Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan dan ekspresi keislaman di Indonesia selalu dinamis mengikuti perubahan struktur sosial yang menyertainya. Dari era kemerdekaan hingga reformasi, agenagen Islam selalu merevisi gerakan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan umat. Menariknya, agen Islam era reformasi termasuk juga pengusaha muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi bagaimana makna wirausaha Islam bagi para agennya, disertai dengan proses sosial yang melahirkan makna tersebut dan bagaimana makna tersebut mampu membentuk praksis sosial sehari-hari. Menggunakan teori strukturasi, penelitian ini menemukan bahwa wirausaha Islam dimaknai sebagai jihad ekonomi Islam. Jihad ekonomi Islam itu memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana mobilitas vertikal. Kedua, sebagai upaya pencapaian keadilan ekonomi. Ketiga, sebagai upaya rekonstruksi keislaman modern di Indonesia. Ketiganya terjadi dalam perubahan sifat struktur negara yang memungkinkan dan memberdayakan Islam di era reformasi.

---

Movement and expression of Islam in Indonesia always dynamically follow the changes in the social structure that accompanies it. From independence to the reformation era, the agents of Islam have always revise the Islamic movement in accordance with the needs of the ummah. Interestingly, Islamic agents in the reformation era includes Moslem entrepreneurs. This study used a qualitative approach to explore how the meaning of Islamic entrepreneurship for agents, accompanied by a social process that gave birth to the meaning and how that meaning is capable of forming everyday social praxis. Using structuration theory, the research found that Islamic entrepreneurship interpreted as Islamic economy jihad. Islamic economy jihad has three main objectives. First, as a means of vertical mobility. Second, as an effort to achieve economic justice. Third, as a way to reconstruct modern Islam in Indonesia. All three occurred in the changing nature of state structures that enabling and empower Islam in reformation era."

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "