-implemented, it will be a great threat to bank, from the higher liquidity risk to higher profitability risk."

"Kegiatan Bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko olek bank syariah dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanga SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance ; dan bagaimana penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini di Bank X. Secara garis besar, penulisan ini memaparkan penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEOJK 33/SEOJK.33/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan telah dilakukan dengan semestinya, serta ketentuan dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance.

---

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one roof service towards bank customers. The principal issue of this thesis is how the implementation of risk management by sharia banks in bancassurance cooperation according to the prevailing regulations, specifically in Circular Letter of the Financial Services Authority SEOJK No. 33 SEOJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management at Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Companies Bancassurance And how the application of this Circular Letter of Financial Services Authority in Bank X. The outline of this paper describes the implementation of risk management as contained in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 on Implementation of Risk Management in Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Bancassurance Companies has been sufficient in the sense that the arrangements have been done in detail socialization and supervision have been done with accordingly, and the provisions in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 has been executed properly by Bank X in running bancassurance cooperation."

"ABSTRAK Minat masyarakat akan alat pembayaran yang praktis membuat kartu kredit menjadi produk dan jasa bank yang diminati. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank tidak terlepas dari kemungkinan munculnya kerugian. Karenanya, akan dikaji sesuai pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu pengaturan mengenaimanajemen risiko terkait penerbitan kartu kredit menurut peraturan perundangundangan serta penerapannya pada salah satu bank, yaitu Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, peraturan perundangundangan mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam kegiatannya termasuk penerbitan kartu kredit serta risiko yang melekat dalam penerbitan kartu kredit adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko pasar serta risiko likuiditas.

---

ABSTRACTPeople’s interests for a simple payment instrument makes credit card’s a needed bank products and services. In their daily activities, bank is inseparable from the possibility of loss. Therefore, based on this thesis’ issues will be reviewed regarding the provisions about credit card issue and the implementation of risk management related to credit card issue in Bank X. This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the provisions obliges bank to implement risk management in all bank’s activities including credit card issue, and risk that related to credit card issue is credit risk, operational risk, legal risk, reputationrisk, market risk, and liquidity risk."

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP; dan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR pada praktiknya di Bank X berkaitan dengan kebijakan pembatasan Loan to Value (LTV).Kesimpulan: pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 15/40/DKMP yang mencabut SEBI 14/10/DPNP telah cukup memadai dan tersosialisasi dengan baik. Kedua, ketentuan dalam SEBI 15/40/DKMP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam pemberian fasilitas KPR, namun batasan LTV di Bank X juga turut didasarkan pada zona lokasi.

---

This paper discusses the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit (KPR). The main issue in this paper focuses on the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit according to prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP; also about the implementation in practice at X Bank related to the policy of Loan to Value (LTV).

The first conclusion shows that the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP which officially deactivates the Circular Letter No. 14/10/DPNP is adequate and the socialization has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the clause of the BI Circular Letter No. 15/40/DKMP has been duly executed by X bank in the provision of House Ownership Credit facilities. But the LTV limits also based on the location of the zone."

"

Sejak lebih dari dua dasawarsa penerapan sistem Perbankan Syariah di Indonesia, berbagai studi yang membahas tentang issue mengenai praktik dan pembaruan teori pun semakin berkembang seiring dengan tingginya minat masyarakat muslim di Indonesia akan produk keuangan berbasis syariah. Salah satu tantangan dalam pertumbuhan suatu sistem perbankan adalah kemampuannya dalam menghadapi risiko yang dapat muncul bahkan dalam keadaan ekstrim sekalipun. Tingkat gagal bayar yang tinggi membuat pihak perbankan tidak hentinya berupaya untuk mencari strategi terbaik yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi kerugian. Belum lagi resesi ekonomi berkepanjangan bahkan krisis ekonomi masih menjadi permasalahan yang paling mengkhawatirkan seluruh sektor keuangan. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk melihat ketahanan bank syariah di Indonesia terhadap guncangan ekonomi, khususnya secara makro,  menggunakan model untuk macro stress test  risiko kredit untuk sektor perbankan berdasarkan analisis scenario.

 

---

Since more than two decades of implementation of Sharia Banking sistem in Indonesia, various studies that discuss issues concerning the practice and the renewal of theory have also grown along with the high interest of the Muslim community in Indonesia for sharia-based financial products. One of the challenges within the growth of a banking sistem is its ability to deal with risks that can arise even in extreme circumstances. The high default rate makes the banks endlessly try to find the best strategy that can be done to minimize losses. Furthermore, prolonged economic recession and even the economic crisis is still the most worrying problem for the entire financial sektor. This research then conducted to look at the resilience of Islamic banks in Indonesia to economic shocks, particularly at a macro level, using a model for macro stress tests of credit risk for the banking sektor based on scenario analysis.

 

"