Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk ikon reformasi adalah terlambangnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam perubahan UUD 1945. Dengan demikian,perubahan UUD 1945 memiliki sarat materi muatan yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kehidupan ketatanegaraan lebih baik....."

"With very little exception ,elected regional chief through direct general election,very often has no enough experience and capability as politician,statesmen,and government manager,and the implication which can be emerged is that the purpose of regional autonomy to build democracy and to increase society prosperity can not be significantly materialized....."

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."

"Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung dari undang-undang organiknya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada.Selama berlakunya UUD 1945 ternyata efektifikasi implementasi demokrasi tersebut mengalami pasang surut yang dapat dilihat dari tiga periode, yaitu 1) periode 1945-1959 (Demokrasi Liberal); 2) periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin) dan 3) periode 1966-sekarang (Demokrasi Pancasila). Keadaan pasang surut tersebut dapat dilihat dari bekerjanya pilar-pilar demokrasi, antara lain, yaitu kehidupan pers, kehidupan kepartaian, dan bekerjanya lembaga perwakilan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, politis, dan komparatif. Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar peraturan perundangundangan yang merupakan dasar pengaturan dan pengejawantahan tentang demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifikasi implementasi demokrasi sangat tergantung pada kebijakan politik, yaitu yang tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan pengejawantahan dari pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi demokrasi, seyogianya merupakan pengukuhan dan bukan sebaliknya.Berkaitan dengan itu, diajukan saran agar berbagai peraturan perundang-undangan tentang implementasi dari pasal-pasal tentang demokrasi (dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pemilu) ditinjau kembali."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Implementasi Demokrasi dalam ProsesPerubahan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002. Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa bukubuku,peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian umummaupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perubahanUndang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002 memakai model demokrasipartisipatif hal ini didasarkan atas teori demokrasi partisipatif yang dikemukakanoleh David Held. Peran dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan demokrasipartisipatif yang sangat luar biasa dapat dimengerti karena pada dukungan duniatelekomunikasi yang sudah sangat canggih sehingga dapat memberikan peran danpeluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut telibat dalam proses perubahanterhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 - 2002.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of democracy in the ProceedingsAgainst the Amendment Act of 1945 Years 1999 to 2002. This study is thejuridical-normative research, where data collection tools used were obtainedthrough library research literature in the form of books, legislation, and newspaperarticles from the public or from the internet. The results showed that the processof changing the Constitution of 1945 Years 1999 to 2002 using this model ofparticipatory democracy based on Participatory democracy theory advanced byDavid Held. The role of the community as a form of manifestation of participatorydemocracy that is extraordinary world can be understood as support for a highlysophisticated telecommunications so as to give a role and a great opportunity forpeople to participate in the process of change towards telibat Act of 1945 Years1999 to 2002"

"The arrangement of Nation Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government. there are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power. "