Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti beragumen bahwa gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini memenuhi semua prasyarat untuk diakui sebagai sebuah gerakan sosio-politik. Peneliti juga berargumen bahwa di dalam kesempatan struktur politik, organisasi Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami keadaan yang disebut sebagai kurvalinier dalam hubungannya dengan struktur politik dan kemunculan gerakan sosial. Peneliti juga berargumen bahwa terjadi instabilitas jejaring elit di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon ini. Karena disatu sisi gerakan ini disupport oleh beberapa pihak elit, namun di sisi yang lain beberapa elit dilain pihak menolak atau membiarkan gerakan ini dalam situasi yang tidak jelas, dan elit yang membantu pun tidak terlalu signifikan membantu. Dan di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon, peneliti berargumen bahwa para aktivis penggerak tidak mengalami represi dari negara. Sedangkan di dalam upaya memobilisasi sumberdaya, organisasi P3C dan para elit keraton Cirebon terhalang oleh kondisi finansial yang tidak cukup namun di dalam pengelolaan organisasinya berjalan dengan cukup baik dan tidak menjadi halangan. Dan terkahir, dari sisi framing, peneliti berargumen bahwa aktivitas agitasi dan framing di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik, baik itu dengan media seminar, demonstrasi, maupun lewat berbagai terbitan tulisan di media.

---

This study discusses the Failure of Regional Expansion Efforts in Indonesia (Case Study of the Presidium Movement for the Establishment of the Province of Cirebon in the Efforts to Expand Cirebon Province for the Period of 2000-2018). This research uses Social Movement Theory, Political Opportunity Structure Theory, Resource Mobilization Theory Theory, and Collective Action Frames Theory in dissecting the research problems raised regarding what causes the Cirebon Province regional divergence movement to fail. By using a qualitative method that is by library research and collecting data through in-depth interviews. The researcher argues that the Cirebon Province regional divergence movement fulfills all the prerequisites to be recognized as a socio-political movement. The researcher also argues that on the occasion of political structure, the organization of the Presidium for the Establishment of the Province of Cirebon (P3C) experienced a condition called curvalinier in relation to political structure and the emergence of social movements. Researchers also argue that there is instability in elite networks in the efforts to expand the Cirebon Province. Because on the one hand this movement is supported by some elite parties, but on the other hand some elites on the other hand reject or leave this movement in unclear situations, and the elite who help is not too significant to help. And in seeking the expansion of the Cirebon Province, researchers argued that activist activists did not experience repression from the state. Whereas in the effort to mobilize resources, the P3C organization and the elite of the Cirebon palace were hindered by inadequate financial conditions but in managing their organizations well and did not become a hindrance. And finally, in terms of framing, researchers have argued that agitation and framing activities within this organization can run well, be it through media seminars, demonstrations, or through various writing publications in the media."

"Tulisan ini menganalisis konsep pemekaran daerah otonomi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya melakukan tinjauan terhadap keberlanjutan pembentukan daerah otonomi baru provinsi kepulauan nias. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Daerah otonomi baru dapat lahir sebagai perwujudan terjadinya penggabungan hingga pemekaran suatu daerah. Esensi dilakukannya pemekaran daerah ialah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik berdasarkan asas desentralisasi. UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis pembentukan daerah otonomi baru dan selanjutnya diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007. Persyaratan dalam pemekaran daerah diantaranya: 1) persyaratan dasar kewilayahan; 2) persyaratan dasar kapasitas daerah; dan 3) persyaratan administratif. Masyarakat Kepulauan Nias dan pemerintah Kepulauan Nias menyetujui pemekaran daerah mendorong BPP-PKN untuk mengupayakan terealisasinya pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Nias. Kepulauan Nias telah memenuhi seluruh persyaratan untuk melakukan pemekaran. Proses rancangan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Nias telah sampai pada pembahasan di tingkat pusat antara pemerintah dan DPR. Adapun yang menjadi kendala terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan oleh landasan teknis terkait pemekaran yang masih diuji relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2014 serta penundaan pemekaran wilayah yang dilakukan pemerintah saat ini dikarenakan bukanlah menjadi program kerja prioritas.

---

This paper analyzes the concept of the expansion of a new autonomous region based on applicable laws and regulations and then reviews the sustainability of the formation of a new autonomous region in the Nias Islands province. This thesis uses doctrinal research methods. New autonomous regions could be born as a manifestation of the merger or expansion of a region. The essence of regional expansion is to achieve effectiveness and efficiency of public services based on the principle of decentralization. Law No. 23 of 2014 became the juridical basis for the formation of new autonomous regions and was further regulated in the Government Regulation No. 78 of 2007. Requirements for regional expansion include: 1) basic regional requirements; 2) basic regional capacity requirements; and 3) administrative requirements. The people of the Nias Islands and the government of the Nias Islands agreed to regional expansion, encouraging BPP-PKN to strive for the realization of the creation of a new autonomous region for the Nias Islands Province. The Nias Islands have fulfilled all the requirements for expansion. The design process for the formation of a new autonomous region for the Nias Islands Province has reached discussions at the central level between the government and the House of Representatives. The obstacles to regional expansion are caused by the technical basis related to expansion which is still being tested for its relevance to Law No. 23 of 2014 and the current government's postponement of regional expansion because it is not a priority work program."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan terkait perluasan hutan konservasi melalui taman nasional dan berdampak secara signifikan kepada masyarakat sekitar hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan adaptasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, yaitu salah satu komunitas masyarakat yang adaptasinya dikatakan berhasil karena tidak kembali merambah hutan sebagai dampak positif pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh taman nasional Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota dan ketua Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, tokoh utama pendampingan yang juga direktur Negri Kopi, serta salah satu karyawan Negri Kopi yang berperan di bagian pemasaran. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana proses petani beradaptasi untuk mempertahankan penghidupannya dan memanfaatkan berbagai kelebihan yang mereka miliki untuk mencapai sustainable livelihood. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah lokal, untuk mendukung dan membantu promosi dari berbagai produk yang menjadi komoditas utama masing-masing kampung seperti Kampung Pojok dengan kopi, ataupun Kampung Sarongge dengan ekowisata, sebagai bentuk apresiasi atas usaha petani dalam beradaptasi dengan perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

---

The background of this research is the policy issued by the Ministry of Forestry on expanding conservation forest through national parks which has a significant impact on the communities surrounding the forest. This research aims to describe the adaptation activities which is conducted by Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, one of the forest community that was said to be successful because they did not return to the forest as a positive impact of the assistance and aid by external parties and the National Park itself. This research uses a qualitative method with a descriptive type of research. Informants on this research were chosen using snowball sampling technique. It consists of members and leader from the Satria Mandiri Forest Farmers Group and their partners who assist them in adaptation, who are also the chief directors of the Negri Kopi. This thesis discusses how Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri way of adaptation and livelihood strategy are able to protect their livelihood, utilizing their advantages to reach sustainable livelihood. In an effort to a better understanding the adaptation of Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, this research uses the Household Livelihood Framework (HLS).

"

"ABSTRAK

Pada pengecoran aluminium dihasilkan limbah dross yang merupakan hasil oksidasi logam-logam yang berbentuk serbuk Dari hasil pengujian komposisi, ternyata dross ini memiliki kandungan alumina yang tinggi, yaitu 61,67 %. Dengan kandungan alumina yang tinggi ini make diusahakan pemanfaatan dross limbah ini sebagai refraktori alumina kadar tinggi, dengan melakukan penelitian terhadap sifat-sifat refraktorinya.

Penelitian dilakukan dengan menambahkan silika sebesar 5%; 7,5% dan 10% serta 5 % air dan 5% bentonit sebagai pengikat. Pada tahap awal dilakukan proses persiapan dross, yang meliputi penyaringan kasar, pengeringan, pengklasifikasian serta pemfotoan struktur serbuk dross. Tahap kedua adalah pembuatan sampel pengujian, yang meliputi pencampuran dross dengan air, bentonit dan silika tambahan; kompaksi dengan beban 400 kg/cm2; pengeringan dengan temperatur 400°C selama 1 jam dan pembakaran pada temperatur 1350°C selama 24 jam. Tahap terakhir adalah pengujian ekspansi termal, ketahanan kejut temperatur dan pengamatan struktur.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terjadi penurunan koefisien ekspansi termal, yaitu berturut-turut untuk penambahan silika 5 % (9,04.10^-6 °c^-1); 7,5 % (8, 18.10^-6 °C^-1) dan 10 % (7,13.10^-6 °c^-1). Sementara hasil pengujian ketahanan kejut temperatur tidak memperlihatkan kecenderungan, yang kemungkinan disebabkan pada saat proses pengujian, maupun dari material dasarnya. Siklus untuk masing-masing penambahan silika 5 %; 7 ,5 % ; dan 10 % adalah lebih dari 30 siklus, 19 siklus dan 22 siklus. Untuk pengamatan struktur mengalami kesulitan karena fokus yang tidak tepat, akibat dari tidak meratanya permukaan sampel. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa limbah dross pengecoran aluminium dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan refraktori, karena sifat-sifat refraktorinya masih berada dalam batas-batas material refraktori. Refraktori dari dross limbah pengecoran ini dapat dimanfaatkan pada kondisi dengan beban yang tak berlebih, yaitu pada bagian atap dapur pengecoran.

---

ABSTRAK

The casting of aluminum yields the dross as the powder result of metal oxidation. Based on the composition testing, it's observed that this dross has high alumina content, i. e 61,6 7 %. In order to benefit its high alumina content, a research of dross on its characteristic as high alumina has been done.

The research is done by varying silica (5%; 7.5% and 10 %) added into the dross, mixed with 5 % water and 5% bentonite as the binders. The first step is the preparing of the dross by coarse screening, drying, sizing and dross structure photographing. The next step is making testing sample, through the mixing and blending dross with added silica, water and bentonite; compacting the sample under load of 400 kg/cm^2; drying in 400°C for an hour and firing in 13 50°C for 24 hours. The last step is testing the sample, i.e. thermal expansion testing, thermal shock resistance testing and structure observing.

Based on thermal expansion testing, thermal expansion coefficient decreased as the percentage of added silica is increased. The coefficient is 9.04 x 10^-6 °C^-1 in the adding 5 % silica; 8.18 x 10^-6 °c^-1 in 7.5% and 7.13 x 10^-6°C^-1 in 10%. The results of thermal shock resistance testing do not show any trend, which can be caused by condition of testing and the complexity of raw material. It is difficult to observe the structure because of the unflatness of the sample surface. It is concluded from this research, that the dross from aluminum casting can be used for the material of refractory bricks production, because its characteristics are in the range of requirement. This brick can be used where the condition is not overloaded, such as the roof of the furnaces. "