"Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Pengertian Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Indonesia. Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia serta Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagi Penduduk yang Berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menikah wajib memiliki KTP Elektronik.
Ada tiga masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Supervisi Pemerintah terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia, Kartu Alasan Kartu Tanda Penduduk yang Merupakan Alat Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Negara Asing, serta Peraturan tentang Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara
Negara asing. Identitas warga negara asing ketika berada di Indonesia adalah Paspor, tapi di satu sisi Orang Asing yang berada di Indonesia juga bisa dikategorikan sebagai Penduduk sehingga harus memiliki KTP Elektronik sebagai Identitas Diri dimana KTP memuat Nomor Induk Kependudukan yaitu menjadi kunci akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi oleh karena itu, Selain digunakan sebagai identitas diri, KTP juga berfungsi agar warga Orang asing dapat memperoleh akses ke layanan publik. Jadi, di Dalam hal ini Orang Asing yang dikategorikan sebagai Penduduk memiliki dua Identitas Diri,
KTP dan paspor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembuat kebijakan perlu mengkaji dan mempertimbangkan dalam pelaksanaan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing selain dari ketentuan perundang-undangan, perlu juga memperhatikan kepentingan Orang Asing yang bersangkutan agar kelangsungannya dapat berjalan efektif dan dan mempertimbangkan masa tinggal Warga Negara Asing.
This thesis discusses the Ownership of Electronic Identity Cards for Foreign Citizens. This study uses the Juridical-Normative method. Definition of Residents are Indonesian Citizens and Foreigners domiciled in Indonesia. Residents who are Indonesian citizens and foreign citizens who have Permanent Stay Permits in accordance with the provisions of the Population Administration Law, residents who are 17 years old or married or married are required to have an Electronic ID card.
There are three issues that are discussed in this thesis, namely Government Supervision of Foreign Citizens Domiciled in Indonesia, Reason Card for Identity Card which is a Population Administration Tool for Foreign Residents, and Regulations on Population Administration for Citizens foreign country. The identity of a foreign citizen when in Indonesia is a passport, but on the one hand foreigners who are in Indonesia can also be categorized as residents so that they must have an Electronic ID card as their Personal Identity where the ID card contains the Population Identification Number, which is the key to access in the administration of public services. So therefore, apart from being used as self-identity, ID cards also function so that foreigners can gain access to public services. So, in this case Foreigners who are categorized as Residents have two Self-Identities, ID card and passport. The results of this study are that policy makers need to review and consider in the implementation of Ownership of Electronic Resident Identity Cards for Foreign Citizens apart from the provisions of the legislation, it is also necessary to pay attention to the interests of the Foreigners concerned so that their continuity can run effectively and take into account the resident's period of stay. Foreign Country."
