Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dalam dinamika keamanan internasional sejak akhir abad ke-20 memicu kemunculan aktor baru dalam sektor keamanan dan pertahanan yang berbentuk perusahaan. Aktor yang dikenal dengan nama Private Military Company (PMC) ini menyediakan jasa kekuatan dan keahlian militer serta komponen pendukung dalam operasi militer. Kemunculan aktor ini kemudian menantang monopoli negara dalam sektor militer, dan melalui kerjasama yang dilakukan dengan negara, juga dapat mempengaruhi otoritas negara. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis sejauh mana PMC dapat mempengaruhi otoritas negara, melalui kajian terhadap literatur-literatur yang membahas mengenai dampak penggunaan PMC oleh negara.

---

The transformation on global security environment after the end of Cold War and the 9/11 attack on World Trade Center spur the growth of a new actor that works in security and defense sectors. These actors are companies that generate profit by providing military-grade security and defense power and expertise to the market, known as Private Military Companies. These companies possess the ability to affect state?s authority through their interaction. This paper intends to examine and analyze how far these PMCs able to affect state's authority by analyzing literatures that explain the impact of PMC growth and usage by state."

"Tesis ini membahas mengenai keterlibatan PMC dalam perang sipil di Angola. Angola merupakan salah satu negara Afrika yang mengalami perang sipil yang sepanjangan, yakni selama tiga dekade (1975 - 2Penelitian ini Hasil menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Untuk penelitian menunjukkanm bahwa keputusan menggunakan jasa PMC tidak lepas dari perkembangan situasi internal dan pemerintah Angola sternai.Kondisi internal Angola sebagai negara yang lemah (weak) di bidang kehidupan menjadikan pemerintah Angola juga tidak menyediakan keamanan bagi rakyatnya, terutama dalam menghadapi kelompok pemberontak UNITA. Selain itu, perkembangan situasi eksternal Angola dengan otoritas swasta dalam bidang keamanan salah satunya pasukan penjaga perdamaian PBB, UNAVEM, dalam menjasinya di Angola, menjadikan PMC sebagai alternatif penyelesaian pemerintah Angola.

---

This thesis discusses the involvement of PMC in the civil war in Angola. Angola is one of the African countries that has experienced a civil war that has lasted for three decades. Angola's internal condition as a weak country in the field of life makes the Angolan government also does not provide security for its people, especially in dealing with the UNITA rebel group.In addition, the development of Angola's external situation with private authorities in the security sector, one of which is the UN peacekeeping force. , UNAVEM, in its operation in Angola, made PMC an alternative solution for the Angolan government."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."

"Karya Akhir ini membahas dampak kebijakan anggaran belanja militer Amerika Serikat terhadap investasi tiga perusahaan manajemen investasi di perusahaan industri militer Lockheed Martin dalam rentang waktu tahun 2021. Ketiga perusahaan manajemen investasi tersebut yakni State Street Corporation, Vanguard dan Blackrock. Perusahaan manajemen investasi sendiri memiliki posisi penting sebagai pemilik saham perusahaan industri militer. Melalui kepemilikan saham, perusahaaan manajemen investasi dapat memperoleh manfaat dan memiliki kekuasaan dalam mengontrol perusahaan industri militer. Peneliti menggunakan pisau analisis teori military Keynesianism. Teori ini digunakan untuk menjelaskan peran intervensi kebijakan anggaran belanja militer Amerika Serikat terhadap sektor industri militer. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kajian literatur. Peneliti mencari data sekunder yang relevan dengan topik penelitian yang bersumber dari literatur terdahulu, dokumen pemerintah, dokumen perusahaan dan artikel media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belanja militer Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh koneksi politik perusahaan manajemen investasi dengan perumus kebijakan berhasil memberikan dampak positif terhadap investasi perusahaan manajemen investasi. Dampak positif tersebut tercermin pada adanya keuntungan dari pemberian dividen dan capital gain.

---

This final paper discusses the impact of the United States military budget policy on the investment of three investment management companies in Lockheed Martin's military industrial company in the span of 2021. The three investment management companies are State Street Corporation, Vanguard and Blackrock. Investment management companies themselves have an important position as shareholders in military industrial companies. Through share ownership, investment management companies can benefit and have the power to control military industrial companies. The researcher uses Keynesian military  theory which is able to explain the role of the United States military budget policy intervention on the military industrial sector. As for data collection, researchers used data collection techniques literature review. The researcher looks for secondary data that is relevant to the research topic from previous literature, government documents, company documents and media articles. The results of this study indicate that the United States military budget policy which is influenced by the political connection of investment management companies with policy makers succeeded in having a positive impact on the investment of investment management companies. This positive impact is reflected in the benefits of dividends and capital gains."

"Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal Bank. Terdapat 2 (dua) permasalahan dari pembentukan Bank Holding Company ini adalah ketentuan spesifik mengenai pembentukan holding company dan risiko hukum yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembentukan holding company atau perseroan induk. Sebagai acuan bagi BUMN, maka ketentuan holding dapat mengacu pada PP 72 Tahun 2016 terutama terkait dengan pengalihan saham milik Pemerintah pada BUMN untuk dijadikan penyertaan negara pada BUMN lain dan BUMN yang mendapat pengalihan saham tersebut akan menjadi induk dari BUMN yang mengalihkan sahamnya dan POJK Kepemilikan Tunggal Bank sebagai pedoman pembentukan Bank Holding Company. Risiko Hukum yang harus dimitigasi oleh pemerintah status hukum anak perusahaan hasil holding, pembatasan kepemilikan saham bank oleh Badan Hukum, Pengalihan/Pemindahan Kepemilikan Saham Mayoritas di Luar Bursa, batas maksimum pemberian kredit, market share yang terbentuk dari bumn induk hasil holding perbankan dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank mengingat BUMN Induk Holding Perbankan bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank.

---

This thesis mainly talks about the discourse of the formation of a Bank Holding Company by the Government against state-owned banks. The underlying reason why The Government want to establish a Bank Holding Company is to strengthen the capital of state banks as well as to fulfill the prevailing law which is the provisions of single presence policy stipulated in the Financial Services Authorities Rule. Two (2) problems were obtained from the plan of formation of this Bank Holding Company, specifically provisions concerning the holding company specifically and legal risks that might arise from the implementation of the agreement. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that basically there was not any provisions regulate about the company or parent company. As a reference for SOEs, ownership can be submitted to PP 72 of 2016 related to the transfer of Government-owned shares to SOEs to make state participation in other SOEs and SOEs that receive the transfer of shares will be the property of the government transferring their shares and Financial Services Authorities Rule as a guideline for establishing a Bank Holding Company. Legal Risk that must be mitigated by the legal status of the holding company subsidiary, bank share ownership by the Legal Entity, Transfer/Majority Share Ownership in the Foreign Exchange, maximum lending limit, market share derived from holding, banking and the legal implications business competition in Indonesia, provisions concerning bank secrets, considering that the holding SOE is not a Bank Financial Institution."

"Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang.

---

The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less. "

"This book offers a new slant on the relations between warfare and state construction. Historians looking at how war funding impinged on state development, and how state growth made wars more demanding affairs, have tended to downplay the role of military provisioning entrepreneurs. Written off as corrupt and selfish, these entrepreneurs conflicted with the received view of a rationally growing and modernizing state. This book (or the Spanish case during the eighteenth century) shows that the state-entrepreneur relationship was much more fluid and constant than previously thought. The state was not able to enforce a top-down military supply policy; at the same time it benefited from the entrepreneurs collaboration and their shared mercantilist ambitions. The entrepreneurs mobilization of Spains military supplies was crucial for extending state authority and helped to knit together national and colonial markets. However, the fluid state-entrepreneur relationship gradually became shrouded in privileges and monopolies, not so much driven by ideology or imposed by the entrepreneurs, but rather as an arrangement exploited by the state to boost its control over them, whittling down middlemen and ensuring the solvency and creditworthiness of the chosen few. This arrangement spiralled into a risky interdependence and cramped entrepreneurial competition. The book furnishes new insights into the role of military entrepreneurs in debates about warfare and state construction."