Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[The European Commission envisages putting forward a proposal for a tax reform that would allow improving the efficiency and simplicity of the corporate income tax systems. This report assesses the impact of a Common corporate tax base (C.C.T.B.) on the size of the corporate tax bases of E.U. companies. The results of the report shall help to evaluate the economic consequences of the introduction of a harmonised set of tax accounting rules. The estimates are based on the European Tax Analyzer with data from the year 2006 and apply options specified by the Commission's Steering Group., The European Commission envisages putting forward a proposal for a tax reform that would allow improving the efficiency and simplicity of the corporate income tax systems. This report assesses the impact of a Common corporate tax base (C.C.T.B.) on the size of the corporate tax bases of E.U. companies. The results of the report shall help to evaluate the economic consequences of the introduction of a harmonised set of tax accounting rules. The estimates are based on the European Tax Analyzer with data from the year 2006 and apply options specified by the Commission's Steering Group.]"

"For the first time, details on the determination of taxable income under the proposed Council Directive are compared to prevailing corporate tax accounting regulations in all 27 Member States, Switzerland and the US. The study presents evidence on the scope of differences and similarities between national tax accounting regulations and the directive’s treatment in a complete, yet concise form. Based on this comprehensive comparison, it goes on to discuss remaining open questions and adjustments needed if the directive is to be implemented in national tax law. Readers seeking a basis for taking an active part in the public debate will find a valuable source of information and a first impression of how the proposed CC(C)TB would affect corporate tax burdens in the European Union."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak PT ABC yaitu sengketa material terkait cara perhitungan koreksi dan penentuan DPP PPN yang tepat atas koreksi yang dilakukan oleh DJP. PT ABC tidak menyetujui cara perhitungan koreksi DJP yaitu pembagian 12 Masa Pajak untuk menetapkan koreksi atas setiap Masa Pajak dan atas jumlah koreksi Peredaran Usaha. PT ABC berpendapat bahwa terdapat beberapa mutasi debet dari buku bank yang seharusnya dibatalkan dan beberapa akun yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Dalam laporan ini, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya PT ABC menyajikan perhitungan Peredaran Usaha untuk setiap Masa Pajak dan jumlah DPP PPN yang tepat adalah sebesar Rp78.459.456.227,00.

---

This internship report discusses about PT ABC rsquo s tax dispute which is material dispute about correction rsquo s calculation and the correct VAT rsquo s tax base assessment of the correction from DGT. PT ABC disagree with DGT rsquo s calculation where the correction divided equally for 12 tax period to determine the correction for each tax period and also the total correction of Gross Income. PT ABC state that there are some mutation debit in bank rsquo s book that should be off the calculation and some account that should be included in the calculation. This report concluded that PT ABC should have present the Gross Income calculation for each tax period and the correct VAT rsquo s tax base should be Rp78.459.456.227,00."

"Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas berupa repository online yang dinamakan Tax Knowledge Base yang disingkat dengan TKB. TKB memuat informasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan sharing worksheet. Penggunakan TKB sudah banyak diketahui oleh seluruh petugas pajak terutama petugas pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I akan tetapi belum maksimal penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis konstruk Unified Theory of Acceptance and Use of Technology untuk menggambarkan penggunaan TKB di KPP Madya Jakarta Selatan I dengan 88 sampel penelitian. Menggunakan perangkat lunak SmartPLS v.3.2.3 untuk mengetahui signifikasi hubungannya. Hasilnya Performance Expectancy mempengaruhi Behavioral Intention, Facilitating Condition Mempengaruhi Use Behavior, dan Behavioral Intention mempengaruhi Use Behavior. Dari hasil penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan kemudahan mengakses TKB diluar kantor, agar petugas pajak lebih merasakan kemudahannya.

---

The Directorate General of Taxes has provided an online repository facility called Tax Knowledge Base, abbreviated as TKB. TKB contains tax information, taxation arrangements, and share worksheets. The use of TKB already a lot by all tax officers in KPP Madya South Jakarta I will but not yet maximum use. This research uses constructive analysis method of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to describe the application of TKB in KPP Madya South Jakarta I with 88 research samples. Use SmartPLS v.3.2.3 software to find out the markings. Improving Behavioral Expectations Influencing Behavioral Intent, Facilitating Conditions Influencing Behavioral Use, and Behavioral Behavior Affecting Behavior. From the results of this study the Directorate General of Taxation will provide ease of accessing TKB outside the office, so that more tax officials feel the ease."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Alternatif Perubahan Kebijakan dari Wealth base Menjadi Consumption base). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dilakukan dengan survey secara langsung ke beberapa instansi dengan melakukan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan studi literatur dilakukan berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengurangi kemacetan. Oleh sebab itu, alternatif yang dapat dilakkukan oleh pemerintah adalah dengan mengadaptasi penerapan consumption base sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan.

---

This research discusses the review of vehicle tax base application (an idea of a transition from wealth base to consumption base). The research conducted with qualitative approach and the data collected through field research and literature studies. The field research is done through direct survey to some institute by conduct some interview related to the research issue. Meanwhile, the literature studies are done by reading some literature related to the issue in order to collect data that can support the research.

The result of the research reveals that the application of vehicle tax with the current tax base does not show any major outcome in reducing traffic congestion. Thus, government should take an alternative way by applying consumption base system as vehicle tax base to reduce congestion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak efektif terhadap investasi pada perusahaan publik di Indonesia selama periode 2008-2020. Beban pajak yang semakin meningkat dapat menghalangi perusahaan untuk berkembang terutama dalam investasi aset tetap. Penelitian dilakukan dalam tingkat perusahaan dan dengan memperhitungkan keputusan investasi jangka panjang. Estimasi dilakukan terhadap data cross section 672 perusahaan dengan teknik ordiary least square. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi aset tetap. Pengaruh negatif tarif pajak efektif terhadap investasi aset tetap lebih berdampak pada perusahaan sektor infrastruktur, property, dan real estat dan perusahaan penanaman modal asing. Estimasi juga menunjukaan bahwa umur perusahaan memperkuat hubungan tarif pajak efektif dengan investasi perusahaan. Dengan hasil estimasi tersebut diharapkan mampu memberikan pedoman dalam penerapan insentif perpajakan yang dapat mendorong investasi perusahaan publik.

---

This research aimed to find out the influence of the effective tax rate toward public company investment in Indonesia during 2008-2020. As tax burden increases, it can hinder public company expansion especially investment in fixed asset. The research was conducted using firm data level and considered the long-term investment concept. Meanwhile, the cross section of 672 companies and ordinary least square technique were used to get the estimation. The result of the estimation showed that the effective tax rate has significant negative influence toward fixed asset investment. It has more effect toward infrastructure, property, and real estate sectors and toward foreign-owned company. Moreover, the estimation also showed that company size is able to strengthen the relationship between effective tax rate and company investment. Based on the estimation result mentioned, it is expected to be able to provide guidance in implementation of incentive tax which can encourage public company investment."