Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

---

ABSTRACTThis study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted."

"ABSTRAKKebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah isu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Perdebatan ini diperkuat oleh isu-isu lingkungan, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, pengaturan otoritas dan juga korupsi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa lembaga pemerintah pusat dan provinsi mengambil sikap berbeda tentang masalah ini. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam reklamasi Teluk Jakarta dengan pendekatan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta dan studi literatur. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih peraturan otoritas reklamasi Teluk Jakarta serta perbedaan dalam sikap dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ekologi politik, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah gagal mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut, yaitu kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konflik yang terjadi juga menyebabkan kelalaian yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan ekonomi.

---

ABSTRACT The Jakarta Bay reclamation policy is an issue that is currently a public debate. This debate is strengthened by environmental issues, the marginalization of certain groups, the regulation of authority and also corruption in the Jakarta Bay Reclamation project. Some central and provincial government institutions take different stances on the issue. The first objective of this research is to analyse environmental policy in reclamation of Jakarta Bay with the approach of political ecology. This research uses a qualitative approach. The data were obtained from in depth interviews with stakeholders involved in the policy making of the Jakarta Bay reclamation environment and the literature study. This study concludes that the Jakarta Bay reclamation policy creates a conflict between the central and provincial governments. This is due to the overlapping regulation of Jakarta Bay reclamation authority as well as differences in attitude and interests among stakeholders. In the approach of political ecology, the Jakarta Bay reclamation policy has failed to accommodate the three interests, are social, economic and environmental interests. The conflicts that occur also cause an omission that not only harms the economy but worsens the social and economic impact. "

"Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang memiliki ratusan, bahkan ribuan, sungai dan anak sungai. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dengan panjang 1.143 kilometer, merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang selama berabad-abad telah membentuk masyarakat yang berkebudayaan sungai, dalam wujud kota-kota tepi sungai dari hulu hingga hilir sungai-sungainya. Dengan mengangkat 'lanting', salah satu bentuk permukiman tepi sungai di Kalimantan, penelitian ini ingin mengungkap fenomena kehadiran permukiman tepi sungai dalam konstitusi masyarakat perkotaan di Kalimantan. Ekologi politik digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkap proses-proses sosial, ekonomi dan politik serta lingkungan pada permukiman lanting, untuk memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hubungan kota dan sungai, yang merupakan representasi hubungan manusia dan alam yang kompleks. Lokasi studi adalah Kota Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2016 hingga Januari 2018. Partisipan berjumlah 25 orang, dengan penentuan partisipan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, untuk menghasilkan sampel ilustratif. Data-data diolah dengan mengikuti kaidah teori beralas klasik (classic grounded theory), yang meliputi tahapan pengodean terbuka, penyusunan kategori dan properti (sub kategori) serta kategori inti, yang dijalin oleh proses penulisan memo dan perbandingan konstan hingga mencapai tahap saturasi. Penelitian ini menghasilkan usulan teori substantif baru yaitu 'urbanisme jejaring berbasis sungai' atau 'urbanisme dendritik' yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami permukiman tepi air perkotaan sebagai manifestasi dari 'nexus' sosial-ekonomi-politik-lingkungan yang kompleks.

---

Borneo is the third-largest island in the world, boasting hundreds, if not thousands, of rivers and tributaries. The Kapuas River in West Kalimantan, with a length of 1,143 kilometers, is the longest river in Indonesia, which for centuries has shaped the culture of the community. By using 'lanting', a form of a river settlement in Kalimantan, this study aims to reveal the phenomenon of the river settlements in the constitution of urban society. Political ecology is used as an approach to reveal social, economic, and political as well as environmental processes in the lanting settlement, to give a deeper understanding of the relationship between the city and the river, which represents a complex relationship between human and nature. The study was conducted in Sintang City, West Kalimantan. In carrying out this research, the Glaserian grounded theory method is used. Field research was carried out in the period from October 2016 to January 2018, at two lanting settlements in Sintang City: Pasar Durian and Tanjung Puri, with 25 participants, which were chosen following the purposive and snowball sampling. This research produces a new substantive theory, 'river-based network urbanism' or 'dendritic urbanism' which offers a new perspective in understanding urban waterfront settlements as a manifestation of a complex socio-economic-political-environmental 'nexus'. The political ecology itself can be seen as a novelty to fill the methodological gap in architectural research and urban settlement studies."

"ABSTRAKNasionalisme merupakan imaji tentang kesamaan. Nasionalisme tidaklah natural, nasionalisme adalah hasil pendisiplinan dan rutinitas. Seiring dengan modernitas, pergerakan orang ke berbagai wilayah di dunia menjadi pengalaman global baru dengan berkembangnya ide paspor, kewarganegaraan, dan warna-warni kebudayaan negara-bangsa. Di ruang diaspora, media memiliki peran penting dalam mentransmisikan imaji mengenai kesamaan sebagai satu kelompok. Media menciptakan ruang yang seolah-olah mendekatkan Pemuda Pelajar Diaspora Indonesia (PPDI) yang terdeteritrorialisasi dengan kampung halaman. Di Thailand, media membuat mereka merasa sebagai satu kelompok yang sama meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang etnik. Di dalam keseharian, mereka membentuk imaji nasionalisme akibat tiga sebab. Pertama, edukasi massa sebagai perpanjangan tangan modernitas yang menciptakan memori tradisi dan ide kebudayaan nasional. Kedua, alienasi identitas etnik sebagai konsekuensi globalisasi dan modernitas yang mengaburkan atribut etnik dalam relasi sosial di ruang diaspora. Ketiga, globalisasi media yang menciptakan sirkuit kesamaan simbol nasional dalam ruang media diaspora. Ketiga instrumen itu hidup di dalam keseharian PPDI. Media membangun nasionalisme PPDI dan mereka menggunakannya sebagai cara untuk melanggengkan relasi sosial sebagai masyarakat modern di ruang diaspora.

---

ABSTRACTNationalism is an imagination of similarities. Nationalism is not natural, nationalism is the result of disciplinary process and routine. Along with modernity, the movement of people to various regions in the world becomes a new global experience along with the development of the idea of​​passports, citizenship, and the culture of nation-states. In the diaspora space, the media has an important role in transmitting images of similarity as a group. The media creates a space that brings the Youth Indonesian Diaspora Student (PPDI) which is deterritorialized seems closer to their homeland. In Thailand, the media make them feel like a group even though they come from various ethnic backgrounds. Daily, they form the imagination of nationalism due to three reasons. First, mass education as an extension of modernity that creates memories of national cultural traditions and ideas of national culture. Second, alienation of ethnic identity as a consequence of globalization and modernity which obscures ethnic attributes in social relations in the diaspora space. Third, media globalization creates a circuit of similarities of national symbols in the diaspora media space. These three instruments live daily with PPDI. The media builds PPDI nationalism and they use it as a way to maintain social relations as a modern society in the diaspora space."