Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Malpraktik medis akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh dokter yang bekerja pada suatu rumah sakitmerupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam upayapencapaian tujuan pelayanan kesehatan yang dilakukan olehtenaga kesehatan khususnya Dokter dan Rumah Sakit. Salahsatu contoh adalah kasus seorang bayi yang ususnya teburaikeluar akibat kelalaian seorang dokter bedah pada saatpenjahitan pasca operasi. Agar suatu perbuatan yangdilakukan oleh seorang dokter dapat dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum dalam hukum perdata maka harusterdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yangtercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanyaperbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahandan ada kerugian. Sedangkan suatu perbuatan dapat dikatakanmelawan hukum adalah apabila memenuhi salah satu dan/atauseluruh kriteria berikut ini yaitu bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan haksubjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan danbertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata dan doktrincorporateliability maka rumah sakit sebagai majikan dapatdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh dokter tetap sebagai bawahan yangbekerja pada rumah sakit tersebut. Gugatan yang dilakukanterhadap kasus malpraktek tidak selalu membuahkankemenangan seperti pada kasus ini. Akan tetapi hal tersebutbukan berarti perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehdokter menjadi tidak ada. Penyebabnya dapat berasal daribanyak faktor baik dilihat dari segi materil maupun segiformil."

"Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup malpraktik medik dan risiko medik, penerapan prinsip duty of care dalam pertanggung jawaban hukum dokter, serta analisis putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukan bahwa malpraktik medik berbeda dengan risiko medik dimana unsur kesalahan dari dokter pada pembuktian merupakan pembeda dari keduanya, selain itu duty of care adalah suatu kewajiban yang melekat pada seorang dokter saat tercipta hubungan antara dokter dan pasien, dalam kasus malpraktik medik pada putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST hakim telah mempertimbangkan penerepan duty of care dokter sebagai pertimbangan putusan. Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan duty of care ini sebagai suatu kewajiban yang penting dalam melakukan tindakan medik, organisasi Ikatan Dokter Indonesia IDI bisa lebih memaksimalkan peranya dalam perlindungan dan pengawasan, pemerintah bisa bersinergi dengan pembuat undang-undang dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan baik untuk pasien atupun dokter, dan pasien atau maysarakat dapat lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga teredukasi mengenai kewajiban-kewajibanya.

---

This thesis discusses the scope of medical malpractice and medical risks, the application of the duty of care principle in the legal responsibility of doctors, and the analysis of the verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST. The type of study used is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that medical malpractice is different from medical risk where the mistake of the doctor on proof is the differentiator of both, besides duty of care is a duty attached to a doctor when relationship between doctor and patient is created, in case of medical malpractice in verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST the judge has considered taking the duty of care of the doctor as a judgment. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make this duty of care an important obligation in conducting medical actions, the organization of Indonesian Doctors Association IDI can maximize its participation in protection and supervision, the government can synergize with lawmakers in providing legal certainty regarding the protection of both patients and physicians, and patients or citizens should be more critical of their rights but also are well educated on their obligations."