Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 148579 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Rahadian Prima Nugraha
"ABSTRAK
Tesis ini merupakan penelitian yuridis normative yang membahas mengenai konstitusionalitas pemilukada di daerah otonomi khusus Papua berdasarkan konsep demokrasi deliberative Jurgen Habermas dan keadilan distributive John Rawls yang merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultur, sehingga harus mempertimbangkan kondisi komunitas/masyarakat yang relatif tertinggal dari dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik. Masyarakat Papua telah memiliki budaya dan mekanisme sendiri dalam memaknai kontestasi politik yang berbeda dengan perundangan di bidang pemilu, yaitu dengan menggunakan mekanisme noken serta adanya syarat khusus harus orang asli Papua untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Papua. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi harus memberikan tempat khusus bagi entitas minoritas tersebut dalam konstitusi yang hidup melalui putusan. Berdasarkan penelitian ini, konsitusi Indonesia sebenarnya telah menganut konsep demokrasi deliberative dalam kehidupan ketatanegaraannya, namun hanya pada tataran formil dan belum menyentuh implementasi konsep deliberative. Selain itu, perlakuan khusus terhadap masyarakat Papua telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dilihat dari konsep demokrasi deliberative dan keadilan distributive. Namun demikian, kedua konsep tersebut memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk lebih menjaring aspirasi masyarakat khususnya entitas minoritas dalam suatu diskursus politik.

ABSTRACT
This thesis is a normative study discussing the constitutionality of special election in the special autonomous region Papua based on the concept of deliberative democracy by Habermas and distributive justice by John Rawls. Those concepts reflect the description of democracy implemented in Indonesian multicultural society; therefore it should consider the condition of community/society that relatively lags behind in many aspects of life, whether social, educational, economic and political. Papuan society has its own culture and mechanism in understanding different political contestation with legislation in the field of elections, namely, by using a “noken” mechanism and special requirement, that is indigenous Papuans, for Governor/Deputy Governor of Papua. Constitutional Court as the final interpreter of the constitution must give a special place to the minority entity in the living constitution through the verdict. According to this research, Indonesia has actually embraced the concept of deliberative democracy in its political subdivision's life, yet just on the formal level and not on deliberative concept implementation. Furthermore, the affirmative action taken for Papuan people is in accordance with the values of constitution viewed from the concept of deliberative democracy and distributive justice. Nevertheless, those two concepts necessitate the government to gather people aspirations especially the minority entity in a political discourse."
2014
T39065
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Anthon Ferdiansyah
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

ABSTRACT
This thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions.
"
2016
T46063
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) pertimbangan Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing kepada pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; serta (3) usulan pemberian legal standing terhadap pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Teori dalam menilai pemohon memiliki legal standing atau tidak, salah satunya adalah teori legal standing. Teori legal standing point d’interet point d’action yaitu tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Para pemohon dalam perkara No. 36/PUU- X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Mahkamah tidak tepat menilai para pemohon dalam perkara No. 36/PPU-X/2012 dan No.7/PPU-XI/2013 memiliki legal standing. Karena para pemohon tidak memiliki dasar (kepentingan) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Selain itu terdapat dissenting opinion hakim konstitusi yang menguatkan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing."
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Uli Nathasya
"Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang terkait satu dengan yang lain. Pemilu menjadi cara yang dipilih untuk menciptakan wakil-wakil rakyat yang dapat merepresentasikan keinginan dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilangsungkan untuk memilih anggota legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus memenuhi persyaratan untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Persyaratan tersebut adalah syarat suara mayoritas mutlak dan syarat persebaran suara. Kedua syarat tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, syarat persebaran suara tidak diberlakukan. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, kehadiran syarat persebaran suara adalah untuk mengakomodasi keberagaman antar daerah di Indonesia. Keberagaman atau perbedaan tersebut terutama dalam hal jumlah penduduk. Hadirnya syarat persebaran suara juga menjadikan daerah sebagai objek sehingga kelak daerah dapat memberikan legitimasinya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ketidakberlakuan syarat persebaran suara akan membawa berbagai dampak baik dari sisi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari sisi daerah. Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah perolehan suara yang terpusat di daerah-daerah tertentu, muncul konsep minority of directors vs. majority of directed, kampanye yang berfokus pada daerah tertentu, dan pengesampingan makna demokrasi.

People’s sovereignty, democracy, and election are connected to each other. Election happens to be the method that is chosen to generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the meaning of democracy will be neglected.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58612
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Mulya Bunga Mayang
"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU.
Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta membatasi banyaknya jumlah sengketa yang akan masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (Mahkamah Konstitusi). Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan desain penegakan hukum Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya melihat terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan, sehinga tidak mempertimbangkan peristiwa lainnya seperti tindak pidana Pilkada apabila ketentuan ambang batas selisih suaranya sudah tidak terpenuhi.
Guna menjamin hak konstitusional pemohon, perlu segera membentuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta menghapuskan ketentuan ambang batas selisih suara, selama Badan belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tetap memperhatikan substansi pokok permohonan pemohon tanpa mengesampingkan ambang batas selisih suara.

Law Number 10 of 2016 mandates the decision on the resolution of the Regional Head Election results by the Special Judiciary Body, but the Constitutional Court authorized the dispute settlement on the result of Regional Heads Election before the Special Judiciary Body formed. In dispute settlement on the result of Regional Heads Election, the margin threshold of the difference votes between the petitioners and the winner of the Regional Heads Election is 0.5% to 2% determined from the decision of the vote result by the General Election Commission.
Basiclly the legislator stipulation of margin threshold as a form of simplification and to limit the number of disputes that be registered to dispute settlement on the result of Regional Heads Election institution (the Constitutional Court). This stipulation does not guarantee the petitioners constitutional rights, because based on the design of law enforcement in the Regional Head Election, the Constitutional Court only sees the significant dispute over the determination of votes, so that it does not consider other events such as the Regional Head Election criminal offense if the stipulation on the margin threshold is not fulfilled
In order to guarantee the petitioners constitutional rights, the government needs to establish immediately the Special Judiciary Body mandated by Law Number 10 of 2016 and abolish stipulation of margin threshold in the dispute settlement on the result of Regional Heads Election, as long as the Special Judiciary Body has not been formed, the Constitutional Court in settle disputes on the results of the Regional Head Election still considers the main substance of the petition of the petitioners without prejudice to the margin threshold.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55070
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Keputusan MK untuk menyerahkan kembali kewenangan dalam memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah kepada MA menimbulkan polemik dan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. Ada pihak yang berpendapat bahwa keputusan itu sudah tepat dan ada pula pihak yang berpendapat bahwa keputusan MK tersebut keliru. Apapun pandangan dari pendapat yang berbeda tersebut, MK telah berkesimpulan bahwa kuputusan itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tak bisa diganggu gugat. Persoalnnya sekarang adalah bagaimana solusi yang terbaik untuk mengantisipasi persoalan hukum lain yang timbul akibat dari keputusan MK tersebut. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian hukum ini adalah normatif, bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penafsiran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MK untuk mengembalikan kewenangan memutus sengketa pilkada kepada MA sudah tepat, karena pemilihan kepala daerah adalah rezim pemerintahan daerah (pemilu lokal). Akibat dari putusan itu pemerintah harus membentuk lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang sederajat dengan KPU yang dapat disebut komisi pemilihan kepala daerah (KPKD) namun lembaga hanya berkedudukan di provinsi dan kabupaten / kota, untuk tingkat kasasi kewenangan diserahkan kepada MA"
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Al-Amin Ihza
"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Topo Santoso
"Indonesian general election 2004 is the second general election after the fall of Suharto's regime. There have been revolutionary changes on Indonesian general election law and system compare to Indonesian general election that took place during the New Order Regime. Indonesia general election 2004 got very large attention from around the world. Other slate were willing to assist in election by providing international observers la closely look at the fairness, impartial process of election have bee well achieved Observation on general election means gather information on the process of election and give opinions based on information which gathered by people that do not have any authority to intervene on the process. In contrast, Pengawas Pemilu (Indonesian General Election Observer) as a formal body which takes part on general election process has / duties to observe, take reports, carry on Ihe reports and settle any disputes. Therefore, Pengawas Pemilu has different functions and authorities compare to others. However, as long as people still do not have any confidence on the process regarding the fairness and neutrality of the general election committee, the role of general election observers is still very important."
2004
JHII-1-4-Juli2004-801
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>