Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKEnergi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagaipenghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Denganpenurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikanpertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir,mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survaidan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktorotonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus denganmenggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkanAnalisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternaldan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depanskenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalampeningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaanperizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGASnasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACTHydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035]"

"Dalam kerangka struktur sentralisai kekuasaan politik dan otoritas administrasi kemudian dibentuklah Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah sehubungan dengan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka menjadi permaslahan adalah : sejauh mana kewenangan seorang Gubernur/Bupati sebagai tangan kanannya pemerintah Pusat di daerah. Dalam PP No.19 tahun 2010 ini Gubernur diberi kewenangan (1) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian sekertaris daerah kabupaten/kota, (2) menjaga norma dan etika penyelenggaraan Pemerintah daerah (3) mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak, retribusi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Pengawasan peraturan kepala daerah (perkada) termasuk pembatalannya (5) melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, (6) Pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. (7) memberikan persetujuan tertulis terhadap penyelidikan anggota DPRD kabupaten/kota, atas permintaan aparat penegak hukum, (8) Memebrikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati dan Walikota terkait dengan kinerja pelaksanaan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan pelanggaran sumpah/janjiDalam kerangka struktur sentralisai kekuasaan politik dan otoritas administrasi kemudian dibentuklah Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah sehubungan dengan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka menjadi permaslahan adalah : sejauh mana kewenangan seorang Gubernur/Bupati sebagai tangan kanannya pemerintah Pusat di daerah. Dalam PP No.19 tahun 2010 ini Gubernur diberi kewenangan (1) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian sekertaris daerah kabupaten/kota, (2) menjaga norma dan etika penyelenggaraan Pemerintah daerah (3) mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak, retribusi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Pengawasan peraturan kepala daerah (perkada) termasuk pembatalannya (5) melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, (6) Pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. (7) memberikan persetujuan tertulis terhadap penyelidikan anggota DPRD kabupaten/kota, atas permintaan aparat penegak hukum, (8) Memebrikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati dan Walikota terkait dengan kinerja pelaksanaan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan pelanggaran sumpah/janji"