Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar diangkat oleh para pendiri (sebelum berbadan hukum) dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (setelah berbadan hukum), dimana Pemegang Saham dan UUPT memberikan kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada Direksi. Dalam pelaksanaan perannya Direksi memiliki masa jabatan yang terbatas guna bertindak atas nama Perseroan Terbatas. Masa jabatan Direksi dalam UUPT ditegaskan harus tertentu, namunlamanya masa jabatan tersebut bervariasi sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan masing-masing Perseroan. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya jika tetap menjalankan segala tugas, kewenangan dan pengurusan yang dilakukannya menjadi tidak sah dikarenakan Direksi tersebut tidak berwenang secara hukum mewakili untuk dan atas nama perseroan yang diwakilinya. Akibat hukum yang timbul atas tindakan Direksi yang telah berakhir masa jabatannyaakan menyebabkan risiko-risiko hukum di kemudian hari. Apabila dapat dibuktikan tindakan hukum yang dilakukan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya karena semata-mata menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka Pemegang Saham dapat melakukan upaya terakhir yang bersifat pemulihan melalui ratifikasi guna mengesahkan atas tindakan hukum dimaksud sehingga tindakan hukum beralih menjadi tanggung jawab perseroan serta mengikat secara hukum ke dalam dan ke luar Perseroan.

---

Director of Limited Liability Company as an organ that is fully responsible for the management to the interests and objectives of the Company and to represent the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association shall be appointed by the founders (before lawfully embodied) and by the General Meeting of Shareholders (after lawfully embodied), where the shareholders and the Company Law gives powers, duties, obligations and responsibilities of the Board of Directors. Role in the implementation of the Board of Directors has a limited tenure to act on behalf of the Limited Liability Company. The term is defined in the Company Law to be certain, but the term varies accordance with the considerations and the needs of each company. Directors whose term of office has expired if it stays running all the duties, authority and management does become invalid because the Board of Directors is not authorized by law to represent for and on behalf of the company it represents. Legal consequences arising from actions that the Board of Directors has ended his term will lead to legal risks in the future. If it can be proven legal action taken Directors has ended his term as merely performing their duties and obligations as a board member company in good faith and full responsibility, then the shareholders can do a last resort recovery through ratification in order to ratify that the above mentioned legal action which will be switched as the responsibility of the company as well as legally binding in and outside the Company subsequently."

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit bank karena pertimbangan demi kelancaran bisnis dan tidak menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi bank, kebijakan tertentu sering diambil dengan melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian kredit ditandatangani oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.Pokok permasalahan penelitian ini adalah : bagaimanakah akibat hukum perjanjian kredit yang dilakukan oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya bagi kreditur dan debitur? Dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan kredit untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selanjutnya dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan mengguankan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan kredit yang dilakukan oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya akan membawa dampak kerugian baik finansial maupun non finansial yang jauh lebih besar bagi debitur dan kreditur. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut direkomendasikan segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil alih tindakan hukum tersebut sebagai tanggung jawab Perseroan dan mengikat secara hukum baik di dalam maupun di luar Perseroan.

---

One of the legal actions that often done by a limited liability company is a credit agreement as a legal entity. When the agreement is established, the loan granting must meet the requirements of the agreement validity. The most important condition of the agreement validity is the proficiency and the competence to enter into an agreement. However, in practice, in bank credit agreements due to the smoothness of the business and does not incur substantial financial losses for banks, that certain policies are often taken by violating the terms of the agreement validity namely the credit agreement signed by the legal action taken by the Director of Company whose term has ended.

The main subject of this research is how is the effect of credit agreement law conducted by the Director of Company whose term has ended for the creditor and debtor And how is the legal effort made by the creditor to settle the matter Furthermore, by using the normative juridical method with data collection tools in form of literature studies and using secondary data.

The result of the research shows that the credit signing done by the Director of Company whose term has ended will bring much bigger financial and non financial impact to debtor and creditor. Therefore, to resolve the matter, it is recommended for the General Meeting of Shareholders to be held immediately to take such legal action as the responsibility of the Company and legally binding both inside and outside the Company."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan suara bulat. Tindakan pergantian Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh pemegang saham melalui RUPSLB. Direksi yang diberhentikan melalui RUPSLB maupun melalui RUPS Tahunan maka tidak lagi berwenang mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum dan melakukan pengurusan perseroan. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, maka tindakan hukum Direksi tersebut adalah Batal Demi Hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi perseroan.

---

A limited liability company needs representative organ to do its business activities. One of the representative organs is the General Meeting of Shareholders which has many functionalities including to appoint and dismiss Board of Directors of a limited liability company. Members of Board of Directors whose term of office has expired can be re-appointed by the General Meeting of Shareholders subject to approval from all shareholders. The General Meetings of Shareholders has the right to dismiss the members of Board of Directors before the term of office expires by conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders and will be effective upon the adjournment of the General Meeting of Shareholders resolving the dimissal.The Director whose term of office has expired is not entitled to represent the company and to take all legal acts concerning the management of the company. The legal acts done by the directors as referred as above are considered void at law, invalid and shall not bind the company with the other parties."

"Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak atas menjadi hapus dan hak tanah kembali ke Negara. Bagaimanakah upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet dimana hak atas tanahnya telah berakhir dan apakah akta pelepasan dan Penyerahan hak dapat dijadikan dasar bagi Pihak Ketiga dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru. Bentuk Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan alat pengumpulan data menggunakan studi Kepustakaan serta wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank dan Notaris di Jakarta. Dari hasil penelitian bahwa upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet, bilamana debitor tidak lagi kooperatif, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan, sehingga Pengadilan dapat memerintahkan Badan pertanahan nasional (BPN) agar dapat memperbarui hak atas tanah yang telah berakhir. Dan apabila Debitornya kooperatif, maka untuk memperoleh status tanah yang telah berakhir adalah melalui permohonan hak baru oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan Hak Baru oleh pihak ketiga atau kuasanya dapat dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut, yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan sukarela, yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan diatas surat atau akta yang dibuat dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Dengan adanya Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak, maka Pihak yang menerima Hak tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai dengan keperluannya.

---

The use of land as collateral for credit in Indonesia known as right dependents as provided by Law of 'right dependents’' No. 4 1996 On right dependents' of Land along with other objects Relating to Land. In the event that the stalled credit validity period followed by a land rights have expired, so that the right to be removed and the land rights back to the State. How creditors save the bad Credits where land rights have expired and whether the submission of the deed of release and can be used as the basis for the Third Party to apply for new land rights. This research is a form of normative juridical studies, the data collection tool using literature studies and interviews with relevant parties, namely Bank and Notary in Jakarta. From the research that the creditors attempts to rescue bad credit, if the creditor is no longer cooperative, then the creditor can apply for a court determination, so that the Court may order the National Land Agency (BPN) in order to update the land rights have expired.And when creditors cooperative, then to obtain the status of the land that has ended is through the application of new rights by their owners or their proxies. New Rights petition by third parties or their proxies can be done with the waiver statement, carried by the holders of land rights voluntarily, provided for in Article 27, Article 34 and Article 40 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation Principles Agrarian and implementation procedures stipulated in Presidential Regulation. 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Implementation for Public Interest.Waiver of rights over land was on a letter or certificate made before a Notary Public stating that the holder of the rights in question have relinquished their land rights. With the release and delivery of Rights Act, the party who receives the right to apply for new land rights to the Land Office in accordance with the law and according to its own needs."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.

---

A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."

"[Perseroan Terbatas adalah salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain dapat dimohonkan pailit oleh minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya, debitor juga dapat memohonkan pailit untuk dirinya sendiri. Direksi Mandala Airlines mengundurkan diri dari jabatannya sesaaat setelah mengajukan permohonan pailit atas perseroannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi pada saat proses kepailitan. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi PT. Mandala Airlines yang mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah mengajukan voluntary of petition of self bankruptcy atas perseroannya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindakan Direksi tersebut. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Direksi PT. Mandala Airlines terhadap tindakan atas nama perseroan berupa voluntary petition of self bankruptcy adalah terbatas. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila Direksi tersebut tidak melaksanakan tugas pengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan.;Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company., Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company.]"

"ABSTRAKJual beli tanah dengan kuasa jual secara umum sering ditemui dalam praktek pertanahan. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, salah satunya terkait dengan sebab-sebab berakhirnya kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan penerapannya dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009. Bentuk penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan Tipologi Penelitian Deskriptif-Preskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Pihak ketiga yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum dari ancaman kebatalan surat kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa dan ancaman kebatalan perikatan yang dilakukannya atas dasar kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1818 ayat (2) KUHPerdata, dan oleh karenanya alasan-alasan hukum yang digunakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009 dalam pembatalan akta-akta jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak tepat, karena ketentuan hukum perdata telah memberikan solusi dan perlindungan hukum terhadap kelemahan dari pemberian kuasa, terutama akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagai saran dari penelitian ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari, apabila menerima kuasa jual yang pelaksanaannya dalam tenggang waktu yang relatif panjang sejak kuasa tersebut diterbitkan, maka PPAT sebaiknya berupaya untuk meminta klien untuk membuat surat kuasa jual yang baru, dan/atau untuk memastikan bahwa kuasa yang dimiliki oleh si penerima kuasa belum berakhir oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa menurut pasal 1813 KUHPerdata, ditambahkan klausul pada akta jual beli yang memuat pernyataan dan jaminan dari si penerima kuasa mengenai keberlakuan dan keabsahan surat kuasa tersebut.

---

ABSTRACTIn the implementation of the land transfering, we commonly found a mandate or an authority which is also known as authority to transfer a land rights and represent the seller/the owner of the land rights. There are some disadvantages about this letter of authority, related to the causes that ended the authority as stipulated in the civil code Article 1813. That the authority is ended by law because of the death of the endorser. This research discussed about the the legal consequences for third parties with good faith and the consequences to the Land deed, by analysing it with the verdict number 29PK/Pdt/2009. This research is a normative juridical research, with the Descriptive-Prescriptive typology, using secondary data which was obtained through searches of legal documents, and analyzed with qualitative method. Third party with good faith obtain legal protection from the causes of the nullification on the letter of authority due to the death of the endorser, and nullification of the legal act which was performed based on the letter of authority, as regulated in the Civil Code, Article 1818 subsection (2). Therefore, the legal reasons which was used in verdict number 29PK/Pdt/2009 about the Land deed annulment is not comply with the rule of law, because the civil law has provided solutions and legal protection against the weakness of granting authority, particularly on legal consequences for third parties with good faith. As the result of this research, there are some recommendation in order to prevent future disputes : if a PPAT received an authorization letter which has relatively long period to executed with the issuing date of the authorization letter, the PPAT should try to ask the client to sign a new authorization letter, and/or to ensure that the authority which is owned by the authority recipient (endorsee) had not ended by the causes that were regulated in the Civil Code Article 1813, PPAT should add an additional clause in the Land deed which is contains statement and assurance from the endorsee about the enforceability and validity of the authorization letter."

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.

---

Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."