Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dokter adalah profesi yang terikat pada prinsip dalam etika kedokteran dan prinsip dasar yang tidak mengambarkan nilai atau tujuan komersil dari profesi kedokteran dalam melakukan praktik kedokteran. Akan tetapi tidak dipungkiri permintaan akan pelayanan jasa kedokteran semakin meningkat sehingga jumlah fakultas kedokteran maupun rumah sakit di Indonesia juga meningkat. Dalam lingkungan ASEAN profesi jasa kedokteran dalam perdagangan jasa dibentuk melalui MRA Praktisi Medis, yang dasar pembentukannya adalah Artikel VII GATS, yang lalu diatur kembali dalam Artikel V AFAS perihal pengakuan atas pendidikan dan pengalaman seseorang yang telah ditempuh atau diterima di suatu negara anggota oleh negara anggota lainnya yang menjadi negara tujuan. Meski MRA Praktisi Medis telah diakomodir oleh Perkonsil 157/2009 tentang Tata Cara Registrasi Dokter Warga Negara ASEAN yang akan Melakukan Praktik di Indonesia, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit dan aturan terkait lainnya di Indonesia, tidak semata-mata menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka akses pasar bagi jasa kedokteran terutama dalam Modus 4 jasa kedokteran. Masing-masing negara anggota ASEAN telah mengatur persyaratan dan kualifikasi untuk mendapatkan registrasi bagi praktisi medis asing untuk melakukan praktik kedoteran di negara tujuan dengan mengacu kepada MRA Praktisi Medis dengan menambahkan persyaratan tambahan yang dirasa perlu (necessary) berdasarkan prinsip domestic regulation. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan MRA Praktisi Medis di Indonesia terutama kendala kemampuan bahasa. Akan tetapi diluar dari hambatan tersebut terdapat peluang pelaksanaan MRA Praktisi Medis yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah-wilayah Indonesia dan lapangan pekerjaan di dalam maupun luar negeri.

---

Doctor is a profession that is bound by principles in medical ethics and basic principles that do not reflect the value or commercial objectives of the medical profession in practicing medicine. However, it is undeniable that the demand for medical services is increasing so that the number of medical faculties and hospitals in Indonesia is also increasing. In the ASEAN environment, the medical services profession in the service trade is formed through the MRA of Medical Practitioners, the basis of which is Article VII GATS, which is then rearranged in Article V AFAS regarding the recognition of one's education and experience that has been taken or received in a member country by member countries. others which are the destination countries. Although the MRA of Medical Practitioners has been accommodated by Perkonsil 157/2009 concerning Procedures for the Registration of Doctors for ASEAN Nationals to Practice in Indonesia, Law 29/2004 on Medical Practice, Law 44/2009 on Hospitals and other related regulations in Indonesia, are not simply stated that the Indonesian government opens market access for medical services, especially in Mode 4 of medical services. Each ASEAN member country has regulated the requirements and qualifications to obtain registration for foreign medical practitioners to perform medical practice in the destination country by referring to the MRA of Medical Practitioners by adding additional requirements deemed necessary based on the principle of domestic regulation. This can be an obstacle in the implementation of MRA Medical Practitioners in Indonesia, especially language skills constraints. However, apart from these obstacles, there are opportunities for the implementation of MRA for Medical Practitioners, to meet the needs of health workers in Indonesian regions and employment opportunities at home and abroad."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"

Tesis ini membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jasa konstruksi dan ketenagakerjaan untuk mengetahui liberalisasi modus 4 GATS pada pengaturan Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing di bidang jasa konstruksi, kesesuaiannya dengan schedule of commitment Indonesia dan ketentuan GATS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perdagangan di bidang jasa dan WTO, bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel dalam koran atau jurnal, dan ensiklopedia yang terkait dengan perdagangan di bidang jasa dan WTO. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu menyeragamkan nomenklatur terkait jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi, dan Indonesia perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa konstruksi khususnya penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze Indonesian laws and regulations related to construction and labor services to determine the liberalization of the mode 4 GATS in Indonesia's regulations for the use of foreign workers in construction services, the compliance with Indonesia's schedule of commitment and GATS provisions. This research applies a juridical normative approach through literary research. Information and data obtained analyzed qualitatively. The researcher suggests that Indonesia needs to make uniform nomenclature related to construction services and construction workers. Indonesia needs to improve Indonesia's laws and regulations as domestic regulations to adjust to the development of liberalization of construction services, especially the use of foreign construction workers in Indonesia.

"

"World Trade Organization (WTG) telah menghasilkan Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services-GATS). Dalam GATS terdapat prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari Most Favoured Nations; National Treatment; dan Transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin merebaknya masalah globalisasi serta liberalisasi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, akan mempengaruhi industri asuransi di Indonesia. Apabila Indonesia akan membuat komitmen dalam jasa asuransi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan GATS. Konsekuensi pelaksanaan komitmen itu ialah melakukan reformasi terhadap semua peraturan perundangan-undangan di bidang asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan GATS.Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah apakah peraturan perundangan-undangan perasuransian yang berlaku saat ini telah mendukung apabila Indonesia membuat komitmen untuk tunduk pada GATS dalam sektor jasa asuransi dan bagaimana prakteknya di Indonesia; hal-hal apakah yang ditentukan oleh GATS terhadap negara-negara anggotanya dalam membuat komitmen serta bagaimana proteksi Pemerintah Indonesia terhadap industri asuransi nasional melalui peraturan. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif.Dalam menarik kesimpulan akan digunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia masih terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan prinsip National Treatment. Dalam kenyataannya, walaupun Indonesia belum membuat komitmen dalam GATS, ada beberapa perusahaan asuransi asing, dengan bentuk joint venture antara pihak asing dengan pihak nasional, yang telah melakukan usahanya di Indonesia. Dalam membuat komitmen di GATS, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban oleh negara anggota, sebagaimana yang dimuat dalam GATS. Secara garis besar, proteksi pemerintah terhadap industri asuransi nasional dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal, yaitu perlindungan terhadap kepemilikan saham pihak nasional; pembatasan bagi pihak asing; kesehatan perusahaan asuransi nasional."

"Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, _serta untuk mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum pe-raagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di dala m Mode 4. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian nonnatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitati f.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natura/ person ) tidak jelas, serta tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dala m Mode 4, antara lain visa dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk memanfaatkan Mode 4 dalam li beralisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia melakukan strategi ekspor dan sttategi impor. Penelitian ini antara lain menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus beralih ke keunggul an kompetitif, yaitu dengan mcningkatkan kualitas TKL.

---

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services (GATS) Mode 4 and discusses Indonesia's interests in the liberalization of trade in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of liberalization of Mode 4 and the effort of liberalization for Indonesia, and to know·what lndonesia is going to do in the i·nternational trade forum to meet its interests in . Mode 4.This thesis uses methods that are prescriptive normative research using qualitative approaches. The results of t his study indicate that in GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of constraints in Mode 4. including visas and work pem1its. the GATS Mode 4 definition problems, and the recognition of qualifications.The results of this study also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4 trade in services:>, Indonesia is pursuing export and import strategies. This research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a competitive advantage. namel y by improving the quality of Indonesian workers."