Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal."

"Tesis ini membahas mengenai proses pembuktian suatu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan Indonesia dengan menganalisa Putusan MA No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Apakah putusan yang membatalkan putusan KPPU tersebut telah tepat. Serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi akibat pembatalan suatu putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap hukum persaingan usaha tertulis maupun tidak tertulis. Putusan di tingkat keberatan dan kasasi tidak sepenuhnya tepat dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya syarat subyektif tidak serta merta mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan dapat diminta untuk dibatalkan oleh para pihak. Lebih tepat apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat obyektif berupa sebab yang halal mengingat pihak dalam perjanjian tersebut tidak berhak menentukan harga. Serta dengan menekankan pertimbangan pada fakta bahwa perjanjian tersebut juga tidak dilaksanakan oleh para terlapor. Asosiasi Hiswana menginisiasi kesepakatan tersebut untuk menampung aspirasi para agen dan kemudian disampaikan kepada Pertamina sebagai price regulator unutk melakukan evaluasi harga. Lebih lanjut, tuduhan KPPU dalam perkara ini tentu akan berdampak pada nama baik perusahaan. Sebagai hukum publik, hukum persaingan usaha Indonesia memerlukan lembaga rehabilitasi bagi pelaku usaha yang tidak terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, untuk menciptakan suatu kepastian hukum, apabila di kemudian hari terjadi perbuatan yang sama oleh pelaku usaha, KPPU tidak lagi dapat menilai bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis examines the authentication process of prohibited agreement in competition law of Indonesia by reviewing Supreme Court Decision No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Whether the abovementioned decree has been correct. As well as the legal consequences that may arised by nullification of KPPU Decision. The method of this research will be juridical normative against written and unwritten competition law. The appeal and cassation decision are not correct by declaring that the respected agreement has not met the subjective requirements as mentioned in Article 1320 Civil Code. Unfulfillment of subjective requirements does not necessarily make the agreement becomes null and void but may be cancelled by request of the parties. It would be more appropriate if the Concil of Judges has also taking into account the objective requirements in the form of lawful purpose considering that the parties involve have no right to determine the price. As well as to consider the fact that the price in such agreement has not implemented by the defendants. Hiswana Association has initiated such agreement to accommodate the aspirations of agents until then submitted to Pertamina as the price regulator to evaluate the price. Furthermore, KPPUs accusation in this case certainly will affect the corporate reputation and image of the business actors. As a public law, competition law of Indonesia does necessitate rehabilitation institution for suspected business actors that lawfully not proven to violate competition law. Moreover, in order to create certainty of law, in the event of the business actors perform an identical actions, KPPU may not judge such action as breaking the Law No. 5 Year 1999 anymore."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Ce rapport cherche à analyser la politique de prix de Carrefour Indonésie en observant le processus de la fixation et l'ajustement des prix chez Carrefour Indonésie. A partir des observations aux ces deux éléments principales d'une politique de prix, L'auteur procède au raisonnement inductif concernant la politique de prix de Carrefour Indonésie. Le processus de raisonnement est base sur la comparaison entre les aspects théoriques et réels de la politique de prix, en ces cas la politique de prix du secteur de grande distribution et celle de Carrefour IndonésieLa politique de prix est un concept qui combine les aspects de comptabilité et marketing, de manière que le prix d'un produit doive satisfaire l'objectif den consommateurs, qui est d'acheter un produit duquel ils reçoivent certaine qualité d'utilité au prix raisonnable. Ces aspects sont couverts par le processus de fixation des prix de vente à partir des couts et demande.Pendant la période du stage qui dure trois mois, l'auteur a observé et participe aux activités journalières de département de priming, de la division de marchandise de Carrefour Indonésie, notamment concernant la maintenance des prix de vente et marges commerciales de marchandise. Dans la réalisation de ces taches, l'auteur a développé une compréhension à fond sur le processus de la fixation des prix et la maintenance des marges. Ce type de compréhension aide l'auteur d'établir une perspicace de tous les aspects de politique des prix de Carrefour Indonésie.La politique de prix de Carrefour Indonésie, comme celle de I ?industrie, couvre les deux aspects de la politique de prix. La fixation des prix de vente initiaux se procède de la méthode a partir des couts, cependant l'ajustement des prix de vente se procède de la méthode a partir des couts et demande. Afin de suivre la demande de consommateur, Carrefour Indonésie a développé une classification de marchandise orientée à la demande. Cette classification est basée sur la comparabilité des produits et la sensibilité des consommateurs à la variation des prix.Ca rapport est conclu par quelques conclusions concernant la politique de prix de Carrefour Indonésie, particulièrement sur le processus d'ajustement des prix. A l'égard de ce facteur, Carrefour Indonésie doit clairement définir sa classification de marchandise orientée a la demande et réaliser plus d'études liées a la demande sur les produits auxquels l'entreprise peut maximiser son profit sans réduisant les ventes.

---

This report is an attempt to analyze the pricing policy of Carrefour Indonesia by observing the process of price setting and adjustment in Carrefour Indonesia. From the observations on these principal elements of pricing policy of Carrefour Indonesia. The analysis is based on the concerning the pricing policy of Carrefour Indonesia. The analysis is based on the asessment of theoretical and factual aspects of pricing policy, in this case, the pricing policy of the retail industry and the pricing policy of Carrefour Indonesia.Pricing policy is a concept that combines the aspects of accounting and marketing, in a sense that the price of a product must satisfy the objective of the company, which is to sell a product more than the cost of producing it, and the objective of the consumers, which is to buy a product that gives them a certain kind of utility reasonables price. These aspects are covered by the process of price setting that based on cost and on demand.During the internship program that last for three months, the writer has observed and participated in day-to-day activities of the pricing department in the merchandise division of Carrefour Indonesia, especially in the tasks of maintaining retail price and commercial margin of the merchandise. In performing these tasks, the writer has developed a profound comprehension on the process of price setting and margin maintenance. This kind of comprehension helps the writer to establish an insight of all the aspects of pricing policy of Carrefour Indonesia.The pricing policy of Carrefour Indonesia, as that of the industry, covers the two aspects of pricing policy. THe initial price setting proceeds in a cost and demand oriented method. In order to follow the consumer's demand, Carrefour Indonesia has developed a demand-oriented method of merchandise classification. This classification is based on comparability of the products and consumer's price sensitiveness.This report is concluded by several findings concerning the pricing policy of Carrefour Indonesia, particularly in the process of price adjustment. In this process, Carrefour Indonesia must clearly define its demand oriented product category and perform more demand-related study on the products where the company can maximize its profit without reducing the sales."

"Karya akhir ini membahas mengenai pengaruh caming per share (EPS), price camning ratio (PER), price to book value (PBV) dan debt to total equity ratio (DER) terhadap harga saham pada industri farmasi periode 2003 - 2007. EPS, PER, dan PBV dipilih sebagai variabel bebas (independen) karena ketiga rasio keuangan tersebut memang selalu digunakan untuk memproyeksikan harga saham perusahaan dan sekaligus mewakili capital market ratio sedangkan DER dipilih sebagai bagian dari variable bebas lainnya karena mewakili kinerja leverage rario. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda merupakan bentuk persamasn regresi yang memiliki variabel bebas lebih dari satu (independen; variables) yang akan digunakan membentuk variabel terikat (dependent variables) dengan tingkat signifikansi lima persen (a-5%). Dari hasil pengujian didapat babwa rasio EPS signifikan terhadap harga saham scbanyak 100% membuktikan bahwa bisa digunakan sebagai prediksi. Kemudian DER, PER, dan PBY tidak signifikan. Ini berarti, tidak bisa digunakan sebagai prediksi terutama untuk pengambilan keputusan dan strategi investasi.

---

This final paper discusses the effect of earnings per share (EPS), price earnings ratio (PER), price to book value (PBV) and debt to total equity ratio (DER) on stock prices in the pharmaceutical industry for the period 2003 - 2007. EPS, PER , and PBV was chosen as the independent variable because the three financial ratios are always used to project the company's stock price and at the same time represent the capital market ratio, while DER was chosen as part of the other independent variables because it represents the performance of the leverage ratio. The analytical model used is multiple linear regression which is a form of regression equation that has more than one independent variable (independent; variables) which will be used to form the dependent variable with a significance level of five percent (a-5%). From the test results, it is found that the EPS ratio is significant to the stock price of 100%, proving that it can be used as a prediction. Then DER, PER, and PBY are not significant. This means, it cannot be used as a prediction, especially for decision making and investment strategies."

"Studi ini tentang penilaian harga saham berdasarkan analisa fundamental dengan pendekatan PER. Meskipun ada modifikasi, tapi model yang digunakan tetap mengacu pada multiple regression model yang dipergunakan para peneliti sebelumnya, baik dalam maupun luar negeri.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui relevansi penentuan PER dalam keputusan investasi di BEJ. Kemudian dirinci, untuk mengetahui : apakah growth rate, dividen payout ratio dan financial leverage mempengaruhi besarnya PER; variabel manakah (earning growth atau dividen growth) yang paling berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER; apakah pengaruh masing-masing variabel eksplanatori terhadap PER tetap konsisten dari tahun ke tahun dan apakah model empiris yang diajukan dapat dipakai sebagai security selection serta mengkaji apakah kebijaksanaan BAPEPAM tentang PER maksimal 15 kali memadai.Hasil analisa tahun 1989-1993 maupun keseluruhan menunjukkan bahwa semua persamaan regresi (kecuali 1989) memiliki F-test signifikan dan adjusted R2 minimal 75%. Berarti di samping secara serentak berpengaruh, perubahan variabel eksplanatori mampu menjelaskan perubahan variabel PER paling rendah 75%. Pengaruh secara parsial, berdasarkan t-test, umumnya variabel growth rate dan dividen payout ratio signifikan berpengaruh. Tapi variabel financial leverage tidak signifikan berpengaruh.Akan tetapi bila ditinjau koefisien regresi masing-masing variabel eksplanatori menunjukkan bahwa umumnya terdapat arah dan hubungan positif antara variabel growth rate dan dividen payout ratio terhadap PER. Sebaliknya terdapat arah dan hubungan negatif antara variabel financial leverage dengan PER . Jadi meskipun pengaruhnya kurang signifikan, dengan semakin meningkatnya financial leverage akan mendorong risiko financial makin tinggi dan PER menjadi makin menurun.Sementara itu variabel earning growth diketahui lebih berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER daripada variabel dividen growth. Hanya pada 1990 saja variabel dividen growth memiliki adjusted R2 dan t-test lebih signifikan. Diketahui pula bahwa variabel growth rate dari tahun ke tahun tetap dominan berpengaruh terhadap besarnya PER. Namun demikian besar dan arah pengaruhnya berubah-ubah. Dan model empiris yang diajukan ternyata kurang cocok untuk security selection.Akhirnya, bertolak dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa anjuran BAPEPAM tentang batas PER tidak lebih dari 15 kali untuk perusahaan yang akan go public semua sektor industri adalah kurang tepat. Memang rata-rata PER empiris dibawah 15 kali bila variabel eksplanatori konstan (=0). Yaitu 6,1271 kali (1989); -0,0027 kali (1990); -35,6735 kali (1991); 0,1289 kali (1992); 12,2483 kali (1993) dan 0,099 kali(1989-93).Tapi jika salah satu variabel, misalnya growth rate, bernilai positif maka hasil P/NE menjadi diatas 15 kali. Tentunya setiap perusahaan memiliki prospek untuk tumbuh. Karenanya BAPEPAM disarankan meninjau kembali himbauan tentang batas PER."

"Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, secara rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi makanan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu kebijakan yang berhubungan dengan barang makanan atau kebijakan pangan merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memformulasikan kebijakan tersebut, maka terlebih dahulu diperiukan studi yang membahas perilaku konsumsi makanan masyarakat, baik menurut wilayah pedesaan atau perkotaan maupun menurut tingkat pendapatan masyarakat. Salah sate pendapatan yang digunakan dalam studi tersebut yaitu model Alomost Ideal Demand System (AIDS), dimana dalam penulisan ini diaplikasikan untuk menganalisa permintaan makanan di Jawa Barat, yang dikelompokkan menjadi 8 kelompok.Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi makanan rumah tangga di pedesaan dan perkotaan Jawa Barat relatif sama , dengan proporsi pengeluaran yang terbesar yaitu untuk konsumsi kelompok path - padian, kelompok ikan & daging, kelompok sayuran dan kelompok makanan jadi. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga , maka terjadi pergeseran pola konsumsi dari kelompok sayuran & kacang - kacangan dan kelompok padi-padian ke konsumsi kelompok ikan & daging , kelompok telur & susu dan kelompok buah - buahan."