Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepengurusan PB HMI periode 1997-1999 merupakan periode dimana Indonesia mengalami transisi demokrasi. Oleh karena itu penelitian difokuskan pada bagaimana kepemimpinan transformasional Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999 dalam menghadapi transisi demokrasi era reformasi 1998. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang dilakukan Ketua Umum PB HMI Periode 1997-1999 dalam menghadapi transisi demokrasi.Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dari empat aspek gaya kepemimpinan transformasional idealized influence, idividual concideration, inspirational motivation, dan intelectual stimulation yang diterapkan, Ketua Umum PB HMI lebih mengedepankan aspek intlectual stimulation dalam kepemipinannya. Aspek ini yang berimplikasi pada pola gerakan dari PB HMI dalam merespon transisi demokrasi di Indonesia.

---

The management of PB HMI in the period 1997-1999 was the period in which Indonesia experienced a democratic transition. Therefore the research is focused on how transformational leadership of the PB HMI chairman 1997-1999 in the face of the 1998 reform era democratic transition. This study aims to analyze the application of transformational leadership style carried out by PB HMI general chairman from 1997-1999 in the face of democratic transition. In general, this study used a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of this study found that from the four aspects of transformational leadership style idealized influence, idividual concideration, inspirational motivation, and intellectual stimulation applied, the General Chairperson of the PB HMI prioritized aspects of intellectual stimulation in his leadership. This aspect has implications for the pattern of movement of PB HMI in responding to the democratic transition in Indonesia."

"Indonesia is turning its phase from transition towards democratization through general elections since 1999. After three legislative election in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation ..."

"This article explores the relationship between socioeconomic status and support for the opposition by examining six legislative elections in the democratic transition period between 1980 and 1995. We demonstrate how political economic environment, framed by the constitutional, economic, and cross-strait policies of the main parties, influences voters’ vote choice. Before the launching of democratic reforms in 1986, individuals of a higher socioeconomic status tend to embrace democratic values but fail to translate into concrete electoral support for the opposition camp due to the concerns about the potential shocks to the stability of the political economic system. It is only after the onset of democratic reforms that this group begins to reveal their support for the opposition camp. In contrast, the relationship between occupations and vote choices was largely stable in the decade of the 1980s. Both petty bourgeois and blue-collar labor were consistently in favor of the opposition party. With the democratic reforms come to an end and the convergence of the two main parties’ policies, the significant relationship between socioeconomic status and voting choice vanished in the 1992 and 1995 elections."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara.

---

The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy."

"Latar belakang penulisan karya ilmiah ini berawal dari ketertarikan penulis tentang fenomena Arab Spring yang menjadi awal kemunculan dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Suriah. Konflik-konflik ini mengakibatkan penduduk Suriah harus mengungsi di negara lain. Jerman menjadi negara Eropa pertama yang menerima para pengungsi Suriah dengan tangan terbuka. Hal ini berbeda dengan tanggapan negara-negara Timur Tengah yang tidak terlalu terbuka dalam menerima para pengungsi Suriah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Penulis menggunakan metode ini dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari surat kabar, jurnal, dan buku mengenai pengungsi Suriah di Jerman. Temuan sementara yang penulis dapat sampaikan bahwa alasan penduduk Suriah mengungsi di Jerman antara lain karena perang saudara dan juga fenomena ISIS yang muncul di negara tersebut. Para pengungsi ini memilih negara Jerman untuk dijadikan tempat mengungsi karena Jerman sangat terbuka dalam menerima pengungsi. Hal ini dilakukan Jerman karena pengalaman di masa lalu yang pernah merasakan menjadi pengungsi dan juga pernah menampung pengungsi dalam jumlah besar. Para pengungsi Suriah di Jerman tidak hanya ditangani oleh pemerintah Jerman saja, akan tetapi lembaga UNHCR juga turut berperan dalam menangani para pengungsi. Hingga saat ini terdapat beberapa masalah yang dirasakan oleh para pengungsi Suriah di Jerman, namun tidak menghalangi mereka untuk tetap tinggal di sana.

---

This journal is written based on Arab Spring phenomenon around the Middle East. This phenomenon became the beginning of the conflicts in the Middle East especially in Syria. These conflicts led to Syrian people must be fled in other countries. Germany became the first European country that receives Syrian refugees with an open arms. Contrast with the responses of the Middle Eastern countries that are not too open in accepting Syrian refugees. This journal uses descriptive method. The author uses this method with the approach of literature sourced from newspapers, thesis, and books about the Syrian refugees in Germany. The research results in the hypothesis that the Syrian refugees reasons to flee in Germany are because the civil war and ISIS phenomenon in that state. The Syrian people choose Germany to be an assylum for them is because Germany accepting them with open arms. Germany did that based on their history and experience in accepting refugees. Syrian refugees in Germany are not only handled by the government, but UNHCR also played a role in handling the refugees. Until now there are some problems perceived by the Syrian refugees in Germany, but it did not deter them to stay there."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga, menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mendorong turisme massal sejak 1980-an karena negara berkepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama setelah ledakan bisnis minyak bumi berakhir. Turisme massal berkembang sampai akhir tahun 1990-an. Namun, harus menghadapi guncangan akibat kebakaran hutan, krisis ekonomi, Bom Bali 1 dan 2, serta wabah SARS. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sempat mengganggu proses pemulihan. Satu dekade setelah gempa, turisme massal mulai berkembang, ditandai dengan masifnya pembangunan hotel. Dampak negatif muncul, berupa masalah akses warga terhadap air, pemukulan gerakan buruh, dan kebijakan yang tak memperhatikan partisipasi publik. Pemerintah terus mengembangkan turisme massal melalui RPJMD DIY 2017-2022 sebagai wujud pertemuan kepentingan pusat dan daerah. Berbagai proyek yang ada dalam RPJMD DIY 2017-2022 ternyata dilakukan dengan mobilisasi kebudayaan dan kekerasan, sehingga berujung pada peminggiran masyarakat dan bertambah parahnya privatisasi tanah dan tenaga kerja. "

"Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikcmukakan Hefner (1998) --biladisederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilaikebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Qartisipasi demokraliswarganegara dalam sebuah tatanan pplitik inteeratif dengan mengandaikan adanyakerjasama antara yvarganegara dan ncgara yang mampu melindungi hak-hakwarganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapatterwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarla? Basis ekonomidipandang sebagai entiy point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivistersebut. Scdangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry pointpula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakana.Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalalikombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society ('l`ocqucville dan NeeraClmndhnlce) danformnl - shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambahdengan teori 0'DonnclI dan Schmitter tcntang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dankorporatismc negara yang dimaksudkan untuk mernahami sistem polilik pcmcrintahanSocharto sebagai kontcks makro historis.Penclitian kualitatif yang betsifat cksploratif ini (karena beium ada salu punpenelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinanterbentuknya democratic civility tersebut masih bcrsifa:-embrional. Secara umum nilaikebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukumtelah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu lertentuia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-dcmokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan,pemaksaan kchcndak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu iamembutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis parlaipolitik- danhersifat multi-dimensional -bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis)ekonomi-- sccara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kullur dan slruktursosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasukketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Tcmuan lapaugan menunjukkan bahwadinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otorilarianmenuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, scjumlah peluang dan hambatan turutmewarnai dinamika kchidupan para aktivis partai politik tcrsebut.Kcsimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai po1iti!<_(terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basisekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambalan) dengan mcnggunakan dataprimer dan sekunder yang diperoleh melalui tcknik snowbnlling, wawancara takberstruktur, wawancara mendalam, pengamatan tcrlibat, data statistik, media massa(misalnya: kliping koran), dokumcntasi rclevan, literatur dan hasil penelitian terkait_Trianggulasi dan pendekatan cmik - etik pun diterapkan tcrhadap data Iapangan agardiperoleh data yang sahih. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data danpenarikn kcsimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penalitian parsial dan akhirberdasarkan negotiated understanding antara penelili dan subyek penelitian.Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yangmcnjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk kc "ruang kesadaran"peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih rclevan untukmemahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kcdua, konsepSamuel Huntington tentang strong government tcrlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga,begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi pcrlunyaimplementasi civil society --terularna sebagaimana dikcmulcakan Toequevillc, NeeraChandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Kecmpat, konsep civil society secaravertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiusi lain) padaperkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorakkolaborasi-kritis balk secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formaleconomy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy(Evers dan McGee) kiranya sangat membanlu dalarn memahami basis elconomi subyekpenelitian. Namun sejurnlah konscp tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakanbersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Kecnam,konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyekpenelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan"konsep tingkat mencngah" (Merton) supaya lebih aplikatii Ketujuh, konsep "asosiasi"(Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokansosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidakjelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejmnlah individu yangterintegrasi di dalam negara (regimist actors, terinspirasi oleh ternniiologi Hefner:regimis! Islam) sckaligus pulzfmenjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasioleh tenninologi Hefner: civil Islam). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi"tersebut --dari sudut pandang aktor-- mcnjadi tidak jclas pada temuan ini. Menurut saya -sccara tentatifl- visi dan nlisi asosiasilah yang perlu menjadi titik pijak, bukankeanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranyamasih di dalam proses perkembangan yang jauh dari iinalitas kesepakatan antar teoritisi.Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnyakehidupan yang clemokratis di antara sesama warganegara serta interaksi amara\varganugara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan ncgara.Kescmbilan, konsep-konsep teori sosiologi lclasik dan modern masih cukup relevan padatopik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasarsubjective meaning (Wcbcr); (3) tindakan sosial bcrdasarkan motif (interests dan values)menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" LordActon: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalairkepcntingan abadi"; (5)?desubllmasi represif" (Herbert Mnrcuse), (6) teori strukturasi: inleraksi antara agencydan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurutJuergen Hatbermas. VBerkaitan untuk memperoleh ternuan lapangan, sccara mclhodologis, small groupdiscussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politikyang terjadi pada para aktivis partai tcrtcntu. Cross-check cenderung dilakukan secarainterpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian mcthodologi Iain dapalditerapkan dalam penelitian.Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penclitianlebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebas, dengan berbagai macam sudutpandang, kcrangka tcori, mcthodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajianlanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan mcmperluas cksplorasi awal ini."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, danmampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalamilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"