Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Essays on oil and gas industry as natural resources in Indonesia."

"ABSTRAKk Wacana pemekaran Kota Sofifi merupakan kasus yang berujung pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam. Di lihat dari dana perimbangan dengan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan kurang optimalnya tenaga penyuluh merupakan kesenjangan yang mengarah pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam.Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode yang mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari sumber daya alam wacana Pemekaran Kota Sofifi, dengan melakukan perbandingan besar potensi sumber daya alam wilayah 4 (empat) Kecamatan Pulau Halmahera. Hasil penelitian ditemukan 4 (empat)kecamatan wacana pemekaran Kota Sofifi memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi dengan wilayah daratan yang luas dimungkinkan pengembangan jangka panjang daerah tersebut berkembang dengan cepat. Konsep pemecahan sudah dilakukan akan tetapi pemecahan hanya bersifat kesepakatan antara pemerintah induk Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi.Kesepakatan yang dilakukan menghasilkan solusi dan menetapkan 1 (satu) kecamatan Oba Utara sebagai daerah secara administrasi layak dimekarkan.Dengan melihat titik permasalahan baru di 3 (tiga) kecamatan dimungkinkan berdampak pada potensi konflik pengelolaan SDA wacana pemekaran Kota Sofifi.Dari hasil observasi lapangan, penulis menawarkan formulasi model sebagai langkah pemecahan masalah potensi konflik pengelolaan SDA yang didalamnya menjelaskan pembangunan kapasitas, transformasi, negosiasi dan solusi sebagai rumusan langkah-langkah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat wacana pemekaran.

---

ABSTRAK The public view of autonomus City of Sofifi is a case which potentially lead to natural resources management conflict. By comparing equalization centreregional fiscal transfer with regional government vision and mission which prioritize agricultural-based economic development and extension workers who did not work optimally made disparity and potentially led to natural resources management conflict. This research used descriptive qualitative method to know local income from natural resources by comparing the potential natural resourcesin four districts in Halmahera Island. The result of the study indicated that in four districts have great value of potential natural resouces and vast area of land which can hasten the long term regional development. A resolution concept had beenmade however this concept was temporary solution between the central government of Tidore Islands Regency and provincial government. The number of conflicts had been descended from the previous situation where each governments insisted on different interest. The settlement had been reached, one district, North Oba, is administratively passed as autonomous region. The peoplein three districts felt disappointed at government decision. As the result, this decision can lead to the new problem of natural resources management conflict in those three districts. Based on field observation, writer suggests a model of formulation to resolve the problem caused by the public view of natural resources management. The model also included capacity building, transformation, negotiation, and solution as formulation of settlement steps between govenment and society"

"Larantuka merupakan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur yang merukan kota dari Kabupaten Flores Timur. Kecamatan Larantuka merupakan Kecamatan yang terdapat di pinggir pantai dengan pemandangan alam yang cukup indah. Di samping alam pantai yang indah Larantuka juga merupakan wilayah yang terdapat di kaki sebuan gunung yang disebut dengan Gunung Ile Mandiri. Lingkungan alam yang terdapat di Kabupaten Flores Timur dengan kotanya Larantuka memiliki daya tarik yang luar biasa, terutama pada saat Perayaan Pekan Suci Samana Santa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan suasana yang sangat ramai dengan kedatangan para peziarah yang datang dari seluruh wilayah yang ada di Indonesiarnaupun dari manca negara. Dengan adanya kegiatan budaya tersebut menyebabkan Larantuka terkenal diseluruh dunia."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi wilayah di satu sisi dimotori oleh salah satunya modal manusia sedangkan di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu sendiri memicu kesenjangan yang berakibat pada kesejahteraan manusia, sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui konstruksi spasial antara kesenjangan ekonomi dan pembangunan modal manusia di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis location quotient LQ , gini ratio, dan tipologi klassen dalam menemukan kondisi kesenjangan dan membangun konstruksi dengan menggunakan analisis deskriptif. Konstruksi spasial antara kesenjangan pembangunan ekonomi wilayah dan modal manusia menunjukkan pola daerah maju dengan modal manusia tinggi terpusat di sekitar Kota Surabaya, hal ini dipengaruhi oleh posisinya sebagai pusat pemerintahan, pelayanan, atau letaknya yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan, dimana faktor kepadatan penduduk dan struktur ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sedangkan daerah tertinggal dengan modal manusia rendah mendominasi sebagian besar wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik rural dengan basis sektor primer yang dipengaruhi oleh rendahnya kepadatan penduduk dan kualitas pembangunan manusia, terbatasnya aksesibilitas dan belum masuknya teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.

---

ABSTRACTRegional economic development driven by human capital, while on the other hand economic development itself trigger gaps that result in human well being, so this study wanted to know spatial construction between economic inequality and human capital development in East Java Province. This study uses Location Quotient analysis LQ , Gini ratio, and Klassen typology in finding gaps and building construction conditions by using descriptive analysis. Construction spatial between regional economic development and human capital disparities shows the pattern where rapid growth high human capital region centered around Surabaya city, it is influenced by its position as a center of government, services, and located adjacent to the center of growth, where population density and economic structure factor affect economic growth of this region, while relatively backward region low human capital region dominates most areas in East Java Province which has rural characteristics and primary sectors base that are affected by low population density and quality of human development, limited accessibility and limited technology in management of natural resources."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Kondisi masyarakat pesisir saat ini sudah memasuki taraf yang cukup mengkhawatirkan. Sebagian besar masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini juga diperparah dengan adanya fakta bahwa pembangunan di bidang kelautan selama 3 dasawarsa terakhir selalu berada pada elemen terakhir fokus pembangunan nasional. Salah satu masyarakat pesisir yang mengalami kondisi tidak menguntungkan ini adalah masyarakat pesisir Desa Semberejo, Kabupaten Jember. Melihat adanya kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat pesisir Desa Semberejo ini mendorong munculnya organisasi pemuda Jember yang bernama Jember Youth Social Movement ini untuk melakukan upaya pengembangan masyarakat lokal. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tahapan, strategi serta peran organisasi dalam menjalankan upaya pengembangan masyarakat serta ingin menjabarkan upaya pengembangan masyarakat yang sudah dilakukan.

---

The current condition of coastal community has entered a fairly alarming level. Most coastal communities live below the poverty line. It is also compounded by the fact that the development in the marine field over the last 3 decades has always been on the last element of national development focus. One of the coastal communities experiencing this unfortunate condition is the coastal community of Semberejo Village, Jember Regency. Seeing the unfavorable conditions for coastal communities Semberejo Village encourages the emergence of Jember youth organization called Jember Youth Social Movement to make lokal community development efforts. This research wants to see how the organizations stages, strategy and role in carrying out community development efforts and want to describe the results of community development efforts that have been done."

"Perkembangan objek wisata dapat didefinisikan sebagai perubahan jumlah objek wisata dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan objek wisata dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor fisik, aksesibilitas dan pengelola objek wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan objek wisata dan faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan perkembangan objek wisata. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, plotting objek wisata, dan dokumentasi. Objek wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek wisata yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Lingkup penelitian ini yaitu objek wisata yang dibuka dari tahun 1823 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan objek wisata tertinggi terjadi pada periode I 1823-1995 dan periode IV 2013-2017, sedangkan berdasarkan uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara perkembangan objek wisata dan faktor fisik bentuk medan, aksesibilitas jarak dari pusat kota dan ketersediaan jaringan jalan menuju objek wisata dan pengelola objek wisata.

---

The development of tourism objects can be defined as the change of number of tourism objects within certain time. The development of tourism object can be influenced by several factors such as physical factor, accesibillity and tourism object organizer.

The purpose of this study is analyzing the development of tourism objects and the factors that have significant relation with development of tourism objects. The data are collected by observation, interview, plotting, and documentation. The population are tourism object that registered by the department of tourism, youth, and sport of Pacitan Regency. The scope are tourism objects which opened from 1823 until 2017.

The result shows the highest development of tourism objects occurred in the period 1823 1995 and period 2013 2017, while based on statistic shows significant relation between tourism objects development and physical factor terrain, accessibility distance from city center and the availability of road network toward tourism obects, and tourism object organizer."