Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian adalah menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi konsistensi wanita penjaja seks (WPS) dalam pemakaian kondom di Kabupaten Pati. Desain cross sectional study digunakan pada penelitian ini dengan populasi WPS di sebuah lokalisasi di Pati sebanyak 76 orang (total sampling). Data dianalisa dengan chi square dan regresi logistik. Ditemukan hubungan signifikan antara karakter pelanggan (p=0,004) dan persepsi kesehatan reproduksi diri (p=0,037) dengan konsistensi pemakaian kondom. Karakter pelanggan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi konsistensi pemakaian kondom (OR= 14,344). Pendidikan kesehatan reproduksi perempuan seharusnya mentargetkan WPS agar konsisten menggunakan kondom.

---

The aim of this study was to analyze factors influencing consistency of condom use among female sex workers (FSW) at Pati District. This study used crosssectional design involving 76 FSWs in localization at Pati as population (total sampling). Data was analyzed using chi square and binary regression logistic. It found significant relationships between customer's character and perception of their reproductive health with the consistency of condom use. Cuscomer's character was the most dominan factor (OR=14,344). The women reproductive health education should focus on the FSW so that they can consistently use condoms."

"ABSTRAKSecara keseluruhan fokus dari penelitian ini adalah pengaruh dimensi budaya organisasi terhadap kesiapan individu untuk berubah pada Departemen Sumber Daya Manusia Institusi X. Penelitian menyelidiki pengaruh dimensi-dimensi dari variabel budaya organisasi dari kerangka empat dimensi yang dikembangkan oleh Denison Denison Mishra, 1995 yaitu involvement, consistency, adaptability, dan mission terhadap variabel kesiapan individu untuk berubah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan responden pegawai Departemen Sumber Daya Manusia Institusi X N = 120 . Data yang terkumpul kemudian diolah dengan teknik analisis regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel budaya organisasi terhadap variabel kesiapan individu untuk berubah probability Sig 0.03 < 0.05 . Apabila diteliti secara lebih lanjut peneliti juga menemukan bahwa dari seluruh dimensi budaya organisasi hanya dimensi consistency yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan individu untuk berubah probability Sig 0.04 < 0.05

---

ABSTRACTThe overall focus of this research is the influence of organizational culture dimensions on individual readiness for change at the Human Resources Department of Institution X. This study discusses the effects of Denison 39 s four dimensions model Denison Mishra, 1995 such as involvement, consistency, adaptability, and mission can influence individual readiness to change. The research is a quantitative research, data was collected by using questionnaire with Department of Human Resources Institution X employees as respondents N 120 . The collected data is then processed using regression analysis method. Based on the result, researcher found that there is a significant influence of organizational culture to individual readiness to change probability Sig 0,03 0,05 . Further more, researcher also found that from the whole dimension of organizational culture only the dimension of consistency has an effect on individual readiness to change probability Sig 0.04 0.05 ."

"Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan dengan target peneapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan.Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan institusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legislatif dan civil society.Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari berbagai cara (trianggulasi) serta interpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adopsi Kebijakan; Implementasi Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamika juga terjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

---

This research is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development in the regency. In Pandeglang, there is still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compulsory education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.

The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making as a legal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy is formulated through several phases start from agenda arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and legislative, by arranging Local Budget Plan to be a fix Local Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research."

"Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan bergulir dalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang muncul dan bagaimana respon yang terjadi. Munculnya perubahan paradigma dalam bidang pendidikan melahirkan kebijakankebijakan baru seperti Sekolah inklusi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sekolah gratis, Perubahan jadwal masuk sekolah dan Pembelajaran ICT di Sekolah Dasar . Kebijakan pendidikan tersebut bergulir melalui mekanisme kekuasaan yang positif dan produktif, dan digulirkan melalui "micro pouvoir". Kuasa menjelma ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Kebijakan-kebijakan baru tersebut pada gilirannya melahirkan implikasi-implikasi bagi agen-agen pelaku yang dialiri oleh kebijakan tersebut.

---

The focus of this research is to comprehend how the power flows in existing educational policies and what the responces of the flown agents are. The occurance of new paradigm in education field has borned new education policies such as inclusive schools, school based curriculum which is more well-known with KTSP short for Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, free-charged schools, the time changes in schedule of commencing study at schools, and ICT instruction at elementary schools. The education policies borned through positive and productivepower mecanism and also through "micro pouvoirs". The power transform into knowledge and goes into unconcious minds of every person through the yieldedpolicies. Those new policies cause impliction toward the all agents flowed by the educational policies."

"Tesis ini membahas tentang ?Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor? dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn yakni bahwa untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dengan menggunakan : (1) kriteria efektivitas; yakni untuk menilai atau mengetahui apakah hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut telah tercapai; (2) kriteria ketepatan; untuk menilai atau mengetahui apakah hasil dari implementasi kebijakan tersebut yang dicapai bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan subsidi RSDBI pada tingkat prosedural dan efektifitas secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internasional berjalan efektif. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sekolah yakni modernisasi ruang kelas dan studi banding, karena kedua kegiatan tersebut tidak mendapat dukungan dana pendamping dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan sekolah dasar bertaraf internasional di masa mendatang membutuhkan dukungan pembiayaan dari masyarakat.

---

This thesis discusses on international-standard in-process elementary school subsidy policy implementation in Menteng 01 Jakarta State Elementary school and Sukadamai 3 Bogor State Elementary school by using the criteria of policy evaluation developed by William N. Dunn which states that to evaluate a successful policy implementation needs criteria of effectiveness and exactness. The first criteria is to evaluate the achievement of the objective of policy implementation. The second criteria is to evaluate the benefit of the achievement of the objective of policy implementation. This research uses qualitative method with descriptive design.

This research concludes that subsidy policy implementation effectiveness, procedurally and substantially for school?s readiness to be International Standard Elementary School have been effective. Modernization of classroom and study-visit are not implemented by schools because of no fund provided by local government. International-standard elementary school policy implementation needs the public finance support in the future."

"Sehagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (drop out) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.Program BOS telah memasuki tahun kedua, dan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS?, (ii) bagaimana efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program?, (iii) bagaimana efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS?Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS, (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalarn pendayagunaan sumber daya program, (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, (v) mengetahui dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (vi) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework AnalysisiLFA). lnforrnan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu, serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cars teknik penarikan sampel pmbabilita yakni secara "teknik random atas dasar strata yang proporsional" (proportional stratified random sampling) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sampel dari populasi orang lua siswa dan siswa. sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah, guru, komile sekolah. orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audiovisual.Hasil penelitian menyinipulkan hahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan sebelum ada BOS, siswa tidak mampu tetap dapat memperolch akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii) profesionalitas dan kualitas para slaf yang terlibal dalam pelaksanaan program 130S cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) man faat yang diperoleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa tidak mampu, keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain, dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, dan kepercayaan siswa, dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negalif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukup pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi intemalnya adalah: SDM yang mengelolah BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi intemalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi ekslernalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."