Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Personal atau private banking adalah tempat yang paling nyaman bagi tindak kejahatan perbankan. asumsi ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu private banking adalah salah satu produk bank yang menawarkan jasa khusus dan bersifat personal kepada nasabah tertentu seperti penjabat publik, pengusaha, penasehat investasi dan politisi termasuk keluarga dan relasi mereka....."

"Banyaknya kasus pembobolan bank yang terjadi hingga akhir tahun 2004 mengindikasikan masih lemahnya pengawasan bank disamping menunjukan masih lemahnya penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime)..."

"ABSTRAKSejak dahulu mahasiswa banyak terlibat dalam masalah sosial,termasuk melakukan kritik dengan melakukan demonstrasi. Akhir-akhir inibanyak sekali media yang memberitakan penanganan tindak kejahatan olehPolisi, ada yang berkesan positif maupun negatif. Salah satu kesannegatifnya adalah banyak kasus kejahatan besar yang membeku, sepertiMarsinah, Edi Tansil, wartawan Udin, dan sebagainya. Tapi mahasiswajarang atau tidak mengkritik hal tersebut, mereka lebih sering mengkritikterhadap hal-hal yang berbau politik praktis.Perilaku mahasiswa yang kurang atau tidak mengkritik Polisi ini bisadilihat dari segi psikologi, salah satunya adalah studi persepsi. Kalaupersepsi mahasiswa baik atau netral memang bisa menyebabkan tidakmelakukan kritik (demonstrasi).Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran persepsi mahasiswamengenai peran Polri dalam menangani tindak kejahatan. Sampel diambilmenggunakan metode incidental berjumlah 100 mahasiswa UniversitasIndonesia. Untuk melihat gambaran persepsi mahasiswa tersebut digunakanperhitungan skor rata-rata (mean) dari setiap aspek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran persepsi mahasiswaUniversitas Indonesia adalah cenderung netral yang berarti tidak positifjuga tidak negatif. Dari 7 aspek ada 2 yang mempunyai mean positif, yaituaspek penyitaan dan pembuatan BAP, dan 5 mempunyai mean negatif,yaitu aspek penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, danpemeriksaan. Dilihat dari karakteristik sampel, mahasiswa yang tidakpernah ikut demonstrasi mempunyai nilai mean lebih besar dari mahasiswayang tidak pernah ikut demonstrasi, tapi perbedaannya tersebut tidaksignifikan. Demikian juga mahasiswa yang tidak aktif kegiatankemahasiswaan mempunyai mean lebih besar dari mahasiswa yang aktifkegiatan kemahasiswaan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan.Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan sebagai anggotamempunyai mean lebih besar dari mahasiswa yang aktif dalam kegiatankemahasiswaan sebagai pengurus, tapi perbedaannya juga tidak signifikan. Ditemukannya hasil persepsi mahasiswa netral (tidak positif maupunnegatif) ini membenarkan bahwa jika persepsi mahasiswa positif atau netralcenderung untuk tidak melakukan demonstrasi terhadap Polri dalamperannya untuk menangani kasus-kasus kejahatan. Untuk perbedaan antaramahasiswa aktif dan tidak aktif, antara mahasiswa yang pemah demo dantidak pemah demo, walaupun tidak signifikan perbedaan tersebutdisebabkan oleh faktor yang berpengaruh dalam proses persepsi, baik orangyang mempersepsi, obyek yang dipersepsi maupun situasi saat persepsidilakukan. Stereotipi juga dapat menyebabkan timbulnya perbedaanpersepsi tersebut."

"Tesis ini adalah tentang Kejahatan Perbankan dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi antara tahun 1997 sebelum krisis sampai dengan pertengahan tahun 1998. Yang menjadi fokus adalah penyimpangan ketentuan perbankan dalam bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pemeriksa bank dari Bank Indonesia dengan pejabat bank yang diperiksa, termasuk didalamnya pihak terafiliasi bank tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kwalitatif dengan tehnik pengumpulan data secara wawancara dengan pedoman, penelitian dokumen, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan untuk dapat menjelaskan latar belakang, hubungan satu dokumen dengan yang lainnya, dalam rangka merekonstruksi suatu peristiwa dengan benar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengawasan Bank Indonesia periode 1994-1997 menggunakan sistem Dedicated Team yang menggabungkan pengawasan (off site supervision) dengan pemeriksaan (on site supervision). Penggabungan kedua fungsi itu telah menimbulkan moral hazard bagi pihak pengawas dan pemeriksa bank dengan pemilik atau pengelola bank yang diperiksa. Dedicated Team memiliki kewenangan yang sangat besar tetapi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dedicated Team juga telah menciptakan hubungan pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa menjadi hubungan personal yang akrab dan baik, sehingga sistem pengawasan tidak berfungsi sesuai ketentuan, karena peran pemeriksa telah berubah menjadi konsultan. Hubungan personal yang akrab telah menciptakan hubungan saling percaya secara personal yang lebih dominan dibanding hubungan saling percaya dalam sistem yang impersonal. Kepercayaan secara personal itu lebih mudah dimanipulasi dan diselewengkan, karena tidak ada mekanisme kontrol yang secara obyektif menjadi rambu-rambu yang membatasi batas-batas kebolehan manipulatif para pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kolusi antara pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa.Disamping faktor penyebab kolusi diatas, adanya intervensi kekuasaan (Presiden) juga dominan menjadi penyebab terjadinya kolusi dan korupsi. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter, yang membuat kedudukannya tidak independen, dapat dengan mudah diintervensi oleh Presiden untuk kepentingan keluarga dan kroninya(abuse of economic power and abuse of political power).Pejabat Bank Indonesia juga memanfaatkan intervensi kekuasaan tersebut (Reference Power) untuk menarik keuntungan pribadi dengan cara memberi fasilitas dan kemudahan; tidak menindak, membiarkan terjadinya pelanggaran, membantu merekayasa laporan agar tidak ditindak sesuai ketentuan perbankan; pihak bank yang diperiksa memberikan imbalan kepada pengawas dan pemeriksa BI secara berjenjang dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pribadi pejabat BI.Implikasi dari tesis inl adalah perlunya dibentuk organ pengawas bank yang betul-betul independen dan dipisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, dan perlu peningkatan peran satuan-satuan kerja agar lebih profesional, adanya check and balance serta kepatuhan pada Kode Etik Profesi. Selanjutnya, bagi pihak yang melakukan intervensi sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perbankan, maka pihak tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pihak terafiliasi, yang dapat di proses menurut hukum. Apabila pihak tersebut tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi, maka Bank Indonesia dapat menetapkannya dengan cara memperluas penafsiran pasal 1 huruf 15. f Undang-Undang Perbankan.Tesis ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyidik kasus perbankan, khususnya yang menyangkut KLBI dan BLBI yang terjadi pada periode diterapkannya sistem pengawasan Dedicated Team, sehingga mempermudah untuk menetukan arah penyidikan dalam menjerat pelakunya."

"ABSTRAKKeberadaan bank asing atau kantor cabang dari bank yangberkedudukan diluar negeri dalam sistem perbankan Indonesiadisertai dengan berbagai hal. Dari sisi persaingan dalamartian kompetisi dalam melayani nasabah diharpkan menjadicambuk pemicu bank-bank lokal sehingga terpacu untukmemberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. Disisilain keberadaan bank-bank asing ini juga membawa berbagaidampak yang kurang baik terutama karena dari sisipengaturannya keberadaan bank-bank asing ini masih terdapatkerancuan dalam penyebutan "istilahnya" belum adapenyebutan yang pasti apakah kriteria atau ukuran/parameteryang akan dipakai dalam penyebutannya juga berkaitan denganfungsi intermediasinya, kerana dikhawatirkan bank asingtidak mau memutar uang yang dia peroleh di Indonesia danmembawa semua keuntungannya kembali ke negara asalnya.Karena bank Indonesia sendiri-pun masih belum konsistendalam penyebutannya. Kerancuan dalam penyebutan istilahtersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam pembinaandan pengawasan terhadap bank asing yang dilakukan oleh bankIndonesia sebagai otoritas jasa perbankan. Penelitian iniberusaha untuk melihat bagaimana pengaturan, pembinaan danpengawasan bank asing sebagai bagian dari penggerakperekonomian Negara dan bagaimana bank asing dalam membantupembangunan perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTA foreign bank or branch of bank which is sitting on theforeign nation in the Indonesian banking system contains somany problems. From the side of competitions to serve thecostumers its hope be a supporting to local to give a goodserve for his costumers. But in other side a foreign banktake a negative effect, acctualy from the side of hisregulation in Indonesian Banking System. Regulation for theforeign bank in Indonesian banking system contains a doublemeaning, or we can call it ambivalent in foreign bankdescriptions. The description for the foreign bank haven'tthe same parameter or criteria which is a foreign bank ismeaning a bank who have a central office in other countryor we call branch office bank, or foreign bank is meaningthe bank who have a majority investment is foreign people.Its ill be impact in intermediations fungtion of the bank.In acctualy condition foreign bank ill take his money tohis country and the bank will feel that have no duty tointermediation his profit in Indonesia. From that fact,Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia) a institutionwho have a fungtion to supervision the bank in histeritority ill have a problem to regulate a foreign bank,because of the ambivalent foreign bank. Central Bank ofIndonesia have to regulate and supervise the foreign bankfor the function intermediation because of the equalitybefore the law which every bank must be serve todevelopment in Indonesia."

"Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai paradigma yang berbeda secara mendasar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat. Bank Konvensional menghimpun dana masyarakat (nasabah) dan meminjamkan kepada debitor dengan sistem bunga (interest fee)...."

"Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa infbrman yang berprofesi di bidang perbankan, yaitu salah satu komisaris Bank BUMN dan salah satu pejabat Bank Indonesia sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan; dan peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional dijalankan melalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya.

---

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose authorities are to license, to regulate, to control and to impose sanction in banking sector. The authority includes executing action in case of banking crime includes corruption in banking sector. The action against corruption crime in banking sector must have support from Bank Indonesia by executing mitigation to corruption crime in national banking sector as a Central Bank who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank Indonesia to mitigate corruption crime in national banking sector. Besides using literature method, The thesis is supported by data of interview to professional banker informants as a mean to get responsible result research. The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank Indonesia functionary. The conclusions after the research are that implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking sector, the implementation of UU PTPK for BUMN Bank is still having been around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to mitigate banking sector corruption crime is developed by supervision function of Bank Indonesia and cooperation of Bank Indonesia and the other related public organizations."