Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) wajib dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit. Di RSUP Sanglah tahun 2012 rata-rata rekomendasi yang ditindaklanjuti 55,9% dengan rata-rata waktu penyelesaian 55 hari, melebihi ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penentu rendahnya jumlah dan keterlambatan waktu penyelesaian tindak lanjut LHP SPI serta diketahuinya cara pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan focus group discussion. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya dukungan dalam hal komitmen, kepemimpinan, motivasi , dan pengkomunikasian manajer di semua lini, kurangnya dukungan kompensasi non finansial, kurangnya fasilitas , serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP SPI belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua manajer perlu berkoordinasi dalam upaya pelaksanaan tindak lanjut, serta pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP oleh SPI.

---

The Follow-up Audit Reports which is conducted by The Internal Audit Unit in the hospital is mandatory and also is the responsibility of the hospital management. In Sanglah hospital in 2012, the average of 55,9% recommendations was followed-up with an average of 55 days completion time which exceeded the allowed time of completion. The purpose of this study is to determine factors influencing the small number of completion and the delayed completion time of the follow-up audit reports by the Internal Audit Unit and to find resolutions to solve the problems. This is a qualitative descriptive study which uses deep interviews, document reviews and focus group discussions. Data was analyzed with Content Analysis. This study suggests that there was no sufficient support with regard to: commitment, leadership, motivation, and communication system among managers in all levels of management. There were also lack of non financial compensations, lack of facilities and also the absent of guidelines in all units to conduct follow-up which resulted in inadequate Follow ?Up Audit Report by the Internal Audit Unit. Therefore, a Legal Document (Policies) from the Top Manager and coordination among managers are needed to ensure that the follow-up of the audit report is conducted. In addition, it is important for the Internal Audit Unit to implement monitoring and evaluation of the followup of audit reports."

"Hasil pemeliharaan korektif (perbaikan) alat kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar mengalami penurunan yaitu tahun 2012 adalah 53% dan tahun 2013 adalah 49%. Sementara target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUP Sanglah adalah 75%, dan target Kementerian Kesehatan RI adalah 100%. Kondisi ini merugikan pasien yang memerlukan pelayanan alat, dan rumah sakit dari sisi finansial. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil pemeliharaan ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori sistem (input-proses-output). Hasil dan pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya hasil pemeliharaan korektif adalah kurang siapnya faktor-faktor perencanaan pemeliharaan, organisasi IPSRS, pelaksanaan pemeliharaan, dan pengendalian mutu pemeliharaan alat kesehatan. Saran ditujukan kepada manajemen RSUP Sanglah adalah perlunya penambahan minimal 7 orang dan pelatihan berkala terhadap teknisi dan operator; Pengendalian peredaran merek-merek dan alat-alat yang kurang berkualitas di rumah sakit; Penyederhanaan prosedur pengadaan barang/ jasa internal dan mempercepat proses pengadaan suku cadang; Pemanfaatan pihak ketiga untuk pemeliharaan alat-alat berteknologi tinggi, dan KSO alat kesehatan yang menguntungkan rumah sakit; Perencanaan yang berbasis kebutuhan aktual di lapangan; Pelaksanaan pemeliharaan preventif yang sesuai rekomendasi pabrik; serta peningkatan motivasi staf agar bekerja untuk mencapai target.

---

The result of medical equipment corrective maintenance (repair) in Sanglah General Hospital, Denpasar, year 2012 and 2013, were low (53% in 2012 and 49% in 2013), while target of Sanglah Hospital is 75%, and of Ministry of Health (MOH) standard is 100%. This condition will adverse to the pasien, and hospital because of financial loss. The study used qualitative and system approaches (input-process-output), and to find out the factors that affect those low result. The result concluded that the problem was caused by lack of technician and at least additional of 7 persons is needed. This study suggested to restrict the unqualified medical equipment at Sanglah Hospital, simplify and faster the spareparts procurement procedures, involve third party participation to maintain the advance medical equipment and joint operasional (KSO) of medical equipment, planning based on the actual target, implementation of maintenance based on manufacturer recommendation, and improve staff motivation to achieve the hospital target on quality improvement."

"Rumah Sakit Pendidikan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melibatkan residen untuk berinteraksi dan melaksanakan tindakan-tindakan medis tertentu dibawah pengawasan dan pendelegasian wewenang dari dokter penanggung jawab pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan residen dalam pemberian pelayanan dan risiko tindakan medis residen yang didelegasikan padanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara dan penelusuran dokumen. Analisis data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tindakan medis oleh residen adalah besar karena bukan staf medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah HBL RSUP Sanglah tidak mengatur tentang tindakan medis yang dilakukan oleh residen meskipun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mensyaratkan adanya perlindungan hukum bagi residen. Risiko pemberian tindakan medis yang dilakukan residen sangat berisiko mengingat hasil analisis yang dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan adalah tidak adanya pengaturan secara tegas yang tertuang. Saran yang utama adalah adanya aturan pelaksana dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan yang jelas tentang perlindungan hukum kepada residen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

Teaching Hospital in the provision of health services to the community is to engage residents to interact and carry out certain medical acts under the supervision and delegation of authority from the physician in charge of the service. The purpose of this study was to determine the position of resident in service delivery and the risk of resident medical actions delegated to him.

This research is a qualitative descriptive study, by conducting interviews and document searches. Data analysis is done by content analysis. The results showed that the risk of medical treatment by a resident is great because the resident is not a medical staff.

The conclusion of this study is Sanglah HBL does not regulate medical procedures performed by residents although Medical Education Law requires the existence legal protection for residents. The risk of giving medical treatment undertaken resident is very risky because of the results of the analysis conducted on the rules of law that have been done show no rule expressly set forth.

The main suggestion was made rule of implementation of Medical Education Law issued by the Ministry of Health and Ministry of Education are clear about the legal protection to the residents in the delivery of health services."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan beberapa faktor internal dan eksternal rumah sakit terhadap lama hari rawat pasien bedah di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian ini menggunakan rancangan studi retrospektif yang mencatat data pasien bedah yang dirawat di ruang rawat inap bedah kelas III RSUP Sanglah selama tahun 2011. Dari 11 variabel independen yang dinilai, didapatkan 5 faktor yang memiliki hubungan bermakna terhadap lama hari rawat pasien yang menjalani pembedahan. Kelima faktor tersebut berturut turut dari yang terkuat hubungannya adalah; diagnosa penyakit, komplikasi operasi, jenis operasi, teknik operasi dan pelaksana operasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan formula untuk memprediksi lama hari rawat pasien bedah yang baru masuk rumah sakit.

---

This study aimed to determine the relationship of internal and external factors of hospital to length of stay in surgical patients at Sanglah Public General Hospital. This study used a retrospective study design that records data surgical patients treated in the surgical ward Sanglah General Hospital during 2011. Of the 11 independent variables considered, it was found five factors that have significant ties to length of stay for patients who undergo surgery. Consecutive five factors of the strongest relationships were; diagnosis of disease, complications of surgery, type of surgery, operative techniques, and operator of surgery. The results of this study can also be used as a formula to predict the length of stay day of a new ambulatory surgical patients who admitted to hospital."

"Salah satu indikator perbaikan mutu dan keselamatan pasien yang diprioritaskan adalah indikator mutu klinis tentang kesalahan obat dan kejadian nyaris cedera di RSUP Sanglah sebagai standar yang berfokus pada pasien adalah "Manajemen dan Penggunaan Obat". Penelitian ini berfokus "Manajemen dan Penggunaan Obat" di rawat inap Ruang Angsoka RSUP Sanglah (Studi kasus prescription eror) menggunakan pendekatan manajemen Plan, Do, Check, Act (PDCA). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada bulan Januari 2014 ? Maret 2014 di rawat inap Ruang Angsoka RSUP Sanglah. Dari ke-enam parameter didapatkan kurangnya sosialisasi secara kontinu dan berkesinambungan dari top manajer sampai lower manajer, tempat penulisan pada KIO (Kartu Instruksi Obat) mengikuti Standar Joint Commission International Accreditation tanggal 24 April 2013. Perlu adanya flowchart tentang prescription error agar tidak terjadi kejadian berulang dan juga dapat memperbaiki mutu depo farmasi Ruang Angsoka.

---

One indicator of the quality improvement and patient safety is a priority on clinical quality indicator of medication errors and near miss incidence in Sanglah hospital as a standard that focuses on the patient is the "Medication Management And Use". How management analysis focused "Medication Management and Use" in Angsoka ward of Sanglah Hospital in Denpasar (prescription error case study) used PDCA approaches: Plan, Do, Check, Act. This study was a qualitative study conducted in January 2014 ? March 2014 in Angsoka ward of Sanglah hospital. Out of the six parameter, we found (1) lack socialization continuous from top managers to lower managers, (2) insufficient writing place in Drug Instruction Card Sanglah hospital according to the rule of the Joint Commission International Accreditation. We suggested to build flowchart of prescription errors in order to avoid recurrence and to improve the quality of pharmaceutical Angsoka ward future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption."

"Pemakaian antibiotika tidak rasional menyebabkan resistensi antibiotika. Implementasi kebijakan penggunaan antibiotika di RSUP Sanglah Denpasar belum pernah di evaluasi. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi kebijakan penggunaan antibiotika, mencegah resistensi antibiotika dan mengetahui penerapan intervensi WHO untuk peningkatan penggunaan obat rasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara dan penelusuran dokumen. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penggunaan antibiotika dan penerapan intervensi WHO belum berjalan baik. Pencegahan resistensi antibiotika belum terkoordinir baik dari empat pilar Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Diperlukan revisi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pengguna anantibiotika, juga pencegahan dan pengendalian infeksi.

---

Irrational use of antibiotics lead to antibiotic resistance. Implementation of the policy on the use of antibiotics in Sanglah Hospital in Denpasar has never been evaluated. The purpose of this study to know the implementation of policy on the use of antibiotics, preventing antibiotic resistance and determine the application ofthe WHO interventions to improve rational drug use. This research is aqualitative descriptive study, with interviews and document searches. Data analysis with content analysis.

The results showed the use of antibiotics policy implementation and application of WHO intervention has not gone well. Prevention of antibiotic resistance have not been well coordinated team of four pillars of Antimicrobial Resistance Control Program. Required revision and dissemination of antibiotic usage policy enforcement, as well as prevention and control of infection."