Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatan masyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatan masyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitu kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitu kondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehingga berdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, mental dan sosial.

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugs related risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of the Discussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff. This study uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in 2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach in the content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacity and lack of health care services, the individual factors that drugs dependence and risky behavior among prisoners that affect each other and impact on increased vulnerability to physical, mental and social health problems."

"Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan pola pikir ini berdampak terhadap Ketahanan LAPAS. Penelitian dengan locus di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta ini dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pola pikir WBP setelah mengikuti Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon dalam meningkatkan Ketahanan LAPAS. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melakukan observasi langsung di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta, wawancara, dokumen resmi yang tersedia, undang - undang yang berkaitan dengan penelitian dan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dapat ditangani di dalam LAPAS tetapi belum maksimal karena jumlah WBP yang banyak tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ikut Rehabilitasi Sosial dilaksanakan di LAPAS, Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon menunjukkan bahwa dapat merubah pola pikir dan perilaku WBP terhadap kehidupan sehari-hari di LAPAS dan pada akhirnya dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku WBP yang mengikuti Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

Social rehabilitation for narcotics prisoners serving their sentence in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison has not been optimal since the number of inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) in that correctional facility is 3 times the capacity of the prison. Social rehabilitation programs held in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison investigated in this study are Therapeutic Commnunity (TC) and Criminon. The study on the two rehabilitation programs focuses on whether these social rehabilitation programs can be held in the prison and can change the mindset of the inmates who have taken part in the rehabilitation program and whether the change in the mindset has an implication on the resilience of the prison. The location of the research is the Class IIA Jakarta Narcotics Prison and the objective of the research is to find out about the impact of the changes in the mindset of inmates who have taken part in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs on the improvement of resilience of the prison. This study used a descriptive qualitative analisys by direct observation technique conducted in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison, interview, study of available official documents, laws relating to the research and literature study in examining existing documents. The results of the research show that the treatment in Therapeutic Community (TC) and Criminon in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison can be handled in the prison but it is not yet optimal because the proportion of inmates participating in the rehabilitation programs is still very small compared to the total number of inmates in the prison. In addition, the research shows that Therapeutic Community (TC) and Criminon programs can change the mindset and behavior of the inmates in their daily life in the prison and eventually the change in mindset and behavior of these inmates after they participated in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs may have an implication on the resilience of the prison."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi secara fisik dan geografis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar. Dari kondisi fisik dan geografis tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban, khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan.Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa harus segera dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujud suatu pola pengamanan yang efektif.

---

The aim of this research is to describe the physical and geographical conditions in Class IIA Narcotics Prison of Siantar which can give impact toward the implementation of security in order to prevent a variety of disorders, especially in preventing the escape by inmates.

Qualitative approach is used to conduct the research to the descriptive design and data obtained through interviews and field observations. The study thus concludes that the reform should be done, both physically and human resources to realize a pattern of effective security."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika yang di lapas. Lapas sebagai tempat pemidanaan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan rehabilitasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta. Selanjutnya dalam upaya menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak informan yang dilakukan metode snow ball sampling. Informan yang dijadikan narasumber antara lain narapidana, petugas lapas dan DirjenPas. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak ada bedanya dengan lapas umum. Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana, karena keterbatasan sarana prasarana, petugas, program layanan dan biaya. Rehabilitasi narkotika harus dilaksanakaan secara komprehensif melalui beberapa tahapan yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Sebagai lapas yang memiliki kekhususan, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta belum mempersiapkan perencanaan untuk ruang perawatan detoksifikasi, asesmen, konseling ,vokasional dan SDM. Hal ini tentunya menghambat proses pemulihan napi dari ketergantungan narkotika, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan napi narkotika, sarana prasarana dan petugas tidak memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan agar lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan mulai dari persiapan sarana prasarana, program, anggaran dan SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika terhadap narapidana.

---

This report is written based on increase of crime and drug abuse in prisons. The prison as a place of punishment serves to implement improving our inmates, which in the programs expected convict who concerned after returning into their community could be useful citizens in their community. In this study, the researchers observed the process of implementation of rehabilitation and the obstacles faced in the implementation of rehabilitation in Prison as Specially for Narcotic class IIA Jakarta. Furthermore, in an effort to dig up the complete information about the topic of this research, the researchers conducted interviews to the informants by snow ball sampling method. Informants who were made by the speakers were prisoners, prison officers and Director General. For the results of the research, researchers found that a Prison Specially Narcotic class IIA Jakarta it makes no difference to the common prison. The Prison for Narcotic class IIA Jakarta only carry out for social rehabilitation to convict due to limited facilities and infrastructure, officers, service programs and fees. Narcotics rehabilitation must be implemented comprehensively through several phases namely medical rehabilitation, social rehabilitation and post rehabilitation. As a specific prisons, it has not prepared the planning for treatment room detoxification, assessment, counseling, vocational and human resources rooms. This certainly impeded the process restoring process of prisoners from drug dependence, because their duty and function for developing convict narcotic, facilities and infrastructures and officials did not have competence in that field. In this study, it is expected that prisons can be cooperate with related agencies in planning from preparation of infrastructure, programs, budget and human resources in the implementation narcotic to convict."

"ABSTRAKGangguan jiwa pada warga binaan di dalam Lapas merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Pelayanan kesehatan yang kurang baik dan kondisi di dalam Lapas yang penuh dengan tekanan serta adanya pembatasan bergerak dapat memunculkan terjadinya stress dan depresi pada narapidana/tahanan, bahkan pada beberapa kasus muncul gejala psikotik yang perlu penanganan lebih serius. Meskipun masalah kesehatan jiwa merupakan hal yang penting di dalam Lapas/Rutan, namun sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Kesehatan jiwa seolah-olah terabaikan, karena yang selama ini menjadi fokus penanganan adalah kesehatan fisik saja. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini narapidana/tahanan, tentu saja lapas memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaannya. Manajemen yang baik tentu sangat diperlukan, termasuk dalam manajemen pelayanan kesehatan jiwa. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini; serta Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari: informan penting, terdiri dari 4 orang petugas lapas dan 6 orang warga binaan; informan kunci, adalah Kalapas Narkotika Klas IIA Jakarta; serta informan tambahan, terdiri dari mantan warga binaan, mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan keluarga warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta belum mendapat perhatian yang serius baik dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Masih ada kendala dalam pelayanan kesehatan jiwa yaitu peran dan komitmen penentu kebijakan, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, serta belum adanya MoU dengan Rumah Sakit Jiwa.

---

ABSTRACTMental illness of inmates inside the correction is something that possibly can happen. Low health treatment and overcrowd with lots of pressure and limited access could possibly give stress and depression to the inmates/prisoners. Even there are psychotic symptom which need serious treatment occurred in few cases. Although mental health is one of the important things inside the correction/detention house, but it is still not yet treated very well. It is seems to be ignored because, so far, the treatment only focusing on physical health. As an institution which has a function to serve the society, in this case is the inmates/prisoners, correction has an obligation, of course, to give an optimum care to the inmates. Good management is needed, including mental health care. There are two questions to answer in this study, how is the treatment of mental health in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present; and what are the obstacles encountered in the implementation of mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present. This is a qualitative study by conducting interview with interview guidelines. The interviewees are important informants consist of 4 correction officers and 6 inmates; key informant is The Head of Jakarta Class IIA Narcotic Correction; also additional informant consist of ex-prisoners, former Director General of Correction and the inmates’ family. Based on the result of study, it is revealed that the mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction is not seriously taken care in terms of planning, organizing, leading and controlling. There is, still, an obstacle in mental health care which is commitment and role of the policy makers, lack of human resources and infrastructures, also there is no Memorandum of Understanding (MoU) with the mental hospital."

"Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatana masyarakat. Salah satu populasi yang paling berisiko adalah tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian TB di dalam lapas. Data yang digunakan adala data primer yang diambil pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014. Analisis data menggunakan Chi Square, dan Chi Square Mantel Haenzel untuk bivariat, serta Regresi Logistik untuk multivariat. Ada hubungan signifkan antara keberadaan orang dengan penyakit TB dapam satu kamar tahanan (p value<0,0001), lama tahanan (p value=0,008), dan pemanfaatan ARV (p value=0,039). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan orang dengan penyakit TB dalam satu kamar merupaka faktor paling berisiko terhadap kejadian TB di lapas (OR=13,009). Pengupayaan perbaikan sistem ruang isolasi dan modifikasi lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemeriksaan rutin terhadap suspek TB dapat dijadikan upaya pencegahan penularan TB di dalam lapas. Diperlukan upaya provokasi ke atas guna melancarkan upaya pencegahan karena upaya yang diambil berhubungan dengan sistem keamanan lapas.

---

Tuberculosis is still a problem for public health. One of the populations most at risk are prisoners. This study aimed to determine the risk factors in the incidence of TB in prisons. The data used is primary data taken in December 2013 to February 2014. Analysis of the data using Chi Square, Chi Square and Mantel Haenzel for bivariate, and multivariate logistic regression for. There was a significant association between the presence of a person with TB disease in the detention room (p value <0.0001), length of detention (p value = 0.008), and the use of antiretrovirals (p value = 0.039).

The results showed that the presence of people with TB in the room is the most risk factors on the incidence of TB in prison (OR = 13.009). Striving for improvement and modification system isolation room environment, as well as increased health care with routine checks on suspected tuberculosis prevention efforts can be used as TB transmission in prison. Required to provoke up to launch prevention efforts because of measures taken related to prison security system."

"Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik.

---

Tuberculosis (TB) control program in prison has been established since 2004. But until 2013, prevalence of TB in prison is still greater than the prevalence of TB in general population. Moreover, TB is the second cause of death in prison. The crucial challenge is less of political commitment of stakeholders. Therefore, this research aims to analyse the dimension of political commitment that inhibit tuberculosis control program. In-depth interview conducted to gather information from key person. The result is presented in three dimensional of political commitment which are expressed commitment, institusional commitment, and budgetary commitment. The result shows that budgetary commitment need to be improved."

"Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan layanan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai pemegang kebijakan yang tertinggi dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Latar belakang dipilihnya penelitian ini berangkat dari semaraknya pemberitaan di media massa dan elektronik yang mengangkat tentang buruknya pelayanan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.Sebagai upaya mewujudkan Program BUTERPAS yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta membuat kebijakan penyelenggaraan layanan informasi melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. Kebijakan ini merupakan bukti dari keseriusan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk memperbaiki citra petugas pemasyarakatan dimata masyarakat dan narapidana melalui usaha memberikan layzman informasi yang ramah, terbuka, transparan dan akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik namun masih belum terlihat hasil yang optimal. Hal ini dengan ditemukannya beberapa hambatan dari faktor komunikasi yaitu isi kebijakan, prosedur dan aturan dalam kebijakan layanan informasi belum tersosialisasikan dengan baik ke petugas implementor maupun kelompok sasaran kebijakan (narapidana dan masyarakat), sehingga terjadi ketidakjelasan. Faktor sumber daya yakni jumlah petugas tim layanan informasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, fasilitas ruang layanan yang kurang nyaman dan data yang kurang up to date. Kemudian dari faktor Kecenderungan atau sikap dari petugas pelaksana yang memandang bahwa tugas memberikan layanan informasi hanya sebagai suatu kewajiban tanpa diikuti oleh komitmen dan motivasi untuk mcmperbaiki kinerjanya. Dan terakhir dari faktor struktur birokrasi yakni lemahnya pengawasan dari atasan atau pimpinan sebagai perumus kebijakan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga terjadi kelonggaran dalam pelaksanaan dilapangan.Merujuk dari basih penelitian yang telah dilakukan, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terutama para pejabat struktural sebagai pemengang kebijakan perlu segera melakukan sosialisasi yang tersturktur dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi dan tindakan petugas pelaksana dilapangan. Selain itu untuk meningkatan pengetahuan dan skills serta motivasi para petugas tim layanan perlu dilakukan pelatihan teknis serta penerapan sistem reward and punishment agar tercipta tampilan kerja yang profesional dan terukur.

---

This study is focusing on the implementation of information service policy issued by The Head of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta as a supreme policy maker in prison organization. This study chosen based on the growing news from medias both paper and electronic about the bad services of information given by prison officers as they undergoing their jobs and functions.

In order to bring BUTERPAS program into reality which is issued by Minister of Law and Human Right, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta make policy of information service based on Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. This policy become a proof for Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta to rehabilitate the image of prison officers very seriously in society and inmates through efforts by giving information service in hospitable, open, transparent and accurate way.

The result of study shows that the implementation of informational service policy basically has been well-undergone but far from optimal. It is because of still some obstacles appear from communication factor such as the content of policy, procedures and rules in informational service policy has not yet well-promoted both to the officers and object of the policy (inmates and society), the unclearness, resources factors that is the officers are not balance with the inmates, inconvenient room, and not up-to-date data. Factor of tendency or attitudes of the officers still consider that information service is just an obligation without commitment and motivation of improvement. The last is birocracy structure which is lack of surveillance from superior or leader as policy maker in responding fouls done by officers, so lot of the indiscipline in the field.

Referring the result of the study, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, especially structural officers as policy holders need to undergo structured socialization and continue to avoid the differences of perception and act of an officer in field. Furthermore, to improve knowledge and skills and motivation of the officers? service team, technical training and reward and punishment is needed to create a professional and measured work."

"Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh negara dan wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikoteropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika berdasarkan sistem hukum di Indonesia maka permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lapas Narkotika Jakarta dengan menerapkan metode terapi Therapeutic Community dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang sebagian besar berlatar belakang kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Salah satu unsur panting dalam pelaksanaan terapi dengan metode therapeutic community di Lapas Narkotika Jakarta adalah pelaksanaan tugas konselomya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas konselor dalam kegiatan Therapeutic Community terhadap narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dan kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor pads kegiatan tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas koordinator, petugas konselor dan peserta kegiatan Therapeutic Community di Lembaga Pemayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia tan Therapeutic Community di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BNN dan Depsos. menunjukkan keberhasilan dengan melihat kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan tugas konselor walaupun masih belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dan peserta kegiatan TC.Untuk itu perlu direkomendasikan agar Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Narkotika Jakarta dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Therapeutic Community dalam rangka keefektifan pelaksanaan kegiatan TC dan penyelenggaraan pelatihan bagi tenga konselor agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Bataan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial dalam rangka penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tenaga konselor khususnya untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan NAPZA dalam diri peserta kegiatan TC (dalam hal ini Narapidana).

---

Drugs trafficking and abusing problems both in the worldwide and Indonesia has came into a very significant level of spreads to all countries and regions in both quality and quantity. As psychotropic code No. 5 1 1997 and narcotic No.22 1 1997 has been authorized based on Indonesian law, the trafficking and abusing problems of dugs has now become the problem of correctional institution to be solved. One of the ways is by conducting Therapeutic Community method in the activity of treatment for inmates which most of their backgrounds are drugs traffickers and abusers. One of the important parts in this method is the duty of its counselor.This study is conducted to find out the duty of counselor in Therapeutic Community for inmates in Lapas Narkotika Jakarta and the obstacles they encountered in doing their jobs.This is a descriptive analysis study and categorized as qualitative research with interview and data collection method conducted to the officials, coordinators, counselors and the participants of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.The analysis of TC's successfulness based on the National Narcotic Board and Social department's standard showed by looking at the unity and smoothness of the program. Those successes cannot be separated from the success of its counselors even though some obstacles seems may carry the ineffectiveness of the program which consist of budgets, human resources both quality and quantity and the participants of Therapeutic Community.Therefore, it is needed to be recommended that Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can provide special budget for Therapeutic Community in order to the effectiveness of the program and trainings for counselors to be more professional in doing their jobs. Thus, enhancing the corporation with National Narcotic Board and Social Department of Republic of Indonesia to provide trainings for counselors especially to prevent drug addiction's problem in the TC participants (in this case are the inmates)."