Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The biggest humanity tragedy in 21 st century has been occurred on sunday,december 26th 2006,that is earthquake and Tsunami disaster

---

"

"Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community, memberikan legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam piagam pembentukan dan protokolnya. Konflik yang terjadi di The Democratic Republic of the Congo, Sudan, dan Sierra Leone merupakan salah satu konflik di Afrika yang terdapat intervensi kemanusiaan. Pada prakteknya, pelaksanaan intervensi kemanusiaan terdapat permasalahan hukum dan permasalahan teknis.

---

The Humanitarian intervention under Internationa law can be legitimized if there is a conflict that pose a threat to international or regional peace and security. Under the chapter seven of The United Nations Charter acknowledged the right to intervene. Regional organization in Africa such as; African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community in their charter and protocols also acknowledged the right to intervene. Practices of humanitarian intervention in Africa can be found on the conflict that happened in The Democratic Republic of the Congo, Sudan, and Sierra Leone. On the level of practicalilty, the humanitarian intervention can cause a legal and technical problems."

"[ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk hibah non-proyek senilai 14,6 milyar yen kepada Indonesia untuk bencana tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selama ini ODA Jepang, khususnya bantuan kemanusiaan didominasi oleh bantuan pinjaman proyek yang diasumsikan sangat sarat dengan kepentingan ekonomi Jepang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motif serta kepentingan yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang mengacu pada kerangka analisis motif dan kepentingan negara dalam pemberian bantuan luar negeri yang diajukan oleh John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua motif dan kepentingan Jepang yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, yaitu motif politik, berupa ambisi Jepang menjadi preeminent power di kawasan Asia dan perolehan prestige politik di antara negara donor lain; dan motif ekonomi, berupa perolehan kemudahan akses sumber daya ekonomi Aceh, yaitu hasil laut.

---

ABSTRACTThis study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.;This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources., This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.]"

"Reciprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu panting darikepuasan sosial dalam hubungan yang sedang berlangsung antara dua orang. Namunresiprositas tidak identik dengan kepuasan sosial itu sendiri, karena resipro-sitas dalam hubungannya dengan kepuasan sosial hanyalah merupakan salah satuprediktor- Resiprositas sosial lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif,terutama dengan aspek kscenderungan untuk melaknkan tindakan. Dalam studi ini,"resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai macam sumber" diartikan sebagaipredisposisi seseorang untuk memberikan balasan atas uang yang mereka terimadari orang lain dengan pelbagai jenis sumber, seperti cinta, status, barang,informasi, layanan dan uang. Dalam studi ini, diteliti pengaruh dari nilaialosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkanpelbagai jenis sumber dengan uang. Sampel terdiri dari 278 mahasiswa/i. Merekaberasal dari tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggalasal dan jumlah saudara kandung yang berbeda. Variabel-variabel ini diasumsikansebagai variabel independen dari nilai alosentri eidiosentrisme. Secara tidaklangsung, variabel-variabel ini juga diduga sebagai variahel yang berpengaruhterhadap tingkat resiprosvitas untuk mempertukarkan pelbagai jenis smnber denganuang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisns.Hasil Path Analysis msnunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertu-karkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkatstatus sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial te-mpattinggal asal. Tingkat resiprositas untuk mempertukarkan status dengan uangsecara langsung dipengaruhi baik oleh nilai alosentrisme-idiosentrisme, jumlahsandara kandlmg maupun status resirlensial tempat tinggal asal; sementara ting-kat esiprositas untuk mempertukarkan barang dengan uang dipengaruhi langsungoleh tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dannilai alosentrisme-idiosentrisme. Lebih dari itu, resiprositas untuk mempertu-karkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempattinggal asal. Tak satupun dari variabel independen itu berpengaruh terhndaptingkat resiprositas untuk msmpertukarkan layanan dengan uang dan uang denganuang. Akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut. dibangun model yang lebihjelas tentang hubungan antar variable."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada saat PerangSipil, terkait dengan Konvensi Jenewa sebagai Jaminan Dasar Hak Asasi Manusiadan Pelanggaran atas peraturan tersebut. Kasus yang digunakan dalam tulisan iniadalah Fenomena False Positives di Kolombia pada saat Perang Sipil terjadiantara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Tujuan penulisan skripsi iniuntuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang dapat berlaku saat terjadi KonflikBersenjata Non-Internasional, Pelanggaran atas peraturan diatas yangmenyebabkan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan untukmengetahui bagaimana Pemerintah Kolombia bertindak terhadap tuduhanpelanggaran dalam fenomena ini sehingga mendapatkan perhatian dari MahkamahPidana Internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this paper is the protection on civilian during a civil war, related tothe Geneva Convention as the fundamental guarantees on human rights and theviolation on these regulations. The case used in this paper called False Positives, aphenomenon happened in Colombia during the civil war. The purpose of thisstudy is to identify what are the rules applied on a Non-International ArmedConflict, these violations on human rights as War Crimes and Crimes AgainstHumanity, and to find out how the Colombian Government acts towards theseaccuses as the phenomenon caught the attention of International Criminal Court."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17.

---

This thesis focus on how both international humanitarian law and aviation law protects third the third party which fly across an armed conflict country who have a passage rights according to Geneva Conventions 1949 and its protocols, and also Chicago Convention 1944 and its annexes. This thesis described and explained how those laws applies in the case of Malaysia Airlines Flight MH 17."

"A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility."

"Pada tahun 2011, terjadi krisis kemanusiaan di Libya yang menyebabkan munculnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Menyikapi kondisi ini, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) memutuskan untuk melakukan misi intervensi kemanusiaan ke Libya pada 31 Maret 2011. Dalam melakukan upaya tersebut, NATO meminta Jerman untuk turut mengirimkan pasukan militernya guna membantu misi kolektif NATO di Libya. Terlepas dari adanya permintaan tersebut, Jerman menunjukkan perilaku defection dengan memutuskan untuk tidak melibatkan pasukan militernya ke dalam misi tersebut. Perilaku defection Jerman dalam menyikapi permintaan NATO tersebut menarik dikaji, sebab fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anggotanya pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku defection yang dilakukan Jerman terhadap permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 guna mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi peran institusi keamanan dalam membentuk perilaku anggotanya. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori aliansi yang dikemukakan oleh Glenn H. Snyder. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku defection yang ditunjukkan Jerman dalam menyikapi permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 dipengaruhi oleh dua alasan. Pertama, Jerman tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk menyelesaiakan permasalahan krisis yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Kedua, Jerman memiliki ketakutan terhadap risiko entrapment dalam menyikapi Krisis Libya 2011. Oleh karena itu, perilaku defection dilakukan guna mengurangi risiko entrapment tersebut.

---

In February 2011, Libya underwent a civil war that led to civilian casualties. In response to this situation, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) decided to send its troops to Libya to protect Libyan civilian. While doing so, NATO requested Germany to contribute its military troop to NATOs collective forces in Libya. In spite of this request , Germany decided to shows a sign of defection behaviour by rejecting to send its military troop to Libya. German defection behaviour towards NATOs expectation in the wake of Libyan Crisis 2011 is intriguing to be studied, because it shows that security alliance does not always have significant influence on shaping the behaviour of its members. Therefore, this study examines the cause of German defection behaviour towards NATOs request in the Libyan Crisis 2011.

To explain this phenomenon, this study uses alliance theory to understand why NATO had no significant influence on shaping German behaviour in such case. The result of this study indicates that German defection behaviour towards NATOs request was driven by two factors. First, Germany does not have any significant interest on solving the undergoing crisis in Libya 2011. Second, Germany had fears of entrapment due to several reasons including its low direct and indirect dependece toward NATO, explicitness of alliance agreement, and NATOs supportive behaviour toward Germany in the past.  This fears leads to German defection behaviour toward NATOs expectation in Libyan Crisis 2011."

"Pemerintah Indonesia menargetkan standar pengetahuan remaja tentang HIVAIDS di Kabupaten/Kota sebesar 95%. Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia berdasarkan data Dinas Kesehatannya tahun 2012, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja di Kota Samarinda baru mencapai 25,5%. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kampanye kesehatan Aku Bangga Aku Tahu di Kota Samarinda dengan menggunakan media bantu KIE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kombinasi media audiovisual berupa film animasi Aku Bangga Aku Tahu dan diskusi kelompok dalam meningkatkan pengetahuan HIV-AIDS pada remaja di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Samarinda. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen yang terdiri dari 80 subjek penelitian. Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2014 menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh subjek penelitian. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Wilcoxon dan Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan intervensi, kelompok intervensi dan kontrol mengalami peningkatan pengetahuan tentang HIV-AIDS. Peningkatan pengetahuan remaja tentang HIVAIDS pada kelompok intervensi adalah sebesar 22,41% dan peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV-AIDS pada kelompok kontrol adalah sebesar 21,6%. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada perubahan nilai pengetahuan tentang HIV-AIDS antara kelompok intervensi (melalui pemutaran film dan diskusi kelompok) dan kelompok kontrol (melalui pemutaran film).

---

The Indonesian government has a target of 95% adolescents to have knowledge about HIV-AIDS throughout Indonesia. East Kalimantan, as one of the provinces in Indonesia, based on data from The Departement of Health in 2012 showed that the level of adolescent's knowledge Samarinda reached 25.5%. Based on these data, the Department of Health in East Kalimantan implemented the health campaign Aku Bangga Aku Tahu in Samarinda by using teaching aids.

This study aims to determine the effectiveness a combination of audiovisual media Aku Bangga Aku Tahu and discussion groups to improve knowledge about HIV-AIDS among adolescents in SMAN 1 and SMAN 3 Samarinda. The study design used was quasi experimental on the primary data consisted of 80 research subjects. The study was conducted on January 2014 using self administered questionnaire by research subjects. Data analysis are univariate and bivariate analysis by using the Wilcoxon and Mann Whitney.

The results showed that after the intervention, both intervention and control groups experienced an increase in knowledge about HIVAIDS. The increase of adolescent's knowledge about HIV-AIDS in the intervention group amounted to 22,41% and the increase of adolescent's knowledge about HIV-AIDS in the control group was 21,6%. In addition, there is no statistically significant difference in the change in the value of knowledge of HIV-AIDS among the intervention group (film screening and group discussion) and control group (film screening)."