Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction."

"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

---

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "

"Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis dan kelaziman. Berangkat dari hal tersebut, penulis membuat tesis ini dengan tujuan menelaah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara konsep teoritis dan membandingkan kelaziman penerapan ketentuan tersebut dengan yang dilakukan oleh negara lain, dengan mengacu kepada Sixth Directive yang menjadi pedoman peraturan Pajak."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu berupa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, salah satunya ekspor minyak kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non migas yang mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk eksportir minyak kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow eksportir karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 mudah untuk dipahami oleh eksportir. Namun, kendalanya adalah tidak semua permohonan pengembalian pendahuluan yang dilakukan oleh PKP yang eligible dapat disetujui. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa dengan upaya memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management.

---

The government has issued a policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax as regulated in PMK Number 117/ PMK.03/2019. One sector that can take advantage of this facility is a Low-Risk Taxable Person who carries out certain activities in the form of exporting Tangible Taxable Goods in this case palm oil exports. Palm oil exports are a non-oil and gas export commodity that dominates export activities in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how the implementation of the Preliminary Preliminary Refund of Overpaid VAT policy for palm oil exporters. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. Data collection was carried out by study literature, field study, and in-depth interviews. The results showed that the Preliminary Refund of Overpaid VAT policy was considered sufficient to help exporter’s cash flow because restitution only took 1 month. In addition, the provisions in PMK Number 117/PMK.03/2019 are easy for exporters to understand. The implementation constraint is in the Low Risk Taxable Person application, where not all exporters who apply can be approved. This facility also has the potential for post-audit and still can be subject to penalty if the VAT underpayment is found. In addition, this Preliminary Refund of Overpaid VAT also has an impact on VAT revenues in Indonesia. To resolve this, the effort taken by the Indonesian Tax Directorate General is to maximize the potential for VAT revenue and to observe this facility with Compliance Risk Management."

"Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya.

---

The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations."

"Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenai keberlakuan dari Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty.

---

In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Taxes in the Tax Court Decision Number PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB 2018. This research discusses how the imposition of Value Added Tax of PT Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty. The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.IIIB of 2018 does not consider the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle of certainty."

"Bagi Wajib Pajak Luar Negeri WPLN yang mendapatkan Subjek Pajak Dalam Negeri pada tahun berjalan, maka akan diberlakukan perhitungan penyetahunan untuk penghasilan netonya. Bermula dari hal tersebut, laporan magang ini melakukan perhitungan kembali antara perhitungan disetahunkan dan tidak disetahunkan. Penulis menemukan bahwa perhitungan disetahunkan memiliki Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang lebih besar, sehingga terdapat selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang cukup signifikan atas pemberlakuan kedua perhitungan tersebut. Atas hal tersebut, WPLN yang bersangkutan lebih dirugikan karena diharuskan membayar pajak penghasilan yang lebih besar.

---

For Overseas Tax Payer WPLN who get the subject of Domestic Tax in the current year, it will apply the calculation of annualized income for net income. Based on that regulation, this internship report recalculated between the annualized and non annualized calculations. The authors find that the annualized calculation has Article 21 Payable Tax greater than non annualized calculation. Above all, the concerned WPLN is more aggrieved because it is required to pay higher income tax."

"Perkembangan model bisnis e-commerce yang pesat menciptakan potensi penerimaan pajak, namun dalam meregulasi ketentuannya merupakan tantangan tersendiri karena harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam desain kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce dan strategi pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlu mengatasi kendala pengelolaan data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce, perlu mempertimbangkan efisiensi biaya pemajakan dengan meminimalkan biaya pemajakan, perlu mewujudkan keadilan dengan menyamaratakan ketentuan kewajiban perpajakan tiap bentuk platform social commerce ataupun platform lainnya, serta mempertimbangkan sistem pengawasan yang efisien karena saat ini masih manual melalui internal DJP. Langkah awal strategi pemungutan perlu memfokuskan untuk menciptakan sistem terintegerasi untuk memperoleh data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce. Dibutuhkan ketentuan penegasan atau pedoman teknis terkait transaksi pada social commerce yang mengacu pada ketentuan existing dalam UU PPN, karena saat ini belum ada. Atas pengklasifikasian model bisnis dalam SE-62/PJ/2013, penyetoran data dalam PMK 210/PMK.010/2018, serta penunjukan pemungut dalam Pasal 32A UU HPP sudah memenuhi kemudahan administrasi tetapi hanya fokus pada marketplace, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan social commerce. Dibentuknya aplikasi SONETA merupakan upaya untuk penyediaan data dan membantu pengawasan, namun belum terintegerasi.

---

The rapid development of e-commerce business model creates potential for new tax revenues, but regulating the provisions is a challenge in itself because it has to always go along with current developments. This study aims to analyse the considered factors in the design of value added tax policy on transactions in social commerce and the strategy for collecting value added tax on transactions in social commerce. The approach used in this study is qualitative with a descriptive research type, as well as data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several factors that need to be considered, such as the need to overcome difficulty to capture data of business actors and their transactions on social commerce, the need to consider the efficiency of taxation costs by minimizing taxation costs, the need to consider equity aspect by regulating the tax burden equally for each form of social commerce or other platforms, as well as considering an efficient monitoring system because currently it is still manual through internal DGT. The initial step of the collection strategy needs to focus on creating an integrated system to obtain data on business actors and their transactions on social commerce. Affirmation provisions or technical guidelines are needed regarding transactions on social commerce that refer to the existing provisions in the VAT Law, because currently they do not exist. Regarding the classification of business models in SE-62/PJ/2013, obligation on informing data in PMK 210/PMK.010/2018, and the appointment of a collector in Article 32A of the HPP Law has fulfilled ease of administration but only focuses on the marketplace, it is necessary to consider involving social commerce. The establishment of the SONETA application is an attempt to provide data and assist with supervision, but it has not been integrated."

"In order to create Sustainable National Growth, financing national growth through our own source of income especially from taxation is a necessity. The Tax Collection role in Indonesia budget has become very dominant and even bigger compared to the amount collected from gas and oil income. This condition emphasizes the big hope that the future development will be significantly determined by the Taxpayer awareness in paying their taxes, also effectiveness and efficiency in tax collection. One of the way to increase the effectiveness of taxation role as source of government financing is to broaden the tax base for Value Added Tax (VAT) until the retailer level.Retailer is one of the business that does not required a big initial capital funding and the procedures or the bureaucracy for developing this business is simple but at the same time have the potential to grow into a larger business scale. This can happen because of the products sold by retailer depend on Demographic growth, Economical growth, Society culture, Technological Advancement, Globalization, infrastructure, also Law and Regulation. Many of retailers in Indonesia do not come in form of Legal Business Institution. The Tax regulations, especially VAT regulations is not clear enough, thus creating a potential loss in VAT collection since the number of GDP from retailer sector is significant. The Issue discussed in this thesis is how far the VAT regulation in Indonesia regulates the retailer business specifically the one without legal business institution based on the 2003 integrated survey by Biro Pusat Statistik to broaden the tax base and the comparison with similar treatment from others countries joint in OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in order to draw suggestion and revision for the Indonesia VAT regulation itself. The Method used in this thesis is Descriptive Studies on Retailer Business data and Theoretical Analysis on current Indonesia VAT regulation,The result of the research shows that the registration process for retailer business is still not clearly and specifically described in VAT regulation. This is important to give certainty to retailer businessman for their VAT treatment, while the choice to become VAT Subject is based solely on the awareness of the retailer businessman. Treatment among others OECD countries is clearer in regulating the compulsory registration on the similar business even on exclusion for retailer business from VAT. The tax limitation on retailer business in Indonesia is still high where it can be used as tax avoidance on the gross profit margin. The treatment for tax limitation in other countries of OECD is also high but in the same time it give a compulsory registration for Retailer Business. The Tax collection mechanism through VAT Crediting Mechanism is already being regulated in VAT law, but having the choice to report the taxable amount can distort the VAT collection."

"Pajak merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menjalankan sebuah negara. Di Indonesia, hak negara melakukan pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak konsumsi. Sebelum pajak pertambahan nilai berlaku di Indonesia, pajak atas konsumsi yang berlaku di Indonesia adalah pajak penjualan. Dalam rangka program reformasi sistem perpajakan nasional, pada tahun 1983 pajak penjualan kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan pada saat itu masih merupakan warisan Belanda sehingga dirasakan tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dalam pemungutan pajak penjualan menimbulkan efek pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak. Undang-Undang Pajak Penjualan juga mengandung dualisme sistem pemungutan pajak dimana terdapat dua sistem pemungutan pajak yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan self assessment system, sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan official assessment system. Perubahan itu tentu berdampak terhadap hukum dan pembangunan ekonomi. Melalui pajak pertambahan nilai, pemerintah memperluas objek pajak pertambahan nilai untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu pemberlakuan pajak pertambahan nilai ini juga menghapus efek pajak berganda yang timbul dalam pajak penjualan. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

---

Tax is one of the fundamental things in running a country. In Indonesia, the state's right to collect taxes is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that taxes and other levies that are coercive for state needs are regulated by law. One type of tax is Value Added Tax (VAT), which is a type of consumption tax. Before the value added tax came into effect in Indonesia, the consumption tax that applied in Indonesia was a sales tax. In the context of the national taxation system reform program, in 1983 the sales tax was replaced by Value Added Tax. This change is stated in Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. This change was motivated by the fact that the tax legislation at that time was still a Dutch heritage, so it was felt that it did not pay attention to the principles and aspects of equity, justice, legal certainty and economic growth. In addition, the collection of sales tax creates a double tax effect or the imposition of taxes on taxes. The Sales Tax Law also contains a dual system of tax collection where there are two tax collection systems, namely a self-assessment system for certain entrepreneurs, while for other groups of entrepreneurs an official assessment system is used. This change certainly has an impact on law and economic development. Through value added tax, the government expands the object of value added tax to increase state revenue. In addition, the implementation of this value added tax also removes the double tax effect that arises in the sales tax. Value added tax can be collected several times in various links in the production and distribution chain, but only on value added that arises in each route through which goods and services pass. In this case, the government uses law as a means of renewing society and achieving the goals to be achieved by the government."