Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pers Islam khusunya mengangkat tentang Pedoman Masjarakat. Majalah tersebut terbit di Medan pada tahun 1935-1942. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pedoman Masjarakat merupakan pelopor pembaruan pers Islam di Indonesia. Kepeloporan Pedoman Masjarakat terletak pada kemampuan majalah tersebut berperan sebagai media yang mampu menghadapi ideologi-ideologi yang tidak hanya ideologi Islam. Pedoman Masjarakat berusaha memberikan alternatif bacaan kepada masyarakat yang sedang terjebak dalam dua konfrontasi antara Islam dan Nasionalis. Pedoman Masjarakat hadir sebagai media yang mampu memberikan solusi dan menanamkan pemahaman bahwa antara Islam dan Nasionalisme bukanlah suatu hal yang beseberangan dan tidak untuk dipertentangkan. Majalah ini senantiasa menanamkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya mengatur urusan ritualitas keagamaan, namun Islam hadir sebagai sebuah agama yang mampu memberikan solusi dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik.

---

This research discusses about Islamic press as specially Pedoman Masjarakat. That magazine published at Medan in 1935-1942. The results conclude that Pedoman Masjarakat is the pioneer of renovation Islamic press in Indonesia. Pioneering of Pedoman Masjarakat lies in the ability of the magazine serves as a media that is able to face another ideologys not only Islam ideology. Pedoman Masjarakat attempt to provide alternate readings to people who were stuck in two confrontations between Islam and nationalist. That magazine is present as medium that is able to provide solutions and instilling an understanding that between Islam and nationalism is not be in contradiction and not to be disputed. This magazine?s thought concerning convey that Islam not only regulate the affairs of religious ritualitas, but also Islam regualates all aspects of life like as social, economic and political."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sepak terjang perempuan Indonesia dalam ranah politik, khususnya perjuangan memperoleh hak politik. Kondisi perempuan Indonesia sebelum diberlakukannya Politik Etis belum sepenuhnya sejahtera dalam mengenyam pendidikan. Sehingga kedudukan sosialnya pun juga belum sepenuhnya mendapat perlakuan yang lama dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan lebih cenderung berada dalam wilayah domestik, bahkan sering disebut sebagai perabot dapur. Sungguh, suatu kondisi yang masih sangat jauh dari kemajuan. Dengan hadirnya Politik Etis di Hindia Belanda, pada awalnya secara lambat laun telah memberikan bekalan yang berarti bagi pendidikan kaum laki-laki Indonesia. Kemudian baru diikuti dengan kaum perempuan Indonesia yang juga turut mengenyam pendidikan yang layak. Setelah mendapatkan tingkat pendidikan yang layak, maka kaum laki-laki diikuti kaum perempuan Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya terhadap tanah aimya. Namur, tampaknya eksistensi keduanya tidak bisa terpenuhi secara bersamaan. Apabila kaum laki-laki Indonesia telah terlebih dahulu mendapatkan hak-hak politiknya, seperti hak untuk duduk di parlemen dan dewan-dewan di Hindia Belanda, maka sebalilmya bagi perempuan. Baik bagi perempuan Indonesia, Cina, Arab, bahkan perempuan Eropa sekalipun juga pada awalnya belum mempunyai hak politik yang sama dengan kaum-kaum lain-lain bangsa Eropa. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena terpengaruh dengan konstelasi politik di negeri Belanda yang juga belum memberikan hak politik kepada kaum perempuannya secara luas. Di negeri Belanda sendiri barn memberikan hak politik atau hak pilih kepada kaum perempuannya pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I berakhir. Hal ini bisa menjadi ukuran bahwa kaum perempuan Indonesia bare bisa memperoleh hak pilih setidak_tidaknya 20 tahun kemudian sejak 1919. Kelambanan pemerintah Hindia Belanda dalam mengeluarkan kebijakan tentang hak pilih bagi kaum perempuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor_-faktor yang tentu saja lebih kompleks daripada negeri Belanda sendiri. Karena penduduk di Hindia Belanda memiliki ras dan suku bangsa yang lebih variatif serta penduduknya memiliki agama yang berbeda-beda dengan Islam sebagai mayoritas. Sehingga pernerintah Hindia Belanda harus menunggu waktu yang tepat dalarn menentukan kapan kebijakan untuk memberikan hak pilih kepada kaum perempuan Indonesia diberikan. Selanjutnya proses menuntut hak politik atau hak pilih bagi kaumnya butch persatuan dan kesatuan serta beribu langkah perjuangan dan pengorbanan. Untuk kemudian kaum perempuan Indonesia dapat meraih apa yang dicita-citakannya."

"Buku ini berisi tentang sosiologi dan artinya, sosiologi sebagai pengetahuan, manusia dan masyarakat ; bahasa dan pelajaran sosiologi ; proses masyarakat dan penyelidikan sosiologi"