Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia yang salah satu didalamnya memuat peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sisi kesiapan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan dari sisi administrasi utamanya Regulasi, Sumber Daya Manusia serta penyempurnaan Teknologi Informasi.

---

With the adoption of Law No.28 of 2009 about regional tax and regional retribution

as the tax reform policy in Indonesia regulated about handed property tax. The purpose of this study is to analysis the readiness of DKI Jakarta government to implement the property tax administration by using qualitative approach. The result of this study is the property tax devolution in DKI Jakarta Province still need perfecting and completing for administration specialy of Regulation, Human

Resources and Information Technology."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajakbumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dankepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi diKecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yangmenjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memilikiwewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnyakerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama prosespelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masihsangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ketahun.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyze the implementation of property tax

administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used

here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting

technique that used are indepth interview and literature. The result of this research

are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP

Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute

property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant

agencies is a major problem of implementation of the property tax administrative

process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so

that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThis study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang."