Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan pertumbuhan lembaga ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian apabila terjadi masalah. Hal ini berlaku juga pada shadow banking di keuangan syariah. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah nonbank seperti pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, walau belum sebanyak konvensional, memerlukan adanya dukungan berupa regulasi dan supervisi. Tesis ini bermaksud untuk mengamati perkembangan shadow banking syariah di Indonesia, mengetahui persepsi pelaku terhadap prospek perkembangannya, mengetahui masalah yang ada di shadow banking syariah di Indonesia, serta merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Hasil survei menunjukkan perkembangan shadow banking syariah di Indonesia belum menunjukkan tren peningkatan yang pesat dan belum mampu meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah, yang hingga kini belum mencapai 5%. Kurangnya regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan shadow banking syariah dibandingkan dengan konvensional menjadi salah satu kendala selain kurangnya inovasi produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, persepsi pelaku terhadap prospek perkembangan shadow banking syariah menunjukkan hasil yang cukup optimis. Indeks yang dicapai sebesar 83,89 menunjukkan tingkat optimisme pelaku untuk tumbuh dan berkembang bersama perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar industri jasa keuangan syariah secara nasional. Untuk mendukung pertumbuhan shadow banking syariah, diharapkan adanya regulasi yang bersifat memudahkan dan memfasilitasi, bukan malah memberatkan atau menyulitkan pelaku industri shadow banking syariah. Koordinasi dan sinergi dari para stakeholder juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar shadow banking syariah.

---

The tight regulations and requirements in the banking sector make it difficult for low income people to have an access to financial institutions. The condition raise the growth of nonbank financial institutions having similar function with the bank, especially with easier regulations and requirements, called shadow banking. Nonetheless, there are only few regulations maintaining the growth of shadow banking to anticipate risks in order to stabilize the economic situation. The shadow banking is also applicable in islamic finance industry. The growth of sharia shadow banking institution, for example sharia pawn, sharia pension fund and sharia financing, require supportive regulations and supervisions, although the growth is less than the conventional shadow banking. The purpose of the thesis is to assess the sharia shadow banking in Indonesia, particularly it assess its regulation, product innovation, performance, human capital, and people's understanding. The survey shows that the growth of sharia shadow banking in Indonesia does not significantly affect the sharia market share, which currently less than 5%. It is related to the limitation of the regulations, product innovations, human capitals and people's understanding of sharia system. Nevertheless, the 83,89 perception index shows that people in the industry is fairly optimistic that, with support of the stakeholders, the sharia market share will immediately increase. Such support can be shown by developing and implementing regulations that facilitate the industry and coordinating institutions."

"Terbatasnya produk perbankan syariah dalam menunjukkan ciri khasnya pada akad mudharabah menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan market share yang baru mencapai 7,09% per Desember 2022 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dilain sisi, penerapan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi bank syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial agar mampu menjaga stabilitas keuangan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi inovasi produk SRIA di perbankan syariah berdasarkan kerangka Concept Note yang telah disusun oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah karena instrumen tersebut masih belum mencapai konsensus dalam ketentuannya pada produk SRIA. Metode awal yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review (SLR) dengan teknik analisis konten secara empiris dan teoretis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Sebanyak 509 artikel diperoleh dan secara bertahap disaring berdasarkan kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 23 artikel final layak analisis. Secara garis besar, 15 artikel empiris mengenai PSIA (Profit Sharing Investment Account) dan instrumen makroprudensial mengemukakan bahwa implementasi produk PSIA membutuhkan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial yang akomodatif sesuai dengan karakteristiknya. Aspek risiko produk PSIA berupa risiko likuiditas dan risiko investasi menjadi yang paling dikhawatirkan mampu mengguncang kestabilan moneter perbankan syariah dalam jangka panjang. Sementara, 5 artikel teoretis lainnya menekankan konsep PSIA yang merupakan produk investasi sehingga hakikatnya akad mudharabah yang digunakan tidak menjamin nilai pokok pengembalian secara alamiah. Metode berikutnya menggunakan Delphi dua putaran dengan melibatkan persepsi responden ahli dalam bidang perbankan syariah maupun kebijakan makroprudensial di Indonesia. Temuan yang didapatkan yaitu seluruh ketentuan kebijakan makroprudensial terhadap mencapai konsensus pada putaran kedua dengan mekanisme GWM berada di rentang 2%-7,5%, RIM Syariah pada rentang 84-92%, dan PLM Syariah 4,5%. Khusus instrumen RIM dan PLM, hasil konsensus mengungkapkan diperlukan penyesuaian fleksibilitas kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia jika SRIA diterapkan. Sementara itu konsep akad mudharabah muqayyadah pada SRIA juga mencapai konsensus apabila akad mudharabah SRIA termasuk kedalam kategori mudharabah madhmunah sesuai fatwa DSN MUI No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

---

The limited products of Islamic banking in showing their characteristics in mudharabah contracts is one of the triggers for the slow growth in market share which only reached 7.09% as of December 2022 based on data from the Financial Services Authority's Islamic Banking Statistics. On the other hand, the implementation of the Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) as an innovation for Islamic banks requires macroprudential policy instruments to be able to maintain financial stability in the banking sector. This study aims to analyze and explore SRIA product innovation in Islamic banking based on the Concept Note framework that has been prepared by the National Sharia Economic & Finance Committee (KNEKS) on Macroprudential Policy Instruments in Indonesia in the form of Statutory Reserves (GWM), Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) because these instruments have yet to reach consensus on their provisions on SRIA products. The initial method used is the Systematic Literature Review (SLR) method with empirical and theoretical content analysis techniques for scientific articles published in reputable international journals. A total of 509 articles were obtained and gradually filtered based on eligibility criteria to produce 23 final articles worthy of analysis. Broadly speaking, 15 empirical articles on PSIA (Profit Sharing Investment Account) and macroprudential instruments argue that the implementation of PSIA products requires provision of accommodative macroprudential policy instruments according to their characteristics. The risk aspects of the PSIA product, in the form of liquidity risk and investment risk, are the most worrying about being able to shake the monetary stability of Islamic banking in the long term. Meanwhile, 5 other theoretical articles emphasize the concept of PSIA which is an investment product so that in essence the mudharabah contract used does not guarantee the natural principal value of return. The next method uses two rounds of Delphi involving the perceptions of expert respondents in the field of Islamic banking and macroprudential policies in Indonesia. The findings obtained are that all macroprudential policy provisions towards reaching consensus in the second round with the GWM mechanism are in the range of 2% -7.5%, Sharia RIM is in the range of 84-92%, and Sharia PLM is 4.5%. Particularly for the RIM and PLM instruments, the consensus results reveal that flexibility adjustments are needed again in accordance with Bank Indonesia regulations if the SRIA is implemented. Meanwhile, the concept of a mudharabah muqayyadah contract with SRIA also reached a consensus if the SRIA mudharabah contract was included in the mudharabah madhmunah category according to DSN MUI fatwa No. 118 concerning Guidelines for Guaranteeing Customer Deposits of Islamic Banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi.

---

This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa intensi masyarakat muslim di Indonesia dalam menggunakan bank syariah. Penelitian disusun menggunakan pendekatan integratif, dimana Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) diintegrasikan dengan menambahkan variabel religiusitas untuk melihat pengaruhnya terhadap intensi masyarakat muslim di Indonesia dalam menggunakan Bank Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan), perceived usefulness (persepsi akan manfaat), attitude (sikap), subjective norm (norma subjektif), perceived behavioral control (kontrol atas perilaku), dan Religiosity (religiusitas). Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner pada periode Maret – Juli 2021. Responden terdiri dari masyarakat muslim Indonesia yang merupakan nasabah bank syariah dengan jumlah 500 responden yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use dan perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. Kemudian, attitude, subjective norms, perceived behavioral control, dan religiosity berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi. Hal ini berarti bahwa intensi masyarakat muslim di Indonesia dapat dipengaruhi oleh variabel penelitian yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pelaku industri dan regulator untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar perbankan syariah.

---

This study was conducted to analyze the intentions of the Muslim community regarding to their using of the Islamic (Sharia) banks in Indonesia. The study was structured by an integrative approach, where the Technology Acceptance Model (TAM) and Theory of Planned Behavior (TPB) were integrated by adding the religiosity variable to see its effect on the intentions of the Muslim community in Indonesia to use Islamic banks. The variables used in this study include perceived ease of use, perception of benefits, attitude, subjective norms, control over behavior, and religiosity. The research data used is primary data collected using a questionnaire in the period of March – July 2021. The respondents consist of the Indonesian Muslim community who are also sharia bank customers with a total of 500 respondents spread across 34 provinces throughout Indonesia. Furthermore, data analysis was performed using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results showed that perceived ease of use and perceived usefulness had a positive and significant effect on attitude. Then, attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and religiosity have a positive and significant effect on intentions. This means that the intentions of the Muslim community in Indonesia can be influenced by the proposed research variables. The results of this study are expected to provide input to industry players and regulators to increase the growth and market share of Islamic banking.

"

"

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

---

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.

"

"Perkembangan sektor perbankan dunia menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dengan rasio keuangan dan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE) tidak cukup untuk menunjukkan performansi bank. Saat mengukur profitabilitas, harus dianalisis juga risiko yang terkait dengan indikator profitabilitas. Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) maka risiko dapat dimasukan kedalam pengukuran efisiensi dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas. Selain itu DEA memungkinkan benchmark efisiensi pada Dual Banking Systems seperti yang diterapkan di Indonesia. DEA juga memungkinkan pengukuran efisiensi dengan multiple input dan output sehingga banyak faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengukuran. Dengan DEA, dilakukan pengukuran efisiensi dengan 4 model yang berbeda. Model pertama adalah NIM dengan input DEA berupa risiko likuiditas dan risiko pembiayaan dengan output berupa NIM. Model kedua adalah model ROA dengan input berupa risiko operasional dan output ROA, model ketiga adalah model ROE dengan input berupa risiko leverage dengan output ROE, model terakhir adalah model ALL dengan input semua risiko pada ketiga model dan output semua indikator profitabilitas pada ketiga model. Setelah diukur efisiensi ketiga model dilakukan uji beda Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat model tersebut. Hasil pengukuran membuktikan bahwa antara bank syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan signifikan pada model NIM, terdapat perbedaan signifikan pada model ROA yang disebabkan oleh perbedaan total aset, terdapat perbedaan pada model ROE yang disebabkan oleh perbedaan total ekuitas, dan tidak terdapat perbedaan pada model ALL.

---

The development of the banking sector of the world shows that the measurement of the efficiency with financial ratios and profitability indicators such as Return on Assets (ROA) or return on equity (ROE) is not sufficient to demonstrate the performance of the bank. When measuring profitability, should be analyzed also the risks associated with indicators of profitability. Using Data Envelopment Analysis (DEA), the risk can be incorporated into the measurement of efficiency while considering profitability. In addition it allows the DEA efficiency benchmarks on Dual Banking Systems as applied in Indonesia. DEA also allows the measurement of the efficiency with multiple inputs and outputs so many factors that can be considered in the measurement. With DEA, the efficiency measured with 4 different models.

The first model is the NIM model with liquidity risk and financing risk as input and NIM as output. The second model is ROA model with operational risk as input and ROA as output, third model is ROE with risk leverage as input and ROE as output, the last model is ALL model with all the risk in three models as input and indicators of profitability in all three models as output. Having measured the efficiency of the three models, Mann Whitney test is needed to see whether there are significant differences in four models.

The measurement results prove that the Islamic banks and conventional no significant differences in NIM models, there are significant differences in ROA models caused by differences in total assets, there is a difference in ROE models caused by the difference in total equity, and there is no difference in ALL models."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi untuk menggunakan bank digital syariah pada generasi Z di Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model. Sampel yang digunakan yaitu penduduk Indonesia beragama Islam yang termasuk dalam generasi Z dan belum pernah menggunakan bank digital syariah. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 196 responden yang kemudian diolah dengan metode structural equation model-partial least square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude dan features memiliki peran penting terhadap intensi untuk menggunakan bank digital syariah dan attitude memediasi hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust dengan intensi untuk menggunakan bank digital syariah.

---

This study aims to analyse factors that influence intention to use Islamic digital banks in generation Z in Indonesia using the Technology Acceptance Model. The sample used is Indonesian Muslims who belong to generation Z and have never used Islamic digital banks. The data collected were 196 respondents processed using structural equation model-partial least square (SEM-PLS) method. The results of this study indicate that attitude and features have an important role in the intention to use Islamic digital banks and attitude mediates the relationship between perceived usefulness, perceived ease of use, and trust towards intention to use Islamic digital banks."

"Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif.Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka

---

Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes.

Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design.

Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures."

"Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang.

---

The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry.

This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself.

Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future."