Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan peranan Apoteker di bidang Pemerintahan; mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan; meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; memahami dan menjelaskan kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Padang Sumatera Barat. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengkaji dan untuk mengetahui peran dan upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam mencegah distribusi obat palsu atau tanpa izin edar dan meningkatkan pengawasan distribusi obat.

---

Pharmacist internship at Badan Pengawas Obat dan Makanan aims to know, understand, and be able to apply the pharmacist role in government; to know and understand the task and the function of Badan Pengawas Obat dan Makanan; to increase understanding of the role , functions and responsibilities of pharmacists in government agencies Badan Pengawas Obat dan Makanan; understand and explain the activities of the Direktorat Pengawasan Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Badan Pengawas Obat dan Makanan. The internship given a special assignment titled Control of Distribution Facilities Drug And Food At Work Areas Balai Besar POM Padang, West Sumatra . The purpose of this special task is to examine and to determine the role and efforts should be made by the Direktorat Pengawasan Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga in preventing the distribution of drug counterfeit or drug without marketing authorization and increase surveillance of drug distribution."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan agar mahasiswa program profesi apoteker dapat (1) Meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan, (2) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan, dan (3) Meningkatkan dan melatih keterampilan komunikasi dan interaksi dengan rekan sejawat. Selain itu, pembuatan tugas khusus bertujuan agar mahasiswa program profesi apoteker dapat (1) Menelusuri penyebab peredaran obat palsu di Indonesia berdasarkan aspek distribusi, (2) Mengetahui dan memahami penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik, khususnya dalam rantai distribusi obat, dan (3) Memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam pendistribusian obat.

---

Pharmacist Internship at National Agency Drug and Food Control aims to apothecary professional program student can get the information about (1) Improve understanding about roles and responsibilities of an apothecary at government institution, (2) To prepare the pharmacist trainee in order to have a knowledge, soft skill and practical experience to do the pharmacy's job at government institution, and (3) To improve and training communication and interaction skills with colleagues. Moreover, special assignment was made in order to apothecary professional program student can get the information about (1) To explore the cause of counterfeit drugs distribution in Indonesia based in distribution aspect, (2) To know and understand about Good Distribution Practice, especially in drug distribution chain supply, and (3) To understand about roles and responsibilities of apothecary in drug distribution."

"Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika antara lain dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Pengawasannya dimulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan pemusnahan bahan baku dan atau produk jadi yang sudah kadaluarsa/tidak memenuhi syarat. Instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor serta produk, iklan dan promosi rokok tersebut diatas adalah Badan POM sebagai pelaksana pengawasan adalah Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang berada di bawah Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA. Kegiatan terkait pengawasan dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahaya merokok bagi kesehatan."

"Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat pada industri farmasi, obat asli indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Kemajuan teknologi tersebut membuat pelaku industri dapat memproduksi dalam skala yang besar dan dengan cepat mendistribusikannya ke berbagai daerah di dalam maupun luar negeri. Sifat konsumtif dari masyarakat yang tidak diikuti oleh pemahaman yang baik dalam memilih dan menggunakan produk secara tepat menjadi latar belakang diperlukannya suatu badan yang mengawasi komponen tersebut. Oleh karena itu, didirikanlah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu Direktorat yang berada di Badan POM adalah Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Ditwas NAPZA). Ditwas NAPZA melakukan pengawasan terhadap narkotika, psikotropika, prekursor, dan rokok. Badan POM membutuhkan apoteker untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam hal penyusunan kebijakan serta pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan pada 2 - 24 September 2013 bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi, serta ruang lingkup kegiatan dari Badan POM RI.

---

Advencement of the technology has brought quick changes at the pharmacy industry, Indonesia tradisional medicines, food, cosmetics, and health instruments. That improvement made the industry can produce products in a huge scale and distribute it into various area, inside and outside country. The consumtive character of society not followed by the good understanding at choosing and using product appropriately had become the reason why we need a corporation to surveillance that component. Therefore, Badan Pengawas Obat dan Makanan have been established. One of the directorates that Badan POM have is directorate surveillance of narcotic, psychotropic, and addictive substance. That directorate did surveillance at the narcotic, psychotropic, and cigarette. Badan POM need pharmacists to supporting its jobs and functions at making policy and controlling the circulation of food and drugs. Pharmacist Internship Program (PIP) conducted on September 2nd - 24th 2013 to knowing the jobs, functions and scope Badan POM."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas pokok dan fungsi Badan POM serta memahami peran apoteker khususnya di unit kerjaDirektorat Pengawasan NAPZA Badan POM sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah mengetahui peraturan hukum terkait New Psychoactive Substances (NPS) sehingga dapat mengetahui tindak lanjut masalah dan sanksi yang dapat diberikan dan solusi solusi perbaikan yang tepat untuk melindungi masyarakat kedepannya dalam penanganan NPS.

---

Pharmacists Professional Practic (PKPA) at The National Agency of Drug and Food Control aims to o improve understanding a candidate Pharmacist concerning the tasks and functions Badan POM and understand the role of a druggist especially in the directorate of supervision a unit of work NAPZA Badan POM while the purpose of a special assignment is to know the rule of law related to

New Psychoactive Substances (NPS) so that can know the follow-up to the problems and sanctions that can be given proper improvements and solutions solution to protect the public in handling NPS away."