Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya.

---

This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it."

"Tesis ini membahas hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa statistika nonparametrik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanan audit tersebut, dan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi.

---

This study discusses the relationship between post clearance audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to companies those receive customs facility and effort in securing state revenue. This study is using descriptive analytical procedure and statistic non parametric analysis. The aim of this study is to find whether there is a relationship between number of auditors in Directorate of Audit and audit conducted to the company that receives customs facility, relationship between audit frequency and the number of companies those receive the customs facility and to find the relation between the audit conducted to companies those receive customs facility and the effort in securing state revenue. The study has concluded that there is a significant relation between the quantity of auditor and quantity of audit assignment which has been finished, a significant relation between the frequency of audit for companies those receive customs facility with the quantity of companies those receive customs facility and there is a significant relation between state revenue from audit and state revenue from importation activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia; mengetahui apakah auditor dan perikatan audit yang memberikan reasonable assurance dapat diandalkan untuk mendeteksi kecurangan; serta memaparkan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia tidak cukup beralasan; (2) terdapat kendala bawaan, yang menyebabkan auditor gagal mendeteksi kecurangan yang berdampak material pada laporan keuangan; dan (3) auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan yang berdampak langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

---

The objectives of this research are to present an analysis of the audit expectation gap of public sector financial statements in Indonesia; to determine whether the auditor and the audit engagement that provide reasonable assurance are reliable to detect fraud; and to highlight the auditor?s role and responsibilities for detecting fraud in the audit of financial statements. The method used in this research is the descriptive qualitative approach.

The results of data analysis show that: (1) expectation gap in the public sector is not well-founded; (2) there are inherent limitations that may caused the auditor failed to detect fraud that have material effect on the financial statements; and (3) the auditor is responsible for detecting fraud that have direct and material effect to the financial statements."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, kecermatanprofesional, keahlian industri, dan kompleksitas terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data sekunder daripenanggung jawab pengelola data tersebut. Hasil penelitian melalui pengujiansecara kuantitatif dilakukan mulai tahun 2013 sampai dengan September 2015menunjukkan bahwa kompetensi dan keahlian industri tidak berpengaruh terhadapkualitas audit investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.Kecermatan profesional berpengaruh negatif terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sementara kompleksitasberpengaruh positif terhadap kualitas audit investigasi pada Inspektorat JenderalKementerian Agama

---

ABSTRACTThe purposes of this study is to analyze the influence of the competence, dueprofessional care, industry expertise and complexity of investigative audit qualityat Inspectorate General Religious Affairs Ministry. This research is a quantitativeresearch using the technique of secondary data analysis of a person in charge ofmanaging the data. Research results through quantitative testing that is conductedfrom 2013 to September 2015 shows that the competence and industry expertisedo not affect the quality of the audit investigation on the Inspectorate General ofthe Ministry of Religion Affairs. Due professional care negatively affects thequality of the audit investigation on the Inspectorate General of the Ministry ofReligion Affairs. While complexity positively affects the quality of the auditinvestigation on the Inspectorate General of the Ministry of Religion Affairs"

"Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi nilai tambah pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian ini juga memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam memperbaiki proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI).  Penelitian ini dilakukan karena Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi sebagai cerminan tata kelola pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Kuisioner dan wawancara dilakukan kepada auditor Inspektorat Jenderal serta kepada manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Analisis data dilakukan dengan merujuk kepada kerangka konseptual untuk mengukur nilai tambah pengawasan intern berdasarkan referensi penelitian Chen & Lin (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan dengan memberikan rekomendasi dan masukan atas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan aktivitas pengawasan intern berupa jasa asurans dan konsultasi yang efektif. Hasil penelitian ini juga memberikan solusi yaitu rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan intern agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kebutuhan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

---

This research aims to develop the value-added internal audit provided by the Inspectorate General to the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This research also provides solutions to improve the effectiveness of internal audits in improving the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) processes. This research was conducted because the Inspectorate General has a role in improving the quality of reform services as a reflection of governance at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documents relevant to the research. Questionnaires and interviews were conducted with the auditors of the Inspectorate General and the management of the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data analysis was carried out by referring to the conceptual framework to measure the value-added of internal audit based on the research reference of Chen & Lin (2011). This study indicates that the value-added provided by the Inspectorate General is carried out by providing recommendations and input on the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) process at the Directorate General of Legal Administrative Affairs and by providing effective internal audit activities in assurance and consulting. The results of this study also provide solutions, namely recommendations to the Inspectorate General to improve the effectiveness of internal audit activities to comply with the Indonesian Government's Internal Audit Standards (SAIPI) and the needs of the Directorate General of Legal Administrative Affairs."

"Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Risk Based Internal Audit RBIA dan perencanaan audit dengan pendekatan risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan checklist tingkat kematangan risiko, wawancara, serta simulasi pemeringkatan risiko sederhana. Penghambat pelaksanaan RBIA secara optimal yaitu: sumber daya manusia; waktu audit; software audit; komitmen pimpinan; prioritas risiko; penilaian risiko; peraturan, prosedur, dan kebijakan; audit; serta monitoring dan evaluasi. Penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko secara optimal yaitu: faktor risiko; auditor tidak berpartisipasi dalam rapat pembahasan faktor risiko; serta auditor tidak mengevaluasi ulang faktor risiko. Kata kunci:Faktor penghambat pelaksanaan RBIA; faktor penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko; faktor risiko; kementerian perindustrian; manajemen risiko; program kerja pengawasan tahunan; risk based internal audit RBIA ; sistem pengendalian internal.

---

This qualitative descriptive study aims to determine the factors that hinder the implementation of Risk Based Internal Audit RBIA and planning the audit with risk approach in the Inspectorate General of the Ministry of Industry. This study is using questionnaires, checklists of risk maturity level, interviews, and simple risk scoring simulation. The study shows that inhibiting optimal implementation of RBIA are human resources audit time audit software management commitment risk priority risk assessment regulations, procedures, and policies audit and monitoring and evaluation. Inhibiting the audit plan using risk approach run optimally are the risk factors auditor does not participate in the meeting discussion of the risk factors and the auditor are not re evaluate risk factors, etc. Keywords Annual supervision work program internal control system ministry of industry obstacles in implementing RBIA approach obstacles in implementing risk based audit planning risk factor risk management risk based internal audit RBIA."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Komposisi Tim, Independensi, lntegritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan serta pengaruhnya terhadap Efektifitas Pencapaian Tujuan Pemeriksaan. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan teknik analisis jalur. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dengan jabatan Pengendalian Teknis (auditor madya) dan Ketua Tim (auditor muda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Penerapcm Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan komposisi tim audit, independensi, integritas dan objektifitas, program audit, supervisi, kepuasan kerja, profesionalisme dan aturan jabatan fungsional auditor (JFA) dengan efektifitas pencapaian tujuan audit.

---

Objective of this study is to find the correlation between the Application of Team Composition, Independency, integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules On Auditor Functional Position on Inspectorate General of Department of Finance Affairs and its effects on the Effectiveness of Examination objective Achievement. This study is a survey and track analysis. Population of this study is auditors who are working at Inspectorate General of Department of Finance Affairs with Technical Controlling Position (Medium Auditor) and the Head of Team (Deputy Auditor). Result of this study showed that there is a positive and significant correlation between Application: on Team Composition, Independency, Integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules on Auditor Functional Position. It also showed that there is a significant effect on application of audit team composition, independency, integrity and objectivity, audit program, supervision, working satisfaction, professionalism and Rules on Auditor Functional- Position (JFA) with the effectiveness of audit objective achievement"