Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenentuan peringkat dan pengembangan perbaikan pelayanan bandara di Indonesia merupakan salah satu tugas berat dan penting yang dihadapi oleh pengambil keputusan/Regulator. Pada kenyataannya, penentuan penanganan bandara dapat dilihat sebagai permasalahan pengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria yang bersifat kompleks. Pada studi ini penentuan peringkat dan evaluasi perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia dilakukan dengan metode Fuzzy AHP dan FTOPSIS yang berdasarkan pada aspek : supply airport, permintaan airlines, permintaan penumpang dan pengawasan. Pada akhirnya penelitian ini digunakan untuk menentukan peringkat dan sebagai pengembangan perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia. Dalam penelitian ini dihasilkan 10 peringkat bandara di Indonesia yaitu Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Bandara Sultan Hasanudin-Makasar Bandara, Bandara Hang Nadim-Batam, Bandara Ngurah Rai-Bali, Polonia-Medan, Bandara Ahmad Yani-Semarang, Bandara Juanda-Surabaya, Bandara Sentani-Jayapura, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin-Palembang, dan Bandara Adisucipto-Yogyakarta. Prioritas dimensi kualitas pelayanan berdasarkan kriteria yang diharapkan responden dalam menentukan pengembangan perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia yaitu dengan peningkatan pada aspek permintaan penumpang (menyeimbangkan tingkat kepadatan penumpang, mengurangi waktu delay, mengurangi jarak tempuh pejalan kaki, menambah kenyamanan penumpang dan tersedianya pelayanan bandara berstandar) serta peningkatan keselamatan di Bandara. Hasil penelitian ini digunakan untuk membantu dalam pengembangan perbaikan bandara, sehingga memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja bandara di Indonesia.

---

ABSTRACTRanking service improvement and development of airports in Indonesia is one of the heavy and important tasks faced by decision makers/government. In fact, the determination of airport management can be seen as a decision-making problem involving many criteria are complex. In this study the ranking and evaluation of airport service quality improvement in Indonesia carried out with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS method is based on the aspects: airport supply, demand airlines, demand passengers and supervisory. The decision-making research are used to rank the airports a method that’s used as the development of improved quality of airport services in Indonesia. Generated in this study ranked 10 airports in Indonesia, Soekarno-Hatta Airport-Jakarta, Sultan Hasanuddin Airport- Makassar, Hang Nadim Airport-Batam, Ngurah Rai Airport-Bali, Polonia Airport-Medan, Ahmad Yani Airport-Semarang, Juanda Airport-Surabaya, Sentani airport-Jayapura, Sultan Mahmud Badaruddin airport-Palembang and Adisucipto airport-Yogyakarta. Priority dimensions of service quality based on the criteria in determining the development of the respondents expected improvement of the quality of airport services in Indonesia, with moderate improvement in passenger demand (balancing the density of passengers, reducing the time delay, reduce the distance pedestrians, increase passenger comfort and the availability of standard airport services) and safety improvements at the airport."

"Konsep "Jakarta Smart City" menjadi salah satu implementasi pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi. Penerapan Aplikasi Qlue dalam mengukur kinerja kelurahan di DKI Jakarta menjadi salah satu terobosan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan melalui aplikasi Qlue di DKI Jakarta pada 2016-2017. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Data envelopment analysis (DEA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dari 261 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Secara umum kinerja pemeritah pada tingkat kelurahan di DKI Jakarta belum efisien seluruhnya dalam pelayanan publik berbasis pada aplikasi QLUE. Hasil analisis DEA menunjukkan hanya terdapat 74 kelurahan yang selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang efisien. Secara umum terjadi penurunan tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan kinerja aplikasi Qlue. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengaduan tidak diiringi oleh bertambahnya jumlah yang telah diselesaikan. Penambahan input berupa anggaran dan jumlah PPSU tidak signifikan terhadap penambahan kasus yang diselesaikan, sehingga nilai efisiensi pelayanannya mengalami penurunan. Berdasarkan nilai efisiensi pada 2016 terdapat 148 kelurahan yang pelayanan publik publiknya telah efisien, namun pada 2017 menurun drastis hingga hanya 46 kelurahan yang berada pada kategori efisien. Bila kinerja kelurahan dianalisis berdasarkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan Qlue melalui perbandingan antara jumlah aduan yang masuk dan aduan yang telah terselesaikan pada 2016 terdapat dua kelurahan yang memiliki tingkat efisiensi 99%. Sedangkan tahun 2017, kelurahan yang berhasil menyelesaikan aduan yang masuk melalui QLUE dengan baik sebanyak 13 kelurahan. Perhitungan ini mengabaikan sisi input dan output lainnya.

---

The concept of "Jakarta Smart City" became one of the implementation of technology- based development and innovation. The existence of Qlue Application that can measure the performance of urban village in DKI Jakarta, became one of the breakthrough in public service. Therefore this study aims to see the level of efficiency of urban village public service performance through Qlue application in DKI Jakarta in 2016-2017. The method used is quantitative with the technique of Data Envelopment Analysis (DEA). The data used in this research are panel data from 261 urban villages located in administrative area of DKI Jakarta. The results of this study illustrate that in general the performance of the government at the urban village level in DKI Jakarta has not been fully efficient in public services based on QLUE application. DEA analysis results show that there are only 74 sub-districts that over the past two years have shown efficient performance. In general there is a decrease in efficiency level of urban public service performance in DKI Jakarta based on Qlue application performance. Based on the efficiency rating in 2016 there are 148 kelurahans whose public services have been efficient, but in 2017 dropped dramatically to only 46 urban villages in the efficient category. If the kelurahan performance is analyzed based on the completion of Qlue complaint follow-up through comparison between the number of complaints submitted and complaints completed in 2016 there are two urban villages with 99% efficiency level. While in 2017, the villages that successfully completed complaints submitted through QLUE with as many as 13 urban villages. This calculation ignores the other input and output side."

"Nowadays, the airlines bussiness in indonesia has growth rapidly. Many airlines company emerge, nor charter or schedule make the competition even stronger. Every company try to give better service to each it?s customer. The high demand of transportation within society continually make each airline to escalate the quality of service that resulted satisfaction of it?s customer. The quality service of an airlines company costitute simoulteus activity between ground service and inflight service. Inflight service hold the major role in creating consumer perceive towards quality service in generally.

PT Indonesia Air Transport, Tbk, are many company that contribute in fulfilling the high demand of indonesian air transportation. With it?s background as charter flight company, therefore Indonesia Airt Transport (IAT) always undertake to increase it?s quality service, nor in safety or service. In this research, the inflight service proces that been given by Indonesia Air Transport will be discussed further more, the purpose of the research is to know the satisfactionary perception of its costumer towards inflight service given by Indonesia Air Transport (IAT).

In this research, the perception, measured based on SERVQUAL dimension (tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance) based on the theory expand by Pasuraman, Zeithamal, and Berry, by using frekuent distribution and SPSS 16.00 tools.

From the result of this research, know that the majority of responden or flight passanger tend to give better perception towards inflight service given by IAT. From all the research dimension can be conclude that the average of response of each responden indicate the satisfaction behaviour. This result can be input for IAT, in the the near future Indonesia Air Transport can give mote attention and increase the quality service toward it?s consumen by taking care the safety aspect or service."

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Analisis Penerapan Standar Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Negara Aparatur Sipil Negara ASN dituntut untuk dapat berkinerja dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian diharapkan dapat menjadi barometer dalam manajemen kepegawaian. Saat ini penilaian kinerja ASN telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja sesuai PP 46 Tahun 2011. Namun penilaian kinerja akan efektif bila terdapat tolak ukur yang jelas yaitu adanya standar kinerja. Sebagaimana Armstrong mengambarkan bahwa sebelum dilakukan penilaian kinerja perlu dibuat standar kinerja oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan standar kinerja di BKN dan faktor kendala penerapannya. Pendekatan penelitian ini adalah postpositivis karena mengacu pada teori manajemen kinerja Armstrong guna mencari faktor kendala penerapan standar kinerja role definision performance and development agreement. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan teknik triangulasi diterapkan guna memvalidasi data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini BKN belum memiliki standar kinerja baik standar teknis kegiatan maupun standar perilaku. Faktor kendala penerapan dari aspek role definition adalah analisis jabatan yang ada di BKN belum akurat terutama pada proses analisis dan validasi data. Selanjutnya Performance and development agreement di BKN belum berjalan dengan baik. Pembuatan kontrak kinerja masih lemah pada aspek monitoring, pemahaman pegawai tentang SKP serta komitmen pegawai dan pimpinan. Sementara pengembangan pegawai tidak berbasis kinerja pegawai, belum dapat ditemukannya GAP kompetensi membuat pengembangan hanya sebatas menjawab tuntutan saat ini belum pada merencanakan pengambangan pegawai untuk masa yang akan datang.

---

Analysis of Application Performance Standards in the National Civil Service Agency Civil ServantApparatus ASN is required to objectives perform well in order to realize an organization. National Civil Service Agency NCSA as an agency personnel management coach expected to be a barometer in personnel management. Currently ASN performance assessment have used Job Performance Assessment in PP 46 of 2011. However, the performance assessment will be effective if there is a clear benchmark, which is the performance standard. Armstrong portrayed that prior to performance assessment,a performance standard needs to be undertaken. Therefore, this study aims at examining performance application standards in NCSA and its implementation constraint factors.

This research approach is a postpositivis because it refers to the theory of Armstrong performance management by limiting factor for the adoption of performance standards role definition performance and development agreement . Data collectingmethods used are qualitatively and triangulation techniques applied in order to validate the collected data.

The resuls shows that current NCSA has not had a performancestandard either technical standard activities or behavior standard. Constraint factors of the definition aspect implementations is the job analysis in NCSA is not accurate, especially in analysis process and data validation. Furthermore, Performance and development agreement in BKN has not gone well. performance contract manufacturing is still weak on monitoringaspects, employee understanding on SKP and employees and managers commitments. Employee development not has been based on employee performance, a competency GAP that can not be found make a development occurs just to answer the current demand and can not plan future employee enhancement limited to answering the demands of the development is not currently on the planned floating of employees for the foreseeable future."

"The Sunan Giri award was initiated in 2011, is believed to be a form of public service reform in Gresik regency. The Sunan Giri award is a competition in the field of public service held by Gresik regenci at village/urban. The reason why this competition is done in the village/urban is due to village/urban is spearheading the implementation of public service to the community. As one of the goals to be achieved in the presence of Sunan Giri award competition is to explore local knowledge (local wisdom) model of service delivery at the village/urban. There are some things that are very unique from the competition organizing The award Sunan Giri. Uniqueness is one of them contained in the gift received by village/urban were included into the category is considered both in terms of public service. To earn this award, village/urban must complete to provide the best public service to the community, of course, with the highest scores on every aspect of the assessment."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan-perusahaan swasta yang go public dengan menggunakan standard pengukuran performance BUMN. Pelaksanaan penelitian ini adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta yang go public serta data-data lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan swasta yang go public, memiliki performance sehat atau sehat sekali. Beberapa perusahaan memiliki performance tidak sehat. Dari pelaksanaan pengukuran performance terhadap perusahaan perusahaan swasta yang go public terlihat bahwa beberapa ketentuan dan indikator yang berkaitan dengan standard pengukuran performance 8UMN memerlukan pengkajian lebih lanjut agar memberikan manfaat yang optimal di dalam pengukuran performance dan peningkatan efisiensi kerja BUMN."