Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minangkabau merupakan salah satu etnis di Indonesia yag masih menjunjung tinggi hukum adat dalam menyelesaikan konflik terutama konflik tanah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menelusuri sebuah kasus sengketa harta pusaka tinggi di Jorong Sarilamak, tepatnya Kaum Simbua yang telah mengalami konflik terkait harta pusaka tinggi sejak tahun 2003. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kronologi peristiwa yang pada akhirnya memunculkan konflik dan menciptakan terbentuknya teritori. Ruang ini adalah harta pusaka tinggi yang kemudian diklaim oleh beberapa kubu sehingga membentuk teritoral. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan konflik adalah pergeseran nilai-nilai adat istiadat di Minangkabau. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh aktor konflik untuk melakukan klaim terhadap harta pusaka tinggi sehingga tercipta teritori. Konflik ini juga merusak tatanan hukum adat dan tali persaudaraan di Kaum Simabua.

---

Minangkabau is one of the ethnic groups in Indonesia that still upholds customary law in resolving conflicts, especially land conflicts. Therefore, this study seeks to trace a case of high inheritance dispute in Jorong Sarilamak, precisely the Simbua who have experienced conflicts related to high heirlooms since 2003. This research seeks to answer how the chronology of events that ultimately lead to conflict and create territorial formation. This space is a high heirloom treasure that is then claimed by several camps so that it forms a monitored. This research uses qualitative research concepts with data collection methods namely in-depth interviews, observations, documentation, and library reviews. The results of this study show that the root cause of conflict is a shift in the values of customs in Minangkabau. This momentum is then utilized by conflict actors to make claims against high heirlooms so as to create territory. This conflict also damages the customary legal order and the fraternal ropes in the Simabua. "

"ABSTRAKSahara Barat merupakan sebuah wilayah di Afrika Utara yang pernah menjadi koloni Spanyol. Selama berabad-abad sejak abad ke ll sampai abad ke I9 Masehi Sahara Barat merupakan penghubung antara Sub Sahara dengan Wilayah Sahara Barat. Sekitar pertengahan abad ke ll maschi, Konfederasi Sanhaja beraliansi dengan suku Lamtuna untuk mendirikan dinasti Almoravid yang kckuasaannya saat ini meliputi Maroko, Tlemcen, semenanjung Iberia hingga ke utara meliputi Mauritania, Senegal dan Mali kemudian ke selatan meliputi kerajaan Ghana. Pada Abad ke 16 masehi, Dinasti Saadi Arab menaklukan Kerajaan Songhai yang berada di sekitar Sungai Niger. Perdagangan Trans Sahara menjadikan Sahara Barat sebagai jalur straregis antara Timbuktu yang bcrada di Mali dcngan Marakesh.Tahun i884 dalam konferensi Berlin, Spanyol mendapatkan Sahara Barat sehingga selanjutnya Sahara Barat dikenai juga dengan Sahara Spanyol. 10 Mei tahun 1973, sebuah organisasi pembcbasan kawasan Sahara Barat di utara Afrika bernama Polisario dibentuk. Organisasi yang bertujuan tmtuk mempeijuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol itu mendapatkan sambutan meluas dari masyarakat setempat. Sepuluh hari setelah dideklarasikan Front Polisario melancarkan serangan untuk pertama kalinya terhadap angkatan darat Spanyol.Sebuah kesepakatan antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko secara diam-diam dibuat oleh Spanyol yang pada saat itu mengalami permasalahan politik dan ekonomi dalam negeri serta mendapat tekanan dari komunitas internasional terutama PBB yang mcngeluarkan resolusi tahun 1960 tentang dekolonisasi negara-negara non seMgovernmerzl. Selain itu, Spanyol juga baru mengalami keguncangan politik dalam negeri yang mengakibatkan terjadinya perubahan rezim di Spanyol.Kesepakatan yang dibangun antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko adalah pcmbagian kawasan Sahara Barat kcpada Mauritania dan Marcko oieh Spanyol. Hal inilah kemudian yang membuat Polisario sebagai kelompok perlawanan masyarakat Sahara Barat yang bertujuan untuk kemerdekaan Sahara Barat dan mendapat dukungan Al Jazair, melakukan perlawanan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan Scjak tahun 1975 hingga saat ini.

---

ABSTRACTWestern Sahara is a region in North African which has ever become colony of Spanyol. During for centuries since century ll until century I9 Masehi Western Sahara was link between Sub Sahara with Regions Western Sahara. About mid of century I I masehi, Confederacy Sanhaja alliance with tribe Lamtuna for building dynasty Almoravid the power is in this time cover Marocco, Tlemcen, peninsula Iberia is finite to north cover Mauritania, Senegal and Mali then to south cover empire of Ghana. At Century I6 masehi, Dynasty Saadi Arab conquered Empire of Songhai residing in about Niger river. Commerce of Trans Sahara makes Western Sahara as strategic line between Timbuktu residing in Mali with Marakesh.Year |884 in Line conference, Spanyol get Western Sahara so that hereinafter Sahara Barat recognized also with Sahara Spanyol. I0 May year 1973, an organization liberation of area of Westem Sahara in north of African so called Polisario is formed. organization with aim to fight for independence of area of Western Sahara from Spanyol colony get greeting extend from local public. Ten day after declaration Front Polisario launch attack forthe first time his (it?s to ground forces Spanyol.A agreement between Spanyol, Mauritania, and Marocco on the quiet made by Spanyol which at that moment experience problems of domestic economics and politics and also getting pressure from intemational community especially PBB spending resolution year 1960 conceming nations decolonization non self-government. Besides, Spanyol also newly experience disputes home affairs politics resulting the happening of change of regime in Spanyol.Agreement which woke up between Spanyol, Mauritania, and Marocco is area by territory of Western Sahara to Maroceo and Mauritania by Spanyol. The this is then making Polisario as a group resistance of public Western Sahara with aim to independence of Western Sahara and getting support A1 Jazair, make against and generate endless conflict since year 1975 was finite in this time."

"ABSTRAKKonflik tata ruang di wilayah perkotaan mdash;yang bisa berujung pada konflik lahan mdash;tidak hanya melibatkan antar masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah seringkali menggunakan penggusuran paksa sebagai strategi untuk menertibkan lahan-lahan ilegal mdash;seperti tempat berjualan informal dan pemukiman kumuh mdash;agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata kota. Melihat hal ini, terdapat dua pola yang terlihat pada studi-studi yang membahas penggusuran paksa. Pertama, pemerintah dan rulling group yang ada melihat bahwa pemanfaatan ruang kota harus secara legal dengan mengikuti rencana tata kota. Kedua, masyarakat miskin kota melihat bahwa ruang kota merupakan tempat yang dapat dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kedua pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menemui titik temu yang solutif, oleh karenanya penulis berargumen bahwa dibutuhkan suatu lembaga mediasi untuk menjembatani kepentingan di antara keduanya agar tidak timpang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana konflik lahan yang berujung penggusuran paksa ini terjadi antara masyarakat miskin kota dengan pemerintah daerah. Selain itu, artikel ini juga ingin melihat lebih jauh peran LSM dalam kasus penggusuran paksa. Temuan dari artikel ini menunjukan bahwa LSM memiliki peranan penting tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembangun kesadaran ruang masyarakat dalam konflik ruang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

---

ABSTRACTSpatial conflict in urban areas which can lead to land conflicts involves not only inter community groups but also between communities and governments. In practice, governments often use forced evictions as a strategy to discipline illegal lands such as informal selling places and slums so that their designations are in accordance with urban planning. Looking at this, there are two patterns seen in studies that deal with forced evictions. First, the government and the existing rulling group see that the utilization of urban space must legally follow the city planning plan. Secondly, the urban poor see that city space is a place that can and can be utilized by all elements of society. These two opposing views have never met a solvent point of view, and therefore the authors argue that a mediating body is required to bridge the interests between the two in order not to be unbalanced. Using a qualitative approach with an in depth interview method, researchers wanted to see further how land conflicts that led to forced evictions occurred between the urban poor and local governments. In addition, this article also wants to see further the role of NGOs in cases of forced evictions. The findings of this article show that NGOs play an important role not only as mediators, but also as builders of spatial awareness in spatial conflict between government and society."

"Penelitian etnografi ini membahas kompleksitas relasi aktor human dan entitas non human yang berfokus pada peran dan kapasitas dokumen dalam melanggengkan konflik. Surat keputusan izin lokasi yang diberikan negara kepada pengembang swasta PT Sentul City mendorong terjadinya perubahan pada kepengaturan wilayah dan relasi masyarakat di Desa Bojong Koneng. Dokumen tersebut membuka peluang bagi para aktor untuk mengaktifkan perannya dalam berbagai kondisi. Terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui areal konsesi perusahaan memunculkan wacana tentang tindakan perusahaan yang dianggap telah melakukan manipulasi data. Saya berargumen bahwa perubahan relasi antar aktor yang berkonflik didorong oleh kekuatan dokumen melalui produksi dan reproduksi wacana.

---

This ethnographic research discusses the complexity of the relationship between human actors and non-human entities that focuses on documents' role and capacity in perpetuating conflict. The state's location permit decision to private developer PT Sentul City encourages changes to area control and community relations in Bojong Koneng Village. The document opens up opportunities for actors to activate their roles in various conditions. The limited access that the community has to find out about the company's concession areas raises a discourse about companies' actions that are considered to have manipulated data. I argue that documents' power drives the changing relations between conflicting actors through the production and reproduction of discourse."

"Conflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector."