Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) bertanggung untuk menentukan PPh terutang, memotong PPh, menyetor ke Kas Negara (KN), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan menerbitkan bukti potong PPh untuk kepentingan perpajakan vendor. Tim Accounts Payable (AP) dan Pajak bekerjasama membantu CGS memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemotong PPh. Selama periode Maret-April 2014, sebagian besar tagihan yang diterima tim AP merupakan objek pajak PPh Pasal 23 karena berkaitan dengan latar belakang dan skala usaha CGS yang besar serta banyaknya jenis penghasilan yang diatur dalam pasal ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa CGS sudah patuh pada regulasi perpajakan sebagai pemotong PPh. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan dengan ditemukannya beberapa area yang masih terpapar risiko kerugian.

---

The purpose of this internship report is to explain that as an income tax withholder subject to article 23 And 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) has obligations to determine income tax payable, to withhold, to pay to the State Treasury, to report Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, and to issue a withholding tax slip for business partner's tax consequences. Accounts Payable (AP) and Tax team coordinate their work to help CGS in accomplishing the obligation as an income tax withholder. In March-April 2014, most of the invoices received by AP team are objects to income tax articel 23 due to CGS's background and scale of business, also many kind of income are regulated in this article. The result shows that CGS complies the Indonesia tax regulation as an income tax withholder, although there are some risk-exposed areas which still need improvement."

"Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya outsourcing, professional fee, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya catering. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa space. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

---

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI?s transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilaksanakan KAP PLEDIS atas akun utang pajak PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN pada PT SVT. Pembahasan mencakup evaluasi kesesuaian implementasi prosedur substantif pengujian rinci akun utang pajak tersebut dengan teori, peraturan perpajakan, dan standar audit. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur substantif pengujian rinci atas akun utang pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN yang dijalani KAP PLEDIS terhadap PT SVT sudah sesuai dengan teori, standar audit, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures carried out by KAP PLEDIS on the taxes payable accounts of Income Tax article 23, Income Tax article 4 paragraph (2), and VAT at PT SVT. The analysis includes evaluating the implementation of substantive procedure test of detail for the taxes payable account with audit theory, taxation, and audit standard. From the discussion, it is concluded that the substantive procedure test of detail for taxes payable accounts of Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax paragraph (2), and VAT PT SVT are in accordance with theory, audit standards, and applicable tax regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY periode tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP PKX dan refleksi diri terhadap aktivitas selama kegiatan magang. PT KNY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen konstruksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY berdasarkan program audit KAP PKX dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY telah sesuai dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang berlaku serta dapat memenuhi asersi yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate a detailed review of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY for the 2022 period which was carried out based on the KAP PKX audit program and self-reflection on activities during the internship. PT KNY is a company engaged in the field of consulting in the field of engineering services and construction management. The evaluation was carried out by comparing the detailed testing procedures for Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY based on the KAP PKX audit program with the detailed testing procedures in the Auditing reference book and Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Based on the evaluation carried out, the detailed examination of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY complies with the detailed testing procedures in the applicable Auditing reference book and Auditing Standards and can fulfill the assertions being tested."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pasal 23 dari KAP XYZ pada PT MA pada bulan Januari sampai Juli 2023 dan refleksi diri selama mengikuti program magang. Evaluasi ini membandingkan prosedur rekapitulasi dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang ada seperti asersi manajemen berdasarkan SA 315 bagian A129 dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Setelah mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan ini dapat disimpulkan bahwa prosedur rekapitulasi yang dilakukan KAP XYZ sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun KAP XYZ tidak melakukan konfirmasi kepada PT MA terkait komponen masing-masing objek pajak penghasilan.

---

This internship report aims to evaluate the income tax recapitulation procedures of article 4 paragraph 2, article 21, and article 23 of KAP XYZ at PT MA from January to July 2023 and self-reflection while participating in the internship program. This evaluation compares the recapitulation procedures with several existing rules and regulations such as management assertions based on SA 315 part A129 and several laws relating to income tax. After evaluating the income tax recapitulation procedure, it can be concluded that the recapitulation procedure carried out by KAP XYZ is in accordance with applicable regulations. However, KAP XYZ did not confirm to PT MA regarding the components of each income tax object."

"Guna rnemanfaatkan kekayaan bahan galian selain migas, Pemerintah menandatangani Kontrak Karya Pertambangan Umum yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan, yang terbagi dalam beberapa generasi. Ketentuan-ketentuan perpajakan dalam kontrak diberlakukan sebagai lex specialis(ketentuan yang berlaku khusus), termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban kontraktor selaku pemotong withholding taxes PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Pokok perrnasalahan yang muncul adalah bagaimana penyelenggaraan pemotongan pajak atas pembayaran kontraktor pertambangan umum, yang dilakukan bukan kepada karyawan, dapat terlaksana seoptimal mungkin. Pembahasan didasarkan pada kerangka teori bahwa pemungutan pajak, terutama di negara berkembang, ditujukan untuk pengumpulan penerimaan negara yang memadai (Revenue Adequacy Principle) yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya hams memperhatikan Equality Principle (keadilan), dan Certainty Principle (Kepastian hokum). Withholding taxes (pemotongan pajak) adalah cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang mendasarkan pada pemikiran "Pay As You Earn", yaitu suatu pemikiran yang menghendaki agar pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan melalui pemotongan pada saat Wajib Pajak menikmati penghasilannya. Cara pembayaran melalui withholding taxes tetap harus memperhatikan ketiga prinsip utama di atas, yang harus diatur dan dilaksanakan secara seimbang agar dapat diperoleh basil yang optimal.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dideskripsikan dan selanjutnya dilakukan analisis guna memperoleh kesimpulan dan pengajuan saran-saran menuju pencapaian hasil yang optimal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pajak terkait, konsultan pajak dan pimpinan perusahaan kontraktor pertarnbangan, data sekunder diperoleh melalui library research, penelitian perundang-undangan perpajakan, dan penelitian di KPP PMA III.Dari penelitian ternyata terdapat banyak perbedaan objek dan tarif withholding taxes antara yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan umum dengan yang berlaku saat ini. Dari analisis yang dilakukan, perlakuan lex specialis menyebabkan tidak terpenuhinya ketiga prinsip utama pemungutan pajak tersebut di atas, dan dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan objek dan tarif pemotongan withholding taxes sebagai akibat perlakuan lex specialis menyebabkan tidak tercapainya Revenue Adequacy Principle dan menimbulkan ketidak adilan serta ketidakpastian bagi Wajib Pajak yang dipotong.Guna optimalisasi pemotongan withholding taxes disarankan agar perlakuan lex specialis untuk withholding taxes dalam kontrak karya ditiadakan serta menggiatkan bank data dan pemanfaatannya untuk dapat mengungkap adanya underreporting income (penghasilan yang tidak sepenuhnya dilaporkan).

---

In order to get the benefit of non-oil mining, the government signed a Contract of Work in general mining, which contains among other things taxation clauses. The Contract of Works have extended to a number of generations depending on the underlying policy. The taxation clauses under Contract of Work, is treated as lex specialist (i.e. the provisions contained therein overrule the general applicable rules). The lex specialis treatment includes the clause of the obligations of contractor as the withholder of income taxes article 23 and article 26. The rain problem is how to optimally the application of withholding tax on the contractors payment other than for employees. The analysis is based on the theory that taxes collection, especially in developing countries, is mainly to achieve the government adequate revenue (Revenue Adequacy Principle), the application of which should take into account the equality (Equality Principle) and certainty (Certainty Principle) that should be reflected in the regulations and in i.he implementation as well. Withholding taxes is a method of paying tax in the current year on the base of "Pay As You Earn" approach. The approach requires taxpayers to pay the income tax through the withholding method at the moment when the income is received. This method applied as a supplement to income tax collection system. Despite of its supplementary nature, the withholding scheme should consider the above-mentioned three principles that must be equably regulated and implemented in order to achieve the optimum result.

The type of research used for the purpose of this thesis is descriptive analysis. First of all, the data is presented and followed by analysis to arrive at the conclusion and used it as a base to offer suggestions to achieve the optimum result. Primary data is obtained from interview with tax officers in charge, tax consultants and the directors of the mining companies. Secondary data is obtained from library research, research on taxation regulations, and research in Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III.

By the research found out that there are many of differences on the objects and the rate of the withholding that is applied by the mining company compared with current positive regulations. The research reveals that the lex specialist treatment apparently deviates from three above-mentioned principles. It can be concluded that the differences of the objects and the rates of withholding taxes that caused by the lex specialist treatment lacks of Revenue Adequacy Principle achievement and makes inequality and uncertainty for the taxpayers who are subject to withholding.

It is there for, recommended that lex specialist treatment on withholding taxes should riot be granted to Contact of Works. In addition, it is relevant to improve the data base of taxpayers to enable tax administration to disclose underreporting income."

"ABSTRAKProgram corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAKCorporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."

"Laporan Magang ini membahas penghitungan PPh Pasal 21 pegawai (staff, ekspatriat dan buruh) PT CI yang memiliki masa kerja full setahun dan broken period. Dari hasil pembahasan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai broken period, dapat diketahui perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi staff dan buruh (pegawai lokal) yang setahun dengan ekspatriat yang disetahunkan, dimana lama masa kerja pegawai menjadi hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penghitungan. Selain itu, Laporan Magang ini juga membahas bagaimana kepatuhan PT CI sebagai pemotong PPh Pasal 21. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa PT CI sudah tepat dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dan pembuatan bukti potong untuk semua pegawai. Namun, PT CI masih melakukan beberapa keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21.

---

This internship report discusses the calculation of PPh Pasal 21 on employees (staff, expatriates, and labor) of PT CI who have work contract for one-full-year and broken period service. From the calculation results of PPh Pasal 21 on broken period employees, it can be seen from different ways on calculating the PPh Pasal 21 for staff and labor (local officials) which is banded for one year and the expatriates which is annualized, where the work contract of the employee must be considered in doing the calculation. Moreover, this internship report also discusses about how the compliance of PT CI as a tax holder of PPh Pasal 21. The result of the discussion concludes that PT CI is right in doing the calculation of PPh Pasal 21 and making pieces of evidence for all employees. But, PT CI is still doing lately in payment and reporting of PPh Pasal 21."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit atas akun PPh Pasal 4 ayat (2) PT EXO sebagai pengguna jasa konstruksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. PT EXO merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunnya baik dari refinery (pemurnian) maupun dari proses smelter (pengolahan kandungan logam) dan saat ini sedang dalam tahap pra-produksi. Evaluasi pada pengujian substantif bertujuan menguji ketercapaian asersi dan kesesuaian prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan pada pencatatan PPh Pasal 4 ayat (2). Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa prosedur audit atas PPh Pasal 4 ayat (2) dapat menjadi salah satu pendukung opini “Wajar Tanpa Pengecualian” yang diberikan oleh auditor terhadap PT EXO Selain itu, laporan ini juga memuat refleksi diri selama periode magang yang memberikan gambaran terkait hal yang sudah berjalan baik dan hal yang belum baik sebagai dasar tindak lanjut untuk pengembangan diri kedepannya.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures for the Income Tax Article 4 paragraph (2) PT EXO as a user of construction services for the period ending on December 31, 2020. PT EXO is a company engaged in the processing of mineral products (bauxite) and its derivative products both from refinery as well as from the smelter process (processing of metal content) and is currently in the pre-production stage. Evaluation on substantive testing aims to test the achievement of assertions and suitability of procedures carried out in accordance with audit standards that have been determined for the recording of Income Tax Article 4 Paragraph (2). Overall, the evaluation results indicate that the audit procedures have complied with the applicable standards and regulations. Thus, it can be said that the audit procedure on Income Tax Article 4 paragraph (2) can be one of the supporters of the "Unqualified" opinion given by the auditor to PT EXO. In addition, this report also contains self-reflection during the internship period that provides an overview of things that have gone well and things that have not gone well as a basis for follow-up for future self-development."