Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188955 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Sitompul, Manahan M.P.
"Buku ini hakikatnya merupakan kodifikasi dari pemikiran Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul selama mengemban amanah sebagai hakim konstitusi. Tebaran pemikiran yang disampaikan dalam berbagai forum-forum ilmiah senantiasa bertitik tolak dari perkembangan mutakhir putusan-putusan MK dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara konstitusi yang dimohonkan oleh para pencari keadilan (justice seeker).
Sebagai seorang hakim, perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan tentu tidak dapat dihindarkan, perdebatan teoretis maupun substantif menjadi bagian yang tidak terlewatkan dalam dinamika rapat permusyaratan hakim. Hadirnya buku ini juga menyajikan catatan-catatan kritis (legal opinion) Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Dissenting Opinion maupun Concurring Opinion yang mewarnai putusan-putusan MK khususnya pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Literatur ini dapat menggambarkan bagaimana setiap hakim diberi kebebasan berpendapat dalam menerapkan rechtsvinding namun senatiasa tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK. Disamping itu, hadirnya buku ini sebagai refleksi atas perkembangan mengenai demokrasi dan nomokrasi di Indonesia yang harus dipelihara keseimbangannya agar Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Mengawal Demokrasi Konstitusional terpilih sebagai judul yang merangkum seluruh manuskrip tentang hukum dan konstitusi yang telah ditransformasikan kepada elemen bangsa, civitas akademika baik dalam spektrum nasional dan internasional yang mengiringi perjalanan dan pengabdian Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai bagian dari pengawal konstitusi, demokrasi serta penafsir akhir konstitusi.
Terbitnya buku ini diharapkan dapat memperluas cakrawala dan khasanah keilmuan di kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi serta lapisan masyarakat yang concern dengan isu-isu kontemporer berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi."
Depok: Rajawali Press, 2023
342.02 SIT m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan constitutional democracy agar terjadi checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu hal yang dapat diamati adalah pasca terbentuknya MK telah terbangun kesadaran baik di pihak DPR maupun Presiden agar undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang sahih menurut ukuran-ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law of the land). DPR dan Presiden pun mulai menganggap bahwa apabila ada sebagian pasal atau apalagi keseluruhan undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dianggap merupakan catatan politik kelam yang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Inilah titik di mana salah satu keberhasilan MK dapat dirasakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia."
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Adnan Buyung, 1934-
Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011
342 NAS d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Adnan Buyung, 1934-
Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011
342 NAS d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
S. Toto Pandoyo
Yogyakarta: Liberty, 1992
342.02 TOT u
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Erna Ermawati Chotim
"Salah satu wujud dorongan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan mempraktekkan proses demokratisasi di tingkat lokal adalah terbentuknya wadah yang kemudian disebut dengan forum warga. Kelahiran Forum warga mengundang perdebatan wacana tersendiri. Pada satu sisi, kelahiran forum warga dimaknai sebagai terbangunnya dan proses penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kalangan yang setuju dengan pendapat ini percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam forum warga dapat membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat lokal lebih partisipatif; dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang lain sehingga berbagai perubahan kebijakan akan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pandangan ini lebih menekankan pada keuntungan yang diperoleh dari proses partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan forum warga.
Pandangan ini dikritik karena melupakan sentralitas `aturan main politik' yang mendefinisikan demokrasi independen dan gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Pandangan ini menekankan tidak hanya pada arti pentingnya proses maupun dampak dari satu program demokratisasi yang berjalan. Namun juga harus melihat secara lebih kritis tentang demokrasi dari proses masuk dan diterimanya issu ini, pihak-pihak yang terlibat, dan melihat lebih dalam arti panting demokrasi dari perspektifmasyarakat lokal sendiri.
Pandangan ini juga mencoba mengkritisi konteks makro isu demokrasi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya. Dengan kata lain, bahwa keberadaan forum warga dalam pandangan ini, tidak dapat dibaca secara sederhana hanya sebagai sebuah proses yang independen. Pandangan ini menekankan bahwa perubahan (ekonomi, politik) yang terjadi di Indonesia -sebagai konteks yang mendorong kemunculan forum warga- merupakan dampak dari situasi dunia yang sedang berjalan. Proses itu tidak lain adalah proses hegemonisasi, dimana demokrasi menjadi piranti ideologi yang disosialisasikan di dalamnya. Demokratisasi lokal adalah produk dari gerakan-gerakan cakyat dan bagian dari bentuk perjuangan kelas, dan merupakan elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa proses demokrasi berkaitan dengan kapitalisme sebagai bagian dari neoliberal. Liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan¬kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya. Liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar babas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua hal yang dianggap panting bagi demokrasi.
Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa keberadaan forum warga muncul sebagai wujud perpaduan faktor internal dan eksternal di atas. Faktor internal sebagai respon terhadap situasi untuk melakukan praktek-praktek demokrasi dan membentuk institusi demokrasi yang barn di luar institusi maupun organisasi yang dibentuk pada masa orde barn. Dorongan internal ini diperkuat dengan dorongan eksternal yang distimulasi oleh berbagai program yang difasilitasi oleh pihak-pihak diantaranya LSM, intemasional donor dan aktivis jaringan. LSM, internasional donor dan aktivis jaringan dalam konteks ini memfungsikan diri sebagai intelektual organik hegemon yang mereproduksi dan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada masyarakat lokal. Melalui fasilitasi yang dilakukannya dalam berbagai bentuk, masyarakat menerima gagasan demokrasi secara sukarela dan rnenganggap bahwa gagasan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan dan milik masyarakat lokal. Dalam konteks ini terbangun kesepakatan konsensual dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai ideologi. Dengan demikian legitimasi kelompok dominan tidak ditentang karena ideologi, kultur,nilai-nilai dan norma politiknya sudah diintemalisasi sebagai milik sendiri. Begitu konsensus diperoleh, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik semakin terlihat wajar dan legitimate. Dalam kondisi ini masyarakat cenderung tidak lagi kritis terhadap makna demokrasi bagi kepentingan dan kebutuhan di tingkat mereka.
Praktek demokrasi yang dijalankan di tingkat forum warga yang berorientasi untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami perubhan ke arah dominasi elite lokal. Komponen-komponen masyarakat miskin dan marjinal yang pada awal teriibat melalui prosedur demokrasi pada akhirnya `terlempar' dari forum. Keberadaan forum warga pada akhirnya cenderung menjadi media dan legitimasi kelompok elite lokal. Meskipun memang harus diakui bahwa keberadaan forum secara positif di tingkat lokal telah membuka peluang bertemunya komponen¬komponen masyarakat untuk duduk dan menyepakati prioritas persoalan di tingkat mereka. Dimana kesempatan tersebut sulit terjadi sebelumnya. Situasi tidak akomodatifnya forum terhadap kepentingan kelompok marjinal telah mendorong dibentuknya forum warga 'tandingan'.
Reaksi ini merupakan wujud kesadaran dan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi yang distimulasi oleh munculnya intelektual organik kelompok ini dalam proses menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran pada anggota kelompok lain. Bentuk forum warga tandingan masih awal, belum memiliki kekuatan yang secara dengan FM2S. Masih sulit untuk mengkategorikan reaksi yang muncul sebagai counter hegemony karena kelompok tandingan belum mampu mengabstraksikan pengalaman-pengalaman praktisnya menjadi dasar dari terbangunnya kesadaran, ideologi altematif. Perjuangan rakyat dalam konteks ini harus mempunyai karakter revolusi anti pasif yang dibangun dengan memperiuas perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi lapisan masyarakat yang lebih luas dalam memperjuangkan reformasi demokrasi ke arah perjuangan yang menguntungkan masyarakat lokal secara keseluruhan."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Anshori Saleh
Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014
342 IMA k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>