Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Boek Bescherming van het parlement : maatregelen tegen de orde verstorende en révolutionnaire afgevaardigden verdeeld in twee delen, te weten:Eerste deel : Eenige buitenlandsche regelingenTweede deel : Nederland"

"Darul Arqam (DA) , Negara Islam Indonesia (NII) and hizbut Tahrir Indonesia (HTI) are the Islamic movement (Harakah Islamiyah) which posses its own view on democration and deliberation, clearly distinctive from the view of common Indonesian and world people...."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Walikota Kota Bekasi beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi PublikDalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan legislatif oleh DPRD dalam penyelenggara Otonomi Daerah di Kota Bekasi dalam kurun waktu 1999-2004 yakni dalam periode DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, yakni pada saat-saat ditetapkan dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatife dan empirik dengan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode explanatif evaluatif dan studi kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemilu, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk DPRD Kota Bekasi, disamping itu dilakukan penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan diskusi mendalam dengan nara sumber, khususnya para Anggota DPRD, Sektretariat DPRD dan pejabat terkait yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD kurang optimal berdasarkan pengamatan berbagai hal antara lain: Kedudukan DPRD sebagai Mitra, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Akuntabilitas. Rekrutmen Anggota DPRD dengan Penyiapan Kader-Kader Politik Lokal, Pemilihan Umum dan Kualitas Anggota DPRD baik dengan Pendidikan dan Pengalaman. Dan Peraturan Tata Tertib DPRD melalui Fraksi-Fraksi, Alat Kelengkapan dan Penggunaan Hak-Hak DPRD.Dari hasil penelitian, hal-hal diatas belum dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, karena Para Anggota DPRD Kota Bekasi belum memiliki Kesiapan sebagai Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang pemerintahan terbukti hampir semua peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah, belum memiliki Etika Politik terbukti masih terfokus pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Laporan Pertanggungjawaban yang berujung pada tawar-menawar dan bargaining pada masalah keuangan masing-masing dan masih berjiwa Aji mumpung dengan mendahulukan kepentingan Pribadi dan Partainya dari pada kepentingan Masyarakat dan Rakyat pada umumnya.Untuk itu ke depan diperlukan Anggota DPRD yang memiliki Kesiapan yang matang melalui Partai Pulitik dengan Penyiapan Kader yang Potensial dan memiliki mental yang amanah serta diperlukan pola Pengawasan terhadap DPRD agar Anggcta DPRD pun dapat dipertanggungjawabkan.xvi+ 134 + 2 Tabel + 2 LampiranDaftar Pustaka 35 Buku, 5 Makalah/Artikel, 1 Disertasi, 1 Peraturan Perundang Undangan

---

This Research is focused at execution observation of DPRD to execution policy of Local Government by Mayor Town Bekasi along with all its peripheral from Public Administrative Science facet.

In this research is studied to regarding various factor influencing legislative observation execution by DPRD in Autonomous organizer of Area in Town Bekasi in range of time 1999-2004 namely in DPRD period result of General Election 1999, namely at moment specified and going into effect it UU No. 22 Year 1999 About Governance of Area.

Research conducted with approach of empiric and normative with analysis qualitative, by using evaluative explanative method and case study. While data collecting conducted by research of bibliography and with study to law and regulation about Local Government, General election, Formation and Domicile Parliament Area of is including DPRD Town Bekasi, is despitefully conducted by research of field with guidance instrument interview and circumstantial discussion with resource person, specially all Member DPRD, Sektretariat DPRD and pertinent relevant functionary.

Result of research of showed that execution observation of DPRD influenced by a number of factor for example: Dimiciling DPRD as Partner, Lifting And Cessation of Mayor and Akuntabilitas. Recruitment Member DPRD with Preparation of Local Political Cadre, General Election And good Quality Member DPRD with Education and Experience. And Regulation of Discipline DPRD through Faction, Appliance Equipment and Usage of Rights DPRD.

From result of research, things above not yet earned to be conducted maximally and is effective, because All Member DPRD Town Bekasi not yet owned the Readiness of as Member DPRD owning good experience and knowledge about proven governance most of all by law come from Local Government, not yet owned proven Political Ethics still focused by at Election of Mayor/acting mayor and Responsibility Reporting which tip of at bargaining and dicker at problem of each finance and still have Opportunist head to by prioritize private interest and its Party from at importance of Society and People in general.

For that is forwards needed by Member DPRD owning the Readiness of matured through Political Party with Preparation of Potential Cadre and have to bounce which is trust is and also needed? by Observation pattern to DPRD so that Member DPRD even also can be justified

xvi + 134 + 2 Tables + 2 Appendiks

Bibliography 35 Book, 5 Handing out/article, 1 Dissertation, 1 Law And Regulation"

"The arrangement of Nation Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government. there are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power. "

"ABSTRAKReformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagibangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisidemokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

AbstractReformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear."

"Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadialasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadapproses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapioleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara–masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.The growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensableground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society on the process of democratizationundergone todate. The objectives of this study are among others to identify problems faced by civil society organisationin instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation(internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society in the process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, publicconsultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The studyconcludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potentialon the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil societyorganisation has been somewhat noteworthy."