Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup, berdasarkanpengamatan masih terlihat perilaku karyawan yang kurang peduli lingkungan. Program ecoofficeyang dicanangkan pada tahun 2009 pun tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untukitu peneliti menghitung indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) yang mengukur perilakusehari-hari responden. Indeks adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui seberapa peduliresponden terhadap lingkungan, dengan rentang 0-1. Kriteria yang digunakan adalah nilai kurangdari 0,3 buruk, antara 0,3-0,6 cukup, dan di atas 0,6 baik. Secara keseluruhan, nilai IPPL dari 254responden PNS KLH Jakarta tergolong baik dengan nilai 0,72, yang terdiri dari perilaku dalampenghematan energi (0,61), perilaku membuang sampah (0,71), perilaku pemanfaatan air (0,79),perilaku penyumbang emisi karbon (0,82), perilaku hidup sehat (0,76), dan perilaku penggunaanbahan bakar (0,74). Pada penelitian ini tidak didapatkan korelasi antara IPPL dengan pendidikan.Evaluasi terhadap program eco-office yang dilakukan terhadap 83 butir yang dikembangkan dari28 SOP Eco-Office KLH pelaksanaannya baru 58%. Emisi GRK dari konsumsi kertas per bulanadalah 1.769.040 kg CO2/bulan dan dari konsumsi listrik sebesar 1.761.550 kWh tahun 2013adalah 15.431.178 kg CO2/tahun.

---

ABSTRAK As an institution that regulates environmental policy, the employee of Minister of Environmentof Indonesia have not practiced pro-environment behavior. As observed, over-use of paper,usage of disposable food container and plastic bags are still seen in the office area. The EcoOffice Program held in 2009 has not evaluated up until now. There for, this research hasobjection to calculate the green behavior index of employee. Index is a tool to measure howgreen the respondent’s behavior that has range 0-1. The value less than 0.3 is considered bad,within range 0.3-0.6 as moderate and above 0.6 good. The mean value of green index of 154civil servants of MOE Jakarta is good with value 0.72. The green index consists of: behavior ofenergy saving (0.61), behavior of garbage disposing (0.71), behavior of water consumption(0.82), behavior of healthy living (0.76) and behavior of fuel consumption (0.74). The behaviorindex calculated is employee's daily behavior at home. This research also analyzes thecorrelation between index value and respondent’s education and found no significant correlation.The evaluation of eco-office program in MOE Jakarta based on 28 SOP is only 58%implemented. GHG emission from paper consumption is 1,769,178 kg CO2/month and fromelectricity consumption 15,431,178 kg CO2/year."

"Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan ofeh aktivitas perkantoran adalah dengan menerapkan manajemen lingkungan dari ISO 14000 di lingkungan perkantoran melalui program eco-office atau green office. Eco-office adalah salah satu upaya yang efektif untuk rnewujudkan efisiensi penggunaan sumberdaya sekaligus menjadikan komunitas ramah lingkungan. Ecaoffce sebagaimana sifat dari suatu standar ini bersifat umum sehingga dapat diterapkan di berbagai jenis perkantoran seperti kantor pemerintahan pusat maupun daerah, swasta, publik atau privat, kantor besar dengan jumlah karyawan yang banyak maupun kantor kecil dengan karyawan beberapa orang saja.Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah mendapatkan baseline data mengenai faktor-faktor penerapan Program eco-office seperti konsumsi energi, konsumsi air bersih, pengadaan barang, penggunaan kertas/stationery, upaya pengurangan timbulan sampah dan pengolahannya, dan penggunaan kendaraan. Data tersebut akan digunakan menjajaki kemungkinan penerapan eco-office di lingkungan kantor pemerintahan. Kedua adalah untuk mengkaji penerapan era-office di kantor yang menentukan kebijakan lingkungan dibandingkan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan. Untuk studi kasus dipilih Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah 1) Jika konsep eco-office dapat diterapkan di setiap perkantoran di Indonesia, maka dapat menghemat penggunaan energi dan air, dan jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi; 2) Kantor penentu kebijakan lingkungan akan lebih banyak menerapkan aspek eco-office dibandingkan dengan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan. kWh/orang/bulan. Konsumsi listrik di KPDT rata-rata pada dari bulan Pebruari-Desember 2004 adalah 76036,4 kWh perbulannya dan rata-rata perorang tiap bulannya adalah 337,94 kWh/orang/bulan; 3) Pengadaan Barang: Pengadaan barang di KLH dan KPDT yang dipenuhi oleh Bagian Kerumahtanggaan hanya bersifat pengadaan rutin sedangkan untuk kebutuhan suatu proyek tertentu dipenuhi masing-masing; 4) Konsumsi Kertas: Konsumsi kertas perorang tidak dapat diketahui karena tidak ada informasi yang jelas jumlah pengadaannya, karena tersebar di tiap-tiap unit kerja berdasarkan kebutuhan nyata/proyek. Pegawai di kedua kantor rata-rata terlibat aktif dalam pengurangan jumlah sampah kertas. Manajemen penggunaan kertas lebih banyak menggunakan prinsip reuse, 5) Timbulan Sampah dan Pengelolaannya: Rata-rata timbulan sampah perhari 972,6 Titer/hari di KLH dan 165,4 liter/hari di KPDT. Jadi rata-rata tiap prang menghasilkan sampah 1,273 liter/prang/had di KLH dan 0,735 liter/orang/hari di KPDT. Sosialisasi pemilahan sampah pemah ada di KLH dan fasilitas tempat sampah berdasarkan jenisnya juga tersedia, akan tetapi belum berjalan semestinya. Sudah tersedia fasilitas pengomposan dan program pengomposan. Di KPDT belum ada sosialisasi tersebut dan fasilitas tempat sampahnya masih disatukan; 6) Penggunaan Kendaraan: KLH mempunyai kebijakan pengujian emisi kendaraan pegawainya, sedangkan di KPDT belum ada; 7) Persepsi Pegawai: Pegawai di masing-masing kantor memberikan respon dan persepsi yang baik pada konsep eco-office.Kesimpulan dari studi kasus ini yaltu: 1) Kebijakan lingkungan yang secara khusus dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan eco-office belum ada, balk di KLH maupun di KPDT. Di KLH kebijakan iingkungan mengenai eco-office ini bare dirumuskan dan masih dalam tatanan konsep yang akan segera diformulasikan menjaadi suatu kebijakan 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa KLH sebagai institusi penentu kebijakan lingkungan hidup mempunyai kelebihan dari KPDT dalam beberapa aspek eco-office yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan kantor, jumlah pemakaian air bersih dan listrik, pengelolaan sampah, program uji emisi kendaraan.Saran-saran: 1) Pembuat kebijakan di tiap kantor dapat segera menerapkan program eco-office sebagai upaya kesadaran terhadap lingkungannya dengan prioritas pada konservasi energi dan air bersih serta reduksi timbulan sampah perkantoran. Konsep SML pada ISO 14001 dapat menjadi rujukan untuk pengembangan yang berkelanjutan; 2) Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan terdistribusi secara merata berdasarkan jenisnya disertai dengan pelabelan yang jelas, sosialisasi yang baik serta pengawasannya yang kontinyu; 3) Penyediaan tempat sampah khusus untuk kertas (paper bin) di setiap sumber penghasilnya seperti dekat mesin fotokopi dan printer; 4) Berkenaan dengan penghematan energi maka perlu diupayakan pengaturan waktu penggunaan elevator/lift pada jam jam tertentu untuk menghemat penggunaan energi listrik, penyetelan mode stand by pada tiap komputer, mematikan listrik di ruangan pada saat istirahat atau tidak ada prang, reformulasi arsitektural dengan mempertimbangkan kelimpahan energi terbaharukan dan konsep green building, 5) Menurut pengamatan visual maka terjadi ketidakefisienan dari pemakaian AC yang disebabkan oleh sistem penyekatan ruangan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan sistem penyekatan ruangan dengan mempertimbangkan hal tersebut; 6) Untuk mengurangi jumlah sampah, maka penggunaan kertas perlu menjadi perhatian khusus tenatama dengan membudayakan penggunaan double sided dan paradigma 3R dengan mengutamakan tahapan reduce, reuse dan recycle. Dengan dihubungkan saran ke-3 maka pengefolaan sampah kertas terpisah dari sampah Iainnya. Untuk keperiuan makan-minum pada saat ada kegiatan seminar, sidang, rapat, daan lain-lain disediakan dengan sistem perasmanan; 7) Penerapan eco-office menyentuh masalah teknis dan pengelolaan melalui Sistem Manajemen Lingkungan maka berkenaan dengan INPRES No.5 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi sebaiknya pemerintah menerapkan secara komprehensif dengan mendukung terciptanya eco-oft ceaeco-project-eco-city.

---

The implementation of environment management from ISO 14000 through eco-office or green office will be one of pollution prevention and reduction effort in office activities. Eco-Office is an effective effort to establish resources efficiency and environmentally communities. Eco-Office can implement in various office activities including central and regional government office, private sector office as well as big and small office.

The objective of research are as follow, first, to collect data baseline in regard to eco-office implementation factor e.g. energy and clean water consumption, material supplying use of paper/stationery, waste and its handling and, vehicle use. The data will be use for possibility of implementation of eco-office program in government offices. Second, to investigate eco-office implementation in office that issued environmental regulatory compared to another office. The State Ministry of Environment (KLH) and The State Ministry of Less Developed Region (KPDT) have been chosen for this case study. The purpose of research hypothesis are 1) if concept of eco-office is applied to office in Indonesia, energy and clean water consumption can be minimized and reduction of waste generation; 2) the office that issued environmental regulatory should be applied better eco-office aspects rather than another office.

The results of research from each office show that 1) water consumption: average KLH's water consumption in 2004 is 1818,83 m3 per month or 2,3807 m3/person, whereas the average of clean water consumption in KPDT from June 2004 to March 2005 is 1962,3 m3 per month or 8,7213 m3/person; 2) energy consumption: average KLH's electrical consumption in 2004 is 167200 kWh per month or 218,85 liter/person in KPDT. Publication of waste separation has been applied in KLH and waste disposal facilities are also available for each type of waste, however this program didn't work properly. Composting facility and its program has been established. Whereas in KPDT both of them were not applied yet; 6) vehicle use: transportation emission test has been implemented for employing KLH, however it is not done in KPDT; 7) employees perception: employees in both of offices have given a positive response and good perception to eco-office concept.

The conclusion of this case study are as follow 1) especially in KLH or KPDT there ware no regulation of eco-office which implemented. But in KLH, they will establish the concept of eco-office to regulation 2) based on study it known that KLH was better efforts than KPDT in eco-office aspect e.g. regulatory of office environment, clean water and electric consumption, waste management, test of vehicle emission.

Recommendations: 1) the policy authorized in each could be immediately implemented eco-office program as environmental effort awareness which conservation of water and energy, and waste minimize. EMS in ISO 14001 can be referenced to sustain development; 2) the facilities of waste disposal should be in good manner, distributed properly for its types of waste, and a clearly label, a good publication and monitoring; 3) specific waste disposal for paper is provided near to the source e.g. photocopier machine and printer; 4) management of elevator/lift use at certain time, establish stand by mode in all computers, turn off the lighting of room in rest time or if no one, architecture reformulation to use renewable energy and green building concept for electrics energy efficiency; 5) Visually, there are inefficiency of AC system caused by room partitioning system, thus it is necessary to modify the system; 6) reduction of waste amount that produced from food accomplishment at the seminar activity, conference, meeting of group, and others are provided by "prasmanan" and separately handling for waste paper, double sided printing, and implement the 3R principle; 7) implementation of eco-office is improved technically and its management from EMS aspects. Therefore the INPRES No. 5 of 2005 regarding Energy Efficiency should be comprehensively implemented by fully support ecooffice-ecoproject eco-city."

"Kini krisis iklim dan kerusakan lingkungan mulai ditanggulangi dengan perkembangan sustainable fashion. Tren perilaku membeli produk pakaian ramah lingkungan didasari oleh berbagai anteseden, salah satu yang belum marak diteliti adalah fenomena eco-anxiety. Penelitian ini menguji korelasi antara eco-anxiety beserta masing-masing dimensinya dan perilaku membeli produk pakaian ramah lingkungan. Uji korelasi pearson dilakukan dengan menggunakan alat ukur HEAS-13 (Hogg Eco-Anxiety Scale) dan GPB (Green Purchase Behavior) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan dikontekstualisasikan dengan produk pakaian. Sebagai studi dasar, populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan accidental sampling (n = 500). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan dengan effect size sedang antara tingkat eco-anxiety dan tingkat perilaku membeli produk pakaian ramah lingkungan, r(500) = .44, p < 0.01, one-tailed, effect size r² = .19. Individu yang mengalami eco-anxiety cenderung menunjukkan perilaku membeli produk pakaian ramah lingkungan. Eco-anxiety memiliki dampak praktikal dengan mendorong individu untuk melakukan aksi nyata menanggulangi krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

---

Climate crisis and environmental degradation are starting to be mitigated with the development of sustainable fashion. The trend of buying environmentally friendly clothing products is based on various antecedents, one of which that has not been widely studied is the phenomenon of eco-anxiety. This study examines the correlation between eco-anxiety with its respective dimensions and green fashion products purchase behavior. The Pearson correlation test was carried out using the HEAS-13 (Hogg Eco-Anxiety Scale) and GPB (Green Purchase Behavior) instruments; which have been adapted into Bahasa Indonesia and contextualized with fashion products. As a basic research, the population of this study were all Indonesian people with accidentally sampled participants (n = 500). The results showed that there is a positive and significant correlation with a moderate effect size between the level of eco-anxiety with its respective dimensions and the level of green fashion purchase behavior, r(500) = .44, p < 0.01, one-tailed, effect size r² = .19. Individuals who experience eco-anxiety tend to show green fashion purchase behavior. Eco-anxiety has a practical impact by encouraging individuals to take real action to tackle the climate crisis and environmental degradation."

"Studi ini mengkaji peranan lingkung bangun eco-pesantren terhadap sikap dan perilaku peduli lingkungan pada santri dilihat dari durasi waktu tinggalnya. Permasalahan sebagian besar pesantren di Indonesia memiliki dampak bagi kualitas hidup dari segi kesehatan dan segi efisiensi penggunaan sumber daya alam. Perilaku manusia turut andil memperparah permasalahan lingkungan. Peran pendidikan membantu pengembangan pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku peduli lingkungan pada para santri sebagai agent of change, salah satunya melalui lingkungan binaan. Lingkung bangun eco-pesantren diharapkan dapat menjadi ruang fisik bagi para santri selama mereka bersekolah sehingga dapat memunculkan kesadaran dan mengimplementasikan secara menyeluruh konsep Islam yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metodologi quasi eksperimental dengan menggunakan Instrumen Skala New Ecological Paradigm (NEP) dan skala General Ecological Behavior (GEB) untuk mengukur sikap dan perilaku lingkungan santri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama berada di lingkung bangun eco-pesantren tidak mempengaruhi sikap lingkungan namun perilaku peduli lingkungan terbentuk pada lingkung bangun eco-pesantren dengan skor yang lebih rendah.

---

This study examines the role of the eco-pesantren built environment on pro-environmental attitudes and behaviour of santri seen from the duration of their stay. The problems of most Islamic boarding schools in Indonesia have an impact on the quality of life in terms of health and terms of the efficient use of natural resources. Human behaviour contributes to aggravating environmental problems. The role of education helps develop knowledge, awareness, attitudes, and environmental care behaviour in students as agents of change, one of which is through the built environment. The eco-pesantren building environment is expected to be a physical space for the students while they are in school to raise awareness and thoroughly implement Islamic concepts related to the environment. This study uses a quasi-experimental methodology using the New Ecological Paradigm Scale Instrument (NEP) and the General Ecological Behavior (GEB) scale to measure the attitudes and behaviour of the santri. This study shows that the longer the stay in the eco-pesantren environment does not affect pro-environmental attitudes. However, pro-environmental behaviour is formed in the eco-pesantren built environment with a lower score. "

"ABSTRAKKecenderungan status gizi orang dewasa saat ini adalah mengarah pada status gizi lebih. Status gizi lebih menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia saat ini. Skripsi ini membahas tentang faktor perilaku seperti perilaku makan yaitu asupan energi, lemak, karbohidrat, protein dan kebiasaan sarapan, serta perilaku lainnya yaitu aktivitas fisik dan kebiasaan merokok juga karakteristik individu yang berhubungan dengan status gizi lebih. Status gizi diukur melalui indeks massa tubuh dan faktor yang berhubungan diukur menggunakan kuesioner dengan wawancara serta food records selama tiga hari. Disain studi potong lintang melibatkan 180 PNS yang dipilih dengan metode simple random sampling. Variabel yang memiliki hubungan secara statistik dengan status gizi lebih adalah asupan energi, lemak, karbohidrat dan protein serta jenis kelamin. Perlu dilakukan penyuluhan kepada PNS terkait pentingnya gaya hidup sehat melalui seminar kesehatan yang rutin diadakan dan pengontrolan pola makan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang.

---

ABSTRACTThe tendency of the nutritional status of adults today are leading to overweight and obesity which is a risk factor for non-communicable diseases that become the number one killer in the world today. This thesis discusses the behavioral factors such as feeding behavior, ie energy intake, fat, carbohydrate, protein and breakfast habits and other behavior that is physical activity and smoking habits, also individual characteristics associated with overweight and obesity. Nutritional status was measured by body mass index and associated factors were measured using interviews and questionnaires with a three-day food records. Cross-sectional study design involving 180 civil servants selected by simple random sampling method. Variables have statistically significant relationship with overnutrition status are the intake of energy, fat, carbohydrate and protein as well as gender. Outreach of importance of healthy lifestyle through health seminars among civil cervants to be held regularly and controlling eating in accordance with general guidelines balanced nutrition."

"Perubahan paradigma global dalam memandang teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam mewujudkan transparasi terhadap informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi peran arsip elektronik sangat penting dalam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dimana dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi arsip elektronik di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dilihat dari Sumber Daya Manusia, Preservasi Elektronik, Hukum Peraturan, Sistem Informasi. Selain itu juga, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan arsip elektronik terdiri dari masih belum memiliki fokus pengolahan arsip elektronik, anggaran, sarana prasarana yang terbatas serta arsiparis yang kompeten. Temuan penelitian ini yang merupakan evaluasi diharapkan dapat memaksimalkan peran arsip elektronik di lembaga pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance.

---

The changing of global paradigm in seeing the information of technology gives influence on governance in Indonesia. In realizing transparency toward public information by utilizing information technology the role of electronic archieve is very important in support of this. This research uses a case study with result showing that the implementation of an electronic archive in Archives Central Unit Ministry of Environment Forestry still not been implemented to the fullest, it is seen from the Human Resources, Electronics preservation, Rule of Law, Information System. In the other hand, some barriers that faced in implementing electronic archive consists of still do not have the focus processing electronic archive, budgets, limited infrastructure, as well as competent archivists. The findings of this study is an evaluation that expected can maximize the role of electronic archives in government agencies in realizing the good governance of government."

"Bangunan hijau yang mengusung konsep sustainability dimaknai juga suatu konsepyang mengaplikasikan bagaimana sebuah bangunan dirancang, dibangun dandiaplikasikan dengan memperhatikan sumber daya yang efisien, bertanggung jawabterhadap lingkungan serta berdampak positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi.Kegagalan konsep dalam bangunan sering timbul akibat besarnya perhatian padapertimbangan teknis, dengan hanya sedikit mempertimbangkan nilai-nilai,perilaku dan karakter penghuninya. Bangunan blok eksisting rusunawa padakawasan yang ditetapkan menggunakan konsep zona hijau, belum melakukanpenerapan konsep hijau pada bangunan. Untuk menerapkan konsep tersebut padabangunan perlu ditinjau aspek perilaku penghuninya. Dari hubungan bangunandan penghuninya, dapat diketahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi agarkonsep bangunan hijau untuk penghuni rusunawa yang lebih optimal. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep bangunan hijau padaRusunawa ditinjau dari aspek efisiensi energi, air, kualitas udara, dan pengelolaanlimbah, menganalisis perilaku peduli lingkungan penghuninya, serta menganalisishubungan perilaku peduli lingkungan dengan sikap, pemahaman dan persepsipenghuni terhadap penerapan konsep hijau pada bangunan. Metode analisisdeskripif digunakan untuk menganalisis penerapan bangunan hijau dan mengukurindeks perilaku peduli lingkungan penghuni. Untuk menganalisis hubunganperilaku peduli lingkungan dengan sikap, pemahaman dan persepsi penghuniterhadap penerapan konsep hijau pada bangunan digunakan metode SEM-PLS.Berdasarkan analisa diperoleh hasil bahwa penerapan konsep hijau ditinjau dariaspek efisiensi energi pada bangunan lokasi penelitian sudah memenuhi kriteria;aspek efisiensi air, penerapan pada bangunan sudah memenuhi kriteria; aspekkenyamanan termal bangunan belum memenuhi kriteria kenyamanan dalamkonsep hijau; aspek pengelolaan limbah cair bangunan belum memenuhi kriteriadalam hal pemanfaatan air hasil olahan IPAL; dan dari aspek limbah padatbangunan belum menyediakan fasilitas pengolahan/pemilahan sampah. Dari hasilpenilaian perilaku peduli lingkungan penghuni rusun, tingkat kepedulian penghuniberada pada kriteria sedang, dengan indeks tertinggi pada kriteria efisiensi energidan terendah pada kriteri pengelolaan sampah. Berdasarkan model dapat diketahuibahwa untuk memperbaiki perilaku peduli lingkungan dapat dilakukan denganmeningkatkan pengetahuan penghuni terhadap informasi mengenai programlingkungan dan meningkatkan persepsi penghuni terhadap penerapan konsephijau. Persepsi penghuni terhadap penerapan konsep hijau dapat ditingkatkandengan perbaikan fasilitas pada bangunan sesuai kriteria.

---

Green building is defined as a concept that applies how a building is designed,built and applied with due regard to efficient resources, is responsible for theenvironment and has a positive impact on the social and economic environment.The failure of the concept in the building often arises from the great attention paidto technical considerations, with little consideration of the values, behavior andcharacter of the inhabitants. The existing rental flats building blocks in the areathat are designated using the green zone concept, have not implemented the greenconcept in the building. To apply this concept to buildings, it is necessary toreview aspects of the occupants' behavior. From the relationship between thebuilding and its occupants, it can be seen the factors that most influence theoptimal green building concept for the residents of the flat. The purpose of thisresearch is to analyze the application of the green building concept in rental flatsin terms of energy efficiency, water, air quality and waste management, to analyzethe environmental care behavior of its residents, and to analyze the relationshipbetween environmental care behavior and occupants' attitudes, understandingand perceptions of the concept application green on the building. Descriptiveanalysis method is used to analyze the application of green buildings and measurethe index of environmental care for residents. To analyze the relationship betweenenvironmental care behavior and attitudes, understanding and occupants'perceptions of the application of green concepts in buildings, SEM-PLS method isused. Based on the analysis, the results show that the application of the greenconcept in terms of energy efficiency aspects in the research location building hasmet the criteria; aspects of water efficiency, application in buildings has met thecriteria; the thermal comfort aspect of the building does not meet the comfortcriteria in the green concept; the aspect of building liquid waste managementdoes not meet the criteria in terms of utilizing water from IPAL; and from theaspect of solid waste, the building has not provided waste processing / sortingfacilities. From the results of the assessment of the environmental care behaviorof the residents of the flat, the level of care of residents is in the medium criteria,with the highest index on the criteria for energy efficiency and the lowest on thecriteria for waste management. Based on the model, it can be seen that improvingenvironmental care behavior can be done by increasing residents 'knowledge ofinformation about environmental programs and increasing residents' perceptionsof the application of green concepts. Residents' perceptions of the application ofthe green concept can be improved by improving facilities in buildings accordingto the criteria. The concept requires environmental program factors that are runby the building manager and the active involvement of residents."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang diundangkan pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat 190 ton rata-rata jumlah sampah plastik per hari di DKI Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan persamaan IPAT, analisis WTP, Konjoin, dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81,66% populasi penduduk, PDRB, dan produksi plastik secara simultan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik. Masyarakat sebagai konsumen bersedia untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan nilai WTP sebesar Rp2.380. Hasil perhitungan efektivitas kebijakan pada tahun 2020 sebesar 0,3939 (39,39%) dan tahun 2021 sebesar -0,2083 (-20,83%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Menetapkan target capaian pengurangan sampah kantong plastik dengan memperhitungkan prediksi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi menjadi konsep rekomendasi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

---

As a commitment to the environment, DKI Jakarta Province has a policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags which was promulgated in 2019. The problem is there will still be an average amount of 190 tons of plastic waste per day in 2021. This study aims to evaluate the mandatory use of eco-friendly shopping bags in DKI Jakarta Province. The method used is quantitative with the IPAT equation, WTP, Conjoint, and SWOT analysis. The results of this study indicate that 81,66% of the population, GRDP, and plastic production simultaneously influence plastic waste. Consumers are willing to use environmentally friendly shopping bags with WTP value of Rp2,380 per piece. The policies effectiveness value of 0,3939 (39,39%) in 2020 and -0,2083 (-20,83%) in 2021. The conclusion of this study is that the policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta Province has not been effective. Setting achievement targets for reducing plastic bag waste by calculating population growth, economic growth and the use of technologies prediction is a recommended strategy concept to increase policy effectiveness."