Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit kinerja pada Satuan Kerja Kementerian Kehutanan, implikasi dari perubahan pemberlakuan audit operasional menjadi audit kinerja, dan manfaat serta efektivitas audit kinerja dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja telah memberikan manfaat berupa peningkatan sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan, hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yaitu penurunan temuan audit berupa kelemahan administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, hambatan kelancaran tugas serta penurunan potensi kerugian negara dan ditunjang dengan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan melalui opini/pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012.

---

The purpose of this study is to investigate the application of a performance audit on the Ministry of Forestry Task Force, the implications of changes in the implementation of the operational audit to audit performance, and the benefits and effectiveness of performance audit in improving the quality of internal control system of the Ministry of Forestry. This research is a qualitative descriptive design. The results clarify that the performance audit has provided benefits in improved internal control systems of Forestry Ministry, it is seen from the Key Performance Indicators (KPI) of the Inspectorate General of the Ministry of Forestry is decreasing administrative weaknesses in the form of audit findings, compliance with laws and regulations, barriers to fluency task and decrease the potential loss of state and supported by increased accountability Financial Statements (LK) through the Ministry of Forestry opinion/opinions issued by the Supreme Audit Agency (BPK) Republic of Indonesia in the Inspection Report (LHP) to the financial statements is unqualified (WTP) with Clarifying paragraphs and unqualified (WTP) for the Financial Statements for 2011 and 2012."

"ABSTRAKIndustri pakan ternak ayam, khususnya ayam ras, dalam beberapatahun terakhir mengalami perkernbangan yang pesat. Berkembangnyaindustri ini tidak lepas dari peran Pemerintah dalam melakukanpembenahan di bidang peternakan, yang dimulai sejak tahun 1967dengan munculnya serangkaian KEPPRES dan Kebiiakan Pemerintah.Jika dilihat besarnya minat investasi dalam bidang peternakanayam ras, diperkirakan industri pakannya akan makin berkembangJuga; mengingat kebutuhan pakan ternaknya. Tetapi dilain pihak,persaingan antar produsen pakan ayam juga akan makin meningkat. Harga pakan ternak ayam ras dipasaran selama ini berfluktuasi,yang disebabkan harga bahan bakunya yang tidak stabil. Terlebihlagi sebagian bahan baku tersebut masih diimpor. Disamping itumakin banyak peternak yang membuat makanan sendiri, khususnyauntuk ayam petelur. Tingkat keunggulan dalam bersaing akansangat ditentukan oleh seberapa jauh produsen mampu berproduksisecara efigien, efektif dan ekonomis. Performance audit yang dilakukan atas bidang logistik PT HRM,menunjukkan bahwa fungsi pembelian dan pengelolaan bahan bakudi PT HRM belum efisien, efektif dan ekonomis. Akibatnya untuktahun 1993 saja, perusahaan mengalami kerugian ekonomis sebesarRp.318.506.900. Jumlah ini sangat signifikan dan akan memberipengaruh yang besar terhadap laba perusahaan. Organisasi bidang logjstik PT HRM mencerminkan belum efisiendan efektifnya fungsi pembelian dan pengelolaan bahan baku.Tidak ada sentralisasi kekuasaan / wewenang dan tanggung jawabterhadap pengendalian persediaan bahan baku. Perusahaan tidakmenggunakan Suatu Metode kuantitatif untuk membantu perencanaandari pengendalian persediaan bahan bakunya. Kontribusi kerugianekonomis yang diakibatkannya sebesar Rp.70.301.200, pada tahun1993.Jumlah tersebut merupakan tambahan beban biaya penyimpananatau holding cost yang disebabkan tidak optimalnya tingkatpersediaan bahan baku. Penyimpanan dan penanganan bahan bakutidak rnendukung proses produksi yang menghendaki sistem FIFO.Kontribusi kerugian yang diakibatkannya pada tahun 1993 sebesarRp.51.261.100,-. Kondisi keuangan perusahaan mengakibatkan bargaining positionperusahaan terhadap pemasok lemah. Bidang logistik gagal untukmemperoleh bahan baku dengan harga yang tepat. Untuk tahun 1993seharusnya perusahaan bisa menghemat pembelian bahan bakuminimal sebesar 2,5%, melalui perolehan potongan harga, atausenilai Rp.198.944.600,-. Langkah?langkah yang harus segera diambil perusahaan untukmeningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan danfungsi pembelian dan pengelolaan bahan bakunya, antara lain : ? Membenahi organisasi bidang logistik; sentralisasi kekuasaanatau wewenang dan tanggung jawab atas persediaan bahan bakupada sie pergudangan. ? Membuat prosedur mengnai penawaran bersairig dan catatanprestasi mengenai pemasok sehingga bisa memperoleh bahanbaku dengan harga yang tepat dan dan pemasok yang tepat. ? Menggunakan metode kuantitatif untuk membantu perencaflaandan pengendalian persediaan bahan baku. ? Membuat prosedur penanganan dan penyimpanan bahan baku yangbaik, dan meningkatkan penjagaan lingkungarl pabrik. ? Mendapatkan komitmen mengenai pembayaran piutang dagangnyadan perusahaan afiliasi dan menerapkan penalti atas setiapketerlambatan pembayarannya. Disamping itu perusahaan perlumenjadwalkan kembali hutang dagangnya guna memperbaiki danmemperkuat bargaining positionnya terhadap pemasok danmendapat discount tambahan 2,5%"

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur dari tahap perencanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal OJK terhadap proses pernyataan pendaftaran oleh emiten dalam rangka penawaran umum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 15 November 2018. Audit kinerja dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari proses pernyataan pendaftaran oleh emiten melalui E- Registration. Perencanaan audit kinerja didasarkan pada pedoman audit kinerja yang dikeluarkan oleh DewaniKomisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Sementara itu, kerangka analisis yang digunakan penulis adalah konsep perencanaan  audit kinerja pada sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi prosedur perencanan audit kinerja seperti penentuan tujuan audit yang belum disesuaikan dengan area kunci dan kriteria audit yang belum bersifat spesifik terhadap tujuan audit.

---

This report discusses about the procedures of performance audit at the planning stage which conducted by Departemen Audit InternaI OJK over the process of registration statement with regard to Initial Public Offering or Go Public. The audit period is from 1 Januari 2018 to 15 November 2018. The performance auditing was held to assess the efficiency and effectiveness of registration statement process through E-Registration. The performance audit planning is based on the performance audit guidance which was issued by The Board of Commissioners of Internal Audit, Risk Management and Quality Control. The framework which used by the author is the concept of performance audit plan on public sector. The results of analysis show that there are some shortcoming in performance audit planning procedure implementation, such as the setting of the audit objectives is not matched with the key areas and the audit criteria that is not specific yet with the audit objective. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"Laporan penilaian Metcash, distributor grosir Australia terkemuka dalam bahan makanan, minuman keras, dan perangkat keras, mengungkapkan ROIC 2023 sebesar 13,78%, didorong oleh perputaran aset yang tinggi. Meskipun berada di bawah tolok ukur kebutuhan pokok konsumen sebesar 15,8%, Metcash mengungguli pesaing Woolworths dan Coles. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan rata-rata yang kuat sebesar 4,94% dari 2019 hingga 2023, didukung oleh akuisisi strategis seperti Total Tools. Metcash mempertahankan margin keuntungan yang stabil dan modal kerja yang positif, mencerminkan kesehatan keuangan yang kuat. Berbagai metode penilaian, termasuk Penilaian Pendapatan, Arus Kas Bebas, dan Rasio PE, menyarankan harga saham antara $ 5,03 dan $ 9,04, dengan metode Penilaian Penghasilan merekomendasikan BELI pada $ 9,04 per saham. Kehadiran pasar Metcash yang beragam, pemanfaatan aset yang efektif, dan investasi strategis memposisikannya untuk pertumbuhan jangka panjang, menjadikannya investasi yang menjanjikan.

---

This valuation report on Metcash Ltd., a leading Australian wholesale distributor in groceries, liquor, and hardware, reveals its 2023 ROIC at 13.78%, driven by high asset turnover. Despite being below the consumer staples benchmark of 15.8%, Metcash outperforms competitors Woolworths and Coles. The company shows a robust average revenue growth of 4.94% from 2019 to 2023, bolstered by strategic acquisitions like Total Tools. Metcash maintains steady profit margins and positive working capital, reflecting strong financial health. Various valuation methods, including Earnings Valuation, Free Cash Flow, and PE Ratios, suggest share prices between $5.03 and $9.04, with the Earnings Valuation method recommending a BUY at $9.04 per share. Metcash's diversified market presence, effective asset utilization, and strategic investments position it for long-term growth, making it a promising investment."

"Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia; mengetahui apakah auditor dan perikatan audit yang memberikan reasonable assurance dapat diandalkan untuk mendeteksi kecurangan; serta memaparkan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia tidak cukup beralasan; (2) terdapat kendala bawaan, yang menyebabkan auditor gagal mendeteksi kecurangan yang berdampak material pada laporan keuangan; dan (3) auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan yang berdampak langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

---

The objectives of this research are to present an analysis of the audit expectation gap of public sector financial statements in Indonesia; to determine whether the auditor and the audit engagement that provide reasonable assurance are reliable to detect fraud; and to highlight the auditor?s role and responsibilities for detecting fraud in the audit of financial statements. The method used in this research is the descriptive qualitative approach.

The results of data analysis show that: (1) expectation gap in the public sector is not well-founded; (2) there are inherent limitations that may caused the auditor failed to detect fraud that have material effect on the financial statements; and (3) the auditor is responsible for detecting fraud that have direct and material effect to the financial statements."

"This study aims to determine and analyze the influence of local government financial performance on public welfare with the opinion of The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) as mediation. This study was quantitative using panel data of 12 regencies and cities in Riau Province. The secondary data used was local government financial performance data, public welfare data, and the opinion from BPK Riau Representative from 2014 to 2018. The data analysis tool used for the hypothesis testing was path analysis with the SEM-PLS approach. The result shows that local government financial performance has been positively and significantly correlated to the public welfare in the regencies and cities in Riau Province, but not significant to the BPK’s opinion. Besides, the BPK’s opinion also does not correlate to public welfare. These findings indicate that the opinion of BPK has not been able to verify the correlation between the local government's financial performance and public welfare. Thus, it cannot be a benchmark in predicting the public welfare level."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Kartikasari terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan WIR Persero untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan akuntansi atas penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan alokasi dana Bina Lingkungan, beban operasi lain WIR Persero, prosedur audit, temuan audit yang dilakukan oleh KAP Kartikasari, beserta dengan analisisnya. Berdasarkan hasil proses audit, kebijakan akuntansi atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan beban operasi lain WIR Persero telah sesuai dengan Pernyataan Akuntansi PKBL yang berlaku. Prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP Kartikasari juga telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the KAP Kartikasari?s audit process towards Program Kemitraan and Bina Lingkungan WIR Persero for the period ended December 31, 2014. The focus of the report lies on accounting policies for lending loan Program Kemitraan and allocation fund of Bina Lingkungan, operating expense of WIR Persero, audit findings, audit procedures performed by KAP Kartikasari, followed by the analysis. Based on the result of the audit process, accounting policy for Program Kemitraan and Bina Lingkungan and operating expense of WIR Persero have complied with the Pedoman Akuntansi PKBL which prevail. In addition, the audit procedures, which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur perikatan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ yang meliputi proses pembuatan formulir penerimaan klien, analisis risiko penerimaan klien, dan pembuatan surat perikatan. Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan prosedur yang digunakan oleh KAP dengan standar audit (SA) dan konsep penerimaan klien menurut Dassen, Hayes, Schilder, Wallage (2005). Proses evaluasi menunjukan bahwa prosedur perikatan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ sudah sesuai dengan standar audit yang relevan yaitu SA 210 Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit dan SA 220 Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan. Prosedur perikatan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ juga sudah sesuai dengan konsep penerimaan klien menurut Dassen, Hayes, Schilder, Wallage (2005).

---

This internship report discusses the evaluation of audit engagement procedures carried out by KAP XYZ which includes the process of making client acceptance forms, analyzing client acceptance risks, and making engagement letters. The evaluation process is carried out by comparing the procedures used by the KAP with auditing standards (SA) and the concept of client acceptance according to Dassen, Hayes, Schilder, Wallage (2005). The evaluation process shows that the audit engagement procedures carried out by KAP XYZ are in accordance with the relevant international accounting standards, namely SA 210 Approval of audit engagement provisions and SA 220 Quality Control for Audits of Financial Statements. The audit engagement procedure carried out by KAP XYZ is also in accordance with the concept of client acceptance according to Dassen, Hayes, Schilder, Wallage (2005)."