Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial.

---

The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control."

"Tesis ini membahas konflik antara kelompok pada pendirian tempat ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konflik tersebut terjadi dominasi oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Keragam otoritas dalam masyarakat, menurut Dafrendorf, yang memungkinkan hal itu terjadi. Mereka yang secara jumlah mayoritas menggunakan potensi tersebut sebagai sumber otoritas untuk mengontrol otoritas negara untuk mengikuti keinginan dan kepentingannya. Konflik yang terjadi melibatkan kelompok-kelompok lain di luar jemaat GKI Taman Yasmin dengan warga sekitar lokasi gereja (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, dan Komnas Perempuan, misalnya, adalah beberapa kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik ini. Pada konflik GKI Taman Yasmin, negara sebagai pemegang otoritas penyelenggara negara (Pemerintah Kota Bogor) juga ”takluk” pada dominasi kelompok tertentu. Kelompok penolak memiliki alasan menolak pendirian gereja, yaitu karena di wilayah berdirinya gereja adalah mayoritas muslim, serta adanya pemalsuan tanda tangan warga pada 15 Januari 2006 yang dilakukan Munir Karta (sebagai Ketua RT) sebagai persetujuan pendirian gereja. Sebaliknya bagi kelompok pendukung, GKI Taman Yasmin dianggap telah memenuhi syarat pendirian gereja, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), kebijakan Pemkot Bogor membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja pada tahun 18 Februari 2008 adalah salah. Karena itu, kebijakan Pemkot Bogor yang mencabut IMB secara permanen pada 11 Maret 2011 dianggap menyalahi aturan, termasuk menyimpang dari rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan konflik kepentingan pada pendirian tempat ibadah melalui Pengadilan sebagai pihak ketiga adalah salah satu cara yang perlu dikembangkan sebagai mekanisme pengelolaan konflik.

---

This thesis discuss about inter group conflict on establishment of places of worship GKI Taman Yasmin in Bogor, West Java, using a qualitative approach. The results showed that conflict occurred because of domination by one group to another group. This is called Authority Diversity in society, according Dafrendorf. The majority potentially uses such as the source of authority to control the state authorities to follow their wishes and interests. Conflicts has involve other groups outside the GKI Taman Yasmin and societies around the location of the church (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, and Komnas Perempuan, are some of the interest groups involved on that conflict. The State as stakeholder of the authority of state officials (City Government) was also "give in" to the group dominance. Repellent groups have rejected the establishment of the church building grounds. This happen because of the church will be established in the region of majority of Muslim, and because of the fake signature that do Munir Karta (as the head of neighborhood) on January 15, 2006 for the approval of the establishment of the church. The support groups, had considered that GKI Taman Yasmin had eligible to establishment of the church, and according the decision of the Supreme Court (MA), Bogor City Government policies to freeze Building Permit (IMB) of the church on February 18, 2008 is incorrect. Therefore, Bogor City Government policies that permit permanently revoked on March 11, 2011 is considered to violate the rules, including mandatory deviate from the recommendations of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Furthermore, setting a conflict of interest in the establishment of places of worship by the Court as a third party is one way to be developed as a mechanism of conflict management."

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor serta penyebab konflik perizinan pembangunan gereja GKI Yasmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan menjelaskan penyebab konflik dari perspektif masing-masing aktor. Forkami ingin melindungi masyarakat dari upaya Kristenisasi, GKI Yasmin ingin membangun gerejanya, dan Pemerintah Kota Bogor ingin memelihara stabilitas di Kota Bogor. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penyebab konflik ini bagi Forkami adalah upaya Kristenisasi di Indonesia. Menurut GKI Yasmin konflik ini timbul karena ketidaktegasan Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pemerintah kota merasa konflik ini timbul karena masyarakat yang tidak patuh pada peraturan.

---

This thesis explains about the actors’ interest and the causes in the conflict of building permit for GKI Yasmin in Bogor City. This thesis is a explanative qualitative research which explain about the interests of the actors and also explain the cause of this conflict with each actor’s perspective. Forkami wants to protect the citizens from Christianisation, GKI Yasmin wants to build their Church, and the local government wants to keep the stability in the city.

This thesis shows that the cause of the conflict for Forkami is the Christianisation which happened in many places in the country. For GKI Yasmin, this conflict happened because the local government showed indecision. But the local government feels that the conflict happened because the citizens did not obey the rules which already been made."

"Konstitusi RI menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, puluhan tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, konflik akibat pendirian rumah ibadat masih jamak terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kaum minoritas di daerah mayoritas penduduk memeluk agama berbeda mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana negara memainkan peran dalam konflik yang berlangsung di tengah masyarakat dalam kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi dan Gereja Katolik Santa Clara di Kota Bekasi. Disebutkan oleh Theda Skocpol, negara bersifat otonom dan negara memiliki instrumen-instrumen untuk mencapai tujuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan standpoint dalam penanganan konflik di dua kasus tersebut memengaruhi proses penyelesaian konflik sekaligus menguji otonomi negara. Dalam kasus Gereja HKBP Filadelfia, peran "civil society" melalui kelompok kepentingan (interest groups) yang menolak pembangunan gereja memberi kontribusi negatif pada penyelesaian konflik karena berhasil menaklukkan otoritas politik demokratis, yaitu negara yang direpresentasikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

---

The Indonesian Constitution guarantees the independence of every citizen in embracing and worshiping according to their religion and beliefs. However, decades since the independence of the Republic of Indonesia, conflicts due to the construction of houses of worship are still common. Some cases show that minorities in majority areas of different religions experience obstacles in establishing a hous of worship. The purpose of this research is to find out how the state plays a role in the ongoing conflict in society with two case studies, namely the rejection of the establishment of the Filadelfia HKBP Church in Bekasi Regency and the Santa Clara Catholic Church in Bekasi City. As stated by Theda Skocpol, the state is autonomous and the state has instruments to achieve its own goals. The method used in this research is qualitative method. The data collection techniques used in this research are interviews, and documentary studies. The results showed that the standpoint differences in conflict resolution in the two cases affected the conflict resolution process and at the same time tested state autonomy. In the case of the HKBP Filadelfia Church, the role of "civil society" through interest groups who refused the church's construction contributed negatively to conflict resolution because it succeeded in conquering democratic political authority, namely the State represented by the Bekasi Regency local government."

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."

"Hampir setiap ada permasalahan, mahasiswa sering mengedepankan fisik dalam upaya menyelesaikannya, Tawuran antar mahasiswa terkait dengan kurang matangnya kerangka berpikir seorang mahasiswa. Dalam mengatasi persoalan yang dialami temannya, mahasiswa sering kali tidak mau berpikir logis dan jernih dan sering mengedepankan emosi yang mengatasnamakan kesetiakawanan.Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar mahasiswa dan peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi dalam menangani konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar dalam menangani konflik antar mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar yaitu Dendam, Doktrin Senior dan Solidaritas. Dalam penanganan konflik mahasiswa, peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi masih lemah dalam hal pengawasan aktivitas mahasiswa baik di kampus maupun di asrama-asrama mahasiswa, selain itu kurang optimalnya kinerja forum-forum pemerintah yang dibentuk untuk mendeteksi dini potensi konflik. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar pimpinan maupun stakeholder dalam upaya penanganan konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar.

---

Almost every problem, students often put forward in an effort to resolve physical, brawl between students associated with less frame of a student matures. In addressing the problems experienced by his friends, students often do not want to think logically and clearly and often put forward in the name of solidarity emotions.

This research was conducted to know the cause factors of the conflict among university students and the role of local government and head of university in handling the conflict among students in state university of Makassar. This research was conducted by using qualitative method through descriptive analytic approach.

The result of the study showed that the cause factors of the conflict among students in state university of Makassar are vengeance, senior doctrine and solidarity. The role of local government and head of university are still weak in supervising students? activities inside the university or student dormitories. Moreover, government forum which supposed to work as early conflict detection did not work optimally."

"ABSTRAKTesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency."

"Tesis ini membahas modal sosial pada masyarakat daerah rawan konflik kaitannya dengan ketahanan daerah, adapun studi kasusnya di wilayah Kecamatan Johar Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi demografi yang meliputi asal-usul, latar belakang, pendidikan terkait dengan heterogenitas dan kebudayaan pada masyarakat Johar Baru; kondisi sumber nafkah atau kesempatan kerja yang ada di Johar Baru dapat menampung masyarakat setempat dan sumber konflik; pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat Johar Baru; dan efektifitas modal sosial dalam penataan ketertiban bermasyarakat baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan sosial yang terlibat, kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kelompok warga disebabkan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang ada pada masyarakat daerah rawan konflik. Modal sosial masyarakat daerah rawan konflik masih pada tahap pengikat (bonding) saja, modal sosial ada namun dalam lingkup kelompok dan wilayah sehingga belum efektif digunakan untuk penanggulangan konflik atau masalah bersama lainnya sehingga dapat melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discusses social capital in the conflict-prone areas related to regional resilience, while the case studies in Kecamatan Johar Baru. The purpose of this study was to determine the demographic composition that includes the origin, background, education and culture associated with the heterogeneity in the Johar Baru; conditions livelihood or employment opportunities that exist in Johar Baru can accommodate the local community and a source of conflict; patterns of leadership Johar Baru of the community, and the effectiveness of social capital in structuring social order both within and between the social environment involved, related to regional resilience. This research is a qualitative descriptive design.The results showed that the conflict between the people caused by environmental scarcity that exist in most public areas prone to conflict. Social capital of the conflict-prone areas are still at the stage of binder (bonding) alone, there is social capital, but within the groups and regions that have not been effectively used for the prevention of conflict or other joint problems that could undermine regional resilience."

"Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pendirian Yayasan adalah salah salah satu perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dibuat dalam suatu akta autentik. Dalam pendirian Yayasan, Pendiri harus melakukan pemisahan sebagian dari harta kekayaan miliknya untuk dimasukkan ke dalam Yayasan dan dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan. Harta kekayaan yang dimasukkan ini dapat berupa uang atau benda, yang harus dibuktikan keabsahannya oleh Pendiri. Sebagaimana dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 340K/TUN/2015 dimana dalam Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP-DM PGRI yang digugat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP PGRI karena harta kekayaan yang dimasukkan Pendiri bukanlah milik pribadi dari Pendiri tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemasukkan harta kekayaan oleh Pendiri yang dituangkan dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keabsahan terhadap harta itu haruslah dapat dibuktikan oleh para pihak agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

---

Notary as general counsel is given authority by the State through the Laws to create authentic written which has power of perfect evidence. The Establishment of the Foundation is one of the legal acts which is required to be made in an authentic deed. In the Establishment of the Foundation, founder should separate some part of his her wealth to be entered into the foundation as an initial assets. This entered wealth can be either money or things, which the Founder must prove its validity. As in the Case of The Verdict of The Supreme Court Number340K TUN 2015 in which the Establishment of Foundation of Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP DM PGRI was sued by Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Republik Indonesia YPLP PGRI because the wealth entered by the founder was not the founder rsquo s personal wealth. The research method used in this writing is juridical empirical, that is using legislation as well as therelevant norms. The conclusions obtained in this study is the wealth entered by The founder as set forth in the Notarial Deed must be conducted in accordance with the relevant legislative requirements and the validity of the wealth must be proven by the parties so that there will be no problem in the future."

"Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Tangerang Selatan disertai denganproduksi bahan makanan yang naik turun menyebabkan ketahanan pangan diTangerang Selatan menjadi kekhawatiran pemangku kepentingan khususnyapemerintah. Pemerintah kemudian menjalankan program Kawasan Rumah PanganLestari untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di daerah tersebut. Tujuanpenelitian yang dilakukan di KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu dan LSMKebun Kumara adalah menganalisis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL), menganalisis Efektifitas Program KRPL melalui Tingkat KerawananPangan Dengan AKG, membandingkan Tingkat Kerwanan Pangan Dengan AKG,menganalisis Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Peluang KetahananPangan Rumah Tangga dan merumuskan Rumusan Strategi Ketahanan PanganRumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dankuantitatif. Untuk penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus yaitudengan melakukan wawancara kepada semua Kepala Rumah Tangga danobservasi terhadap seluruh kegiatan program KRPL di tiga tempat penilitian.Sedangkan untuk penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif dan surveidimana metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada semuaKepala Rumah Tangga yang berada di wilayah penelitian. Data yang ada dianalisadengan Penghitungan Kerawanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan AKG dananalisis regresi ordinal serta analisis SWOT untuk menganalisis StrategiKetahanan Pangan di Wilayah Kota Tangerang selatan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa program KRPL yang dijalankan di wilayah penelitian cukupefektif dan berhasil serta Tingkat Kerawanan Pangannya berstatus Tahan Pangan.Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang ketahanan pangan adalah tingkatPendidikan dan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga. Strategi ketahanan panganyang ditetapkan berdasarkan SWOT adalah peningkatan kapasitas produksipangan, optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada, peningkatan intensitaskoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yangada. Keputusan pemerintah mengimplementasikan program KRPL pada tahun2018 dianggap dapat mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah penelitianmengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat partisipasi masyarakat yang aktifdan pemberdayaannya yang tinggi

---

The high population growth rate in South Tanggerang accompanied by the

fluctuating production of foodstuffs has made food security in South Tanggerang

a concern for stakeholders, especially the government. The government then runs

the Sustainable Food House Area program to improve Food Security in the area.

The purpose of research conducted at KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu and

LSM Kebun Kumara was to analyze the Sustainable Food House Area Program

(KRPL), analyze the effectiveness of the KRPL Program through the Food

Insecurity Level with the AKG, compare the Food Inability Level with the RDA,

analyze what factors Only Affects Opportunities for Household Food Security and

formulates Strategy Formulation of Household Food Security. This type of

research is qualitative and quantitative research. For qualitative research using the

case study method, namely by conducting interviews to all household heads and

observing all KRPL program activities in three research locations. Meanwhile,

quantitative research uses descriptive and survey methods where this method is

carried out by distributing questionnaires to all household heads in the research

area. Existing data were analyzed by calculating household food insecurity based

on the RDA and ordinal regression analysis and SWOT analysis to analyze the

Food Security Strategy in South Tangerang City. The results showed that the

KRPL program which was implemented in the study area was quite effective and

successful and the Food Insecurity Level was Food Resistant. The factors that

influence the opportunities for food security are the level of education and

occupation of the head of the household. The food security strategy set based on

SWOT is to increase food production capacity, optimize the use of existing land,

increase the intensity of coordination with related parties, and evaluate existing

performance. The government's decision to implement the KRPL program in 2018

is considered to be able to overcome the problem of food security in the research

area considering that the region has a high level of active community participation

and empowerment."