Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."

"Studi ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki konsentrasi spasial. Konsentrasi spasial tersebut dipengaruhi oleh dua aspek: individu dan kontekstual. Secara individu, marginal cost (MC) yang sama mengarah pada keputusan lokasi kejahatan yang serupa. Secara kontekstual, studi ini melihat dua fenomena yang terkait dengan kejahatan, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Studi ini bertujuan untuk (1) menyelidiki pola kejahatan yang spesifik secara spasial sehingga kita dapat memprediksi dan melawan kejahatan, (2) menyelidiki perilaku kriminal dan pengaruhnya terhadap pemilihan lokasi kejahatan dari perspektif spasial ekonomi, dan (3) melihat secara spesifik hubungan kejahatan dengan isu kemiskinan yang sudah mempertimbangkan efek spasial. Metode Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) digunakan dalam analisis spasial. Data kejahatan menurut jenisnya di area Polda Metro Jaya tahun 2011, dengan unit analisis Polsek, menunjukkan bahwa penodongan, perampasan, perjudian, pencurian sepeda motor, pembakaran pencurian mobil, pencurian berat, narkoba, kenakalan remaja dan pemerasan mempunyai otokorelasi spasial positif. Sebaliknya, perampokan, pembajakan, pemerkosaan, dan pembunuhan tidak mempunyai hubungan otokorelasi spasial. Model kompetisi spasial dalam pemilihan lokasi untuk melakukan kejahatan menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan dengan biaya (marginal cost) yang sama mempunyai kecenderungan untuk memilih tempat yang serupa untuk melakukan kejahatan mereka. Data survei narapidana pencuri sepeda motor dari Polda Jawa Barat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pilihan teknologi (alat yang digunakan, lama melakukan, jumlah yang melakukan, dan waktu melakukan) mempengaruhi pemilihan lokasi dalam mencuri sepeda motor. Lebih lanjut lagi pilihan teknologi dipengaruhi oleh jejaring sosial dari pelaku kejahatan. Setelah mempertahankan jenis kejahatan yang mempunyai otokorelasi spasial, hasil menunjukkan bahwa hubungan spasial kejahatan dengan kemiskinan tidak sesederhana yang diduga. Walaupun ada hubungan spasial antara keduanya, hubungan itu tidak terjadi pada semua jenis kejahatan. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa dengan memakai unit analisis yang lebih kecil dan jenis kejahatan yang lebih spesifik, hasil yang didapat juga akan lebih spesifik dan berguna untuk melawan dan mencegah kejahatan.

---

This study shows that crime has spatial concentration. Two aspects that can influence the incidence of crime are investigated: individual and contextual aspects. Individually, having similar marginal costs lead to decision to conduct crime in similar location. Contextually, two phenomena related to crime, namely, poverty and youth unemployment, are tested whether they are spatially correlated with crimes. This study has three objectives: (1) to investigate spatial specific patterns of specific crime to predict and fight crime, (2) to investigate criminal behavior and its effect on crime scene selection from an economic spatial perspective; and (3) to see the spatial relationship between crime and poverty and unemployment. The Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) method is used. Data of crime by type comes from a unique dataset collected by the Polda Metro Jaya (Metro Jaya Provincial Level Police Station) in 2010, with Polsek (subdistrict-level police station) as a unit of analysis. The results show that mugging, plundering, gambling, motorcycle theft, car theft firing, heavy theft, drugs, juvenile delinquency and extortion have positive spatial autocorrelation. In contrast, robbery, piracy, rape, and murder have no spatial autocorrelation relationship. The spatial competition model for crimes location decision shows that perpetrators with similar cost have a tendency to choose the same place to commit their crimes. The survey data of motorcycle thief inmates from Polda Jawa Barat in 2011 shows that the choice of technology (tools used, length of conduct, number people who conduct motorcycle theft, and time of conduct) affected site selection in stealing motorcycles. Furthermore, the choice of technology is affected by social network of the perps.After retaining the type of crime that has spatial autocorrelation for the analysis, the results show that the relationship is not straightforward: while there was a spatial relationship between crime and poverty, but they did not occur for all types of crime. In addition, this study demonstrates that using smaller analytical units and more specific types of crimes provide more specific and useful results to predict and fight crime."

"ABSTRAKFarmasi merupakan salah satu kebutuhan dari kehidupan manusia, sehingga perlu dijamin kualitasnya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam pembuatannya, harus memenuhi kriteria dalam segi mutu, manfaat, keamanan, dan kualitasnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan (pada tahap produksi), pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen (tahap perdagangan). Namun, farmasi sendiri telah menjadi objek dari tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan farmasi. Dalam mengatasi kejahatan farmasi, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain maraknya produk impor akibat globalisasi, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui, mengenali, dan mewaspadai farmasi ilegal dan palsu, kemajuan teknologi karena terjadinya modernisasi, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan belum terkoordinasi dengan baik, lemahnya penegakan hukum, dan aspek penal atau sanksi yang belum memberikan efek jera. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan mekanisme dalam rangka pencegahan kejahatan berbasis kemitraan sinergis antar lembaga (multi-agency crime prevention) yang dapat dilakukan oleh stakeholder dan pihak yang berkepentingan dalam mengendalikan angka kejahatan farmasi serta strategi yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan multi agen bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan, meningkatkan upaya pengawasan, dan kolaborasi antar agen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi kasus. Pada penelitian ini mengacu pada dasar teoretik pencegahan kejahatan multi agen dengan menggunakan pendekatan situasional. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pencegahan melalui kemitraan memiliki pengaruh yang potensial dalam menekan kejahatan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui kemitraan harus mencakup peningkatan upaya/usaha mempersukar terjadinya tindak kejahatan farmasi, intervensi terhadap biaya dan keuntungan dari kejahatan farmasi, serta strategi menghilangkan justifikasi/alasan terjadinya kejahatan farmasi.

---

ABSTRACTPharmacy is one of the necessity of human life, which needs to be guaranteed of its quality, thus can be utilized properly. Pharmacy must comply particular criteria regarding of quality, benefits, and safety. These criterias must be fulfilled from the stage of manufacture, distribution, until the trade of pharmacy to consumers. However, the pharmacy itself has become the object of crime, known as pharmaceutical crime. In order to control pharmaceutical crime, the government of Indonesia confronts with several challenges, including the rise of imported products due to globalization, the lack of public knowledge and awareness toward illegal and counterfeit medicines, technological development due to modernization, deficient coordination among stakeholders, weak law enforcement, and lack of deterrent effect of the criminal sanctions. The aim of this research is to provide a comprehensive explanation of prevention effort and mechanisms of crime based on partnerships between institutions (multi-crime prevention) that might be held by stakeholders and concerned parties in controlling pharmaceutical crime rates. In this research, interviews were conducted with the Police Department, Indonesia National Agency of Drug and Food Control, and the Ministry of Health. Basically, multi-agent crime prevention is aim to reduce the risks of crime, increase security and surveillance, as well as the partnership among stakeholders. The method of this research is qualitative method by conducting interviews and case studies. This research refers to the theoretical basis of the multi-agent prevention crime with situational approach. The results of this research conclude that prevention mechanisms through partnerships have a potential influence in suppressing crime. The prevention strategy of pharmaceutical crime through partnerships must involve increased efforts in committing crimes, eliminating or reduce the rewards and benefits, and remove the excuses or compromises toward crime.

 

Key words : pharmaceutical crime, illegal pharmacy, crime prevention, partnership, multi-agent

"

" ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme penanganan tindak kejahatan occupational crime atau kejahatan kekaryaan berjenis fraud yang diterapkan oleh suatu divisi di perusahaan X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur serta observasi partisipatoris. Pada penelitian ini juga dijelaskan peran suatu divisi di dalam perusahaan X dalam melakukan penanganan occupational fraud, adanya pendekatan self-regulating policing dalam meregulasi seluruh aturan, kebijakan penanganan occupational fraud yang dimiliki oleh perusahaan, dan penanganan terhadap pelaku occupational fraud oleh divisi tersebut. Setelah dilakukan manajemen resiko berdasarkan hasil dari penanganan kasus, dibuatlah rekomendasi agar kedepannya tindak kejahatan yang serupa tidak terjadi lagi di dalam lingkup perusahaan. Peneliti disini mengaitkan inti permasalahan dengan teori fraud triangle, serta konsep-konsep occupational crime.

---

ABSTRACT

This study describes the handling of occupational crime, specifically fraud mechanisms applied by a division in the company X. This research is descriptive qualitative research design. The data collection method used semi-structured interviews and participatory observation. This study also described the role of division within the company X in handling occupational fraud, the self-regulating approach to policing in the whole of rules, policies regulating in handling of occupational fraud which is owned by the company as well as the handling of perpetrators of fraud by the division. After risk management based on the results of the handling of the case, this research also made a recommendation for avoiding similar type of crimes that might happen in the company in the future. Researcher tried to associate with the core issues of fraud triangle theory, as well as the concepts of occupational crime."