Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan jasa lainnya memerlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparasi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat sehingga diperoleh jasa lainnya yang berkualitas dan dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat..."

"Bertitik tolak dari pengertian peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang ada seharusnya sudah menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pasca perundingan WTO timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini."

"Universitas Indonesia (UI) memiliki tingkat kebutuhan yang besar terhadap aset maupun infrastruktur. Oleh karena itu, secara rutin maupun pada waktu-waktu tertentu, UI menyelenggarakan proses pengadaan (procurement) aset maupun infrastruktur. Tujuan dari pelaksanaan Proyek Mahasiswa ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa UI (SIPBarUI) yang akan menjadi fitur tambahan bagi Sistem Informasi Manajemen Aset dan Fasilitas UI (SIMAF UI) yang telah ada. Setelah SIPBarUI diintegrasikan dengan SIMAF UI, pencatatan data yang berkaitan dengan perolehan barang / jasa dapat dilakukan secara lebih lengkap. SIPBarUI akan membantu pengelolaan proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI, dengan menyimpan data maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan setiap proses pengadaan tersebut secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya SIPBarUI, diharapkan setiap proses pengadaan aset maupun fasilitas yang sedang maupun yang telah berlangsung di UI dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh orang- orang yang berwenang, sesuai dengan tingkat kepentingan dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI dapat berjalan dengan lebih transparan dan lebih efisien. Dalam pengembangan sistem ini, kami mengacu pada pedoman pengadaan barang / jasa pada institusi-institusi pemerintahan, yang dijelaskan pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 (telah diperbarui melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004). SIPBarUI telah dapat menangani sebagian besar proses pengadaan barang / jasa sesuai dengan pedoman yang ada pada Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut."