Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tanggung jawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) terkait asas proporsionalitas. Penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan tanggungjawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli menjadi sangat penting karena penjual seolah-olah berkedudukan lebih ?tinggi? dibandingkan pembeli, dimana pada umumnya penjual gas bumi sekaligus juga mengelola lapangan gas bumi sehingga penjual mempunyai kemampuan pengendalian terhadap gas bumi yang dijualnya, sedangkan pembeli tidak. Selain itu dalam satu PJBG Penjual dapat menjual gas bumi bagiannya sendiri sekaligus bagian pihak ketiga (termasuk bagian negara).Penulis menganalisis tanggung jawab kontraktual PT Pertamina EP sebagai penjual gas bumi terhadap PT PLN Tarakan sebagai pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi No. 2006/EP0000/2012-S0 Tanggal 20 Desember 2012 (PJBG PEP). Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis.Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar dalam PJBG PEP ditambahkan: (i) klausul yang menyatakan bahwa penjual wajib memberikan kepada pembeli salinan sertifikasi cadangan gas bumi yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai peraturan yang berlaku di bidang migas untuk memberikan gambaran yang lebih pasti kepada pembeli mengenai ketersediaan jumlah volume dan spesifikasi cadangan gas bumi yang akan disalurkan oleh penjual kepada pembeli (ii) klausul yang mengatur adanya ruang negosiasi ulang (re-negosiasi) antara penjual dan pembeli jika penjual tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan gas bumi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

---

This thesis discusses seller's contractual responsibility of natural gas to the buyer in the Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) related to the proportionality principle. The implementation of the proportionality principle to govern seller's contractual responsibilities to the buyer is very important because the seller as though has a "higher" position than the buyers, which generally the seller also manage the gas field therefore it has the ability to control the natural gas, while the buyer does not. In addition to the GSPA, the Seller may sell its natural gas commingled with third party's gas and the state-owned gas.The author analyzes the contractual responsibility of PT Pertamina EP as the seller of natural gas to PT PLN Tarakan as the Buyer under the Gas Sales and Purchase Agreement No. 2006/EP0000/2012-S0 Date December 20, 2012 (GSPA PEP). The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, the principle of freedom of contract and the proportionality principle. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis.Based on the results of the study, the Author suggests that in GSPA PEP shall be added: (i) a clause which stated that the Seller shall provide to the Buyer a copy of natural gas reserve certification issued by an independent agency pursuant to prevailing oil and gas law to describe a more definitife profile about the availability of the total volume and specifications of natural gas reserves which will be delivered by the Seller to the Buyer (ii) a clause that governs renegotiation between the seller and the buyer if the seller is unable or fails to fulfill its obligations and responsibilities to distribute natural gas in accordance with the terms of the agreement."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai tanggung jawab kontraktual antara transporter dan shipper dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terkait dengan asas proporsionalitas khususnya pada klausul ship-or-pay. Penerapan asas proporsionalitas merupakan aspek yang penting agar kedudukan hak dan kewajiban antara shipper dan transporter dapat seimbang. Penulis menganalisa tanggung jawab kontraktual PT. X selaku transporter dan PT. Y selaku shipper. Pembahasan akan permasalahan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gas bumi juga prinsip hukum perjanjian pada umumnya, khususnya terkait asas proporsionalitas. Pada perjanjian ini terdapat kewajiban utama dari transporter, yaitu untuk melakukan jasa pengangkutan gas bumi menggunakan pipa mulai dari titik serah sampai dengan titik terima. Sedangkan shipper memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan gas sesuai dengan reserved capacity dan membayar tarif pengangkutan kepada transporter. Apabila shipper tidak dapat menyerahkan gas dalam jumlah minimum di titik serah, maka shipper memiliki kewajiban untuk membayar kepada transporter. Jika tidak dilihat secara teliti maka klausul ship-or-pay yang ada di dalam perjanjian ini akan dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Dari hasil analisis terhadap perjanjian tersebut, penulis menyarankan agar i adanya pengaturan BPH Migas terkait make-up gas dan ii penggunaan LNG sebagai opsi bagi pembangkit listrik mesin gas milik shipper.

---

ABSTRACTThis thesis analyze contractual liability based on principle of proportionality between transporter and shipper in Pipeline Gas Transportation Agreement. The implementation of the proportionality principle is very important to make an equal position of the rights and obligations of the shipper and transporter. The author analyze the contractual liability of PT. X as a transporter and PT. Y as a shipper. This thesis analyze will be referred to the applicable laws in gas sector in Indonesia, the principle of contract law especially regarding the proportionality principle. In this agreement, transporter main obligation is to transport the gas from receipt point to delivery point. On the other side, shipper shall be responsible to deliver gas at receipt point and to pay pipeline tariff to transporter. If the shipper failed to tender a minimum quantity of gas to the transporter at the receipt point, shipper shall have a payment obligation to the transporter as a result of occurrence of the Annual Deficiency Volume. If not reviewed carefully, the ship or pay clause contained in this agreement shall be deemed not meet the proportionality principle. Based on the analysis to this agreement, the author suggest that i BPH Migas shall make a regulation related to the make up gas and ii utilization of small scale LNG as an option for shipper rsquo s gas engine power plant."

"Pengelolaan gas bumi di Indonesia telah memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membuka persaingan usaha dan investasi yang seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi nasional. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah telah mendorong pengelolaan gas bumi di Indonesia menuju persaingan usaha pada pasar bebas, Pemerintah tetap berkuasa untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut dibuat dalam rangka efisiensi pengelolaan gas bumi di Indonesia dengan menyusun kebijakan pemisahan rangkaian usaha unbundling pada pengelolaan gas bumi. Tujuan dilakukan unbundling tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyediaan gas bumi nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan dan pendistribusian gas bumi kepada masyarakat yang membutuhkan. Efisiensi dapat dilakukan tidak hanya melalui kompetisi yang sehat, tetapi juga berdasarkan kegiatan monopoli yang diawasi pemerintah, khususnya terhadap kegiatan pengangkutan transmisi dan/atau distribusi gas bumi melalui pipa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif berdasarkan pengumpulan data sekunder, dibuat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan unbundling berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan mengambil studi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia TGI. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unbundling pengelolaan gas bumi di Indonesia dilakukan berdasarkan pemisahan entitas hukum antara pelaku i Kegiatan Usaha Hulu dengan Kegiatan Usaha Hilir dan ii Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi dengan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun tidak diatur batasan untuk penguasaan vertikal terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penguasaan monopoli antara kegiatan penyediaan dan pengangkutan gas bumi. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dengan ketat agar pengusahaan pengangkutan gas bumi dapat berjalan seefisien mungkin dengan prinsip pemanfaatan bersama yang berkeadilan sosial.

---

Indonesian gas market has entered a new era with the enactment of Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas. This law has create competition and opportunities for direct or indirect investment of private own company or cooperatives in oil and gas sector. But, that doesn't mean the government has promoted competition in oil and gas sector based on a free market competition, the government still has the power to execute a policy for achieving state's purpose, which is to bring prosperity and promoting welfare among the people of Indonesia.One of the policy to create an efficient natural gas market is by stipulating unbundling policy in natural gas industry.

The purpose of unbundling is to create a healthy competition, so it will promote competitiveness and enhances quality services for distribution of natural gas to the people. Efficiency can be made not only from creating a competition in the market, but it could also be made by regulated monopoly, especially in transportation activity transmission and or distribution of natural gas through pipelines.

This research will be carried out using the methodology of Juridical Normative approach based on collected secondary data, the purpose is to describe the implementation of unbundling policy based on Law No. 22 of 2001 and the derivative regulations in the study of PT. Transportasi Gas Indonesia TGI's Transmission Pipelines.

From this research, we shall know there are legal unbundling between i upstream oil and gas activity and downstream oil and gas activity, and also between ii trading and transporting activities of natural gas through transmission and or distribution pipelines. But there are no limitation to vertically control a gas transportation company, so there are plenty of opportunities to monopolize the supply and distribution of natural gas market through pipelines. Therefore the government have to regulate the market tightly so the natural gas industry can be managed in the most efficient way and shared by the principal of social justice."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, dan BKS PI BLOK Cepu (Badan Usaha Milik Daerah). Namun, Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Cepu sehingga di dalam Pasal 3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract Cepu tentang Relinquishment bahwa Lapangan Alas Dara-Kemuning untuk di-relinquish untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penulis menganalisis perbandingan pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 serta dampak penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut terhadap pengusahaan migas di Indonesia. Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas penguasaaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar: (i) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi terutama terkait dengan 
metode penawaran langsung sebaiknya juga mempertimbangkan iklim persaingan usaha, (ii) Peraturan Menteri ESDM tidak menjadi 2 (dua) peraturan karena mengurangi salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, dan (iii) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi sebaiknya terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya sehingga prinsip-prinsip persaingan usaha dapat dijalankan dengan baik tanpa menghilangkan hak-hak negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the determination of the Alas Dara-Kemuning Fields Work Area to PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context of Oil and Gas Operation. The regulation for determination and offer of Oil and Gas Work Area ruled by Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008. The beginnings Alas Dara-Kemuning Fields are part of Cepu Block under Cepu Production Sharing Contract between BPMIGAS and Production Sharing Contract Contractor consists of PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, and BKS PI Blok Cepu (represented Regional/Local Company). However, Alas Dara-Kemuning Fields undeveloped by Production Sharing Contract Contractor so that pursuant to Article 3 Production Sharing Contract Cepu concerning Relinquishment, Alas Dara-Kemuning Fields shall relinquish to Government of Indonesia. The author analyzes the comparision for determination and offer between Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008 and the implications of determination Alas Dara-Kemuning Fields to the Oil and Gas Operation in Indonesia. The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, principles of welfare state. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis. Based on the results of the study, the Author suggests that (i) The Determination and Offer for oil and gas work area with the direct appointment method should consider the business competition, (ii) The regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources shall not 2 (two) regulations because of it reduces one of the goals of the law itself, Legal Certainty, and (iii) The Determination and Offer for oil and gas work area should be integrated with other Legal Regulations so that the principles of business competition can be run properly without losing the state rights for prosperous the people."

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement.

---

This thesis provides explanation the implementation of proportionality principle in an agreement, specifically in Processing Agreement as one of many contracts in oil and gas field. This thesis is a normative legal study with bibligraphical method and interviews. In the implementation, proportionality principle often given the same meaning as equality principle. Proportionality principle focuses on the process an agreement is made, while equality principle give more focus on the purpose of the principle itself, which is to create equality between parties.

This thesis also provides explanation on how Processing Agreement is said to be a legally binding agreement, based on contract law in Indonesia and in the United States of America. This thesis concludes that Processing Agreement is a legally binding agreement and there is the implementation of proportionality principle in the Processing Agreement."

"Penetapan harga wellhead gas bumi selama ini lebih diserahkan kepada keekonomian lapangan gas bumi yang dalam pelaksanaannya penghitungan keekonomian lapangan gas bumi dirancang dengan untuk memberikan revenue yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan harga gas bumi menjadi lebih tinggi dan tidak adanya kepastian harga gas bumi dalam jangka panjang mengakibatkan konsumen pengguna gas bumi mengalami kesulitan. Penetapan harga gas bumi dengan metode fix price dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan dan daya beli industri pengguna gas dapat memberikan kepastian baik produsen gas dan industri pengguna gas bumi. Kemampuan daya beli industri pengguna gas dianalisis melalui data gas sales aggrement (GSA) yang merupakan hasil negosiasi antara produsen gas dan konsumen gas. Analisis keekonomian lapangan gas bumi dalam kontrak bagi hasil untuk menghasilkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen gas dilakukan pada 3 lapangan gas dengan variasi besaran cadangan komersial. Kesimpulan studi ini adalah harga yang layak untuk konsumen gas bumi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga welhhead gas adalah dalam rentang 5.8 - 6.4 US$/MMBTU dengan cara memodifikasi kontrak bagi hasil melalui pemberian insentif berupa peningkatan contractor share, pemberian tax holiday dan pemberian investment credit kepada ketiga lapangan gas sehingga keekonomian lapangan gas tidak terganggu.

---

The aim of this study is to get the wellhead price of natural gas eligible for gas consumers and on the other hand, does not interfere with the economics of oil and gas field. This study is motivated by the current stipulating of wellhead gas price base on the economics of gas field. In practice, the economics calculation of the gas field is designed to get revenue for the government as much as possible. This resulted in the price of gas becomes higher and the lack of certainty of natural gas price in the long term lead to consumers of natural gas users get several difficulties. The study will analyze the purchasing power of consumers in the domestic market as a reference in setting the wellhead price of natural gas and analyze the economics of natural gas field in production sharing contract using the wellhead price of natural gas that has been set up. The study concludes that decent price for consumers of natural gas are 5.8 ? 6.4 US$/MMBTU by modifying the production sharing contracts through the provision of incentives in the form of an increase in contractor share, provision tax holidays and provision investment credit so economical gas field is not disturbed."

"Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity.

---

The operation of natural gas transportation under open access pipelines is more intricate than the natural gas transportation for trading or upstream production only non transportation purpose. The main principle is the discipline of daily operating procedure in connection with balancing mechanism to maintain the linepack condition natural gas volume in the pipeline. A natural gas pipeline is not only can be utilized together open access for natural gas transportation, but also potentially utilized as a temporary storage facility for natural gas shipper pipeline user. A condition in which the open access pipeline is used by the shipper as storage of unutilized natural gas in a designated time to avoid the purchase of expensive gas spot is called Natural Gas Parking. The possibility of Natural Gas Parking is being studied examined at Kepodang ndash IPP Tambak Lorok pipeline segment with the condition of maximum linepack, flowing linepack, and minimum linepack of the pipeline are discovered in advance. The linepack condition of the pipeline is used to calculate the hourly operation linepack in a day. Natural Gas Parking is applied to the operation linepack above the minimum linepack amount, then divided by two. Furthermore, the company is required to pay the parking fee for the 50 amount and the rest of it is included into free parking capacity area"

"PT X merupakan salah satu perusahaan niaga swasta berfasilitas yang bergerak dalam bidang penyaluran gas alam di wilayah Kabupaten Tangerang. Jaringan pipa distribusi gas yang dimiliki pipa mainline berukuran diameter 8 dan 6 inch, pipa konsumen berukuran 4 inch, dengan total panjang 39,5 km. Pada tahun 2014, PT X diakuisisi oleh PT Y dan menjadi anak PT Y dengan kepemilikan 100% saham. Untuk mengetahui potensi teknis dan keekonomian dari pengembangan aset jaringan pipa yang ada saat ini dalam periode sepuluh tahun mendatang, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kinerja terhadap jaringan pipa yang ada saat ini, pemetaan sebaran industri di wilayah Kabupaten Tangerang, pembuatan desain teknis pengembangan jaringan pipa gas distribusi dengan menggunakan simulasi proses dan perhitungan keekonomian pengembangan jaringan pipa dengan asumsi semua dana berasal dari ekuitas. Kapasitas laju alir yang dioperasikan saat ini sebanyak 8,1 sampai dengan 9,72 MMSCFD dengan tekanan operasi 120 psig. Nilai keekonomian jaringan pipa existing adalah is NPV = 218.490,92 USD dan PI=1,15. Berdasarkan hasil simulasi proses, jaringan pipa yang ada saat ini memiliki kapasitas maksimum pipa sebesar 28,2 MMSCFD pada tekanan 210 psig. Untuk skenario pengembangan pipa hingga 80% dari kapasitas maksimum (22,6 MMSCFD), maka posisi dan desain pipa pengembangan yang memungkinkan antara lain: 1 km pipa Ø6? dan 3 km pipa Ø4? ke Jalan Industri III dan IV; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Telesonik, Jalan Veteran, dan Jalan Jatake; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Manis; dan 2 km pipa Ø4? ke Jalan Bhumimas. Total panjang pipa pengembangan adalah 10 km, dengan total biaya investasi sebesar USD 1.326.655,27. Tarif toll fee pipa distribusi ke ruas pipa pengembangan adalah 0,3081 USD/MSCF. Nilai keekonomian jaringan pipa distribusi keseluruhan existing dan pengembangan: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49.

---

PT X is a private commercial company fully engaged in distribution of natural gas business in Kabupaten Tangerang area. The natural gas existing pipelines owned by PT X have 8 and 6 inches in diameter for mainline, and 4 inch for delivery pipeline with total length 39,5 km. In 2014, PT X was acquired by PT Y and became a subsidiary of PT Y with 100% ownership share. In order to know the technical and economic potential of pipeline development for ten years, the research was conducted. Research was done by evaluating the performance of the existing pipelines, mapping the industrial area in Kabupaten Tangerang, created technical design for pipeline development using process simulation software, and calculated the economic value for developing pipeline made, which the source of investments is from equity. The existing capacity used in operation is 8,1 to 9,72 MMSCFD with 120 psig operation pressure. The economic value for existing pipeline is NPV = 218.490,92 USD and PI=1,15. The maximum pipeline capacity is 28,2 MMSCFD in condition 210 psig operating pressure. To optimize the utilities of existing pipeline up to 80% of maximum pipeline capacity (22,6 MMSCFD), the potential position and pipeline design that fit for development are 1 km of Ø6 and 3 km of Ø4? pipe to Jalan Industri III&IV; 2 km of Ø4? pipeline diameter to Jalan Telesonik, Jalan Veteran and Jalan Jatake; 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Manis, and 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Bhumimas. The total length for pipeline development is 10 km, with USD 1.326.655,27 in total cost. The toll fee tariff for on development pipeline section is 0,3081 USD/MSCF. The economic value for overall existing pipeline and development: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49"

"Karbon aktif adalah jenis adsorben yang paling banyak digunakan pada Adosrbed Natural Gas (ANG). Karbon aktif dapat dibuat dari berbagai bahan baku dan salah satunya Eceng Gondok (Eichornia crassipes). Proses pembuatan karbon aktif berbahan dasar Eceng gondok melalui tahap preparasi, karbonasi, dan aktivasi kimia. Activating agent yang digunakan dalam preparasi karbon aktif adalah ZnCl2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi aktivator ZnCl2 yang digunakan untuk pembuatan karbon aktif dari eceng gondok, pengaruh tekanan saat pengisian terhadap kapasitas penyimpanan gas metana pada tabung ANG, serta membandingkan kemampuan adsorpsi dan desorpsi karbon aktif. Variasi konsentrasi ZnCl2 yang digunakan adalah 0,25 N, 1 N, 4 N dan 7 N. Variasi tekanan saat pengiasian gas metana adalah 10 bar, 24 bar dan 35 bar. Metode bilangan Iod dan Uji SEM-EDX digunakan dalam proses karakterisasi. Pada pengujian kapasitas penyimpanan dilakukan pada suhu tetap (isothermal) yaitu 27°C. Karbon aktif komersial jenis EnerG2 digunakan sebagai pembanding. Hasil paling baik didapatkan pada konsentrasi ZnCl2 1 N dengan luas permukaan 365,7 m2/g dan kapasitas penyimpanan gas metana pada 36 bar sebesar 0,29 kg/kg dengan efisiensi 54,9 %.

---

Activated carbon is a type of adsorbents which most widely used in the Natural Gas (ANG) technology. Activated carbon can be manufactured from a variety of raw materials included water hyacinth (Eichornia crassipes). The process of making an activated carbon from Eichornia crassipe through preparation, carbonation stage, and chemical activation. This study aims to determine the effect of concentration of Activating agent ZnCl2, effect of pressure of the methane storage, and to compare the ability of activated carbon from water hyacinth and commercial activated carbon. Variations ZnCl2 concentration used was 0.25 N, 1 N, 4 N and 7 N. While variations of gas pressure is 10 bar, 24 bar and 35 bar. Iodine Number test and SEM-EDX is used in the characterization process. In this test, the storage capacity of methane performed at a constant temperature (isothermal) at 27°C. EnerG2 types of commercial activated carbon is used as a comparison. The best results obtained at a concentration of ZnCl2 1 N with a surface area of ​​365.7 m2/g and the storage capacity of methane gas at 36 bar of 0.29 kg/kg with an efficiency of 54.9 %."