Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini ingin menelaah mengapa transisi demokrasi di Indonesia berhasil sedangkan di Mesir gagal padahal kedua negara ini memiliki kesamaan fitur politik dan pengalaman sejarah. Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori transisi demokrasi, Islam dan negara serta Islam dan demokrasi. Tesis ini menemukan bahwa terdapat peran yang berbeda yang dimainkan oleh aktor politk Islam di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia aktor politik Islam memiliki inisiatif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan tatanan politik demokratis. Selain itu aktor politik Islam juga memiliki konsensus bersama dengan aktor politik lain dalam penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan politis antar aktor. Di Mesir aktor politik Islam tidak memiliki inisiaf dan inisiatif pembangunan tatanan demokratis datang dari militer. Selain itu di Mesir juga tidak ada civilian consensus yang terbangun oleh sesama aktor politik pro-perubahan.

---

This thesis wants to examine why the democratic transition in Indonesia was successful while in Egypt it failed even though these two countries have a number of similarities in political features and historical experiences. In this effort, the author uses qualitative research methods, the theory of democratic transition, Islam and the state and Islam and democracy. This thesis finds that there are different roles played by Islamic political actors in Indonesia and Egypt. In Indonesia, Islamic political actors have the initiative and are directly involved in the process of building a democratic political order. In addition, Islamic political actors also have a consensus with other political actors in resolving conflicts when there is a political dispute between actors. In Egypt, Islamic political actors do not have the initiative and the initiative to build a democratic order comes from the military. In addition, in Egypt, there is no civilian consensus that has been built by fellow pro-change political actors."

"Kepengurusan PB HMI periode 1997-1999 merupakan periode dimana Indonesia mengalami transisi demokrasi. Oleh karena itu penelitian difokuskan pada bagaimana kepemimpinan transformasional Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999 dalam menghadapi transisi demokrasi era reformasi 1998. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang dilakukan Ketua Umum PB HMI Periode 1997-1999 dalam menghadapi transisi demokrasi.Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dari empat aspek gaya kepemimpinan transformasional idealized influence, idividual concideration, inspirational motivation, dan intelectual stimulation yang diterapkan, Ketua Umum PB HMI lebih mengedepankan aspek intlectual stimulation dalam kepemipinannya. Aspek ini yang berimplikasi pada pola gerakan dari PB HMI dalam merespon transisi demokrasi di Indonesia.

---

The management of PB HMI in the period 1997-1999 was the period in which Indonesia experienced a democratic transition. Therefore the research is focused on how transformational leadership of the PB HMI chairman 1997-1999 in the face of the 1998 reform era democratic transition. This study aims to analyze the application of transformational leadership style carried out by PB HMI general chairman from 1997-1999 in the face of democratic transition. In general, this study used a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of this study found that from the four aspects of transformational leadership style idealized influence, idividual concideration, inspirational motivation, and intellectual stimulation applied, the General Chairperson of the PB HMI prioritized aspects of intellectual stimulation in his leadership. This aspect has implications for the pattern of movement of PB HMI in responding to the democratic transition in Indonesia."

"ABSTRAKKarya tulis ini dilatarbelakangi terjadinya demonstrasi besar-besaran di Timur Tengah yang dijuluki Arab Spring dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dengan judul ldquo;Wacana Pemerintahan Demokratis bagi Tunisia, Mesir dan Libya: Sebagai Dampak dari Arab Spring di Timur Tengah rdquo;, karya tulis ini membahas proses pasca terjadinya Arab Spring di tiga negara tersebut menuju pemerintahan demokratis yang diinginkan masyarakatnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber surat kabar, jurnal, dan media online. Teori penulisan karya tulis ini merujuk kepada teori demokrasi Sri Soemantri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya Arab Spring, Tunisia merupakan negara yang telah berhasil menciptakan pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu dan kondisi yang kembali kondusif serta telah diakui oleh pihak internasional. Sedangkan Mesir, meskipun telah melaksanakan pemilu, adanya kudeta menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan Mesir belum kondusif dan hingga kini masih terus terjadi penyerangan terhadap suatu golongan tertentu. Terakhir, keterlibatan pihak asing ditambah dengan adanya saling rebut kekuasaan antargolongan membuat Libya semakin sulit menciptakan pemerintahan demokratisnya sendiri.

---

ABSTRACTThis paper is motivated by massive demonstration in the Middle East called the Arab Spring in order for the creation of a democratic governmence. The paper entitled ldquo Discourse of Democratic Governmence for Tunisia, Egypt, and Libya Impact of the Arab Spring in the Middle East rdquo , discusses the process of post Arab Spring in the three countries towards democratic government as was desired by the society. The author uses descriptive method literature and use newspaper, journals, theses, and online media. As sources of writing this paper refers to the theory of democracy by Sri Soemantri . The results of this research show that after The Arab Spring, Tunisia has been successfully created democratic governance with general election, created the conducive condition, and being recognized by the other country around the world. While Egypt, although has been held the election, the rebellion of the chosen government showed that the condition of Egypt was not conducive and up to now, the attacks are still happening against the certain group. The last, the involvement of foreign side and the power struggles between groups made Libya more difficult to created their own democratic governance. "

"Indonesia is turning its phase from transition towards democratization through general elections since 1999. After three legislative election in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation ..."

"This article explores the relationship between socioeconomic status and support for the opposition by examining six legislative elections in the democratic transition period between 1980 and 1995. We demonstrate how political economic environment, framed by the constitutional, economic, and cross-strait policies of the main parties, influences voters’ vote choice. Before the launching of democratic reforms in 1986, individuals of a higher socioeconomic status tend to embrace democratic values but fail to translate into concrete electoral support for the opposition camp due to the concerns about the potential shocks to the stability of the political economic system. It is only after the onset of democratic reforms that this group begins to reveal their support for the opposition camp. In contrast, the relationship between occupations and vote choices was largely stable in the decade of the 1980s. Both petty bourgeois and blue-collar labor were consistently in favor of the opposition party. With the democratic reforms come to an end and the convergence of the two main parties’ policies, the significant relationship between socioeconomic status and voting choice vanished in the 1992 and 1995 elections."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara.

---

The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy."

"Latar belakang penulisan karya ilmiah ini berawal dari ketertarikan penulis tentang fenomena Arab Spring yang menjadi awal kemunculan dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Suriah. Konflik-konflik ini mengakibatkan penduduk Suriah harus mengungsi di negara lain. Jerman menjadi negara Eropa pertama yang menerima para pengungsi Suriah dengan tangan terbuka. Hal ini berbeda dengan tanggapan negara-negara Timur Tengah yang tidak terlalu terbuka dalam menerima para pengungsi Suriah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Penulis menggunakan metode ini dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari surat kabar, jurnal, dan buku mengenai pengungsi Suriah di Jerman. Temuan sementara yang penulis dapat sampaikan bahwa alasan penduduk Suriah mengungsi di Jerman antara lain karena perang saudara dan juga fenomena ISIS yang muncul di negara tersebut. Para pengungsi ini memilih negara Jerman untuk dijadikan tempat mengungsi karena Jerman sangat terbuka dalam menerima pengungsi. Hal ini dilakukan Jerman karena pengalaman di masa lalu yang pernah merasakan menjadi pengungsi dan juga pernah menampung pengungsi dalam jumlah besar. Para pengungsi Suriah di Jerman tidak hanya ditangani oleh pemerintah Jerman saja, akan tetapi lembaga UNHCR juga turut berperan dalam menangani para pengungsi. Hingga saat ini terdapat beberapa masalah yang dirasakan oleh para pengungsi Suriah di Jerman, namun tidak menghalangi mereka untuk tetap tinggal di sana.

---

This journal is written based on Arab Spring phenomenon around the Middle East. This phenomenon became the beginning of the conflicts in the Middle East especially in Syria. These conflicts led to Syrian people must be fled in other countries. Germany became the first European country that receives Syrian refugees with an open arms. Contrast with the responses of the Middle Eastern countries that are not too open in accepting Syrian refugees. This journal uses descriptive method. The author uses this method with the approach of literature sourced from newspapers, thesis, and books about the Syrian refugees in Germany. The research results in the hypothesis that the Syrian refugees reasons to flee in Germany are because the civil war and ISIS phenomenon in that state. The Syrian people choose Germany to be an assylum for them is because Germany accepting them with open arms. Germany did that based on their history and experience in accepting refugees. Syrian refugees in Germany are not only handled by the government, but UNHCR also played a role in handling the refugees. Until now there are some problems perceived by the Syrian refugees in Germany, but it did not deter them to stay there."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga, menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mendorong turisme massal sejak 1980-an karena negara berkepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama setelah ledakan bisnis minyak bumi berakhir. Turisme massal berkembang sampai akhir tahun 1990-an. Namun, harus menghadapi guncangan akibat kebakaran hutan, krisis ekonomi, Bom Bali 1 dan 2, serta wabah SARS. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sempat mengganggu proses pemulihan. Satu dekade setelah gempa, turisme massal mulai berkembang, ditandai dengan masifnya pembangunan hotel. Dampak negatif muncul, berupa masalah akses warga terhadap air, pemukulan gerakan buruh, dan kebijakan yang tak memperhatikan partisipasi publik. Pemerintah terus mengembangkan turisme massal melalui RPJMD DIY 2017-2022 sebagai wujud pertemuan kepentingan pusat dan daerah. Berbagai proyek yang ada dalam RPJMD DIY 2017-2022 ternyata dilakukan dengan mobilisasi kebudayaan dan kekerasan, sehingga berujung pada peminggiran masyarakat dan bertambah parahnya privatisasi tanah dan tenaga kerja. "